BANTEN POS

Tag: Pemkot Serang

  • Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang menggelar forum dengan OPD, untuk membahas finalisasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan data kelengkapan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2021 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (21/3).

    Walikota Serang, Syafrudin, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Serang untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinkronisasi kegiatan.

    “Ini titik tekannya, visi misi yang tertuang dalam RPJMD, harus diaplikasikan dalam kegiatan OPD. Jadi tidak menyimpang, dan harus detail,” ujarnya.

    Syafrudin menuturkan bahwa sering terdapat ketidaksinkronan dalam menerjemahkan RPJMD. Maka dari itu ia berharap semua elemen dapat aktif, agar tidak terjadi salah pemahaman.

    “Pembahasannya oleh Kasubag program, berjenjang kemudian ke sekretaris, baru ke OPD, makanya datang ada tidak nyambungnya itu dari pembahasan dari Kasubag, tapi pro aktif semuanya insya Allah nyambung,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, M Ridwan, mengatakan berdasarkan laporan secara umum capaian indikator makro mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran, dan lain sebagainya terus mengalami peningkatan di atas angka standar nasional.

    “Namun memang jika dibandingkan dengan standar angka provinsi masih di bawah standar,” ungkapnya.

    Ridwan pun mengungkap bahwa masih terdapat catatan yang belum terselesaikan oleh Pemkot Serang, salah satunya yakni angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Terkait kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran terbuka, indeks genio rasio dan sebagainya itu masih menjadi fokus kami,” paparnya.

    Ia menuturkan bahwa penyebabnya diduga karena dua tahun terakhir masih melakukan penanganan pandemi Covid-19, sehingga banyak program yang harus ditunda.

    “Dampak pandemi yang menyebabkan angka pengangguran terbuka kita naik dan juga kemiskinan. Termasuk juga infrastruktur bangunan gedung, yang sudah ada target-target yang harus dicapai seperti RS, kelurahan, dan yang lainnya,” tandasnya. (MG-03/AZM)

  • Pemkot Serang Keukeuh ‘Ngarep’ Impor Sampah Tangsel

    Pemkot Serang Keukeuh ‘Ngarep’ Impor Sampah Tangsel

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali ‘ngarep’ kerja sama impor sampah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), setelah sekitar dua bulan lebih impor sampah itu dihentikan untuk dilakukan evaluasi. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) pun telah menggelar rapat, dan hasilnya telah disampaikan ke Walikota Serang.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, Farach Richi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kerja sama tersebut. Menurutnya, keputusan lanjut atau tidaknya kerja sama menjadi keputusan Walikota Serang.

    “Kami selaku OPD terkait sudah melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada TKKSD. Kami juga dimintai pertimbangan mulai dari sosial kemasyarakatan, aspek legal hingga pemanfaatannya. Nanti hasilnya disampaikan kepada pak Walikota,” ujarnya, Selasa (15/3).

    Farach menuturkan, secara hasil evaluasi yang pihaknya lakukan, kerja sama tersebut dapat kembali dilakukan. Namun dengan catatan, ada sejumlah aspek teknis yang harus diperhatikan.

    “Pertama kita harus atur berapa jumlah tonasenya, berapa jumlah bantuan keuangannya, lalu kami juga akan menyampaikan surat kepada Tangsel mengenai proses-proses tindaklanjut dari TKKSD ini,” ucapnya.

    Ia menuturkan, nantinya DLH Kota Serang akan melakukan komunikasi intensif dan formal kepada masyarakat yang terdampak kerja sama impor sampah itu. Dengan demikian, tidak terjadi penolakan-penolakan sebagaimana pada awal pelaksanaan tersebut.

    “Kalau komunikasi secara informal sudah kami lakukan. Makanya nanti akan dilakukan komunikasi secara intensif lagi dengan masyarakat, dari hati ke hati,” ungkapnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian bersama TKKSD serta Dinas LH selaku OPD teknis. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu kajian mendetail dari Dinas LH, terkait dengan kerja sama tersebut.

    “Kami sudah kaji tadi bersama TKKSD dan LH. Secara lisan saya sudah lapor ke pak Wali, kami nunggu kajian lengkap dulu dari LH. Dan kami juga akan komunikasi dengan mitra kami Komisi 3 DPRD Kota Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, Pemkot Tangsel melalui Dinas LH setempat, sudah bersurat dengan Dinas LH Kota Serang berkaitan dengan kerja sama itu. Akan tetapi, kepastian kerja sama tetap harus menunggu kajian lebih detail.

    “Ya tentu kami akan kaji secara matang terlebih dahulu. Kami juga lihat pengalaman tahun yang lalu terlebih dahulu,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Unsut dan Pemkot Serang Tekan MoU Soal Tri Dharma Perguruan Tinggi

    Unsut dan Pemkot Serang Tekan MoU Soal Tri Dharma Perguruan Tinggi

    SERANG, BANPOS – Universitas Sutomo (Unsut) menandatangani Nota Kesepahaman/MOU dengan Walikota Serang dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertempat di Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Kamis (10/3).

    Rektor Unsut, Nurzaman, mengungkapkan bahwa ruang lingkup MoU tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan termasuk pembangunan jalan, membantu pengelolaan administrasi ditingkat lurah maupun desa, pembinaan kepada pelaku UMKM, serta bidang lain yang telah disepakati bersama.

    “Kami kan disini membangun jalan, ada pengerasan, nah itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan nanti cari waktu untuk diserahkan, dari yayasan ke Pemda. Kemudian nanti juga bisa membantu administrasi desa atau lurah supaya lebih tertib. kebetulan kami juga punya kompetensi dibidang itu, termasuk juga nanti penyuluhan kepada masyarakat dalam berbagai hal yang diperlukan. Entah itu mungkin UMKM, keterampilan, dan lain-lain tergantung kebutuhan. Nanti kita lihat bersama,” ucap Rektor Unsut itu.

    Lebih daripada itu, pihaknya akan memberikan pendampingan dalam wirausaha, yakni tips marketing, penyuluhan bagaimana menjalankan hak-hak terhadap hukum kepada seluruh masyarakat yang merasa terintimidasi.

    “Namanya pengabdian kepada masyarakat, kita bisa katakan ada masyarakat yang punya kegiatan enterpreneur ship, ya kasarnya berjualan. Lalu kami bantu bagaimana tata buku nya, kemudian dari sisi marketing nya juga, terus bisa juga penyuluhan rutin, kan masyarakat banyak yang awam masalah itu. Kadang-kadang masyarakat merasa teraniaya, terintimidasi tapi diam-diam saja, padahal kan ada hak untuk pembelaan, nah kami bisa berikan penyuluhan bagaimana melaksanakan hak-hak terhadap hukum,” tambahnya.

    Pihaknya berharap agar Mou tersebut benar-benar dilaksanakan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

    “Harapannya mudah-mudahan MOU tidak hanya berhenti MOU. tapi betul-betul dilaksanakan, sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Karena visi kami adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” tutur Nurzaman.

    Dengan demikian, Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan MoU tersebut akan berlanjut pada perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk sekaligus memperbaiki SDM masyarakat di Kota Serang yang tak sedikit hanya lulusan SLTA saja.

    “MoU ini nanti dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan, tadi apa yang saya sampaikan di waktu MoU itu, kebetulan SDM di Kota Serang ini terutama masyarakat Kota Serang ini menengah kebawah itu masih banyak yang hanya SLTA kemudian di SDM Pemkot juga masih banyak, oleh karena itu dengan kehadiran Umpam ini karena biayanya sangat relatif terjangkau oleh masyarakat maupun PNS Kota Serang. Jadi menyambut baik lah dengan adanya Umpam di Kota Serang,”

  • Pemkot Serang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, Antrean ASN Mengular

    Pemkot Serang Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng, Antrean ASN Mengular

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota Serang melalui DinkopUKMPerindag menggelar operasi pasar minyak goreng. Operasi tersebut dilakukan untuk melawan kelangkaan yang saat ini tengah terjadi.

    Rencananya, operasi itu dilakukan di sejumlah titik di Kota Serang. Pada Senin (7/3), DinkopUKMPerindag Kota Serang menggelar operasi pasar itu di Puspemkot Serang.

    Dibuka oleh Wakil Walikota Serang, operasi pasar di Puspemkot Serang tersebut menyediakan sebanyak 1.000 paket minyak goreng dan gula pasir seharga Rp53 ribu, dengan isi dua liter gula dan dua liter minyak goreng.

    Dalam keterangan foto dokumentasi yang diunggah pada Instagram Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, disebutkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat di masa langkanya minyak goreng.

    “Harapannya dengan sudah dilaksanakannya kegiatan ini, setidaknya bisa membantu atau bermanfaat untuk masyarakat,” tulis akun instagram resmi Subadri Ushuludin.

    Pada unggahan itu, terdapat tiga komentar. Dua diantaranya menyoal terkait dengan para pembeli pada operasi pasar minyak goreng tersebut, yang mayoritas adalah PNS.

    “Yang belinya PNS,” kata akun bernama tb.miftah.f pada kolom komentar.

    Sementara akun lainnya yakni deckisuharyadi, menyampaikan harapannya pada kolom komentar unggahan Subadri.

    “semoga bukan untuk PNS murahnya,” tulisnya.

    Jika dilihat pada unggahan foto Subadri, memang terlihat terdapat foto yang menggambarkan antrean panjang orang-orang berpakaian seperti PNS.

    Bahkan pada slide pertama, terdapat foto serah terima paket operasi pasar itu antara Wakil Walikota Serang dengan pejabat Eselon II yakni Staf Ahli Walikota (SAW) Bidang Keuangan, Toyalis.

    Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa memang tidak ada batasan bagi PNS untuk membeli pada operasi pasar minyak goreng yang pihaknya selenggarakan.

    “Ya memang ditujukan buat masyarakat dan ASN yang sama-sama kesulitan memperoleh minyak goreng,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

    Ia pun mengatakan jika mau bukti bahwa operasi pasar yang digelar oleh pihaknya memang untuk masyarakat, awak media diminta untuk datang ke Kecamatan Curug yang akan menjadi titik gelaran operasi pasar selanjutnya.

    “besok lihat di Kecamatan Curug, memang buat masyarakat,” tandasnya.

    (DZH)

  • Ratu Ria Temukan Rumah Rusak dan Hanyut yang Belum Terdata Pemkot Serang

    Ratu Ria Temukan Rumah Rusak dan Hanyut yang Belum Terdata Pemkot Serang

    WAKIL Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, meninjau sejumlah rumah yang rusak parah di Kampung Angsoka Jaya, Kelurahan Kasemen, akibat banjir yang terjadi pada Selasa (1/3) kemarin.

    Peninjauan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di kampung tersebut terdapat sejumlah rumah warga yang rusak, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, Ratu Ria datang ke lokasi sekitar pukul 18.30 WIB. Kedatangan Ratu Ria di sambut oleh RT setempat, dan langsung mendatangi sejumlah rumah yang terdampak rusak parah.

    Ria mulanya mendatangi rumah Hayumi, penyintas yang rumahnya hanyut terbawa arus banjir. Di sana, ia mendapati rumah tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan.

    Rumah yang dibangun dengan bahan papan kayu tersebut sebagian sudah hanyut. Sedangkan sisanya, sudah tidak dapat digunakan lagi lantaran banyak bagian yang rusak.

    Setelah itu, Ria pun mendatangi penyintas lainnya yakni Santusi. Pria paruh baya yang merupakan guru mengaji di lingkungannya itu pun rumahnya hanyut keseluruhan terbawa arus banjir.

    Bahkan, yang tersisa dari rumahnya hanyalah sedikit pondasi rumah dia, yang juga dalam kondisi terjatuh. Rumahnya itu biasa digunakan untuk anak-anak belajar mengaji.

    Santusi menceritakan, awalnya ia mengira banjir yang terjadi hanya seperti banjir-banjir sebelumnya. Namun ternyata, banjir yang terjadi bahkan membuat rumahnya hanyut.

    “Jadi di belakang rumah itu sebenarnya ada pohon yang besar. Jadi sepertinya rumah hanyut karena pohon itu ikut hanyut. Saya dan keluarga sedih saat melihat rumah kami hanyut seperti itu,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengaku prihatin dengan kejadian yang dialami oleh warga Kota Serang, khususnya Hayumi dan Santusi, yang harus kehilangan tempat tinggalnya.

    Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Angsoka Jaya terdapat sejumlah rumah yang rusak berat bahkan hanyut akibat banjir kemarin, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    “Makanya kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ini. Karena jangan sampai ada masyarakat yang terdampak parah, namun tidak terdata sehingga malah tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

    Ratu Ria mengaku akan mengusahakan agar Hayumi dan Santusi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kediaman yang layak untuk ditinggali.

    “InsyaAllah kami akan mengusahakan agar bantuan untuk pembangunan kembali rumah mereka dapat disalurkan. Kami akan berkoodinasi dengan PUPR maupun Perkim Kota Serang,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, jika memang di Kota Serang tidak memiliki anggaran yang cukup, maka pihaknya akan mencari cara agar mereka mendapatkan bantuan dari provinsi, maupun pusat.

    “Karena kami ada fraksi-fraksi di setiap tingkatan. Jika memang tidak bisa di Kota Serang, maka kami akan usahakan untuk bisa mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat melalui fraksi-fraksi kami,” tutur wanita yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Kota Serang ini.

    Sementara itu, Ketua RT 02 RW 09 Kampung Angsoka Jaya, Khaerul Saleh, mengatakan bahwa di lingkungannya terdapat sebanyak 41 rumah yang terdampak banjir.

    “Paling parah berjumlah dua. Diantaranya satu hanyut dan satunya rusak parah. Untuk sementara ini, belum ada pendataan dari pihak pemerintah, namun saya berinisiatif untuk mendata sendiri warga saya yang terdampak, dan melaporkannya ke kelurahan,” tandasnya. (ADV)

  • Selain PPKM, Akses Jalan yang Buruk Turut Jadi Penyebab Sepinya Wisata Kapal Bosok

    Selain PPKM, Akses Jalan yang Buruk Turut Jadi Penyebab Sepinya Wisata Kapal Bosok

    SERANG, BANPOS – Akses jalan wisata religi Kapal Bosok yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang, terus mengalami kerusakan meski kerap diperbaiki. Hal itu pun diduga menjadi salah satu faktor sepinya pengunjung destinasi wisata religi tersebut saat ini.

    Berdasarkan pantauan, kondisi akses jalan menuju wisata Kapal Bosok banyak berlubang. Hal itu pun membuat jalan menjadi penuh dengan genangan air yang becek dan licin ketika tiba musim penghujan.

    Hal itu dikarenakan akses jalan di daerah tersebut masih merupakan tanah liat, yang apabila terkena air akan lengket.

    Faktor lain penyebab sepi pengunjung yaitu penerapan PPKM level 3 di Kota Serang, yang kemudian imbasnya adalah banyak pedagang yang tutup dan gulung tikar.

    “Tadinya tuh udah ramai lagi pengunjung, eh malah PPKMnya naik, dan sekarang sepi lagi. Paling sehari cuma ada 1 atau 2 rombongan mobil angkot aja,” ucap Indra Jaya, Senin (14/2).

    Pedagang setempat, Risma, juga mengungkapkan bahwa wisata ziarah itu sering dikunjungi pengunjung ketika malam hari.

    Tapi menurutnya, sepanjang akses jalan menuju lokasi wisata tidak ada penerangan jalan. Padahal sepanjang jalan dipenuhi oleh pepohonan hijau dan sawah, yang jika malam hari akan gelap gulita dan terkesan mistis.

    “Kan area sini juga dikelilingi makam. Jadi gak cuma jalan yang rusak, tapi penerangan sekitar jalan juga kurang memadai,” ucap Risma.

    Maka dari itu, pihaknya berharap agar Pemkot Serang benar-benar beraksi nyata dalam pengelolaan wisata itu. Karena banyak warga yang menggantungkan nasibnya dari hasil berjualan di area wisata.

    “Kalau pemerintah berperan di sini, InsyaAllah kayaknya bisa ramai, dan hasilnya bisa buat bayar kebersihan dan perawatan tempat ini, biar ramai lagi pengunjungnya,” tandas Risma. (MG-01)

  • Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    SERANG, BANPOS – Wacana merger sejumlah sekolah dasar (SD) mendapat respon positif dari sekolah yang akan dimerger. Bahkan, mereka berharap merger dapat segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

    Salah satu sekolah di Kota Serang yang rencananya akan dimerger adalah SDN Cipete 1 dan SDN Cipete 3, dijadikan SDN Cipete 1 yang baru.

    Kepala Sekolah SDN Cipete 1, Sam’un, menyatakan sangat setuju dengan adanya rencana merger sekolah itu. Pasalnya, sekolah yang ia pimpin bukan lagi berdekatan dengan SDN Cipete 3, melainkan memang berada dalam satu kawasan bangunan yang hanya dibatasi dengan panjang selokan air.

    “Jelas kami sangat setuju, karena kalau dimerger akan lebih efisien dan banyak positifnya ketimbang negatifnya,” ucap Sam’un, pada Senin (14/2).

    Ia mengaku bahwa rencana sekolah yang ia pimpin akan dimerger sebenarnya sudah sejak tahun 2021 silam, namun belum ada kelanjutan lagi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang terkait hal itu.

    “Tahun 2021 dari Sekdis akan dimerger kan, tapi sampai sekarang gak ada informasi lagi. Belum ada pelantikan juga, jadi belum bisa,” ujarnya.

    Hal sama diungkapkan oleh Operator SDN Cipete 3, Asep Rizal. Ia meminta Pemkot Serang agar merger sekolah dapat segera dilakukan. Hal itu agar keresahan-keresahan warga sekolah cepat teratasi.

    “Ya kami semua cukup resah, karena timbul banyak masalah akibat belum juga dimerger. Penggunaan lapangan kita harus gantian, terus kegiatan ekstrakurikuler juga, ya pokoknya biar kondusif aja lah,” ujarnya.

    Dalam hal harus ada Kepala Sekolah yang nonjob apabila dimerger, menurutnya hal itu tak perlu dikhawatirkan lagi. Sebab Kepala Sekolah SDN Cipete 3 pun telah telah tutup usia pada tahun 2021 lalu.

    “Beliau itu (bapak Sam’un) udah mimpin SDN Cipete 3 juga kok. Jumlah gurunya juga pas, jadi gak akan ada yang nonjob kalo dimerger,” tandas Asep. (MG-01)

  • Tidak Dibantu Pemkot Serang, Pengelola Wisata Kapal Bosok Terseok-seok

    Tidak Dibantu Pemkot Serang, Pengelola Wisata Kapal Bosok Terseok-seok

    SERANG, BANPOS – Destinasi wisata Kapal Bosok yang terletak di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, rupanya sama sekali tidak ada campur tangan dari Pemkot Serang, baik dalam hal perbaikan maupun pengelolaan.

    Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga sekaligus pengelola wisata religi Kapal Bosok, Indra Jaya, saat ditemui di kawasan wisata Kapal Bosok pada Senin (14/2).

    “Tidak ada, tidak ada campur tangan dalam pengelolaan wisata, tapi kalo mengimbau-mengimbau gitu, iya ada,” tutur Indra.

    Menurutnya, pengunjung yang semakin hari semakin sedikit, menjadi persoalan bagi pengelola tempat itu.

    “Ya kan untuk mengelola tempat ini juga butuh biaya. Ini sebenernya pengelola gak cuma saya, tapi karena ya gitu, penghasilan dari wisata ini juga semakin sedikit sekarang,” katanya.

    Nampak jelas perbedaan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sekarang wisata tersebut sepi pengunjung, bahkan pedagang-pedagangnya pun banyak yang tutup.

    Bahkan di musim penghujan seperti sekarang, monumen kapal itu dikelilingi rumput liar yang panjang dan hijau. Entah dikatakan indah atau justru sebaliknya, tetapi jelas wisata Kapal Bosok ini lebih terawat dulu saat baru diresmikan ketimbang sekarang.

    Menurut salah satu pedagang di sana, Risma, sepi pengunjung ini salah satunya merupakan imbas dari adanya PPKM yang di terapkan Pemkot Serang.

    “Dulu pas sebelum PPKM, seminggu saya dapet penghasilan sampai tujuh jutaan, sekarang paling tiga ratus ribu,” pungkas Risma. (MG-01)

  • Omicron di Banten Melonjak, Tapi Pemkot Serang Tetap Optimistis

    Omicron di Banten Melonjak, Tapi Pemkot Serang Tetap Optimistis

    SERANG,BANPOS – Dalam dua pekan ini kasus Covid-19 di Provinsi Banten naik signifikan. Meski begitu, Pemkot Serang meyakini lonjakan Covid-19 saat ini tidak akan membuat rumah sakit membeludak.

    Pemerintah mengimbau warga masyarakat untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan secara ketat serta mengikuti program vaksinasi untuk antisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron. Dalam dua pekan ini kasus Covid-19 di Provinsi Banten naik signifikan.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti dalam siaran persnya kemarin menjelaskan, Covid-19 varian Omicron relatif menimbulkan gejala ringan namun tingkat penyebaran varian tersebut lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya.

    “Penyebarannya lebih cepat daripada delta pada gelombang kedua,” katanya.

    Tidak hanya itu, saat ini sudah memasuki ancaman gelombang ketiga. Diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan terus melakukan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi baik dosis pertama dan kedua hingga vaksin lanjutan atau booster.

    “Sudah mulai, puncaknya itu Februari akhir dan Maret. Ya tapi bisa saja tidak sampai Maret tergantung kepada masyarakat lagi,” jelasnya.

    Dikatakan, hingga saat ini angka kematian dampak dari Covid-19 masih sangat rendah jika dibandingkan pada saat gelombang kedua pada tahun lalu.

    “Kalau yang (bergejala, red) ringan tapi ada komorbid, itu disarankan rawat di tempat isolasi terpusat (ISOTER) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” kata Ati.

    Dijelaskan, mayoritas mereka yang terpapar Covid-19 varian Omicron tidak menimbulkan gejala sampai bergejala ringan sehingga dapat melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sedangkan untuk pasien Covid-19 yang bergejala sedang dan berat harus dilakukan perawatan di rumah sakit.

    Ditambahkannya, tidak semua pasien Covid-19 yang tidak bergejala dan bergejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri, lantaran ada beberapa persyaratan yang membolehkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Di antaranya tempat tinggal yang memadai, usia kurang dari 47 tahun dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

    Masih menurut Ati, untuk mengurangi risiko diperlukannya daya tahan atau kekebalan tubuh yang baik. Kekebalan tubuh bisa didapatkan secara alami dan juga setelah melakukan vaksinasi. Sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu ragu untuk dapat melakukan vaksinasi untuk dapat mengurangi risiko jika terpapar Covid-19.

    “Orang yang sudah vaksin dan orang yang tidak divaksin itu gejalanya berbeda-beda, jauh lebih ringan orang yang sudah divaksin. Kekuatan daya tahannya kekebalan tubuh itu kan bisa alami dan bisa didapatkan, kalau dengan vaksinasi kan bisa didapatkan,” terang Ati.

    Berdasarkan data dari Dinkes Banten pada Kamis (12/2) lalu, tercatat penambahan kasus per harinya mencapai 7.283 kasus.

    Pemprov Banten telah menyiapkan 3.019 tempat tidur untuk isolasi di rumah sakit dengan tingkat keterisian (BOR) saat ini mencapai 47 persen. Pemprov Banten sendiri siap menambah tempat tidur apabila diperlukan. Sedangkan untuk tempat tidur isolasi terpusat mencapai 1.313 tempat tidur dengan tingkat keterisian 56,43 persen.

    Terpisah, Pemkot Serang yakin bahwa kasus Covid-19 saat ini tidak akan membuat rumah sakit membeludak, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Meskipun varian Omicron terbilang cepat menyebar, namun gejala yang ditimbulkan ringan.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa varian Omicron yang saat ini tengah mewabah di Indonesia, memang cepat dalam penularannya. Akan tetapi dari segi gejala, Omicron tidak separah varian Delta.

    “Kalau varian Delta memang gejalanya berat. Namun penyebarannya lambat. Berbeda dengan varian Omicron yang penyebarannya cepat namun gejalanya hanya ringan,” ujarnya saat ditemui di kantor Kecamatan Serang, Jumat (11/2).

    Menurutnya, dengan kondisi varian Omicron tersebut, membuat pihaknya yakin bahwa tidak akan terjadi perawatan pasien yang membeludak di rumah sakit. Sebab pasien yang terpapar pun hanya bergejala ringan saja.

    “Kalau dulu lebih parah kan. Tapi seperti yang saya sebutkan, karena gejalanya tidak seperti varian Delta, maka insyaAllah pasiennya (di rumah sakit) tidak seperti pada kejadian varian Delta,” ucapnya.

    Ia mengaku, di Kota Serang telah mempersiapkan sejumlah rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19 yang perlu dirawat di rumah sakit. “Sejauh ini kita mempunyai rumah sakit insyaAllah mencukupi untuk merawat pasien-pasien,” terangnya.

    Sampai saat ini, Hasan menuturkan bahwa warga Kota Serang yang dirawat di rumah sakit akibat Covid-19 mencapai 22 orang. Sementara peningkatan kasus Covid-19, mencapai 200 pasien.

    “Ini campur kalangan pasiennya. Sampai saat ini yang dirawat di rumah sakit sebanyak 22 orang. Memang instruksi dari pusat kalau gejala berat dan sedang, dirawat di rumah sakit. Kalau ringan, cukup isolasi mandiri di rumah,” ucapnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, menegaskan bahwa saat ini masyarakat harus lebih taat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia mengatakan, saat ini Covid-19 masih tetap ada dan harus diwaspadai.

    “Tetap harus waspada dengan Covid-19. Protokol kesehatan harus tetap dijaga, karena untuk mencegah Covid-19 harus mulai dari diri kita sendiri,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Kota Serang ‘Anjlok’

    Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Kota Serang ‘Anjlok’

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten masih menemukan sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Serang yang masih berada di zona merah kepatuhan terhadap Undang-undang (UU). Bahkan penilaian tahun ini, lebih anjlok dibandingkan tahun sebelumnya.

    Hal itu terungkap pada penyerahan hasil penilaian kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, oleh Ombudsman Banten kepada Pemerintah Kota Serang. Pemberian hasil penilaian itu dilakukan langsung oleh Kepala Ombudsman Banten, Dedy Irsan.

    Dedy mengatakan, berdasarkan hasil penilaian kepatKepatuhan Pelayanan Publik Kota Serang ‘Anjlok’

    uhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dari 70 produk layanan administrasi di lingkungan Pemkot Serang, diperoleh nilai 63,31 dan masuk dalam kategori Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang.

    Dedy mengatakan bahwa nilai tersebut sangat turun jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya di tahun 2019, dimana saat itu walaupun masih sama berada di Zona Kuning, namun nilai Kota Serang masih cukup tinggi yaitu 78,35.

    “Pada penilaian sebelumnya di tahun 2019, Pemkot Serang walaupun masih di Zona Kuning namun nilainya cukup tinggi dan tahun ini sangat turun, tentunya ini memerlukan perhatian khusus dari Walikota untuk mendorong para OPD untuk melengkapi komponen standar pelayanan publiknya,” ujar Dedy, Jumat (11/2).

    Diketahui, terdapat empat OPD yang menjadi perhatian pihaknya yakni Dindikbud, Dinkes, DPMPTSP dan Disdukcapil Kota Serang. Dari empat OPD tersebut, hanya Disdukcapil saja yang berada di zona hijau, sementara sisanya berada di zona kuning dan merah.

    Adapun rinciannya yakni Dindikbud penilaian 40,49 zona merah, Dinkes 41,87 zona merah, DPMPTSP 68,43 zona kuning, dan Disdukcapil 87,13 masuk ke dalam kategori zona hijau.

    Dedy pun berharap agar Pemkot Serang dapat meningkatkan penilaian tahun ini, dengan memperbaiki berbagai komponen yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Sehingga, nilai kepatuhan dapat meningkat ke zona hijau.

    “Kami berharap di tahun ini (2022), ini (Hasil Penilaian Kepatuhan) bisa ditingkatkan sehingga masuk zona hijau” harap Dedy.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tersebut harus ditanggapi dengan serius. Sebab hal itu menggambarkan bagaimana pelayanan publik di Kota Serang.

    “Apa yang dilihat dari ombudsman ini bukan diada-ada namun dilihat secara nyata,” ujar Syafrudin.

    Syafrudin pun menegaskan bahwa untuk beberapa OPD yang masih dalam zona merah, harus segera meningkatkan kualitas pelayanan publiknya secara signifikan. Ia menekankan bahwa standar pelayanan harus disesuaikan dengan UU yang berlaku.

    “Hal ini harus kita pikirkan, kita tingkatkan bersama karena terlebih Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten, maka pelayan publiknya harus lebih ditingkatkan,” tuturnya.

    Syafrudin pun mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Banten, yang telah memberikan penilaian tersebut secara faktual. Sehingga pihaknya bisa melakukan perbaikan demi Kota Serang.

    “Saya berterima kasih kepada Ombudsman, dan saya memerintahkan kepada seluruh OPD agar menjadikan hasil penilaian Ombudsman ini menjadi acuan untuk kedepannya,” tandasnya. (DZH/AZM)