BANTEN POS

Tag: Pemkot Serang

  • Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Pemkot Serang mengirimkan bantuan kepada penyintas bencana banjir lebak senilai lebih dari Rp100 juta rupiah. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bahan pokok makanan, serta keperluan sehari-hari lainnya.

    Dalam pengiriman bantuan tersebut, Walikota Serang bahkan mengantarkan langsung kepada Pemkab Lebak dan diterima langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa sebagai sesama warga Banten, tidak mungkin masyarakat Kota Serang akan berdiam diri dengan keadaan masyarakat Lebak yang tertimpa musibah.

    “Pada hari ini Pemkot Serang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Lebak. Tadi saya sendiri yang mengantarkan itu. Ada dua truk logistik. Satu truk berisikan dua ton beras, kalau truk satunya yaitu berisikan berbagai macam bantuan seperti makanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Syafrudin, Kamis (9/1).

    Selain dua truk logistik, Syafrudin juga mengatakan bahwa Pemkot Serang mengirimkan dua mobil berisikan air mineral. Karena, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkab Lebak, penyintas bencana banjir sangat membutuhkan air bersih.

    “Jadi ada dua lagi mobil, itu penuh isinya adalah air mineral kemasan. Jadi memang hasil koordinasi, mereka para penyintas bencana membutuhkan air mineral untuk minum,” ucapnya.

    Selain bantuan logistik, Syafrudin menuturkan Pemkot Serang juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp88.790.500. Namun sebanyak Rp20.851.700 digunakan untuk melengkapi kebutuhan para penyintas bencana banjir.

    “Uang tunai yang kami terima dari para kepala OPD, kurang lebih jumlahnya Rp88.790.500. Namun yang kami berikan sebesar Rp67.938.800. Sebanyak Rp20.851.700 kami gunakan untuk membeli bantuan lainnya seperti beras sebanyak dua ton, ikan asin, air minum dan kebutuhan lainnya. Jika dijumlah seluruhnya, nilai bantuan lebih dari Rp100 juta,” jelas Syafrudin.

    Ia mengatakan, bantuan tersebut mayoritas berasal dari OPD yang ada di Kota Serang berdasarkan instruksi yang ia keluarkan. Namun tidak sedikit pula masyarakat umum yang ikut memberikan bantuan melalui Pemkot Serang.

    “Yang terbesar memang dari para OPD. Ada juga dari organisasi masyarakat seperti Pramuka, kemudian ada yang dari masyarakat umum. Kemarin-kemarin ada juga masyarakat yang langsung mengirimkan bantuan ke lokasi. Itu bukti kami semua peduli,” tuturnya.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa, penyintas yang harus mengungsi, dan harta yang hilang.

    “Saya sampaikan turut berduka cita atas timbulnya korban jiwa. Kemudian untuk penyintas yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Untuk rumah roboh dan jalan yang rusak, semoga dapat segera dibangun kembali dan membuat aktivitas kembali normal,” tandasnya. (DZH)

  • Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang bersama dengan budayawan dan veteran pejuang telah bersepakat untuk merevitalisasi Gedung Juang (GJ) 45 menjadi perpustakaan dan wisata sejarah. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui proses panjang seperti penolakan dari beberapa pihak.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan dalam revitalisasi yang akan dilakukan, Pemkot Serang sama sekali tidak akan merubah konstruksi bangunan. Melainkan akan memperbarui bangunan gedung beserta fasilitasnya tanpa menghilangkan ciri dan bentuk khas bangunan.

    “Gedung juang ini akan kami perbaiki dan dipercantik. Kemudian, karena gedung ini memiliki nilai sejarah, kami akan jadikan sebagai wisata sejarah. Jadi kami akan buat Gedung Juang sebagai perpusatakaan dan arsip Kota Serang,” ujarnya, seusai melakukan rapat koordinasi di Aula Setda Kota Serang, Selasa (7/1).

    Selain itu, keberadaan TK Pertiwi yang berada di sebelah GJ’45 pun akan direlokasi. Karena GJ’45 merupakan bangunan yang tidak boleh diubah dari bentuk aslinya, sehingga bangunan sekolah TK tersebut harus dipindahkan.

    “Apalagi PKL yang berada di halaman Gedung Juang, itu nanti akan kami tertibkan juga. Dan tentu akan dipindahkan juga,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, merinci anggaran revitalisasi baik dari monumen perjuangan hingga penataan taman di sekitar GJ’45. Secara keseluruhan, ia mengatakan revitalisasi butuh anggaran sebesar Rp4.5 miliar.

    “Dari dinas kami sendiri untuk melakukan penataan di dalam gedung dan mengisi konten, telah menganggarkan Rp3 miliar. Untuk pembangunan gedung menjadi tanggung jawab PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Sedangkan penataan taman oleh Perkim sebesar Rp500 juta” jelasnya.

    Wahyu menjamin bahwa revitalisasi tersebut tidak akan menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada GJ’45. Karena, revitalisasi ini hanya melakukan perbaikan dan perawatan serta penambahan konten di dalamnya.

    “Kalau untuk pembangunan fisiknya masih tetap seperti awal, karena gedung itu masuk dalam benda cagar budaya. Kami hanya menambahkan fasilitas dan konten perjuangannya saja didalam gedung,” ucapnya.

    Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) 45, Muis Muslich, mengatakan pembangunan gedung harus dapat menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Banten, khususnya Kota Serang. Karena menurut sejarah, GJ’45 merupakan tempat syiar dakwah kebangsaan.

    “Kami setuju dengan dijadikannya Gedung Juang sebagai tempat wisata sejarah. Tapi tentunya harus mengedepankan nilai-nilai sejarah perjuangan. Dan kami meminta sekolah TK yang ada disebelah gedung harus dipindahkan, karena gedung itu sebagai pusat wisata sejarah juga sebagai bentuk nasionalisme,” tandasnya. (DZH)

  • Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang Syafrudin mengapresiasi kegiatan jajak pendapat yang dilakukan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang memotret kepuasan publik terhadap kepemimpinan Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang selama setahun terakhir. Hasil jajak pendapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melangkah ke depan.

    “Kami apresiasi apa yang dilakukan teman-teman PWKS dan kami mengucapkan terima kasih,” kata  Syafrudin usai talkshow Hasil Jajak Pendapat Penilaian Kinerja Pemkot Serang di Harmony FM, Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (7/1/2020).

    Syafrudin mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan PWKS masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja dirinya selama setahun ini. Dua yang mendapat perhatian adalah mengenai masalah pelayanan kesehatan dan fasilitas publik untuk disabilitas.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menangani kedua masalah tersebut. Ia mencontohkan terkait kesehatan memang masih ada kasus gizi buruk dan stunting di Kota Serang meski angkanya terus berkurang. “Secara keseluruhan memang belum tuntas,” katanya.

    Terkait fasilitas untuk disabilitas, menurutnya sejumlah lokasi bangunan milik Pemerintah Kota Serang diupayakan ramah disabilitas. Terkait trotoar yang diperuntukkan bagi disabilitas tetapi digunakan sebagai lahan parkir, menurutnya memang perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dalam setahun Pemkot Serang sudah membuat Perda Disabilitas meski pelayanan memang belum dilakukan karena baru disahkan,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah upaya itu, menunjukkan Pemerintah Kota Serang sudah berupaya meski belum maksimal.

    Sedangkan, tentang nama dirinya yang dalam survei disebutkan tidak dikenal oleh sekitar 6 persen responsen, Syafrudin menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menganalogikan saat Pilkada Kota Serang 2018 lalu ia dan wakilnya Subadri Usuludin hanya mendapatkan suara sekitar 120.000 dari total suara yang ada sekitar 350.000 suara. Karena itu ia menganggap wajar bila ada warga yang tidak mengenal dirinya sebagai Walikota Serang.

    “Karena itu ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu siapa walikota,” katanya.

    Ketua PWKS, M. Tohir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari hasil jajak pendapat ini. Misalkan, tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Serang yang naik 13 persen lebih dari 23 persen lebih menjadi 37 persen.

    “Diharapkan di akhir tahun 2020 nanti dapat meningkat menjadi lebih baik di kisaran 50 persen,” kata Panji.

    Apalagi 2020, banyak program cepat tanggap pemeliharaan jalan yang sudah dicanangkan, misalkan jalan rusak langsung diperbaiki. Tinggal perumahan-perumahan yang belum menyerahkan aset jalan untuk segera menyerahkannya ke Kota Serang agar ketika rusak dapat diperbaiki.

    “Pemberian honor guru ngaji grabadan, honor pemandi jenazah, dan honor marbot, kami yakini akan dapat meningkatkan Kota Serang dalam penilaian pembangunan di mata masyarakat,” katanya.

    Terakhir, soal keamanan yang dalam jajak pendapat menjadi faktor tertinggi dalam kepuasan masyarakat menujukkan bahwa Kota Serang aman dan layak untuk menjadi tempat wisata bahkan investasi. (PBN)

  • Kurang Aparatur, Disnakertrans Tak Punya Mediator

    Kurang Aparatur, Disnakertrans Tak Punya Mediator

    SERANG, BANPOS – Disnakertrans Kota hingga kini tidak memiliki mediator. Hal ini mengakibatkan setiap kasus perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

    Demikian disampaikan oleh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Serang, Syafaat. Padahal ia mengaku bahwa keberadaan mediator sangat butuhkan. Karena, tugas dari mediator adalah menangani 10 perusahaan yang ada di Kota Serang.

    “Memang kami sangat kekurangan, terutama mediator. Karena seluruh mediator yang ada di kami, semua telah ditarik oleh Pemprov Banten,” ujarnya kepada awak media saaat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/1).

    Hal ini berdampak pada kerja mediasi yang tidak dapat ditangani langsung oleh Disnakertrans Kota Serang, meskipun kasusnya terjadi antara perusahaan dan pekerja Kota Serang. Sehingga, apabila ada kasus yang membutuhkan mediasi, akan dilimpahkan ke Pemprov Banten.

    “Karena disini tidak ada, maka akan kami alihkan mereka ke Provinsi Banten, meskipun memang laporannya masuk ke kami dulu,” tuturnya.

    Namun ia mengaku sebelum memasuki tahap mediasi, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar perselisihan yang terjadi tidak perlu sampai tahap mediasi.

    “Meskipun tidak ada mediator, sedikitnya kami berupaya untuk membantu menyelesaikan masalah perselisihan tanpa melalui prosedur mediasi,” terangnya.

    Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya untuk mengajukan pejabat fungsional yang bertindak sebagai mediator. Meskipun hingga saat ini masih belum ada kejelasan.

    “Sudah lama kami ajukan, tapi mungkin karena kebutuhannya tidak sedikit, apalagi pejabat Pemerintah Kota Pemkot Serang juga masih bisa dikatakan kekurangan,” ungkapnya.

    Kepala Disnakertrans Kota Serang, Akhmad Benbela, mengatakan aduan sengketa memang terus masuk ke OPD yang ia pimpin. Namun karena ketiadaan mediator, maka terpaksa penyelesaiannya dialihkan ke Pemprov Banten.

    “Pengaduan tetap masuk, tapi kalau memang dibutuhkan mediator kita alihkan ke Pemprov Banten,” katanya.

    Meski demikian, Benbela mengaku selama ini penyelesaian perselisihan di Kota Serang tidak sampai pada tahap mediasi formal. Sebab, Disnakertrans dapat menyelesaikan sengketa pada tahap pra mediasi.

    “Penyelesaian sebelum masuk mediator bisa selesai disini. Kami bina dan beritahukan secara detail tahapan dan proses apa saja yang harus disiapkan bisa sampai persidangan,” terangnya.

    Ia menjelaskan, bila sudah dialihkan ke mediator Pemprov Banten, pihaknya cukup kesulitan untuk mendapatkan informasi penyelesaian perselisihan. Maka dari itu pihaknya terus berupaya agar dapat diselesaikan dalam pra mediasi.

    “Kami sangat membutuhkan mediator. Kebetulan di Pemkot Serang untuk ASN saja susah apalagi pengajuan untuk fungsional,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    Pemilik Rumah Minta Tolong Pemkot, Malah Disuruh ke Jokowi

    SERANG, BANPOS – Sebelum terjadinya insiden atap rumah roboh milik Mad Hasyim, pihak keluarga mengaku sempat mengajukan bantuan kepada Pemkot Serang agar dapat dibantu merenovasi, melalui program bedah rumah. Karena sekitar setahun yang lalu, rumah mereka juga sempat jebol pada bagian dapurnya.

    Hal ini diungkapkan oleh Siti Rohayah, istri Mad Hasyim. Menurut Siti, ia sudah beberapa kali meminta bantuan Pemkot Serang, dalam hal ini Dinsos, agar dapat membantu merenovasi rumah yang ia tempati.

    “Saya sudah berkali-kali datang ke Dinsos, namun hasilnya nihil,” ujarnya sambil menyebutkan bahwa upaya yang dilakukannya itu sekitar empat bulan yang lalu.

    Setelah lama menunggu, ia mengaku bahwa mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Yaitu ia ditolak hanya karena suaminya memiliki gelar haji.

    “Kata orang Dinsos, itu suami ibu sudah ada gelar haji. Masa gak sanggup buat memperbaiki rumahnya sendiri. Padahal saya sudah membawa surat miskin dari kelurahan,” katanya menirukan ucapan petugas Dinsos yang ia lupa namanya.

    Tidak hanya itu, ia juga mengaku saat dirinya terus berupaya agar mendapatkan bantuan, petugas Dinsos tersebut justru malah menyuruh Siti untuk menemui Presiden Jokowidodo agar dapat direnovasi rumahnya.

    “Saya malah disuruh ketemu Jokowi supaya diperbaiki rumahnya. Katanya, minta ke pak Jokowi kartu merah putih (Kartu Keluarga Sejahtera – RED). Nanti kalau sudah dapat, baru disuruh datang lagi. Saya langsung tinggalkan itu tempat, berkas masih di sana,” tandasnya kesal. (DZH)

  • Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Dinilai memiliki keberpihakan, Pemkot Serang melalui Walikota dan Wakil Walikota mendapatkan penghargaan peduli terhadap disabilitas dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Khusus Untirta.

    Walikota Serang, Syafrudin, menyampaikan, penghargaan ini menjadi semacam pengingat juga bahwa pembangunan Kota Serang harus inklusif dan respon terhadap kaum rentan seperti disabilitas.

    Ia mengatakan dirinya sangat mendukung terciptanya Kota Serang yang ramah disabilitas. Sebab itu, ia akan mendukung segala gerakan dari pegiat dan penyandang disabilitas, seperti dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang dilaksanakan pada, Minggu (8/12)

    “Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Dan saya sangat mengapresiasi, semoga sinergi Pemkot dengan pegiat dan penyandang disabilitas dapat terjalin semakin erat,” jelasnya.

    Untuk penghargaan yang didapatkan, Syafrudin menyampaikan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab baginya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kaum rentan dan disabilitas.

    “Untuk saat ini, Alhamdulillah Raperda Kota Serang tentang Penyandang Disabilitas, sudah selesai difasilitasi oleh Pemprov Banten. Ini akan menjadi arahan bagi saya untuk pembangunan Kota Serang yang setara dan beradab,” jelasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, turut serta dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan HDI. Karnaval tersebut diikuti oleh ratusan pegiat dan penyandang di Provinsi Banten.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam karnaval tersebut Subadri mendorong kursi roda dari salah satu penyandang tunadaksa, Fani Satifaningrum, sepanjang jalan karnaval.

    Sempat Fani bertanya kepada Subadri, apakah tidak apa-apa orang nomor dua di Kota Serang tersebut mendorong kursi rodanya. “Gak apa-apa, kita ini sama saja yah,” ujar Subadri sembari mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Fani, Minggu (8/12).

    Ditemui seusai acara, Subadri mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik bagi penyandang disabilitas. Karena, dapat meningkatkan percaya diri masyarakat.

    “Ada beberapa rangkaian yang dilakukan oleh Hima PKh. Harapannya mudah-mudahan dengan HDI ini dapat mengingatkan kami yang pada umumnya, dapat tidak mendiskriminasi teman-teman disabilitas,” katanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang sudah ada kemajuan dalam hal Raperda Disabilitas. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemkot Serang, dalam membangun kota yang lebih ramah disabilitas.

    “Produk hukum daerah Alhamdulillah sudah turun. Mudah-mudahan dengan adanya cantolan hukum itu, kami dapat lebih ramah terhadap disabilitas dalam pembangunan,” tuturnya.

    Saat ditanya mengenai tindakan dirinya yang spontan mendorong kursi roda anak disabilitas, ia mengaku bahwa hal itu untuk mengingatkan bahwa disabilitas juga tidak ada bedanya.

    “Mereka itu saudara-saudara kita. Maka harus ada yang diangkat dari mereka. Kita harus menyamakan mereka dan menyetarakan mereka,” tegasnya.

    Wakil Ketua Hima PKh Untirta, Muntazir, mengapresiasi kedekatan Wakil Walikota Serang dengan masyarakat penyandang disabilitas. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Subadri, dapat menghilangkan ketidakpercayadiri dari mereka.

    “Ini sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri dari mereka. Saya pun sebagai penyandang disabilitas, merasa sangat bangga dengan tindakan pak Wakil Walikota,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi Pemkot Serang yang dipimpin oleh Syafrudin-Subadri, karena telah dengan konsen dengan isu disabilitas. “Terimakasih pak Wali dan pak Wakil, semoga kedepan Pemkot Serang dapat lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Kembali Kunjungi Lansia Sebatang Kara, Subadri Berikan Stok Mamin

    Kembali Kunjungi Lansia Sebatang Kara, Subadri Berikan Stok Mamin

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Wakil Walikota Serang bersama dengan Kepala Dinsos Kota Serang kembali mengunjungi nenek Sapiah dan nenek Arbaiah untuk melakukan pengecekan kondisi mereka. Untuk diketahui, nenek Sapiah dan nenek Arbaiah merupakan lansia sebatang kara, yang hidup berdasarkan belas kasih tetangga.

    Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Serang memberikan stok kebutuhan sehari-hari kepada kedua lansia tersebut.

    “Bu Arbaiah sama dengan nenek Sapiah, beliau tidak mempunyai keluarga yang mengurus. Dan hidup sehari-harinya dibantu oleh tetangga Adapun rumah sekarang ini merupakan hasil dari program RTLH,” ujarnya saat ditemui usai kunjungan di Cipocok Jaya, Rabu (4/12/2019).

    Menurutnya, keberadaan kedua lansia sebatang kara itu merupakan kewajiban dari pemerintah Kota Serang, untuk dapat merawatnya sebaik mungkin.

    “Kami sebagai pemerintah kedepannya, terutama Kadinsos, harus memperhatikan bu Arbaiah maupun nenek Sapiah. Terserah pakai program apa saja, yang penting makan minum seharinya dapat terpenuhi,” tuturnya.

    Mengenai kondisi rumah yang tidak memiliki MCK, Subadri mengatakan bahwa keduanya akan menjadi prioritas program Gerakan Dua Ribu Rupiah untuk Jamban Keluarga (Gardujaga).

    “MCK kebetulan di puskesmas Banjar Agung ini lagi mempunyai program Gardujaga. Nah kebetulan kemarin sudah jalan di Tembong, sekarang mau di Banjar Sari,” katanya.
    “Memang masih belum pasti berapa-berapanya yang akan mendapatkan Gardujaga ini, yang pasti saya meminta kepada pihak Puskesmas agar memprioritaskan kepada nenek Arbaiah ini,” lanjutnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy, mengatakan bahwa pihaknya berharap dapat membawa kedua lansia tersebut ke panti jompo karena lebih terjamin. Namun, keputusan itu tidak bisa sepihak.

    “Jadi gini, sebetulnya harapan kami memang diajak ke panti jompo karena terjamin. Cuma kan kalau di panti jompo itu harus ada persetujuan dari orang dekatnya, kerabatnya. Sama seperti kasus bu Sapiah, beliau tidak mau dan keluarganya keberatan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa pihaknya mewakili Pemkot Serang, akan merawat kedua lansia itu di rumahnya masing-masing. Untuk kesehatan, akan dilakukan pengecekan secara rutin.

    “Untuk sementara dari Puskesmas maupun pendamping itu akan melakukan pengecekan terhadap kesehatan dari bu Arbaiah maupun bu Sapiah. Nanti secara rutin, mungkin satu minggu sekali,” unglapnya.

    Ia pun mengajak masyarakat agar turut andil dalam merawat ataupun melaporkan apabila terdapat kasus yang sama seperti itu. Sehingga, Pemkot Serang dapat segera mengambil tindakan.

    “Kami pemerintah sangat berharap, kalau memang ada kasus seperti nenek Sapiah atau Arbaiah, masyarakat dapat terlibat aktif untuk membantunya. Kami kalau tahu, bisa langsung bergerak juga untuk membantu,” tandasnya. (DZH)

  • Tatu Kesal Pemprov Ikut Campur Soal Penyerahan Aset

    Tatu Kesal Pemprov Ikut Campur Soal Penyerahan Aset

    BAROS, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah terlihat kesal saat ditanya mengenai komunikasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, terkait pengembalian aset Pemkab ke Pemkot Serang. Diketahui sebelumnya, dikabarkan bahwa pihak Provinsi Banten bersedia memfasilitasi terkait dengan pengalihan aset tersebut.

    “Bukan berarti kami tidak ada komunikasi dan tidak perlu ada mediasi dengan pemkot, karena saya dan pak wali kota sudah berkomunikasi dengan baik,” ujar Tatu kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Lapangan Sukamanah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Selasa (3/11).

    Tatu mengklaim bahwa berkaitan dengan aset sebetulnya tidak ada persoalan. Ia menegaskan jangan sampai ada salah paham, sebab pengalihan aset sudah beberapa tahap ke Pemkot dan didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

    “Kalaupun saat ini masih ada aset yang belum diberikan, ya karena saat ini masih kami menggunakan, itu saja. Bukan berarti kami tidak bisa berkomunikasi, tidak perlu dimediasi (dari pihak provinsi),” tegasnya.

    Ia melanjutkan, jika aset yang saat ini digunakan oleh Pemkab diserahkan ke Pemkot Serang, maka pemkab Serang tidak memilik kantor dan pelayanan terhadap masyarakat akan terhenti.

    “Seringkali saya menyampaikan, ini untuk pelayanan terhadap masyarakat, bukan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi,” tuturnya.

    Soal aset yang tidak digunakan oleh Pemkab Serang, kata Tatu, semuanya sudah diserahkan dari zaman periode Bupati sebelumnya.
    Saat ditanya wartawan mengenai aset yang belum diserahkan ke Pemkot, Tatu mempertanyakan apakah ia semua aset harus diserahkan ketika ada pemekaran Pemkot Serang.

    “Berarti dalam neraca Kabupaten Serang, asetnya nol. Kan tidak mungkin juga. Kalau iya nanti begini, aset diserahkan semua ke pemekaran, induknya tidak punya aset, kan tidak mungkin juga,” tegas dia.

    Menurut penuturannya, aset yang sudah diserahkan benar-benar aset yang tidak digunakan oleh Pemkab Serang. Kalau yang sedang digunakan tetapi diserahkan, kata Tatu, berarti itu menjadi suatu kemudharatan.

    “Pemkab Serang melayani masyarakat Kabupaten Serangnya, kantor saja tidak punya. Kalau begitu harus ada penganggaran kantor, berarti uang untuk masyarakat terpakai,” terangnya.

    Persoalan aset saat ini, pihaknya sedang berupaya untuk membangun pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang. Meskipun demikian, Puspemkab tidak menjadi skala prioritas, sebab ketika menjadi skala prioritas, maka anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

    “Masyarakat bagaimana, pembangunan jalan belum selesai, ruang kelas belum selesai, rumah tidak layak huni masih ribuan, itu persoalannya,” kata Tatu menekankan.

    Menurutnya, masih banyak hal yang lebih penting daripada memprioritaskan Puspemkab Serang. Jika dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, lanjut Tatu, sebagian besarnya itu lebih realistis dan lebih ideal.

    “Jadi fokuslah pemerintah Provinsi membantu kabupaten Serang yang belum punya pusat pemerintahan,” pintanya.

    Jadi kalau untuk serah terima, menurut Tatu tidak menjadi hal yang mendesak untuk difasilitasi oleh Provinsi Banten. Sebab ia percaya diri bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan walikota Serang.

    “Sama Walikota komunikasi setiap event, di kegiatan tertentu bisa saya bisa duduk bersama, berkomunikasi. Yang terpenting itu sejauh mana Pemprov punya keinginan membantu pemerintah kabupaten Serang untuk punya kantor, itu intinya. Sejauh mana. Karena ini, Kabupaten Serang (soal aset) itu dampak dari pemekaran,” jelasnya dengan nada kesal.
    Menurut Tatu, yang memerintahkan untuk melakukan pemekaran adalah pemerintah pusat, dan Provinsi Banten. Ia pun mempertanyakan mengapa masyarakat Kabupaten Serang yang merasa kesusahan.

    “Lhoh disuruh memekarkan oleh pemerintah pusat, tapi kabupaten Serang masyarakatnya harus bikin kantor sendiri, terus jalan belum beres, rumah tidak layak huni masih banyak, ruang kelas masih harus dibantu. Intinya sejauh mana saya mempertanyakan pemkab Serang untuk menyiapkan pusat pemerintahannya, itu,” tandasnya. (MUF)

  • Jelang Satu Tahun Kepemimpinan ‘Aje Kendor’, Honor Guru Ngaji Cair

    Jelang Satu Tahun Kepemimpinan ‘Aje Kendor’, Honor Guru Ngaji Cair

    WALANTAKA, BANPOS – Janji untuk menyejahterakan guru ngaji grabadan, pemandi jenazah, dan juga marbot Masjid ditepati oleh duet ‘Aje Kendor’. Hal ini dibuktikan dengan pemberian simbolis honor tiga profesi non formal itu.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, memberikan honor kepada mereka dalam rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad di kantor Kecamatan Walantaka.

    “Yah memang di kegiatan ini di samping memperingati Maulid, juga dirangkaikan dengan sosialisasi Serang Siaga 112 sekaligus simbolis pemberian honor guru ngaji marbot dan pemandi jenazah,” ujarnya kepada awak media, Selasa (3/12).

    Menurutnya, pencairan honor ini dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember ini.

    “Untuk pencairan perdana ini, dirapel dari tiga bulan yang lalu untuk insentifnya. Yaitu sejak Oktober, November. dan juga bulan Desember,” katanya.

    Untuk besarannya sendiri, Subadri mengatakan bahwa setiap profesi dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Honor bagi guru grabadan, yaitu sebesar Rp200 ribu per bulannya. Sedangkan untuk pemandi jenazah dan marbot Masjid, masing-masing Rp100 ribu per bulannya.

    “Mungkin nanti bisa ada penambahan. Tapi harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Yang penting jangan lihat nilainya, namun lihat bagaimana pemerintah sudah memperhatikan keberadaan mereka,” tuturnya.

    Ia mengaku, pendataan yang dilakukan oleh Pemkot Serang dilakukan oleh setiap kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, baik jumlah marbot Masjid, pemandi jenazah, maupun guru ngaji grabadan bervariasi di setiap daerah.

    “Kalau pendataan untuk marbot, kami hitungnya satu Masjid satu marbot. Kalau pemandi jenazah itu memang tidak semua ada. Untuk guru ngaji, itu biasanya setiap kampung ada dua. Untuk guru ngaji sendiri, yang kami lihat itu guru grabadan, yang memiliki 10 siswa,” terangnya.

    Sementara itu, Camat Walantaka, Karsono, mengatakan bahwa di tempatnya memimpin terdapat sekitar 29 marbot Masjid. Hal ini dilihat dari jumlah Masjid yang ada di kecamatan Walantaka.

    “Marbot itu ada sekitar 29 orang. Tapi kalau guru ngaji grabadan maupun pemandi jenazah, itu datanya saya agak lupa. Ada di pak Sekretaris Camat,” ujarnya.

    Menurutnya, seberapa besar nilai honor yang diberikan oleh Pemkot Serang, sudah sangat membuat masyarakat bahagia. Karena menurutnya, baru kali ini pekerja non formal seperti mereka, mendapatkan perhatian lebih.
    “Tentu mereka merasa dihargai. Karena selama ini Pemda belum pernah menganggarkan untuk itu. Jadi mereka merasa sangat bahagia dan dihargai,” katanya.

    Kedepannya, Ia mengatakan bahwa honor ketiga profesi ini akan secara rutin diberikan, melalui pihak kelurahan

    “Jadi nanti anggaran ini melalui kelurahan. Pemkot Serang sudah menganggarkan, lalu kelurahan yang akan mendistribusikannya,” tandas dia. (DZH)

  • Dikukuhkan, GOW Kota Serang Diajak Kolaborasi Dalam Pembangunan

    Dikukuhkan, GOW Kota Serang Diajak Kolaborasi Dalam Pembangunan

    SERANG, BANPOS – Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Serang periode 2019-2020 resmi dikukuhkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurut dia, GOW merupakan wadah bagi para wanita-wanita hebat, untuk berkolaborasi dalan mengawal pembangunan.

    “Gabungan dari beberapa organisasi wanita. GOW ini diisi oleh Wanita-wanita hebat, unsur TNI, Polri, PNS. Ada juga organisasi masyarakat lainnya yang tergabung dalam organisasi kewanitaan,” ujar Syafrudin di salah satu hotel di Kota Serang, Jumat (29/11).

    Menurut Syafrudin, banyak hal yang dapat dilakukan oleh pengurus GOW ini. Baik dalam mengakomodir harapan masyarakat maupun harapan dari pemerintah.

    “Seperti pemberdayaan perempuan, ini masih diperlukan. Lalu terkait P2WKSS. Kemudian di Kota Serang masih banyak masalah persampahan. Harus ada sentuhan dari GOW, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ucapnya.

    Lebih rinci, Syafrudin mengatakan bahwa saat ini, banyak dari ibu-ibu di Kota Serang yang memiliki kesadaran yang rendah untuk tidak membuang sampah sembarangan.

    “Kalau tidak tersentuh maka akan kebablasan. Yang paling banyak membuang sampah itu adalah ibu-ibu, pemberian pengertian kepada masyarakat ini penting sekali,” lanjutnya.

    Syafrudin pun mengapresiasi kepengurusan GOW periode sebelumnya. Karena hasil dari sepak terjang mereka selama tiga tahun, dapat menghasilkan suatu yang baik bagi masyarakat.

    “Untuk pengurus lama, mohon bimbingannya bagi pengurus baru. Kepada pengurus yang baru, semoga bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Serang dan Pemkot Serang,” tandasnya. (DZH)