BANTEN POS

Tag: Pemkot Serang

  • Tegas! Syafrudin Ajak Masyarakat ‘Rebut’ PSU Dari Developer Nakal

    Tegas! Syafrudin Ajak Masyarakat ‘Rebut’ PSU Dari Developer Nakal

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengajak kepada masyarakat untuk merebut Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan, yang tidak diurus oleh developer.

    Menurut Syafrudin, masyarakat dapat merebut PSU dengan membuat berita acara penyerahan kepada Pemkot Serang, agar
    nantinya PSU tersebut dapat dianggarkan perawatannya.

    Hal itu disampaikan oleh Syafrudin usai menerima kedatangan Forum Warga Perumahan Puri Serang Hijau, untuk melakukan audiensi di ruang rapat Walikota Serang pada Selasa (18/7).

    Audiensi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terkait beberapa permasalahan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), Perbaikan ruas jalan, serta beberapa fasilitas PSU lain yang bermasalah.

    Ketua RW 015, Mumu, menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, PJU di perumahan itu tidak hidup. Sehingga beberapa ruas jalan umum perumahan tampak gelap dan rawan sekali terjadi kriminalitas.

    “Dari beberapa tahun lalu PJU di wilayah kami mati, hal tersebut sangat sekali rawan kriminal seperti begal, copet dan sebagainya,” ujar Mumu.

    Selain, masih ada pula jalan yang dalam kondisi rusak dan belum dipasang PJU dari dinas terkait. Ada pula drainase yang tidak nampak hulunya, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Kemudian jalan umum masih dalam kondisi rusak dan drainase setelah dilakukan pengecoran malah sering banjir karena tidak ada hulu,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh warga Puri Serang Hijau merupakan permasalahan yang sangat krusial.

    “Kalau sudah dilakukan audiensi, berarti tingkat permasalahannya sudah sangat krusial, sehingga ini harus cepat diatasi ditanggapi oleh Dinas terkait,” ujar Syafrudin.

    Terkait dengan PSU yang belum diserahkan kepada Pemkot Serang, Syafrudin mengatakan bahwa apabila pihak developer enggan menyerahkan kepada pemkot, maka masyarakat dapat secara langsung menyerahkannya tanpa melalui developer.

    “Lebih baik PSU dan fasilitas lain segera diserahkan kepada kami. Banyak sekali kasusnya Developer yang sudah membangun, kemudian kabur tidak mau merawat segala fasilitas yang susah dibangun oleh mereka,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menegaskan bahwa hal itu sangat bisa dilakukan oleh warga. Dan menurutnya, tindakan itu merupakan yang terbaik agar warga tidak terdampak pada sikap tak bertanggungjawab dari developer nakal.

    “Kalau perusahaannya tidak mau menyerahkan, itu bisa masyarakatnya yang menyerahkan. Kemudian dibuat berita acara untuk kesepakatan menyerahkan PSU-nya ke pemerintah,” tegas Syafrudin. (DZH)

  • PDAM Tirta Albantani Tolak Serahkan Aset

    PDAM Tirta Albantani Tolak Serahkan Aset

    SERANG, BANPOS – Beberapa waktu lalu, sempat ada keluhan dari masyarakat Kota Serang yang berada di Kampung Karangjaya, Kecamatan Kasemen, yang mengalami krisis air bersih selama kurun waktu satu bulan.

    Hal tersebut membuat pemerintah Kota Serang akan meminta aset PDAM Tirta Albantani yang saat ini masih menjadi milik Pemkab Serang.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan, bahwa terkait aset PDAM Tirta Albantani tidak bisa diberikan begitu saja kepada pemerintah Kota Serang. Pasalnya, PDAM Tirta Albantani merupakan suatu BUMD yang asetnya telah terpisah dari neraca pembukuan Kabupaten Serang.

    “Ini kan terkait dengan undang-undang pemekaran. Itu di peraturan pemerintahnya sudah ada, kalau BUMD tidak serta merta kalau suatu wilayah dimekarkan, BUMD tersebut harus diserahkan asetnya. Karena aset BUMD ini merupakan aset yang sudah dipisahkan dineraca pembukuannya pemerintah daerah. Jadi aset PDAM itu sudah tidak ada lagi dicatatan aset Pemkab Serang. Karena sudah diserahkan sudah dipisahkan,” katanya, Jumat (14/7).

    Dirinya menyampaikan bahwasanya terkait hal tersebut pihaknya akan mendiskusikannya. Adapun langkah yang bisa diambil, yakni dalam bentuk kolaborasi antara Pemkab Serang dengan Pemkot Serang.

    “Ini kan mau didiskusikan, Karena pertama, kalau kita serahkan, nanti kerjasamanya dia (pemkot serang, red) beli air curah ke kita (PDAM Tirta Albantani, red) jadi bentuknya kolaborasi. Tapi konsumennya kita serahkan karena masuk wilayah dia (pemkot, red),” ujarnya.

    Ia menuturkan, dalam hal jaringan yang saat ini berada di Kota Serang, perlu untuk dilakukan penilaian harga terlebih dahulu. Sebelum nantinya diserahkan.

    “Tetapi kan aset pipa, pompa itu harus di appraisal (nilai, red) dulu, tidak bisa di serahkan begitu saja. Sekarang untuk appraisal pipa yang didalam tanah butuh waktu juga. Intinya, bahwa BUMD itu merupakan aset yang sudah dipisahkan dari pemerintah daerah, berbeda pendekatan regulasinya. Jadi hitungannya, nanti pipa ini harus dihitung terlebih dahulu di appraisal untuk seperti apa penyelesaiannya,” tuturnya.

    Eli mengaku dalam permasalahan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu antara pihak PDAM Tirta Albantani, Pemerintah Kabupaten Serang serta Pemerintah Kota Serang.

    “Jadi bukan menghindari keinginan pemkot tapi memang kita perlu diskusikan hal ini,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan, dalam membuat jaringan perpipaan baru, perlu adanya izin. Jadi, apapun itu, kalau hendak membangun jaringan pipa dibawah tanah, itu masuk ke jalan nasional atau kereta, itu perlu izin dan perlu pembiayanya.

    “Jadi tidak sertamerta saya gali, kita perlu izin dulu, seperti ke balai jalan nasional, di sana pun ada tarifnya, sewa selama 5 tahun,” katanya.

    Walaupun sama-sama negara dan kepentingan masyarakat, karena sudah kaplingan, ini jalan nasional atau lain sebagainya. Sama halnya di Kota Serang, jika mau membangun jaringan pipa baru, lalu ada rel kereta atau yang lainnya, itu perlu izin juga.

    “Itu birokrasi yang berbelit-belitnya disana,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Pemkot Serang Desak Pemkab Serahkan Aset PDAM Tirta Albantani

    Pemkot Serang Desak Pemkab Serahkan Aset PDAM Tirta Albantani

    SERANG, BANPOS – Beberapa hari lalu, sempat ada keluhan dari masyarakat Kota Serang yang berada di Kampung Karangjaya, Kecamatan Kasemen, yang mengalami krisis air bersih selama kurun waktu satu bulan yang lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Pemkot Serang akan mendesak Pemkab Serang untuk menyerahkan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Albantani.

    Asda II Kota Serang, Yudi Suryadi mengatakan bahwa permasalahan air bersih yang ada di Kampung Karangjaya, hal itu karena saluran air yang digunakan masih menggunakan saluran air milik PDAM Tirta Albantani.

    “Pengelolaan air bersih di kita itu masih ada yang dikelola air bersih Kabupaten Serang. Termasuk masyarakat yang dikeluhkan itu saluran air yang dari Kabupaten Serang,” katanya, Rabu (12/7)

    Dirinya menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mendorong kepada DPRD maupun Pemkab Serang agar dapat menyerahkan aset PDAM Tirta Albantani kepada Pemkot Serang. Pasalnya, PDAM Tirta Albantani saat ini pun masih mengelola pelanggan yang berada di Kota Serang.

    “Mangkannya kita mendorong kepada Dewan kepada Pemkab Serang aset-aset PDAM Kabupaten yang ada di Kota. Seyogyanya karena pelanggan lokasinya ada di Kota Serang diserahkan kalau ada keluhan dari masyarakat terkait air bersih yang dikelola Kabupaten Serang bisa kita tangani,” jelasnya.

    Yudi menuturkan, sekali pun nanti aset tersebut telah diserahkan kepada Pemkot Serang, aset tersebut tidak akan diterima begitu saja. Akan tetapi, Pemkot Serang akan menilai kelayakan aset tersebut.

    “Kalau asetnya diserahkan, tidak langsung kita terima, nanti kita nilai, itu layak tidak. Jangan sampai diserahkan ke kita ternyata pipanya pada bocor,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ia menyampaikan kalau saat ini Perumdam Tirta Madani milik Pemkot Serang tengah membuat sebuah bussines plan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Serta mengusulkan jaringan distribusi utama (JDU) untuk bisa masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Sekarang alhamdulillah dari usulan Pemkot Serang, JDU sudah masuk DAK. Dengan adanya JDU itu nanti Pemkot direncanakan membantu lewat penyertaan modal untuk sambungan rumahnya,” ujarnya.

    Yudi berharap, Perumdam Tirta Madani kedepan dapat memberikan profit untuk pembangunan ke depan. Serta dapat melayani masyarakat untuk penyaluran dan penyediaan air bersih.

    “Yang jelas ke depan Perumdam, pertama banyak melayani masyarakat dan kedua tadi tuntutan dari Dewan bagaimana supaya ada profit keuntungan untuk membangun juga, ada deviden juga. Walaupun secara riil belum secara penyertaan modal, tapi sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Kota, terhadap aset-aset Pemerintah Kota oleh Perumdam,” tandasnya.

    Kemudian, Direktur Perumdam Tirta Madani, Arif Setiawan mengatakan, krisis air bersih di Kampung Jaya, Kecamatan Kasemen, Kota Serang tersebut akibat pengelolaan air saat ini masih dilakukan oleh PDAM Tirta Albantani milik Pemkab Serang. Dirinya mengaku dalam hal ini, pihaknya sudah menyurati PDAM Tirta Albantani untuk pengalihan aset PDAM Tirta Albantani dari Pemkab Serang ke Kota Serang.

    “Kami sudah menyurati, tapi kan semuanya butuh proses dan ada penilaian appraisal. Apakah bisa di-take off ke kami dengan nilai pergantian sesuai aset tersebut atau dihibahkan, atau mungkin akan dilakukan SPAM (sistem penyediaan air minum, red) regional dengan kerja sama, itu belum ada kesepakatan,” katanya.

    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, bahwa saat ini di wilayah Kota Serang masih banyak daerah yang belum terpasang pipa penyaluran air, termasuk di Kecamatan Kasemen.

    “Masih banyak. Makanya jaringan pipanisasi kami itu baru tercapai tiga persen, karena banyak yang belum terbangun. Baru dua Kecamatan yang sudah, yang lainnya belum,” jelasnya. (MG-02/AZM)

  • Pasca Penetapan Tarif, Pemkot Serang Ancam Cabut Trayek Izin Angkot ‘Nakal’

    Pasca Penetapan Tarif, Pemkot Serang Ancam Cabut Trayek Izin Angkot ‘Nakal’

    SERANG, BANPOS – Pasca-penetapan tarif angkutan kota (angkot) oleh Pemkot Serang. Yakni menetapkan tarif angkutan kota untuk pengguna umum sebesar Rp5.000, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar Rp3.500.

    Kendati demikian tak sedikit angkot di Kota Serang menaikkan tarif di luar yang sudah ditetapkan oleh Pemkot.

    Kepala Dishub Kota Serang, M. Ikbal mengatakan, terkait penetapan tarif dan penempelan stiker yang sebelumnya telah dilakukan Pemkot Serang tersebut banyak yang sudah tidak terpasang dan tarif pun tak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

    “Sebenernya saya juga mendapatkan informasi soal itu (stiker tarif, red) ada yang dilepas. Padahal kita sudah lama masang stiker itu, supaya masyarakat tahu ongkosnya, sehingga orang tidak ragu-ragu,” katanya, Senin (10/7).

    Iqbal mengaku, untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dirinya akan memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengawasan terkait adanya angkot yang masih menggunakan tarif yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pihaknya.

    “Saya sudah memerintahkan kepada tim untuk melakukan pengawasan. Kalau perlu pemanggilan dan peringatan. Karena ini untuk mempermudah masyarakat jangan sampai ada peristiwa bayar sekian tapi tidak dikembalikan,” ujarnya.

    Iqbal menegaskan, bahwasanya jika sampai pihaknya sampai mendapati adanya oknum supir angkot yang masih menaikan tarif dan telah diberikan peringatan sampai ketiga kalinya, maka pihaknya akan mencabut izin trayeknya.

    “Akan kita peringatkan kalau sampai tiga kali akan kita cabut trayeknya,” tegasnya.

    Selain itu, Ia juga menyampaikan saat ini angkot sudah semakin sedikit dan tersisihkan dengan maraknya angkutan online dan hal tersebut menjadi perhatian dari pemerintah Kota Serang.

    “Angkot ini sekarang sudah mulai sedikit, sudah kalah bersaing dengan angkutan online. Mangkanya itu yang menjadi kesulitan kita, prinsipnya angkutan itu harus difasilitasi oleh pemerintah, terlepas itu meraka ada yang mau melepas stiker trayek itu hak mereka, tapi tetap lintasan untuk trayek itu harus kita siapkan,” ucapnya.

    Iqbal juga menjelaskan, bahwa pihaknya tengah membahas terkait akan diadakannya fasilitas angkutan umum dengan Dishub Provinsi Banten untuk di tempat-tempat yang saat ini terlihat semakin ramai.

    “Memang kita ini sedang melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dan Dishub provinsi akan adanya angkutan seperti untuk lintas tempat-tempat ramai. Yang dulu sepi sekarang sudah ramai akan kita lewati,” jelasnya.

    Sebelumnya, warga Kota Serang, Ari Wulan (27) menyampaikan, transportasi yang dibutuhkan saat ini adalah angkutan yang terintegrasi, baik itu angkot bus, bus biasa ataupun bus trans serta dengan lokasi dan rute yang membuat masyarakat merasa nyaman.

    “Lokasi, rute, ketepatan waktu,kenyamanan sangat menentukan minat warga untuk memakai transprotasi umum. Misalnya, warga yang turun dari terminal bus pakupatan ingin pergi ke daerah kaujon, angkutan yang diharapkan, angkot dengan rute yang jelas (waktu ngetem sebentar dan tanpa berputar putar) atau bisa disiapkan tempat naiknya gojek yang resmi,” ucapnya.

    Dirinya juga mengatakan, asalkan dua moda transportasi itu dibenahi, rasanya cukup untuk daerah kota serang. Dalam peraturan terkait tarif, ia mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

    “Tidak pernah liat informasi soal tarif angkot,” tandasnya.

    Selain itu, warga kota serang lainnya, Desi (44) menyampaikan, dirinya mengaku tidak mengetahui terkait adanya aturan tarif yang telah ditentukan oleh Pemkot Serang. Pasalnya, dirinya selama ini naik angkot selalu lebih dari Rp5 ribu walaupun hanya sebatas dari Pakupatan sampai Ciceri.

    “Saya tidak tahu, bahkan nyatanya tidak begitu, supir angkot selalu menaikan ongkos semaunya,” ujarnya. (CR-01/AZM)

  • Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    SERANG, BANPOS – Ratusan tenaga honorer di Kota Serang meminta kepada Walikota Serang Syafrudin, agar para honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes.

    Hal tersebut diminta pasca-pendataan pegawai non ASN atau tenaga honorer yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

    Karena dianggap belum adanya kejelasan untuk para tenaga honorer terkait status mereka.

    Ratusan honorer dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) pun berkumpul untuk menggelar istighosah serta mendesak Walikota Serang untuk menolak rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang.

    Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi, menyampaikan bahwa kegiatan istighosah ini merupakan bentuk Doa bersama para honorer Kota Serang yang nasibnya masih belum pasti.

    Istigosah honorer Kota Serang yang dilakukan di Puspemkot Serang ini juga bentuk persiapan sebelum menuju ke Jakarta.

    “Ini pemanasan sebelum ke kita menuju ke Jakarta bersama dengan honorer se Provinsi Banten, untuk menuntut kepastian status kita kepada pemerintah pusat. Sampai saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) belum memberikan kepastian kepada honorer di seluruh Indonesia,” ujarnya, rabu (31/5).

    Kemudian, dirinya juga mengatakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dalam rangka pengadaan pegawai ASN (PNS dan PPPK) seleksinya dibuka untuk umum dengan asumsi untuk memberikan azas keadilan bagi seluruh rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama melalui seleksi penerimaan pegawai ASN.

    “Tingginya jumlah tenaga honorer yang terdata ini juga sebetulnya menjadi cerminan bahwa Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sehingga menjadi tenaga honorer menjadi pilihan alternatif pekerjaan walaupun sebagian besar diberi upah jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” katanya.

    Ia juga menuturkan, melalui istigosah tersebut pihaknya meminta dukungan kepada Pemkot Serang untuk ikut mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.

    “Jadi kami meminta kepada Pak Walikota melalui forum kepala daerah mendesak adanya perubahan UU atau PP tentang PPPK,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendesak kepada pemerintah pusat agar bisa melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

    “Pingin ada kepastian dari pemerintah pusat. Paling tidak ada perubahan di PP tentang P3K dalam proses rekrutmen PPPK. Kita menginginkan ada pengangkatan secara langsung, tidak dibuka seleksi termasuk untuk umum,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin menjelaskan tentang penolakan dirinya terhadap penghapusan tenaga honorer tersebut. Serta menjelaskan bahwasannya dalam menjalan kan roda pemerintahan pun tidak lepas dari bantuan tenaga honorer.

    “Pada pelaksanaannya tentu Pemerintah Kota Serang sangat membutuhkan tenaga pegawai honorer untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

    Sebagai Walikota Serang, kata dia, dirinya tetap konsisten dengan pernyataannya pada tahun lalu yang menolak penghapusan tenaga honorer jika tidak dibarengi dengan solusi maka akan ada permasalahan yang akan timbul kedepannya.

    “Kemarin saya juga sudah sampaikan secara lisan pada saat di Menpan-RB sebelum tuntas menjadi PPPK saya masih memberdayakan tenaga Honorer,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa Pemkot Serang terkait tenaga PPPK, akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat dan akan menyesuaikan dengan keadaan di Pemerintah Daerah.

    “Terkait tenaga PPPK, kita tetap akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K, namun disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah karena seluruhnya bebannya diberikan kepada Pemerintah Daerah,” terangnya. (MG-02/MUF)

  • Sidak OPD, Sekda Maklumi 10 Persen Pegawai Pemkot Serang Belum Masuk Kerja

    Sidak OPD, Sekda Maklumi 10 Persen Pegawai Pemkot Serang Belum Masuk Kerja

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 10 persen pegawai si lingkungan Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang masih menikmati libur Lebaran dan belum kembali aktif bekerja seperti pegawai lainnya.

    Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, saat melakukan sidak ke sejumlah OPD dan RSUD Kota Serang bersama dengan Kepala BKPSDM, Karsono, Rabu (26/4).

    Pada kesempatan tersebut, Nanang memaklumi sejumlah pegawai yang belum aktif bekerja tersebut karena hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang menyebutkan bahwa pegawai boleh mengambil cuti tambahan, dalam rangka menghindari penumpukan arus balik pada mudik lebaran tahun ini.

    “Alhamdulillah paling kisaran 10 persen yang ambil cuti. Kalau dulukan kebjakan tahun yang lalu cuti Lebaran tidak boleh nambah cuti,” ujarnya di hari pertama masuk kerja.

    Saat itu, Nanang beserta tim melakukan sidak ke Dishub Kota Serang, Disdukcapil Kota Serang, dan RSUD Kota Serang.

    “Nah sekarang anjuran bapak Presiden, walaupun dia sudah ambil cuti misalnya empat hari, khawatir terjebak macet bisa mengambil cuti tambahan,” ungkapnya.

    Berkaitan dengan tenggat toleransi yang diberikan, Nanang menyebut hal itu sesuai dengan aturan yang telah lama berlaku.

    “Cuti itu kan 14 hari kerja, sampai itu saja. Tapi kadangkala ada misalnya mengambil cuti 4 hari, dia (pegawai, red) nambah dua hari atau tiga hari,” tuturnya.

    Menurutnya, Pemkot Serang turut mendukung program pemerintah. Karena dikhawatirkan ada lonjakan arus balik mudik yang cukup signifikan.

    “Sehingga nanti meropatkan di jalan petugas yang menghadapi lalu lintas,” ucapnya.

    Diakhir ia juga menegaskan, apabila nanti ditemukan adanya pegawai pemerintahan yang tidak masuk tanpa adanya keterangan yang jelas, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.

    “Bagi mereka-mereka yang tidak masuk tanpa keterangan ya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Ya nanti kita akan tindak,” tandasnya. (MUF)

  • Sebabkan Macet, Pemudik Keluhkan Parkir Liar di Kota Serang

    Sebabkan Macet, Pemudik Keluhkan Parkir Liar di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Memasuki musim mudik lebaran, warga Kota Serang mengeluhkan parkir liar di ruas jalan protokol yang menghambat pergerakan para pemudik. Hal ini juga menjadi kekhawatiran pemudik yang akan melintasi Kota Serang dan terjebak macet di ruas jalan tersebut.

    Hal itu diungkapkan oleh seorang pemudik asal Kota Serang, Mamo Erfanto, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Serang nampaknya kurang peduli terhadap jalur mudik yang telah menimbulkan kepadatan lalu lintas.

    “Parkirnya sampai setengah badan jalan di ruas jalan depan bank BCA dan Mandiri Kota Serang. Ini gimana Dishub Kota ini, jalur mudik ini. Astagfirullahaladzim, masa dihabisin lahan parkirnya, parah ini,” ungkap Mamo Erfanto dalam video yang diunggahnya di media sosial, Senin (17/4).

    Menurutnya, parkir liar yang merambah hingga ke badan jalan akan berdampak pada kemacetan di jalur protokol Kota Serang lainnya, seperti halnya di depan Polresta Serang. Ia pun turut mengimbau kepada para pengguna jalan khususnya pemudik untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalur mudik yang sudah dipadati oleh kendaraan.

    Meskipun demikian, dalam video lainnya, ia juga mengeluhkan soal parkir liar yang sudah sangat lama dibiarkan itu belum ditertibkan oleh Pemkot Serang. Sehingga kepadatan di jalur mudik Kota Serang semakin tidak terhindarkan.

    “Ini bakal terus-terusan ini, karena parkir liarnya yang di depan atau jalur protokol Kota Serang gak ditertibin,” tuturnya.

    Ia pun berharap agar Pemkot Serang dapat menertibkan parkir liar di ruas jalan protokol. Terlebih parkir liar yang menggunakan bahu jalan, agar para pemudik tidak mengalami kendala saat melintasi Kota Serang.

    “Jadi tolong lah, lahan parkirnya diatur. Jadi buat para pemudik siap-siap aja kena macet lokal di tengah-tengah Kota Serang ini,” tandasnya. (MUF)

  • Masuk 3 Besar Sekda, Poppy ‘Melesat’ ke Bandung Barat

    Masuk 3 Besar Sekda, Poppy ‘Melesat’ ke Bandung Barat

    SERANG, BANPOS – Salah satu pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Serang yakni Moch Poppy Nopriadi, segera ‘melesat’ ke Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, Poppy yang kini menjabat Kepala Disnakertrans Kota Serang itu masuk ke dalam tiga besar calon Sekda di Kabupaten yang dimpimpin mantan artis Hengky Kurniawan.

    Meski demikian, jalan Poppy untuk menapaki jenjang karir tertinggi ASN di tingkat kabupaten/kota itu, terganjal oleh penolakan sejumlah pihak.

    Untuk diketahui, pada tahun 2020, Poppy yang saat ini merupakan Kepala Disnakertrans Kota Serang itu juga pernah masuk 3 besar calon Sekda Kota Serang. Namun dalam pemilihan Sekda kota Serang itu, Poppy harus legowo karena Walikota Serang Syafrudin lebih memilih Nanang untuk menjadi Sekda.

    Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat, Poppy mendapatkan rintangan karena sejumlah pihak menganggap Poppy bukan merupakan orang Kabupaten Bandung Barat. Sehingga, mereka lebih memilih Sekda yang berasal dari daerah tersebut.

    Poppy saat dikonfirmasi BANPOS, mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak terhadap dirinya, merupakan hal yang wajar. Pasalnya, tidak semua orang akan suka terhadap dirinya, termasuk dalam hal pemilihan Sekda itu.

    “Ya bagi saya hal itu wajar saja. Karena dalam kehidupan, orang tidak mungkin semuanya suka sama saya. Dalam hidup kan tidak semua sesuai dengan ekspektasi kita,” ujarnya saat diwawancara BANPOS, Rabu (12/4).

    Apalagi pada iklim negara demokrasi, seperti yang dianut oleh Republik Indonesia. Setiap orang menurutnya, memiliki hal untuk menyampaikan pendapat, termasuk dalam hal menolak dirinya menjadi Sekda Bandung Barat.

    “Prinsip hidup saya, dimanapun juga merupakan bumi Allah, dan merupakan bagian dari NKRI. Semua orang juga berhak untuk ikut dalam seleksi terbuka, tidak ada aturan yang melarang saya untuk ikut dalam seleksi Sekda,” tuturnya.

    Di sisi lain, Poppy mengaku bahwa dia sendiri merupakan putra daerah Bandung, meskipun bukan Bandung Barat. Sehingga, dia bukanlah ‘outsider’ atau orang luar seperti yang ditudingkan oleh sejumlah pihak yang menolak.

    “Saya kan asli mah orang Bandung. Dulu mah kan belum ada Bandung Barat, kan itu baru. Saya lahir di Bandung, sekolah di Bandung. Darah saya asli Bandung,” katanya.

    Oleh karena itu, ia pun akan bekerja maksimal apabila dipilih oleh Bupati Bandung Barat untuk menjadi Sekda, dan juga akan tetap legowo apabila ternyata dirinya masih belum berkesempatan menduduki jabatan Panglima ASN itu.

    “Saya mah terima saja. Namanya kan ikhtiar, keputusan memang ada di pak Bupati, tapi juga ada keputusan dari Allah yang mengatur hidup kita. Ya hidup kita mah dibawa enjoy saja,” tandas dia. (DZH/AZM) 

  • Meresahkan, Warga Kalodran Kembali Gelar Aksi Penutupan THM

    Meresahkan, Warga Kalodran Kembali Gelar Aksi Penutupan THM

    SERANG, BANPOS – Warga Kampung Kalodran, Kecamatan Walantaka, menggelar aksi menuntut penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di lingkungannya, Kamis (13/4).

    Pasalnya, warga mengaku resah dengan adanya THM di lingkungan mereka, terlebih di bulan Ramadan.

    Warga merasa khawatir dengan adanya THM di lingkungannya, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak mereka.

    Parahnya lagi, selama bulan Ramadan ini, tempat hiburan yang tidak diharapkan kehadirannya itu masih tetap beroperasi.

    “Kurang bagus, mengganggu. Malam juga berisik, kedengaran di kampung juga,” ujar seorang warga Kalodran, Wardi.

    Ia menegaskan, warga sangat resah terhadap keberadaan THM yang masih beroperasi di bulan Ramadan.

    “Bahkan di bulan Ramadan tetap beroperasi. Makanya masyarakat resah,” katanya.

    Ia menjelaskan, bukan hanya sekali ini saja warga Kampung Kalodran menuntut penutupan tempat hiburan tersebut.

    Namun, pihaknya mengaku tuntutan warga selalu saja tidak digubris.

    “Sudah ada (upaya penutupan), sering malah. Tapi besoknya buka lagi,” ucapnya.

    Melalui aksi tersebut, warga berharap THM yang telah beroperasi sekitar 5 tahun itu dapat ditutup secara permanen.

    “Agar lingkungan masyarakat kami (Kampung Kalodran Kecamatan Walantaka) dapat kondusif,” tandasnya. (MUF)

  • Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar Rapat Koordinasi dan evaluasi realisasi APBD Kota Serang periode Maret 2023 yang dilaksanakan di aula Kantor BJB Kantor cabang Banten, Selasa (11/4).

    Kegiatan Rapat koordinasi dan evaluasi realisasi APBD tersebut dilakukan terkait dengan penyerapan anggaran yang terhitung dari bulan Januari hingga Maret, sudah mencapai kurang lebih sekitar 16 persen.

    Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran itu menjadi penting. Pemkot Serang berharap, hal tersebut dapat menjadi pemicu dan memiliki dampak kepada pergerakan ekonomi daerah yang ada di Kota Serang.

    “Hal ini berkaitan juga dengan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri yang sudah dekat, Pemerintah Kota Serang turut menyiapkan beberapa hal penunjang terkait hari raya seperti akses jalur mudik yang melintasi Kota Serang, hingga Tunjangan Hari Raya (THR),” ujarnya.

    Ia memastikan, menjelang hari Raya Idul Fitri ini Pemkot Serang menyiapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Misalnya jalur-jalur pengamanan yang akan berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan Kapolres, kodim Dinkes dan PMI.

    “Kita akan memastikan agar pemudik yang melintasi jalur Kota Serang jalurnya itu aman dan nyaman utnuk dilewati,” katanya.

    Nanang juga mengatakan perihal arahan atau intruksi Pemerintah Pusat berkaitan dengan pencairan THR. Dalam beberapa hari mendatang, kata dia, THR bisa segera dicairkan dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu satu kali gaji dan 50 Persen dari TPP.

    “Kita sudah menyiapkan sekitar Rp34 miliar anggaran untuk THR tersebut dan juga saya pastikan kepada camat agar pencairan THR untuk pengurus masjid/marbot, pengurus jenazah dan sebagainya agar bisa dicairkan sebelum lebaran,” tegasnya.

    Diakhir, Nanang berharap agar anggaran yang sudah dikeluarkan untuk THR dapat dipergunakan untuk belanja di Kota Serang, bukan di luar Kota Serang. Hal itu tentu agar perputaran ekonomi terus berputar di Kota Serang.

    “Kalau mau belanja di Kota Serang saja, agar perputarannya ada di Kota Serang. Karena inflasi kita masih cukup tinggi ada sekitar 5,7 persen walaupun kita sudah turun dari 7,2 menjadi 5,7 persen,” tandasnya.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa target Pendapatan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp1,4 triliun. Adapun realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD melalui aplikasi (Simral) sebesar Rp224,210,698,528 atau sekitar 15,41 Persen.

    “Sedangkan berdasarkan laporan dari OPD sebesar Rp233,007,869,764 atau sebesar 16,02 persen,” tandasnya. (MUF)