Tag: Pemkot Serang

  • Yoppy, Dewan Berjiwa Patriot Olahraga

    Yoppy, Dewan Berjiwa Patriot Olahraga

    MENJABAT sebagai anggota DPRD Kota Serang bukan berarti harus melepas amanah di bidang lainnya. Sebab, dengan kontrol waktu yang tepat, segala amanah dapat tetap berjalan dengan baik.

    Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Yoppy R. Ia menuturkan bahwa dirinya memang lahir dari dunia olahraga. Sehingga dalam mengatur waktu, merupakan hal yang menjadi rutinitas.

    “Latar belakang saya olahraga. Alhamdulillah, kalau kita berangkat dari olahraga, apapun masalah dan beban yang diamanahi kepada kita, insyaAllah saya optimis dapat diselesaikan. Itulah jiwa patriot olahraga,” ujarnya kepada BANPOS.

    Selain menjadi anggota dewan, politisi asal partai NasDem ini juga diamanahi untuk menjadi ketua pengurus cabang olahraga (Pengcabor) Woodball di Kabupaten Serang sejak 2018 yang lalu. Namun, keduanya tetap dapat berjalan seimbang.

    “Alhamdulillah sejak 2018 sampai sekarang ini saya masih mengemban amanah diluar kedewanan, yaitu menjadi ketua Pengcabor Woodball di Kabupaten Serang. Tugas kedewanan dimaksimalkan, begitupula dengan di Woodball,” katanya.

    Selain di Woodball, Yoppy pun mengaku dirinya juga aktif ada cabor Muay Thai. Beladiri asal Thailand tersebut juga ia gandrungi, bahkan sempat menjadi pelatih di Banten dan juara tiga kali berturut-turut di tingkat nasional.

    “Saya juga mengambil sertifikasi Muay Thai tingkat nasional untuk menjadi wasit dan dewan juri. Sebagai bukti totalitas saya kepada dunia olahraga ini,” tandasnya. (DZH)

  • Berkarya untuk Masyarakat Sejahtera

    Berkarya untuk Masyarakat Sejahtera

    UNTUK menyejahterakan masyarakat, maka dibutuhkan juga masyarakat yang berkarya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak mungkin dapat memberikan kesejahteraan, tanpa adanya masyarakat yang berkarya.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Ubaidillah. Politisi partai Berkarya ini mengatakan, untuk menggapai cita-cita kesejahteraan maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

    “Saya fikir tidak mungkin bisa pemerintah itu menyejahterakan masyarakat apabila ternyata masyarakatnya sendiri tidak berbuat apa-apa,” ujarnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan hanya dengan memberikan uang terus menerus kepada masyarakat. Sehingga ia mendorong agar pemerintah juga harus memprioritaskan program yang mengarah kepada pembangunan masyarakat yang berkarya.

    “Saya juga mengajak kepada para pemuda milenial, ayok kita bergerak. Karena memang kalau pemerintah memiliki program namun kita sendiri tidak bergerak, yah tidak akan bisa terealisasi yang namanya kesejahteraan,” jelasnya.

    Melihat perencanaan pembangunan Kota Serang saat ini, Ubaillah mengaku sudah banyak program yang dipersiapkan untuk memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat yang berkarya. Sehingga ia mengaku akan terus melakukan pengawalan terhadap program itu.

    “Pasti saya akan melakukan pengawalan. Ini sesuai dengan janji saya, kalau saya tidak bekerja untuk mengawal aspirasi masyarakat, buat apa ada dewan, apa fungsinya,” tandasnya. (DZH)

  • Kawal Pembangunan di Kelurahan

    Kawal Pembangunan di Kelurahan

    SALAH satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berharap DPRD Kota Serang dapat mengawal pembangunan, khususnya di tingkat kelurahan.

    Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Muhammad Urip Saman. Pria yang kerap disapa Mad Urip ini mengatakan, hal tersebut merupakan harapan dari masyarakat yang memilihnya pada saat itu.

    “Mereka berharap pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dapat dikawal dengan benar oleh saya. Tentu sebagai dewan yang memiliki fungsi pengawasan, harapan itu akan saya realisasikan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa masyarakat meminta untuk dirinya dalam mengawal penggunaan dan pengelolaan dana kelurahan, yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Sehingga ia mengaku akan melakukan pengawalan secara langsung.

    “Kami akan kunjungi seluruh kelurahan. Nanti akan kami lihat mekanismenya bagaimana dan rencana anggaran belanja (RAB)nya seperti apa. Khawatir ada anggaran yang ditambahkan,” terang politisi PDIP ini.

    Ia mengaku akan terus mengawal program yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan tersebut, agar tepat sasaran.

    “Semoga dengan adanya pengawasan dan pengawalan ini, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat yang diberikan oleh program dana kelurahan ini,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Serang Siap Ujicoba Khotbah Jumat dengan Terjemah Bahasa Isyarat

    Pemkot Serang Siap Ujicoba Khotbah Jumat dengan Terjemah Bahasa Isyarat

    CIPOCOK JAYA,BANPOS- Pemkot Serang merespon positif keinginan agar masjid besar di Kota Serang menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk khotbah Jumat. Bahkan, masjid Al-Madani Puspemkot Serang siap untuk menjalankan ujicoba hal tersebut.
     
    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa dirinya mewakili Pemkot Serang sangat menyambut positif usulan untuk menyediakan penerjemah bahasa isyarat di setiap khotbah Jumat.
     
    “Adanya langkah dan niatan dari teman-teman salah satunya mahasiswa pegiat disabilitas, yang membantu agar dapat menerapkan penerjemah bahasa isyarat di setiap khotbah Jumat, ini kami sambut baik,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (13/2).
     
    Ia mengatakan, beberapa organisasi Islam seperti MUI dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta organisasi lainnya mengaku telah mendukung rencana tersebut. Sehingga dirinya pun juga harus mendukung itu.
     
    “Saya sudah mendengar beberapa organisasi yang mengaku mendukung rencana itu. Maka saya pun sebagai Pemkot Serang, juga akan mendukung niat baik yang dijalankan oleh teman-teman pegiat disabilitas,” tuturnya.
     
    Mengenai tahap awal, Subadri mempersilahkan kepada Komunitas Area Disabilitas (Koreda) untuk menjadikan masjid Al-Madani Puspemkot Serang, sebagai percontohan awal dalam penerapan penerjemahan bahasa isyarat.
     
    “Silahkan. Ini bisa dijadikan sebagai percontohan bagi masjid lain yang juga ingin menerapkan. Untuk teknisnya dapat berkoordinasi dengan DKM masjid Al-Madani. Kalau bisa, langsung kita ujicoba besok,” jelasnya.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Koreda, Moch Ridwan, mengaku telah berkoordinasi dengan DKM masjid Al-Madani. Namun menurutnya, pihak DKM masih menunggu surat rekomendasi dari MUI Kota Serang.
     
    “Untuk koordinasi kami sudah. Hanya saja dari pihak DKM mengaku masih menunggu surat rekomendasi dari MUI Kota Serang,” ujarnya saat ditemui di Puspemkot Serang.
     
    Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih terus berkomunikasi dengan MUI Kota Serang berkaitan dengan rekomendasi tersebut. Sehingga, apabila sudah ada surat rekomendasi, keinginan teman-teman tunarungu dapat diwujudkan di masjid Al-Madani.
     
    “Sebenarnya kami bisa mencoba di masjid lain. Hanya kami ingin langkah ini dimulai dari pemerintah selaku pemangku kebijakan. Sehingga dorongan-dorongan untuk mewujudkan kota yang ramah disabilitas, dapat semakin kongkrit,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • 23 Warga Tumbang Akibat DBD

    23 Warga Tumbang Akibat DBD

    SERANG,BANPOS- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menjangkiti masyarakat Kota Serang. Bahkan di Kelurahan Tembong tercatat sudah ada 13 warga yang tumbang dan dirawat di rumah sakit akibat nyamuk Aedes Aegypti ini. Sementara data se-Kota Serang yaitu sebanyak 23 kasus DBD.

    Lurah Tembong, Edi Junaedi, mengatakan bahwa pada minggu lalu, pihaknya telah melakukan pengasapan atau fogging di beberapa RT di lingkungan Tembong Masjid. Hal ini untuk menekan penambahan kasus DBD di kelurahan yang ia pimpin.

    “Beberapa titik sudah kami lakukan fogging. Namun, pada minggu ini kami temukan lagi kasus DBD satu keluarga, yang terdiri dari tiga orang, yaitu bapak, ibu dan anak. Dan sampai saat ini dua orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu lagi sudah membaik,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).

    Menurut Edi, minggu lalu di kelurahannya tercatat ada 10 kasus warganya yang terkena DBD. Sedangkan pada minggu ini kasus tersebut bertambah sebanyak tiga kasus.

    “Jadi total yang terkena kasus DBD ada 13 orang. Padahal kami sudah coba lakukan antisipasi untuk pencehagahan adanya kasus DBD di wilayah kami dengan cara melakukan fogging,” tuturnya.

    Ia mengatakan, kasus DBD tersebut merupakan yang terbesar dan pertama terjadi di wilayah Tembong. Karena jumlah korban yang tumbang mencapai belasan orang dalam waktu yang singkat.

    “Baru pertama kali terjadi kasus sebesar ini, karena sudah menyentuh ke 13 orang. Sebelumnya tidak sebanyak ini kasus DBD,” ucapnya.

    Terpisah, Warga Kelurahan Kiara, Aminudin mengatakan terdapat seorang tetangganya terkena DBD. Lantaran khawatir penyakit terseut akan menyebar, ia juga sudah meminta kepada pihak kelurahan setempat untuk dilakukan foging.

    “Ada satu orang yang tetangga kami yang terkena. Karena puskesmas Walantaka letaknya jauh. Warga kami harus berobat ke Rumah Sakit swasta yang ada di Ciruas, Kabupaten Serang. Sudah kami laporkan kasusnya, tapi belum ada respon,” kata Aminudin.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengakui bila saat ini kasus DBD di Kota Serang cukup tinggi. Namun, hal ini terjadi pada setiap daerah, sebab saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang memasuki musim hujan.

    “Semua wilayah itu memang sedang naik trennya, termasuk Kota Serang. Bahkan untuk Kota Serang sudah ada 23 kasus DBD yang masuk laporannya, dan yang paling dominan itu di Kecamatan Cipocok, dan Serang,” katanya.

    Selain melakukan pengasapan, Ikbal mengaku bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada setiap keluarga untuk menjadi juru pemantau jentik (Jumantik).

    “Jadi dalam satu rumah, itu salah satu anggota keluarganya kami minta untuk menjadi relawan Jemantik. Sehingga nanti tidak ada jentik nyamuk di genangan air,” ujarnya.

    Ditanya mengenai lambatnya penanganan DBD, Ikbal berkilah bahwa seharusnya masyarakatlah yang lebih berperan aktif dalam hal tersebut.

    “Sebab, persoalan DBD ini kan berasal dari pola hidup atau kebiasaan serta perilaku masyarakat juga. Seperti kebersihan lingkungan, saya kan meminta kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama adanya genangan air,” katanya.

    Sementara, Walikota Serang, Syafrudin, meminta kepada Dinkes Kota Serang dan petugas Puskesmas agar memberikan pelayanan secara tanggap, karena pelayanan kesehatan yang paling disorot oleh masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar Dinkes dapat segera melakukan fogging.

    “Jadi jangan sampai ada korban yang jatuh baru mereka bertindak. Jangan sampai masyarakat menunggu dan tidak terlayani dengan cepat. Sebab, saya kira fogging ini cukup, karena disetiap puskesmas dan kelurahan itu sudah ada alat fogging, dan ini seharusnya bisa lebih cepat pelayanannya,” tandasnya. (DZH)

  • Kampung Kalodran Terendam Banjir, Warga Blokir Jalan

    Kampung Kalodran Terendam Banjir, Warga Blokir Jalan

    SERANG, BANPOS – Pasca-diguyur hujan semalaman, sejumlah daerah di Kota Serang mengalami banjir yang cukup tinggi. Bahkan, banjir tersebut tetap tinggi hingga pukul 16.00 WIB.

    Seperti yang terjadi di kampung Kalodran, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Taktakan.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, akses masuk menuju kampung Kalodran diblokir oleh warga menggunakan batang pohon pisang dan beberapa barang lainnya.

    Hal ini dilakukan guna mencegah pengendaran untuk menerobos banjir tersebut. Sebab, banyak kendaraan terutama motor yang mogok akibat mesinnya terendam air.

    Dandim Walantaka, Kolonel Inf. Tumiran, menuturkan bahwa jumlah rumah yang terendam banjir kampung Kalodran berjumlah 30 rumah.

    “Sama dengan keluarga yang terdampak, itu ada 30 KK,” ujarnya saat ditemui BANPOS di lokasi, Sabtu (2/1).

    Menurutnya, banjir mulai tergenang sekitar pukul 08.00 WIB. Ia mengatakan, ketinggian air pada awal banjir diperkirakan satu meter.

    “Mungkin sekitar satu meter. Itu cukup tinggi, setinggi pinggang orang dewasa. Titiknya yaitu di akses masuk ke kampung, karena memang dataran rendah,” katanya.

    Sementara untuk kondisi pada pukul 16.00 WIB, diperkirakan ketinggian air sudah surut hingga 30 sentimeter.

    “Kalau sekarang sudah surutan. Mungkin sekarang hanya sekitat 30 sentimeter saja. Sudah di bawah lutut orang dewasa,” tuturnya.

    Ia pun menduga banjir tersebut terjadi karena sungai yang ada tidak dapat menampung debit air yang besar akibat hujan semalaman. (DZH)

  • Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berupaya terus mempercantik wajah Ibukota Provinsi Banten ini. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi terhadap alun-alun Kota Serang.

    Hal tersebut diketahui pada saat ekspos revitalisasi alun-alun Kota Serang yang digelar di aula Setda Kota Serang, Jumat (31/1).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus serta Kepala DPRKP, Iwan Sunardi.

    Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Kota Serang, Sekretaris DPUPR Kota Serang, Kepala Dishub Kota Serang dan jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkot Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa revitalisasi ini dilakukan karena sudah lama alun-alun Kota Serang jarang tersentuh pembangunan.

    “Pembangunan ini supaya ada perubahan, karena semenjak pemerintah Kabupaten Serang menyerahkan ke Pemkot baru sedikit ada perubahan,” ujarnya.

    Ia berharap, dalam revitalisasi alun-alun Kota Serang yang biasa dijadikan sebagai pusat rekreasi, olahraga dan acara keluarga ini dapat membuat masyarakat semakin puas.

    “Sehingga ketika masyarakat, baik Kota Serang maupun dari luar kota datang itu jadi merasa puas dengan kondisi alun-alun yang semakin baik,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, pembangunan ini ditarget selesai pada 2020 mendatang. Adapun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Serang.

    “InsyaAllah, mudah-mudahan tahun 2020 bisa berjalan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022,” tandas Syafrudin.

    Sementara Kepala DPRKP Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa alun-alun Kota Serang kedepannya dapat menjadi pusat kegiatan yang positif bagi masyarakat Kota Serang.

    Selain itu, ia mengaku kedepannya akan mengakomodir hasil karya para seniman yang ada di Kota Serang, dengan memberikan ruang kepada mereka di alun-alun Kota Serang.

    “Kami ingin pembenahan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung dengan kegiatan-kegiatan yang positif di alun-alun Kota Serang,” ujar Iwan. (MG-02)

  • Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    SERANG, BANPOS – Komisi II pada DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Induk Rau (PIR). Hal ini karena uji kelayakan yang direncanakan selesai akhir tahun, hingga kini belum jelas arahnya karena kurang kooperatifnya pihak pengelola PIR.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II, Pujianto. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini uji kelayakan bangunan PIR tidak jelas. Padahal sudah berbulan-bulan sejak Pemkot Serang mengaku akan melakukan hal tersebut.

    “Sejak awal akan dilakukan uji kelayakan, sampai detik ini masih saja belum selesai. Terakhir alasannya karena dokumen dari PIR belum ada,” ujar Pujianto kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Selasa (28/1).

    Ia mengatakan, seharusnya Pemkot Serang dapat mengambil langkah tegas agar persoalan itu tidak berlarut-larut. Karena, PIR merupakan sarana publik yang berkaitan langsung dengan hajat masyarakat.

    “Aset ini kan berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga PIR ini berkaitan dengan hajat pelayanan masyarakat dalam konteks jual beli,” tuturnya.

    Menurut Pujianto, pihaknya merupakan legislator bukan eksekutor. Sehingga hanya dapat memberikan rekomendasi saja kepada Pemkot Serang.

    “Maka saya rekomendasikan kepada Pemkot Serang agar dapat segera mengambil alih aset PIR. Mau nanti dibangunkah, atau dirubuhkan kah, cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan saja,” tegasnya.

    Setelah diambil alih, lanjut Pujianto, maka Pemkot Serang juga harus membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat mendongkrak PAD Kota Serang.

    “Jadi itu yang benar. Pemkot Serang membentuk BUMD untuk mengelola PIR. Jadi juga dapat meningkatkan PAD Kota Serang yang kecil ini,” ungkapnya.

    Selain itu Pujianto juga mengingatkan kepada Pemkot Serang agar jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan PIR.

    “Kemarin kepala Disperindagkop mengatakan kepada media bahwa dirinya sudah tidak mampu mengurusi masalah pedagang kaki lima (PKL). Ini pemimpim macam apa? Kita harus hadir di hadapan masyarakat untuk memberikan solusi,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk mengambil tindakan diperlukan kajian yang matang. Karena, antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR terikat dengan aturan.

    “Saya kira itu ada aturannya. Karena kan jangan sampai kami terperosok dengan hal-hal yang sudah keluar dari aturan,” ujar Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di ruang kerjanya.

    Ia mengatakan, aturan tersebut karena antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR telah menyetujui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan PIR.

    “Sementara kami akan mempelajari terkait MoUnya. Kalau dicabut seperti apa, biar jelas. Kalau memang bisa dicabut, saya juga maunya seperti itu. Tapi harus dipelajari dulu, jangan sampai kami di-PTUN-kan,” tandasnya. (DZH)

  • Soal Pustu Terbengkalai, Dewan Kota Serang Desak Walikota Ganti Kadinkes

    Soal Pustu Terbengkalai, Dewan Kota Serang Desak Walikota Ganti Kadinkes

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujianto, meminta kepada Walikota agar segera mengganti Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal.

    Hal ini karena pihaknya menilai Ikbal telah gagal menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Sebab, banyak Pustu yang dibiarkan terbengkalai.

    “Kesehatan itukan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat disamping pendidikan. Ketika Pustu dibangun menggunakan anggaran rakyat, itu agar pelayanan kesehatan dapat lebih baik,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Senin (27/1).

    Ia pun mengaku heran kepada Dinkes, karena mereka selalu berkata anggaran kurang. Namun ketika diberikan anggaran lebih, Dinkes justru tidak menggunakan dengan maksimal.

    “Ini menjadi alasan saya untuk dapat berstatemen bahwa Kepala Dinkes ini tidak dapat bekerja. Kepala Dinkes ini tidak mampu menjalankan amanah dengan baik,” tegasnya.

    Bahkan menurut Pujianto, dengan melihat kinerja Dinkes yang tidak baik ini, pihaknya berpendapat bahwa seharusnya kepala Dinkes Kota Serang diganti karena tidak bisa bekerja memenuhi harapan masyarakat.

    “Jelas Kepala Dinkes ini tidak dapat bekerja. Maka kami meminta kepada Walikota Serang agar dapat segera mengganti Kepala Dinkes Kota Serang,” katanya dengan tegas. (DZH)

  • Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    Duh, Kasus Pustu Terbengkalai di Kota Serang Kembali Bertambah

    SERANG, BANPOS – Kasus Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tidak beroperasi kembali bertambah. Kali ini, kasus tersebut terjadi di Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasemen.

    Pustu yang berada persis di samping kantor Kelurahan Bendung itu terpantau dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, pintu yang terlihat memiliki gembok, seperti dijebol paksa.

    Sedangkan kondisi di dalamnya, salah satu pintu ruangan terlihat bolong dan hancur. Pintu yang mengarah ke belakang gedung pun terbuka lebar tanpa ditutup. Tidak terlihat adanya peralatan kesehatan.

    Sementara, langit-langit Pustu terlihat sudah banyak yang rusak. Demikian pula dengan tembok, beberapa titik terlihat retakan yang cukup dalam.

    Salah satu masyarakat yang mengaku bernama Ina, menuturkan bahwa Pustu tersebut sudah sekitar satu tahun tidak beroperasi. Padahal menurutnya masyarakat sekitar banyak yang datang ke sana untuk berobat.

    “Seingat saya itu sudah setahun lebih tidak beroperasi. Dulu itu pokoknya kantor kelurahan pasti aja ramai karena pergi ke Pustu yang ada di sebelahnya,” ujarnya saat ditemui di lingkungan Cibomo, Kelurahan Bendung, Jumat (24/1).

    Ia mengatakan, gedung Pustu tersebut pun sudah kurang layak digunakan. Sebab, bangunan itu terlihat sangat rapuh.

    “Yah mas bisa lihat sendiri kondisinya seperti apa sekarang. Kayak tidak pernah ada rehab gitu dari dulu juga,” katanya.

    Karena tidak beroperasi, Ina mengaku masyarakat sekitar untuk berobat harus pergi ke Puskesmas Kilasah yang jaraknya cukup jauh. Ia pun berharap Pustu ini dapat kembali berfungsi.

    “Pustu kan memang seharusnya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau kita ke Kilasah memang cukup jauh. Semoga nanti bisa dihidupkan kembali Pustunya,” harap Ina.

    Sementara, staf Kelurahan Bendung, Yanto, mengatakan bahwa Pustu itu berhenti beroperasi karena tenaga kesehatan yang bertanggungjawab di Pustu itu jarang datang.

    “Alasannya sih karena di Puskesmas Kilasah padat jadwalnya. Jadi jarang-jarang dia hadir di Pustu ini,” ungkapnya singkat.

    Sebelumnya diberitakan, Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak di Kelurahan Banjarsari serta Pustu Karangantu di Kecamatan Kasemen diketahui terbengkalai. (DZH)