Tag: Pemkot Serang

  • Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    SERANG, BANPOS – Hibah Pilkada dari pemerintah Kota Serang untuk pilkada 2024 mendatang terbilang minim. Pasalnya, hibah yang diberikan jauh dengan apa yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

    Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengatakan, Bawaslu Kota Serang telah menandatangani berita acara (BA) hibah pilkada dari Pemkot Serang pada, Rabu 30 Agustus 2023.

    Agus mengungkapkan, pada awal pengajuan, Bawaslu Kota Serang mengajukan hibah senilai Rp13 miliar. Namun demikian, hibah yang diajukan tersebut mengalami penurunan yakni menjadi Rp11 miliar. Kemudian, pada saat sinkronisasi kembali turun menjadi Rp8 miliar. Hingga pada akhirnya, pihaknya menandatangani berita acara hibah hanya sebesar Rp7,25 miliar.

    “Jadi beberapa kali sinkronisasi, akhirnya ketemulah di angka Rp7,25 miliar. Karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Kota Serang,” ungkapnya, Kamis (31/8).

    Agus menyampaikan bahwa dengan anggaran sebesar Rp7,25 miliar jelas akan berpengaruh pada kesuksesan pilkada 2024. Akan tetapi Agus tetap optimis pengawasan terhadap jalannya pilkada akan tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dirinya mengaku, hal tersebut karena telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

    “Dengan keterbatasan anggaran ini kita maksimalkan dengan sinergi kolaborasi. Kita memandang bahwa anggaran bukan satu-satunya untuk mensukseskan pilkada,” ucapnya.

    Agus juga menyebutkan potensi kerawanan pada saat pilkada di Kota Serang. Kerawanannya antara lain adalah politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga semua pihak harus aktif dalam mengawasi setiap tahapannya.

    Ia juga menerangkan, adapun proses pencairan hibah pilkada, pencairan akan dilakukan pada 2023 sebesar Rp250 juta dan sisanya di cairkan di anggaran tahun 2024.

    Kemudian, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sudah menandatangani BA hibah anggaran pilkada dari Pemkot Serang pada 30 Agustus 2023. KPU Kota Serang mendapatkan hibah sebesar Rp28 miliar dari Pemkot Serang untuk pilkada.

    “Hibah kita itu di angka Rp28 miliar, 2023 itu dianggarkan Rp2,5 miliar sisanya 2024 itu Rp25,5 miliar,” ungkapnya.

    Ade mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp28 miliar KPU Kota Serang harus mengurangi beberapa rencana kegiatan. Namun demikian, dirinya mengaku pihaknya tidak akan mengurangi tahapan utama yang harus dilakukan.

    “Paling berimbasnya kepada sosialisasi yang mungkin berkurang, bimbingan teknis badan AD HOC berkurang dan kemungkinan ada perubahan terhadap partisipasi masyarakat. Tapi kami harapkan walaupun anggaran segitu partisipasi masyarakat tinggi,” katanya.

    Dirinya menjelaskan, hibah pilkada tersebut didapatkan setelah beberapa kali pembahasan dan penyesuain sampai akhirnya final di angka Rp28 miliar.

    “Pada awalnya, KPU mengajukan hibah sebesar Rp67 miliar. Setelah dibahas kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang, berkurang menjadi Rp45 miliar. Namun, terjadi pembahasan kembali oleh TAPD. Sehingga KPU Kota Serang membuat rasionalisasi menjadi Rp37 Miliar. Sehingga pada akhirnya final di angka Rp28 miliar,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    SERANG, BANPOS – Di tengah ramainya masyarakat Ibu Kota Provinsi Banten yang tengah menikmati akhir pekan di salah satu lokasi yang menjadi tempat favorit untuk berekreasi, yakni Stadion Maulana Yusuf, terdapat kisah pilu di baliknya.

    Seperti yang BANPOS temukan di salah satu kedai di lokasi tersebut pada Sabtu (12/8) malam, terdapat banyak sekali anak di bawah umur yang mengais rezeki dengan cara yang memprihatinkan.

    Seperti mengumpulkan rongsokan, mengamen hingga mengemis. Padahal, beberapa waktu lalu baru saja diperingati Hari Anak Nasional yang mana Kota Serang mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama.

    Salah satu anak, sebut saja Asep, saat berbincang dengan BANPOS mengaku mengumpulkan rongsokan dan mengemis hingga pukul 21.00 WIB malam, agar bisa jajan.

    Asep yang mengaku bersekolah di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Serang ini, melakukan aktivitas tersebut setiap hari selesai Isya.

    “Mulai dari rumah jam 8 malam, lebih sering diem di minimarket deket rumah,” kata Asep kepada BANPOS di belakang Stadion Kota Serang.

    Asep menjelaskan, apa yang dilakukannya atas keinginannya sendiri. Bahkan, ia mengaku tidak mendapat larangan dari orang tuanya.

    “Keinginan sendiri, ibu juga begini (mengumpulkan rongsokan). Aku gak dimarahin, dimarahin kalau pulang kemaleman,” jelasnya.

    Ia menerangkan, saat ini ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang bersekolah di salah satu SMK di Kota Serang.

    “Ayah udah gak ada, aku begini sambil minta-minta buat jajan,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, terlihat puluhan anak yang melakukan kegiatan serupa. Terdapat masyarakat yang iba dengan memberikan uang ataupun makanan. (MYU/DZH)

  • Paripurna KUA PPAS Kota Serang Ngaret Gegara Pemkot Serang Belum Hadir

    Paripurna KUA PPAS Kota Serang Ngaret Gegara Pemkot Serang Belum Hadir

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan rapat paripurna pembahasan penetapan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Serang Tahun Anggaran 2024 ‘ngaret’ dari jadwal yang ditetapkan.

    Tidak tanggung-tanggung, hingga kurang lebih 2 jam lamanya, pelaksanaan agenda tersebut tak kunjung juga dimulai.

    Padahal, berdasarkan jadwal yang diterima oleh BANPOS pada Jumat (11/8), sedianya pelaksanaan agenda rapat paripurna akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

    Namun hingga pukul 15. 15 WIB agenda tersebut belum juga dimulai.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi acara, ruangan hanya diisi oleh segelintir staf protokoler dan anggota dewan.

    Sedangkan perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, belum juga nampak di lokasi.

    Selain membahas mengenai penetapan KUA-PPAS Kota Serang Tahun Anggaran 2024, dalam agenda kali ini juga turut membahas mengenai persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Serang. (MG-01/DZH)

  • Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin membela diri perihal pembangunan di Kota Serang yang dianggap belum berkualitas oleh sejumlah kalangan. Menurutnya hal itu wajar saja, sebab usia Kota Serang masih terbilang muda.

    Meski banyak kalangan yang menilai pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang belum optimal, namun politisi PAN itu mengklaim, selama di bawah kepemimpinannya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang sudah hampir mendekati sempurna, yakni 93 persen.

    Maka dari itu di sisa waktu yang ada, Syafrudin sesumbar bahwa dirinya mampu menuntaskan janji politiknya kepada masyarakat.

    “Kalau RPJMD kita sudah mencapai 93 persen. Kemudian di akhir jabatan kami ini Insyaallah paling tidak 98 persen kami sudah laksanakan. Dan Insyaallah akan diselesaikan,” tegasnya.

    Oleh karenanya, Syafrudin mengatakan, di sisa masa jabatannya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan terus melaksanakan pembangunan di Kota Serang guna mengejar sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana.

    “Dan insyaallah pembangunan akan terus berjalan, sekalipun nanti upama nya ada Pj atau pemilihan kembali, tetap Kota Serang kami menginginkan yang terbaik daripada kota/kabupaten yang lain,” ujarnya.

    Kota Serang masih butuh waktu panjang untuk dapat membenahi seluruh lini sektor permasalahan yang ada. Bahkan, menurut Syafrudin, daerah lain yang terbilang sudah lama berdiri pun belum tentu berkualitas pembangunannya apalagi Kota Serang baru menginjak usia 16 tahun.

    “Kalau sudah merata itu mungkin usianya sudah 100 tahun, boleh insyaallah merata. Ini usia kita baru 16 tahun, baru remaja, jadi yang ratusan tahun saja belum tentu merata. Contoh kabupaten/kota yang lain, yang ratusan tahun belum merata,” kata Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang pada Kamis (10/8).

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi memberikan sejumlah catatan penting terhadap capaian pembangunan Kota Serang selama duet Syafrudin-Subadri menjabat.

    Namun, dari sejumlah catatan yang diberikan, hal yang paling disoroti olehnya adalah perihal penyerapan anggaran yang dirasa belum optimal.

    “Catatan pentingnya seperti walikota bahwa banyak penanganan yang belum terselesaikan terkait anggaran, ya memang ada keterbatasan dan itu nanti kita pecahkan bersama karena itu menjadi tantangan untuk Kota Serang ke depan,” kata Budi Rustandi.

    Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menilai capaian kinerja RPJMD Kota Serang mencapai 93 persen itu perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya.

    Pasalnya, menurut dia, capaian yang dibangga-banggakan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya di lapangan.

    “Kita harus lihat capaian RPJMD tadi kata pak Wali sudah 93 persen. Nah itukan kita konfirmasi di lapangan seperti apa? Faktanya kita, sarana prasarana pendidikan masih ada yang berantakan,” katanya.

    Di sisa waktu akhir masa jabatan, polisi PKS itu menekankan kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk lebih fokus melaksanakan tugas-tugas kerjanya yang belum sempat terealisasi di tahun ini.

    “Selesaikan saja dulu PR-PR itu minimal yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    BEBERAPA kali kami di BANPOS mencoba mengangkat isu terkait kondisi perempuan di Banten, bahkan ada salah satu skripsi yang membahas pemberitaan pengarusutamaan Gender Equality and Social Inclusion di BANPOS. Hal ini sebagai wujud komitmen kami tentang pentingnya mendorong pembangunan yang tidak diskriminatif di Banten. Bahkan sempat kami buat edisi khusus ‘pink’ untuk membahas hal tersebut.

    Dalam obrolan-obrolan warung kopi yang biasa saya lakukan, ada salah satu ASN perempuan Kota Serang yang cukup asyik untuk diajak berdiskusi, baik yang ringan hingga ke hal yang cukup mendalam. Saya sempat mencetuskan, kenapa tidak berani mencoba untuk ikut lelang jabatan menjadi kepala dinas? Namun ia menyatakan tidak (belum) berminat.

    Iseng-iseng di BANPOS kami coba menelusuri, ternyata memang Kota Serang yang tepat hari ini berumur 16 tahun, belum pernah memiliki kepala dinas perempuan. Bahkan jika dilihat kembali, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang sangat kecil, hanya sebesar 13 persenan saja, jauh dari kuota minimal 30 persen yang digaung-gaungkan.

    Kota Serang, sebuah kota baru yang disebut sebagai ibu kota Provinsi Banten telah mencapai usia yang ke 16 tahun. Namun, perayaan ini juga menjadi panggung untuk merenung tentang peran dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakatnya.

    Indeks Pembangunan Gender IPG membawa kita ke dalam pandangan holistik tentang bagaimana perempuan di Kota Serang berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. IPG adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kota Serang telah membuat langkah penting dalam memperbaiki indikator ini, tetapi masih ada jalan yang harus ditempuh.

    Saat merayakan HUT Kota Serang, penting untuk menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Gender. Peningkatan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan, termasuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender, adalah langkah signifikan menuju kesetaraan gender yang sebenarnya.

    Di ranah pendidikan, Kota Serang telah mengalami kemajuan dalam memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Program-program untuk mengatasi kesenjangan gender dalam literasi dan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan formal serta nonformal perlu terus ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender Kota Serang yang telah mencapai angka 92,63 pada tahun 2022 kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program pembangunan, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki sudah bisa diminimalisir.

    Namun, salah satu titik paling penting dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek, seperti partisipasi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Kota Serang harus berfokus pada penguatan perempuan dalam berbagai posisi kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    Dalam hal Indeks Pemberdayaan Gender tersebut, terlihat perempuan di Kota Serang masih belum berdaya secara maksimal, hal ini setidaknya tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender Kota Serang yang hanya mencapai 62,39 persen, di bawah dari angka provinsi.

    Setidaknya dari dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu minimnya keterwakilan perempuan di DPRD dan juga tidak adanya Kepala OPD perempuan menunjukkan masih ada PR bagi Kota Serang untuk meningkatkan pemberdayaan perempuannya.

    Perayaan HUT Kota Serang seharusnya juga menjadi momen untuk merenung tentang tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam menggapai penuhnya potensi mereka. Kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan yang bervariasi, dan minimnya perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah isu-isu yang harus ditangani secara serius.

    Oleh karena itu, HUT Kota Serang harus menjadi panggung bagi komitmen baru untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik melalui kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender maupun melalui langkah-langkah nyata dalam memerangi ketidaksetaraan. Dengan memajukan perempuan, Kota Serang akan mewujudkan potensinya sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua warganya.(*)

  • Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tantangan pembangunan Kota Serang dalam 16 tahun terakhir menghadirkan isu-isu kompleks, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Meskipun ada usaha dalam mengatasi permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi, tantangan masih ada dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

    Pemerintah Kota Serang juga dihadapkan pada capaian kinerja yang harus ditingkatkan, seperti pendidikan yang belum optimal, ekonomi yang perlu diperkuat, dan infrastruktur yang masih kurang. Dalam upayanya, Pemkot Serang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Namun, masih ada kendala yang menghambat, seperti tingginya angka putus sekolah dan minimnya investasi. Beberapa masalah mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dan penerangan jalan yang mempengaruhi rasa aman masyarakat.

    Selain itu, persoalan lingkungan dan kemiskinan juga menjadi perhatian serius, dengan faktor-faktor seperti biaya hidup tinggi, rendahnya gaji, dan pekerjaan informal yang tidak cukup memadai. Meskipun ada beberapa program bantuan sosial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa persoalan Kota Serang hingga saat ini masih cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk dapat menyelesaikannya.

    “Seperti juga permasalahan infrastruktur, kemudian permasalahan sosial ini luar biasa di Kota Serang. Sederhana karena secara kasat mata terlihat, setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang usia sekolah minta-minta dan sebagainya,” ujar Hasan.

    Begitu pula persoalan wajib dasar pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal itu harus bisa secara kolektif diselesaikan. Apalagi, Kota Serang sudah menjelang usia yang ke-17 tahun tahun depan.

    “Soal Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), itu kan wajib dasar pelayanan. Begitu pula dengan permasalahan stunting. Tentu ini harus menjadi upaya bersama untuk bisa melayakkan Kota Serang menjadi ibukota provinsi,” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, pada tahun 2022 lalu, Kota Serang mengalami kenaikan jumlah angka kematian bayi. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 32 kasus. Jumlah itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 kasus.

    Terdapat pula kenaikan pada angka kematian ibu (AKI), meskipun tidak signifikan. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 19 kasus kematian ibu. Jumlah itu meningkat dua kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17 kasus.

    Begitu pula dengan angka stunting anak. Diketahui, terdapat kenaikan pada kasus stunting di Kota Serang sebesar 0,4 persen di akhir tahun 2022. Meski demikian, kenaikan tersebut terjadi karena adanya survei SSGI yang tidak semua balita diperiksa.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa pelaksanaan stunting di Kota Serang dilakukan secara ‘keroyokan’. Hal ini lantaran persoalan stunting menjadi fokus prioritas dalam penanganannya.

    “Ini disebut sebagai konvergen antisipasi stunting. Saya sampaikan bahwa stunting ini mencegahnya harus terpadu semuanya, bukan hanya orang kesehatan saja. Namun non-kesehatan pun memiliki peran, bahkan sampai 80 persen perannya dalam menanggulangi stunting,” ujarnya di ruang kerjanya.

    Ia menuturkan, Pemkot Serang telah berupaya untuk menekan angka stunting, dengan sejumlah program. Salah satunya yakni pencegahan 1.000 hari kehidupan.

    “Berarti sejak berada di janin. Nah 1.000 hari itu jatuhnya di umur dua tahun si bayi. Peran serta banyak pihak itu sangat penting selama proses tersebut, bagaimana pola pengasuhan, penyediaan kesehatan, hingga intervensi non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” tutur Hasan.

    Sementara terkait dengan progres penurunan stunting di Kota Serang, menurutnya berjalan cukup signifikan. Pasalnya, tren prevalensi stunting di Kota Serang dalam kurun waktu dua tahun, mengalami penurunan hingga 15 persen pada tahun 2021.

    “Untuk data penurunan stunting, di tahun 2019, kita punya tren prevalensi stunting itu sebanyak 38,6 persen. Kemudian tahun 2021, turun dari 38,6 ke 23,4 persen, cukup signifikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sedikit yakni sebesar 0,4 persen, dari yang sebelumnya 23,4 persen, menjadi 23,8 persen.

    Kabid Penmas pada Dinkes Kota Serang, Tata, mengatakan bahwa penyebab tertinggi terjadinya AKI adalah karena terjadi eklamsia atau tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan. Kejadian tersebut juga disebut sebagai hipertensi kehamilan.

    “Untuk tahun ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 11 kasus AKI di Kota Serang. Semua diketahui meninggal setelah melahirkan. Selain eklamsia, penyebabnya juga karena ada pendarahan serta penyakit-penyakit lainnya,” ujar Tata.

    Sementara terkait dengan AKB, pihaknya mencatat hingga Juli kemarin, terdapat sebanyak 36 kasus kematian bayi. Rata-rata, terjadinya kasus kematian bayi lantaran pada saat lahir, bayi berada pada kondisi bobot tubuh di bawah 2,5 kilogram.

    “Kita menyebutnya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Itu ada yang beratnya 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Untuk mempertahankan hidup bayi dengan berat lahir rendah cukup sulit,” ungkapnya.

    Selain BBLR, Tata menuturkan bahwa terdapat pula kasus kematian bayi akibat pada saat dilahirkan, mengalami asfiksia neonatorum atau gangguan darurat untuk nafas. Sehingga ketika bayi terlahir, mereka kesulitan bernafas.

    Menurutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus AKI-AKB, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi. Bahkan, intervensi tersebut telah dilakukan sedini mungkin, sehingga benar-benar dapat mencegah AKI-AKB.

    “Jadi mulai dari remaja putri, kami melakukan pemberian tablet tambah darah. Ini supaya mereka tidak kekurangan darah. Lalu untuk ibu hamil, kami edukasi minimal pemeriksaan itu sebanyak enam kali, dan melakukan USG sebanyak dua kali. Selanjutnya kami berikan vaksinasi tetanus dan tablet penambah darah, minimal mengonsumsi sebanyak 90 tablet darah selama hamil,” terangnya.

    Di sisi lain, Tata menuturkan bahwa Pemkot Serang tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan AKI-AKB. Perwal tersebut menurutnya akan segera rampung, lantaran sudah mencapai progres 90 persen.

    “Alhamdulillah pembahasannya sudah 90 persen, 10 persen lagi dimatangkan. Mudah-mudahan dengan adanya Perwal AKI-AKB ini, salah satunya regulasi daerah untuk menekan AKI-AKB, karena ada fokus Pokja tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi (PATTIRO) Banten, Amin Rohani menyoroti sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dirasa masih banyak meninggalkan catatan penting yang harus segera dibenahi.

    Sektor pendidikan misalnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Kota Serang masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Jika melihat data yang ada, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Serang berada di bawah capaian Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, capaian tersebut meleset dari target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Menurut data neraca pendidikan daerah, rata-rata lama sekolah di Kota serang yaitu 8,9 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan berada pada posisi keempat yang antara kabupaten/kota lainnya,”

    “Harapan lama sekolah di Kota Serang angkanya 12,81 masih di bawah capaian Provinsi dan tidak mencapai target dari RPJMD dengan angka 12,92,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Terlebih lagi, masih ada sekitar 40 persen sekolah rusak di Kota Serang yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu ia mendesak agar Pemkot Serang agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Apalagi akhir-akhir ini, urusan pendidikan di kota Serang sempat viral dengan masih banyaknya sekolah rusak yang mencapai 40 persen dari total ruang kelas yang tersedia,” terang Amin.

    Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Serang juga disebut belum begitu memuaskan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Amin menjelaskan, capaian realisasi investasi di Kota Serang pada periode Semester I tahun ini hanya mencapai Rp127 miliar.

    Sebagai ibu kota provinsi, capaian realisasi investasi Kota Serang masih kalah jauh dengan Kabupaten Lebak yang di periode yang sama mampu meraup realisasi investasi sebesar Rp1,01 triliun.

    “Diketahui saat ini pada sektor perdagangan dan investasi, justru Kota Serang kalah dengan Kabupaten Lebak yang secara geografis tidak begitu menguntungkan dari Kota Serang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu saja, permasalahan lain seperti infrastruktur kota juga menuai sorotan. Menurutnya, ada beberapa titik ruas jalan yang belum difasilitasi oleh penerangan jalan. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada rasa aman masyarakat Kota Serang yang terusik.

    Melihat keadaan yang seperti itu, Amin mengkiaskan Kota Serang seperti kota mati, lantaran banyaknya ruas jalan dan ruang publik di Kota Serang yang belum difasilitasi penerangan.

    “Banyak sekali PJU (penerangan jalan umum) yang justru mati yang berada di pusat kota, taman-taman yang dibangun di pusat kota justru tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Serang sendiri,” keluh Amin.

    Belum lagi masalah lingkungan, masih banyak didapati beberapa kawasan pemukiman di Kota Serang yang terbilang kumuh. Bahkan, menurut Amin permasalahan tersebut seakan sudah menjadi permasalahan klasik bagi Kota Serang, lantaran dalam penyelesaiannya tidak menuai ujung yang pasti.

    “Lingkungan kumuh dan sanitasi yang tidak layak juga masih kita jumpai di kota Serang, khususnya di daerah Kasemen yang menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dari masa ke masa,” kata pegiat PATTIRO Banten itu

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    “Angka putus sekolah sampai hari ini masih di bawah 10 persen, kurang lebih angka putus sekolah tahun 2023 di angka 7,5 persen,” ucapnya. Selasa (2/5)

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Dilain waktu, Suherman mengatakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan USAID untuk menangani anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah.

    “Dengan program aje kendor sekolah, dindik berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang. Saat ini sudah 133 ATS se-Kota Serang,” katanya, Rabu (26/7).

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, bahwa sebelumnya yang dipaparkan kadis dindik Kota Serang, Tb.Suherman hanya sebanyak 133 siswa putus sekolah di Kota Serang. Akan tetapi, per tanggal 26 juli 2023, dirinya mengaku bahwa di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mengintai warga ibukota dan tempat lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kemiskinan mulai dari tingginya biaya hidup, rendahnya gaji, kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi.

    Banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang seringkali tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini terutama mempengaruhi keluarga dengan anak-anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan.

    Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pub perlu untuk terus ditingkatkan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Masalah kemiskinan juga ternyata masih menghantui warga Kota Serang. Warga di lingkungan Lipatik, Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rohimi (45) mengatakan bahwa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dirinya cukup kesulitan. Pasalnya, penghasilan yang dirinya dapatkan sangat minim.

    ”Sehari dari penghasilan ga nentu, gimana ya orang cuma buruh di pasar, paling kalau lagi dapat rejeki mah paling besar Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” katanya, Senin (7/8).

    Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sulit. Ia mengaku untuk biaya hidup sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan dari pasar sebagai kuli pengangkut barang memakai gerobak.

    ”Kerja, ya cuma buruh kelontongan aja di Pasar Rau, gimana geh nyari kerja yang lain susah,” ujarnya.

    Rohimi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun yang pernah mendapatkan bantuan hanya almarhumah ibunya saja.

    “Saya belum pernah, ada juga orang tua yang pernah dapat. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal kedua-duanya jadi udah ga pernah dapat lagi. Sekarang paling anak yang dapat tapi kurang tahu bantuan apa,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini rumah yang ditinggali pun sudah mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang mulai lapuk dan juga tembok yang mulai rontok semennya.

    ”Ya mau dibangun juga ga ada uangnya,” katanya.

    Selain itu, warga lingkungan Jaha, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Saadah (48) mengatakan bahwa dirinya selama ini hanya pernah mendapatkan bantuan pembuatan MCK, uang sebesar Rp300 ribu dan beras dari kelurahan.

    Dirinya juga mengungkapkan, saat ini ia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Untuk biaya hidup sehari-hari dirinya hanya mengandalkan dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan.

    ”Ya saya usaha sendiri, suami sudah meninggal. Jadi kalau ada uang makan kalau ga ada ya ga makan, orang kerja saja paling serabutan kaya nyetrika baju, nyuci baju. Jadi ga nentu penghasilannya,” ungkapnya.

    Sambil menahan air mata, Saadah mengaku ingin menyekolahkan anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa merubah nasib dari yang saat ini dirinya alami.

    “Pengen rasanya anak sekolah sampai tinggi, kuliah segala gitu. Biar bisa jadi seperti orang-orang kalau pendidikannya tinggi bisa jadi orang sukses,” tandasnya.(MG-01/CR-01/DZH/PBN)

  • Asa Ibu Kota

    Asa Ibu Kota

    SERANG, BANPOS – Kota Serang, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam aturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota, Kota Serang mengemban asa yang cukup tinggi untuk bisa melayakkan diri, sehingga dapat sejajar dengan ibukota provinsi lain.

    Kota Serang harus sudah benar-benar mandiri, karena berbagai hak istimewa atau privilege yang diterima oleh usia dewasa. Sebagai fase transisi, berbagai kewajiban yang datang bersamaan dengan privilege itu, berpotensi mengganggu stabilitas mental. Maka, umur 16 tahun harus menjadi tahun persiapan, menuju kedewasaan.

    Hal itulah yang ditekankan kepada Kota Serang tahun ini, oleh salah satu pendiri Kota Serang, Mannar MAS. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Serang ini mengatakan, di usia yang ke-16 tahun, Kota Serang telah melewati kurang lebih tiga periodisasi sejak terbentuknya pada tahun 2007.

    “Tahap pertama itu uji coba otonomi daerah baru yang memang dalam tahap itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri memantau, memonitoring, apakah kota ini dapat melewatinya atau perlu dimerger lagi. Namun terbukti, kota kita ini berhasil melewati periode atau tahap kedua, dan kita melanjutkan kepemimpinan kota dengan pemimpin yang legitimate (definitif),” ujarnya, Rabu (9/8).

    Sejak tahap pertama yang saat itu Kota Serang dipimpin oleh Penjabat Walikota Serang, Asmudji, Kota Serang telah melalui pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, mulai dari Alm. Bunyamin, Tb. Hairul Jaman, hingga saat ini Syafrudin.

    Menurut Mannar, di usianya yang ke-16 sekarang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Serang, dalam rangka menyambut sweet seventeen nanti. Hal itu karena di usia yang ke-17 nanti, Kota Serang mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus bisa bersaing dengan daerah lain.

    Adapun hal-hal yang perlu dilakukan bersama tersebut, bertujuan untuk merealisasikan sebuah kota yang berlandaskan kesepakatan, atau ringkasnya: Kota Kesepakatan.

    “Tiga periodisasi sudah dilalui, usia ke-17 menjadi periode keempat. Maka saya berharap, Kota Serang di periode keempat, periode mandiri itu, Kota Serang sudah menjadi Kota Kesepakatan atau Agreement City. Sehingga kota ini berjalan berdasarkan ide dan gagasan masyarakat,” terangnya.

    Hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Serang, termasuk pemerintahannya, adalah menentukan identitas dari Kota Serang. Pasalnya, saat ini identitas Kota Serang masih belum tergambar dengan jelas.

    “Kota Kesepakatan maka yang pertama harus kita sepakati, identitas kota ini kota apa? Beberapa tawaran sudah lebih dulu masuk melalui pemerintah daerah, seperti usulan identitas Kota Heritage. Sebelumnya di periode pak Jaman itu Kota Pendidikan. Kalau pak Syafrudin itu Kota Peradaban. Dan semua adalah bagian-bagian dari ide itu, tinggal kita sepakati kota ini mau jadi kota apa,” ungkapnya.

    Kedua menurutnya, perlu ada kesepakatan terkait dengan sektor ekonomi unggulan. Untuk diketahui, Kota Serang sejak awal menetapkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun, tidak ada keunggulan tersendiri yang dapat mendongkrak perekonomian daerah.

    “Sektor ekonomi unggulan ini merupakan turunan dari identitas kota yang telah disepakati. Maka saya berharap teman-teman parlemen ini lebih dialogis kepada warganya. Kemudian partai politik juga menjadi partai politik yang lebih terintegrasi dengan warga Kota Serang,” tuturnya.

    Mannar mengatakan, peran dari partai politik sangat penting untuk mewujudkan Kota Serang sebagai Kota Kesepakatan. Sebab, melalui partai politik lah masyarakat dapat menyalurkan ide dan gagasan mereka, dalam menentukan identitas kota.

    “Terlebih Kota Serang ini kan terhitung kota kecil, bisa digarap sebagai kota yang antar sekat itu tidak ada. Banyak diskusi bisa kita lakukan, dan banyak hal bisa kita sepakati. Yang kita perlukan sekarang adalah parlemen dan politisi yang dialogis, aspiratif, dan warga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan kota,” jelasnya.

    Selain itu, Kota Serang sebagai kota yang memiliki banyak sekali perguruan tinggi, diharapkan dapat menerima manfaat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti kajian-kajian yang dapat diterapkan di Kota Serang, demi kemajuan daerah kedepannya.

    Di akhir, Mannar menyampaikan beberapa alasan mengapa dirinya optimistis Kota Serang dapat bersaing dengan daerah lainnya, pada saat usia mencapai 17 tahun. Pertama, Mannar menilai bahwa Kota Serang sudah memiliki masyarakat yang watak ‘berkotanya’ cukup memadai untuk berkompetisi. Kedua, Kota Serang sudah memiliki birokrasi yang berpengalaman setelah melewati tiga periode kepemimpinan.

    “Yang ketiga, Kota Serang juga sudah memiliki masyarakat politik yang kompetitif. Beberapa sudah berkontestasi di parlemen provinsi, beberapa di parlemen pusat. Keempat, daya dukung perguruan tinggi yang memang memiliki tim ahli yang sangat mampu memajukan Kota Serang,” katanya.

    Terakhir, adanya landscape dan infrastruktur Kota Serang yang cukup memadai untuk menjadikan Kota Serang untuk siap bersaing, di usia 17 nanti. “Itu alasan-alasan saya optimistis Kota Serang dapat menjadi kota yang kompetitif,” terangnya.

    Sementara itu, dalam rangkaian HUT Kota Serang, Walikota Serang, Syafrudin  bersama Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, dilanjut Makam Sultan Maulana Hasanudin Banten, dan Makam Sultan Maulana Yusuf, Kota Serang. Rangkaian ziarah itu digelar menjelang perayaan Hari Jadi Ke-16 Kota Serang, peringatan hari jadi pramuka dan HUT Kemerdekaan RI Ke-78, Rabu, (9/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa, ziarah ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Jadi Kota Serang dan HUT Kemerdekaan RI. “Doa yang dipanjatkan yakni yang pertama untuk meringankan dosa-dosa para pahlawan,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menjelaskan, dipilihnya Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Sultan Maulana Yusuf ke dalam rangkaian ziarah itu karena sebagai tonggak sejarah perjuangan pahlawan Banten.

    “Mudah-mudahan dengan kami berziarah mendoakan beliau-beliau agar senantiasa diridhoi Allah, ditempatkan disisi Allah, ditempatkan di Surganya Allah, sehingga bisa menimbulkan spirit serta iman kita kepada Allah untuk bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan,” ucapnya.

    Di tempat sama, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan bahwa, dilaksanakan ziarah di makam pahlawan dan sultan banten ini merupakan salah satu bentuk bukti hormatnya selaku unsur pemerintahan ke para arwah pahlawan dan leluhur banten.

    “Kami sadar, tanpa perjuangan mereka Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin untuk melaksanakan ziarah ini dengan harapan telah rasa hormat itu sudah dilakukan oleh kami. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk warga Kota Serang,” kata Subadri.

    Kemudian, untuk harapan usia Kota Serang yang ke-16 ini agar lebih baik. Karena, ia sadar di usia ini masih ada hal-hal yang masih akan diperjuangkan bersama.

    “Pertama dari sisi pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Itu pun kami berharap mudah-mudahan di usia ke-16 ini bentuk semua kebersamaan dari semua stakeholder dari semua unsur bersama-sama, bersatu untuk memikirkan dan berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang kedepan lebih baik,” harapnya.(MG-01/DZH/PBN/ENK)

  • Dewan Kota Serang Dorong Sekolah Swasta Tingkatkan Kualitas

    Dewan Kota Serang Dorong Sekolah Swasta Tingkatkan Kualitas

    SERANG, BANPOS – Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan sebuah negara. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan anak-anak akan memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan.

    Oleh karena itu, perlunya sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi isu yang perlu diperhatikan.

    Mengingat pentingnya pendidikan berkualitas bagi masa depan bangsa, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak boleh diabaikan.

    Apalagi, saat ini banyak sekolah-sekolah swasta yang akhirnya gulung tikar karena kurangnya minat para siswa terhadap sekolah swasta. Hal tersebut perlu adanya evaluasi untuk meningkatan  kualitas pendidikannya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengungkapkan terkait banyaknya sekolah-sekolah swasta yang saat ini terancam gulung tikar karena kurangnya siswa, ia menuturkan perlu untuk para sekolah swasta meningkatkan kualitasnya.

    “Beberapa sekolah swasta malah sudah gulung tikar karwna kurangnya siswa. Disisi lain tantangan tersendiri untuk sekolah swasta untuk meningkatkan kualitasnya,” ungkapnya, Jumat (4/8/2023).

    Menurutnya, saat sekolah-sekolah swasta bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikannya maka para orang tua siswa akan lebih melirik sekolah swasta untuk menyekolahkan anaknya.

    “Jadi kalau kualitasnya meningkat, kualitasnya baik itu bisa dipastikan, terutama wali siswa atau masyarakat itu dia akan memilih sekolah swasta,” ucapnya.

    Hasan mengungkapkan, dengan banyaknya sekolah swasta yang terancam tutup bahkan ada yang sudah tutup karena kurangnya siswa. Perlu solusi untuk hal tersebut, seperti meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini sudah kurang layak.

    Ia menyarankan agar sekolah swasta untuk bisa meningkatkan kualitasnya untuk dapat menarik para siswa dan orang tua siswa untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

    “Saran saya untuk sekolah-sekolah swasta bisa meningkatkan kualitasnya. Insyaallah kalau kualitasnya ditingkatkan itu kalaupun ada biaya pendidikan yang sedikit mahal segala macem, itu orang tua siswa berani bayar mahal agar anaknya bisa sekolah di sekolah yang berkualitas,” sarannya.

    Menurutnya pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang.  Termasuk juga bagi para pengelola sekolah-sekolah swasta yang mana itu merupakan tantangan tersendiri.

    “Misalnya, bagaimana sarana dan prasarana mereka bisa meningkat dan kualitas pendidikannya juga meningkat. Karena kalau sudah begitu, masyarakat bahkan bisa berani untuk bayar lebih. Karena kan kalau di sekolah swasta ada biaya pendidikan berbeda dengan sekolah negeri. Dengan artian orang tua siswa juga berani bayar lebih agar anaknya bersekolah di sekolah yang berkualitas,” ungkapnya.

    Hasan juga menyoroti terkait minat siswa dan orang tua siswa yang saat ini lebih memilih sekolah negeri yang bahkan membiat sekolah negeri melebihi kapasitasnya.

    “Sekarang kita di sekola negeri dengan sarana dan prasarana terbatas, perombel sampai 50 orang jaminan ke kualitasnya juga susah dan pasti beranggapan mending sekolah di sekolah swasta. Cuman masalahnya, kalau sekolah swasta kualitasnya masih kurang bagus ya ga ada pilihan lagi,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Jajal Ketangguhan Pecatur Junior, Walikota Serang Keok Lawan Anak SD

    Jajal Ketangguhan Pecatur Junior, Walikota Serang Keok Lawan Anak SD

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, secara resmi membuka Turnamen Catur Non Master Piala Walikota Serang pada Sabtu (29/7). Dalam momen tersebut, Syafrudin sempa menjajal ketangguhan para peserta, dan kalah melawan pecatur SD.

    Untuk diketahui, turnamen catur tersebut diikuti oleh beberapa perwakilan sekolah baik tingkat SD maupun SMP, di Kota Serang.

    Pada kesempatan itu, Syafrudin menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan pembentukan karakter bagi atlet junior baik tingkat SD maupun SMP.

    “Ini dalam rangka pembinaan anak-anak kita yang punya potensi menjadi pemain catur, mudah-mudahan dengan diadakannya turnamen ini anak-anak kita bisa menjadi pecatur andal,” ungkap Syafrudin.

    Ia juga mengatakan bahwa selain dibentuknya karakter, kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk silaturahmi antar pecatur tiap daerah yang hadir sehingga kekeluargaan bisa terus terjaga.

    “Kita lihat banyak pecatur andal dari luar daerah, yang perlu dibina dan tingkatkan. Artinya banyak yang datang dari daerah lain, kampung lain, hadir bisa bersilaturahmi satu sama lain,” ucapnya.

    Tak hanya itu, usai membuka kegiata tersebut, Syafrudin juga turut membuktikan kehebatan salah satu peserta dengan bermain catur bersama.

    Dalam duel tersebut, Syafrudin dibuat kalah telak oleh peserta yang merupakan siswa SDN Bhayangkari Kota Serang, Raja.

    “Perasaannya agak sedih karna saya bisa dikalahkan dengan pecatur Junior, namun ini membuktikan bahwa kualitas pecatur Junior Kota Serang ini layak dipertandingkan,” tandas Syafrudin. (DZH)

  • PDAM Tirta Al Bantani Tolak Serahkan Aset, Hasan Basri: Baca Undang-undang

    PDAM Tirta Al Bantani Tolak Serahkan Aset, Hasan Basri: Baca Undang-undang

    SERANG, BANPOS – Penolakan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Al Bantani untuk menyerahkan aset yang berada di Kota Serang, disebut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, bertentangan dengan Undang-undang.

    Pasalnya, dalam Undang-undang Pembentukan Kota Serang, secara tegas disebutkan bahwa aset-aset pemerintahan sebelumnya yang berada di Kota Serang, maka akan menjadi milik Kota Serang.

    Terlebih, permasalahan kekurangan air di salah satu Kecamatan di Kota Serang, yakni di Kecamatan Kasemen, juga menjadi dorongan kuat untuk pemerintah Kota Serang mendesak Pemerintah Kabupaten, menyerahkan aset PDAM Tirta Al Bantani.

    “Dalam undang-undang pembentukan Kota Serang itu jelas pada bab empat pasal 13 . Baik SDM sampai utang-utangnya pun harus diserahkan kepada pemerintah kota serang,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/7).

    Hasan menerangkan bahwa PDAM pun merupakan BUMD Kabupaten Serang, dan berada di Kota Serang. Selain itu, pelanggannya pun banyak yang merupakan warga Kota Serang.

    “Yang sebelumnya ramai mengeluhkan airnya macet warga Kota Serang. Makanya, serahkan ke Kota Serang. Termasuk aset-aset yang masih mereka tahan,” terangnya.

    Dirinya juga menyampaikan bahwa, hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Bahkan dalam undang-undang pembentukan Kota Serang, batas waktu yang di berikan untuk penyerahan aset-aset yang ada di Kota Serang tersebut hanya lima tahun sejak pelantikan Penjabat Kota Serang.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak PDAM Tirta Al Bantani, untuk kembali membaca Undang-undang, agar tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

    “Makanya kenapa kita buat pansus dan sebagainya, karena itu hak Kota Serang dan bukan untuk gagah-gagahan. Tapi, kita melaksanan Undang-undang. Jika mereka bertahan, berarti mereka melanggar Undang-undang,” tambahnya. (MG-02/DZH)