BANTEN POS

Tag: Pemkot Serang

  • BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    BPJS Batal Naik, Penambahan Kuota PBI di Kota Serang Dipertimbangkan

    SERANG,BANPOS- Kenaikan iuran BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini membuat Pemkot Serang yang telah mengantisipasi kenaikan iuran dengan menaikkan anggaran program Peserta Bantuan Iuran (PBI) pikir-pikir untuk menambah kuota PBI. Sebab, mereka kadung menyatakan mampu menanggung beban kenaikan iuran dengan nilai hingga Rp9 miliar.

    Demikian diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, dengan dibatalkannya kenaikan iuran BPJS oleh MA, maka rencana menaikkan anggaran PBI sebesar Rp9 miliar pada APBD Perubahan menjadi tidak perlu.

    “Penambahan anggaran ini memang ada. Akan tetapi dengan keputusan MA ini batal yah pasti kami akan mengalokasikan untuk yang lain. Yah mungkin akan penambahan peserta PBI atau pun menambah sarana,” ujarnya seusai memantau pengecekan kesehatan calon Jamaah Haji di RSUD Kota Serang, Selasa (10/3).

    Namun untuk kepastiannya, Syafrudin mengaku akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan DPRD. Karena menurutnya, anggaran merupakan pembahasan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

    “Saya kira itu nanti pembahasan antara eksekutif dan legislatif yah, karena anggaran ini kan dibahas berdua antara Pemkot dengan DPRD. 
    Jadi untuk kepastiannya akan dimusyawarahkan dulu dengan anggota DPRD,” terangnya.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menerangkan bahwa untuk kuota PBI yang berasal dari APBD Kota Serang yaitu sebanyak 42.000 orang dengan besaran anggaran yakni Rp11.8 miliar.

    “Jadi kemarin kami mengantisipasi apabila memang ada kenaikan nilai iuran, maka kami akan kekurangan Rp9 miliar. Karena komitmen pak Wali dan pak Wakil itu tidak boleh ada pengurangan kuota PBI,” katanya.

    Menurutnya untuk memasukkan tambahan anggaran Rp9 miliar tersebut, pihaknya telah merencanakan untuk menganggarkan pada APBD perubahan nanti.

    “Jadi gak mungkin kami merubah anggaran pada APBD Murni 2020. Karena kan pengesahannya pada 2019 lalu sebelum ada kebijakan kenaikan iuran. Maka untuk mengantisipasinya itu kami akan tambah anggaran pada perubahan,” tuturnya.

    Ia pun membenarkan bahwa ada kemungkinan penambahan kuota PBI di Kota Serang. Namun yang pasti, prioritas Pemkot Serang yaitu mengamankan warga penerima program PBI agar tetap dapat menikmati akses kesehatan.

    “Untuk penambahan nanti akan kami bicarakan dengan dewan. Pada prinsipnya kami akan tetap mengamankan 42.000 warga penerima program PBI agar mereka tetap mendapatkan BPJS,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Rencana Kota Metropolis, Subadri : Harus Sesuai Kearifan Lokal

    Rencana Kota Metropolis, Subadri : Harus Sesuai Kearifan Lokal

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mulai menyusun rancangan kota menuju Kota Serang metropolis. Untuk mewujudkannya, Pemkot Serang harus memenuhi 16 indikator yang telah ditetapkan.

    Kendati direncanakan menjadi kota metropolis, namun Pemkot Serang tetap tidak mau meninggalkan nuansa kearifan lokal atau kebudayaan yang menjadi visi duet ‘Aje Kendor’ dalam membangun Kota Serang.

    “Kota yang ramah, kota besar, kehidupan masyarakat sejahtera dan tidak ada jam. Jadi aktivitas terus berlangsung baik siang maupun malam. Jangan berfikir seperti Las Vegas ataupun Jakarta, tapi Kota Serang Metropolis yang sesuai kearifan lokal,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai rapat koordinasi (Rakor) di aula Bappeda Kota Serang, Selasa (10/3).

    Menurutnya, terdapat 16 indikator menuju kota metropolis. Namun Kota Serang saat ini baru memenuhi 8 indikator. Oleh karena, OPD yang berkaitan pada rakor tersebut memaparkan program prioritas untuk memenuhi sisa indikator.

    “Ada 16 indikator. Nah dari 16 indikator ini, pekerjaan rumah (PR) kami ada 8. Maka dikumpulkan semua OPD untuk memenuhi PR itu. Setiap OPD punya tugas untuk melengkapi,” tuturnya.

    Subadri mengaku, PR yang tersisa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis ini sudah termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang. Sehingga saat ini hanya membutuhkan penegasan kepada setiap OPD terkait.

    “Sebenarnya PR ini semua sudah ada dalam RPJMD Kota Serang. Makanya saat ini kami pertegas kepada setiap OPD agar mereka tahu apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan apa. Ini yang secara teknis kami tegaskan,” terangnya.

    Untuk target capaian, ia tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja menurutnya Pemkot Serang sudah mulai menyelesaikan secara bertahap PR yang ada.

    “Kota Serang dijadikan kota metropolitan butuh bertahun-tahun. Tapi untuk menyukseskan tentu tidak serta merta, butuh tahapan. Tahun ini kami fokus pada Perkim seperti membangun alun-alun, RTH, membikin taman deduluran dan cecantelan,” ucapnya.

    Sementara Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin, mengatakan bahwa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis dibutuhkan koordinasi yang baik antar OPD. Oleh karena itu rakor dilaksanakan untuk sinkronisasi kegiatan.

    “Tentu koordinasi harus berjalan dengan baik. Adapun tadi pak Sekda bilang bagaimana bisa menjadi kota metropolis kalau tidak baik koordinasinya, itu sebagai lecutan saja buat kami selaku OPD yang menjalankan teknis,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa beberapa program memang sudah dipaparkan oleh setiap OPD yang hadir seperti Diskominfo, DLH, DPRKP, DPUPR hingga PDAB Tirta Madani.

    “Misalkan Diskominfo yang membeberkan terkait pembangunan Smart City dengan memasang jaringan WiFi di setiap RTH dan memasang CCTV meskipun beberapa menggunakan hak akses TMC Polri. Namun itu untuk memenuhi PR yang ada,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Dede Rafiudin Dekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

    Dede Rafiudin Dekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

    AKSES kesehatan yang mudah merupakan hak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, baik eksekutif maupun legislatif harus dapat bersinergi satu dengan lainnya.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Dede Rafiudin. Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, masyarakat wajib mendapatkan hak mereka dalam hal kesehatan.

    “Dalam UUD 1945 pasal 28 H disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Dengan adanya landasan hukum tersebut, dengan tegas ia mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh dipersulit dalam mengakses pelayanan kesehatan.

    “Maka dari itu, baik eksekutif maupun kami legislatif, harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Bagaimana kita menyusun rencana pembangunan agar pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah,” terangnya.

    Ia pun tidak mau ada kejadian dimana masyarakat sulit berobat karena dirinya masuk dalam kategori tidak mampu. Sedangkan mereka sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

    “Jangan sampai ketika masyarakat datang yang ditanya itu ‘bayar pakai apa?’ Bukannya ‘penyakitnya apa?’ Itu yang kami tidak mau,” tandasnya. (DZH)

  • Melayani Kepentingan Rakyat

    Melayani Kepentingan Rakyat

    MENJADI wakil rakyat bukan berarti meminta masyarakat untuk melayani. Melainkan para wakil rakyat harus memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, segala kepentingan masyarakat harus benar-benar diperjuangkan.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, H. Rohani. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan bahwa dirinya merupakan pelayan dari masyarakat, bukan pejabat yang harus dilayani.

    “Ini sesuai dengan apa yang menjadi slogan dari partai saya, yakni Melayani Ibu Pertiwi. Artinya, kamilah yang harus melayani, bukan dilayani,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia mengatakan, salah satu pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat ialah dengan menyalurkan segala aspirasi yang ia dapatkan, agar dapat menjadi program prioritas eksekutor yakni Pemkot Serang.

    “Kami sebagai dewan memiliki kegiatan namanya Reses. Dari sana kami menyerap aspirasi masyarakat. Lalu kami sampaikan sebagai pokok pikiran DPRD,” tuturnya.

    Sementara itu, saat ini menurutnya yang menjadi prioritas masyarakat ialah akses pendidikan dan kesehatan yang mudah serta infrastruktur yang baik.

    “Jangan ada lagi anak putus sekolah karena tidak punya uang. Jangan ada lagi masyarakat yang gak bisa berobat karena biaya kesehatan yang mahal. Jangan ada lagi jalanan yang rusak sehingga mempersulit masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Rizki Kurniawan Dukung Pengembangan Wisata di Kota Serang

    Rizki Kurniawan Dukung Pengembangan Wisata di Kota Serang

    PENGEMBANGAN pariwisata di Kota Serang dapat menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, dibutuhkan perencanaan dan pembangunan objek wisata yang baik.

    Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Rizki Kurniawan. Ia mengatakan, Kota Serang memiliki beberapa tempat wisata yang cukup menjanjikan, seperti Banten Lama dan wisata pantai Pancer.

    “Selain itu juga ada wisata Kapal Bosok. Ini dapat menjadi destinasi-destinasi wisata di Kota Serang dan dapat menjadi salah satu penunjang peningkatan PAD Kota Serang. Karena kan memang saat ini wisata masih belum terlalu gencar,” ujarnya kepada BANPOS.

    Namun menurutnya, Pemkot Serang harus benar-benar melakukan perencanaan dalam membangun destinasi wisata tersebut secara matang. Hal ini agar pariwisata itu dapat berkembang dan dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya yang ada di Provinsi Banten.

    “Jadi pemerintah harus juga memperhatikan pembangunan dan pengembangan objek wisata. Saya selaku perwakilan anggota DPRD Komisi 2, sangat mendukung untuk pengembangan objek wisata dengan catatan perencanaan yang matang dan pembangunan yang baik,” tuturnya.

    Untuk meringankan beban anggaran Pemkot Serang dalam membangun beberapa destinasi wisata tersebut, politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyarankan agar pemkot dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, terutama swasta.

    “Karena kan pengusaha-pengusaha dan swasata memiliki Corporate Social Responsibility (CSR). Jadi kita bisa meminta bantuan mereka agar dapat menyalurkan CSR tersebut untuk membangun destinasi wisata. Ini juga dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Lia Mahdalia Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan

    Lia Mahdalia Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan

    EKONOMI kerakyatan merupakan salah satu langkah menyejahterakan masyarakat. Karena, dengan konsep ekonomi kerakyatan, masyarakat menjadi subjek dan pusat ekonomi.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Lia Mahdalia. Politisi perempuan asal partai Gerindra ini mengatakan, rakyat jangan hanya menjadi objek ekonomi saja, melainkan menjadi subjek.

    “Karena kalau hanya menjadi objek, masyarakat hanya menjadi penonton saja. Padahal, masyarakat juga harus terlibat dalam segala lini sektor ekonomi,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia mengatakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu ekonomi kerakyatan yang saat ini sedang digembar gemborkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut sangatlah tepat.

    “UMKM itu yah seperti mereka yang jualan bakso, mereka yang berjualan di warung-warung kecil. Ini kan rakyat yang menjadi pelaku utamanya, rakyat yang menjadi sentral ekonomi,” ucapnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar Pemkot Serang dapat mendukung penuh keberadaan UMKM di Kota Serang. Sehingga, kesejahteraan dapat benar-benar terwujud.

    “Pemkot harus betul-betul mendorong agar UMKM itu dapat berkembang dengan maksimal di Kota Serang. Jangan dipersulit masyarakat yang ingin berwirausaha, mudahkan tanpa harus melanggar aturan,” tandasnya. (DZH)

  • Biayai Pembangunan Kota Serang, Pemkot-DPRD Sepakat Ngutang

    Biayai Pembangunan Kota Serang, Pemkot-DPRD Sepakat Ngutang

    SERANG, BANPOS – Guna mempercepat pembangunan, Pemkot dan DPRD Kota Serang mewacanakan untuk melakukan pinjaman dana kepada salah satu bank. Peminjaman tersebut dilakukan karena APBD Kota Serang saat ini tidak mampu menopang pembangunan yang lebih meluas dan merata.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia menuturkan bahwa nilai APBD Kota Serang saat ini jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, pihaknya dan Pemkot Serang akan melakukan pinjaman daerah. Sementara untuk bank yang akan diajukan pinjaman, diserahkan kepada internal Pemkot Serang.

    “Untuk percepatan pembangunan, pasti akan mengarah ke anggaran. Maka, kami akan melakukan pinjaman daerah, karena anggaran atau APBD yang kami punya sangat kecil dan minim. Terkait mekanisme peminjaman, itu nanti dengan bank yang ditunjuk oleh pemerintah, dan bukan ranahnya saya,” ujarnya di kantor DPUPR Kota Serang, Kamis (27/2).

    Selain pinjaman, DPRD bersama dengan Pemkot Serang juga akan meminta kepada Pemprov Banten untuk menambah besaran bantuan keuangan (Bankeu). Oleh karena itu ia meminta agar OPD di lingkungan Pemkot Serang agar segera membuat program prioritas.

    “Saat ini sedang kami persiapkan dan pemkot akan melakukan rapat internal dengan para pimpinan OPDnya, apa saja yang akan menjadi program prioritas untuk dijadikan bahan pengajuan banprov,” ucapnya.

    Di tempat yang sama, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk mempercepat pembangunan serta membantu program-program yang ada pada OPD. Pinjaman tersebut akan diprioritaskan bagi dua OPD, yakni Dinas PUPR dan Dinas PRKP.

    “Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi, untuk menunjang anggaran kami akan mencoba untuk melakukan pinjaman daerah. Dan dua OPD ini merupakan yang paling banyak program pembangunannya. Maka, kami utamakan dulu untuk dua OPD tersebut,” tuturnya.

    Ia mencontohkan, Dinas PRKP membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan dan penataan kota, mulai dari jalan lingkungan hingga Alun-Alun Kota Serang. Kemudian, Dinas PUPR yang harus melakukan peningkatan jalan serta pemeliharaan jalan poros yang ada di Kota Serang.

    “Tentu hal tersebut membutuhkan cukup banyak anggaran dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja. Maka pinjaman daerah ini merupakan salah satu solusi bagi pembangunan di Kota Serang,” terangnya.

    Sementara, Kepala DPUPR Kota Serang, M Ridwan, menjelaskan bahwa anggaran yang didapat oleh pihaknya cukup terbatas dan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Pasalnya, untuk membangun satu kilometer saja dibutuhkan anggaran Rp1 miliar.

    “Seperti anggaran pemeliharaan jalan saja, tahun ini kami hanya dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Sementara, idealnya lebih dari itu, jadi satu kilometer jalan itu membutuhkan sekitar Rp1 miliar,” tandasnya. (DZH)

  • Hasan Bashri Jalankan Amanah Dengan Maksimal

    Hasan Bashri Jalankan Amanah Dengan Maksimal

    GAK boleh minta jabatan. Tapi kalau dikasih, harus maksimal dalam menjalankannya. Begitulah karakter yang tertanam dalam diri Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri.

    Karakter tersebut tertanam dalam dirinya berkat perkaderan yang dilakukan oleh partai yang ia ikuti, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan dengan karakter tersebut, Hasan mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

    “Dalam partai kami, tidak boleh yang namanya minta jabatan. Namun kalau dikasih, jangan pernah lalai. Harus maksimal dalam menjalankannya,” ujarnya kepada BANPOS, beberapa waktu lalu.

    Selain itu, prinsip Sami’na wa Atho’na pun tertanamkan secara kuat dalam dirinya. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil pun selalu terukur dan terarah untuk kebaikan masyarakat.

    “Namun meskipun selalu nurut, bukan berarti tidak ada diskusi. Tetap ada diskusi. Jadi kami selaku partai, tetap dibiarkan mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk kepentingan umat. Tapi kalau sudah ada keputusan, maka harus totalitas,” jelasnya.

    Dengan prinsip dan karakter seperti itu, Hasan Bashri meyakini bahwa cita-cita untuk kepe PKS dapat terwujud. (DZH)

  • Ajak Bangun Kota Serang Dengan Nasionalisme

    Ajak Bangun Kota Serang Dengan Nasionalisme

    MEMBANGUN Kota Serang bukan hanya kewajiban dari Pemerintah Daerah Kota Serang, melainkan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kota Serang.

    Maka, jiwa Nasionalisme masyarakat harus benar-benar tertanamkan. Karena, dengan jiwa Nasionalisme, kebersamaan dalam membangun semakin kuat.

    Begitulah kata Ketua Komisi I pada DPRD Kota Serang, Bambang Janoko. Politisi asal PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kebersamaan merupakan kunci dalam percepatan pembangunan Kota Serang.

    “Pertama, kita tanamkan jiwa Nasionalisme dari masyarakat. Setelah tertanam, sudah pasti kebersamaan antar masyarakat terbangun. Dengan kebersamaan itulah pembangunan dapat terwujud,” ujarnya.

    Menurutnya, salah satu jiwa Nasionalisme yang harus diteladani adalah Nasionalisme Bung Karno. Karena, dari jiwa Nasionalisme itu, menghasilkan ideologi negara yaitu Pancasila.

    “Ingat, inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa Nasionalisme, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan tidak akan terwujud,” tandasnya. (DZH)

  • Pujiyanto Sampaikan Pesan Moral Melalui Humor

    Pujiyanto Sampaikan Pesan Moral Melalui Humor

    MESKIPUN menjabat sebagai Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang tidak membuat politisi muda asal NasDem, Pujiyanto, surut dalam berkarya melalui konten YouTubenya.

    Dengan mengusung nama Duo Putra Goib, Pujiyanto kerap kali menyampaikan berbagai pesan moral dan kritikan, namun dibalut dengan nuansa humor jenaka nan menggelitik.

    Pujiyanto mengaku, meskipun dalam konten tersebut dirinya selalu bertingkah konyol, tidak membuatnya malu dan merasa kehilangan kredibilitasnya sebagai anggota dewan.

    “Saya tidak tertarik dengan sanjungan, kewibawaan, dan saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah bisa hidup bermanfaat untuk rakyat, khoirunnas anfa’uhum linnas,” ujarnya.

    Dalam konten YouTube tersebut, Pujiyanto mengatakan dirinya selalu memberikan pesan moral dengan gaya humor. Dengan begitu, pesan moral yang dibalut humor diyakini lebih mengena kepada masyarakat.

    “Saya selalu menyampaikan pesan-pesan moral dengan gaya humor. Ini saya lakukan supaya pesan moral yang disampaikan bisa diterima dan menarik untuk ditonton. Karena jika dengan penyampaian formal masyarakat jarang bisa menerima,” ucapnya. (DZH)