Tag: Pemkot Serang

  • Ngaku Petugas Puskesmas, 3 Pria ‘Palak’ Kafe di Cipocok

    Ngaku Petugas Puskesmas, 3 Pria ‘Palak’ Kafe di Cipocok

    SERANG,BANPOS- Sejumlah oknum  yang mengaku sebagai petugas Puskesmas mencoba memeras salah satu kafe yang ada di Kecamatan Cipocok. Oknum tersebut meminta uang sebesar Rp400 ribu kepada pihak kafe, dengan alasan kafe tersebut tidak memenuhi protokol kesehatan dan dikenakan denda.

    Pegawai kafe tersebut merasa curiga lantaran oknum yang mengaku sebagai petugas Puskesmas itu ragu saat ditanya berasal dari Puskesmas mana. Lalu, pihak kafe pun merasa telah memenuhi protokol kesehatan. Namun yang dipermasalahkan justru adanya minuman yang tumpah.

    Salah satu pegawai, Hasan, menceritakan bahwa sebanyak tiga oknum tersebut datang beberapa hari yang lalu. Dari tiga orang itu, hanya satu yang masuk ke dalam kafe dengan membawa surat bertuliskan Puskesmas.

    “Orangnya ada tiga, yang satu badannya besar masuk ke dalam. Sisanya yang dua orang menunggu diluar. Bawa surat yang kopnya itu ada tulisan Puskesmas,” ujarnya kepada awak media, Kamis (16/7).

    Menurut Hasan, salah satu oknum tersebut mengaku bahwa kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan atas protokol kesehatan di kafe tempat ia bekerja.

    “Mereka mengaku datang untuk mengecek kafe kami itu udah memenuhi standar atau tidak. Dicek apakah ada hand sanitizer, apakah pegawai menggunakan masker dan face shield. Lalu bagaimana tempat duduknya apakah ada physical distancing,” katanya.

    Namun anehnya, meskipun seluruh pegawai kafe sudah menerapkan protokol kesehatan, mereka tetap harus membayar denda. Oknum tersebut beralasan, adanya minuman yang tumpah membuat kafe itu tidak memenuhi protokol kesehatan.

    “Kondisi kafe itu semua karyawan memakai masker dan face shield. Kemudian ada hand sanitizer dan peringatan physical distancing. Tapi karena ada minuman coklat jatuh, katanya kotor dan akhirnya diberi sanksi,” tuturnya.

    Hasan mengatakan, denda yang diminta oleh oknum tersebut berjumlah Rp400 ribu. Namun secara sekilas, ia melihat pada surat yang dibawa, denda yang tertera hanyalah Rp250 ribu saja.

    “Saya juga curiga, kok mereka bawa surat tapi tidak mau dikasih lihat. Banyak yang ditutupi suratnya. Lalu ada juga tempelan yang terbuka, ternyata surat itu tahun 2017, tapi ditempel tulisan tahun 2020,” katanya.

    Melihat kejanggalan tersebut, pihaknya pun mempertanyakan siapa sebenarnya tiga orang tersebut. Salah satu oknum itu menjawab dengan ragu-ragu bahwa mereka dari Puskesmas dan tidak mau memberitahu Puskesmas dimana mereka bertugas.

    “Karena tidak jelas dan kami pun sudah memenuhi protokol kesehatan, kami menolak untuk bayar. Kami juga minta agar atasan mereka datang kesini untuk menjelaskan, tapi mereka mengelak. Akhirnya mereka pura-pura nelpon lalu pergi begitu saja,” ungkapnya.

    Sayangnya, Hasan mengaku diantara pegawai kafe maupun dirinya tidak ada yang mengambil foto oknum tersebut.

    Saat dikonfirmasi, juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, membantah bahwa Pemkot Serang menerjunkan petugas Puskesmas untuk menilai apakah suatu tempat usaha menerapkan protokol kesehatan ataupun tidak.

    “Saya baru dengar itu. Karena tim yang resmi turun itu gabungan Satpol dengan TNI dan Polri. Itu tim yang turun ke tempat keramaian dan sarana publik,” ujarnya di kantor Diskominfo Kota Serang.

    Ia pun membantah bahwa pihaknya menjatuhkan denda kepada siapa pun yang melanggar Perwal 18 tahun 2020 tentang prosedur transisi new normal. “Enggak ada denda. Dalam Perwal 18 tahun 2020 itu tidak ada denda. Jadi dipastikan itu oknum,” jelasnya.

    Ia pun mengimbau kepada pelaku usaha, apabila menemukan oknum yang mengaku sebagai bagian dari Gugus Tugas dan meminta sejumlah uang, agar dapat segera memfoto orang tersebut dan melaporkan kepada Gugus Tugas.

    “Harus difoto, nanti kami akan cari untuk ditangkap. Itu merupakan tindakan melanggar hukum. Itu artinya mereka melakukan penipuan dan pungutan liar. Jadi kalau ada lagi foto biar bisa kami cari,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Waduh, Proyek Ratusan Juta di Kepandean Bukan Diisi Pedagang Malah Jadi Tempat Parkir

    Waduh, Proyek Ratusan Juta di Kepandean Bukan Diisi Pedagang Malah Jadi Tempat Parkir

    SERANG, BANPOS – Awning di Pasar Kepandean yang seharusnya digunakan untuk berjualan oleh para pedagang yang direlokasi, ternyata saat ini hanya dijadikan sebagai ‘lahan parkir’ saja.

    Padahal untuk membangun awning tersebut, Pemkot Serang melalui Disperindagkop UKM harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp355.139.308.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lapangan, sebanyak lebih dari 10 blok awning yang digunakan sebagai tempat parkir, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

    Salah satu pedagang di Pasar Kepandean, Andi, mengungkapkan bahwa kendaraan yang terparkir tersebut milik para pengemudi ojek dan taksi online. Ia mengatakan, para pengemudi aplikasi online tersebut memang sering ‘nongkrong’ di Pasar Kepandean sembari menunggu orderan.

    “Iyah ini kendaraan milik pengemudi ojek dan taksi online. Mereka setiap hari emang seringnya nongkrong disini sambil nunggu orderan. Sudah lama juga seperti itu,” ujarnya saat diwawancara, Jumat (10/7).

    Menurutnya, kehadiran para pengemudi aplikasi online tersebut menjadi berkah tersendiri bagi mereka. Sebab, kondisi di Pasar Kepandean sangatlah sepi dan hanya para pengemudi aplikasi online itu saja yang kerap membeli dagangannya.

    “Yah kopi-kopi mah mereka kan sering beli kalau lagi nongkrong. Alhamdulillah sih, karena kan dengan adanya mereka kami jadi ada yang beli dagangannya. Soalnya disini sepi, jarang yang datang,” tandasnya. (DZH)

  • Kasus Batok Bali Ramai Lagi

    Kasus Batok Bali Ramai Lagi

    SERANG,BANPOS- Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kota Serang (FPMKS) menggelar aksi unjuk rasa ke Kejati Banten. Aksi tersebut dilakukan untuk membela Walikota Serang, Syafrudin, atas tuduhan keterlibatannya dalam kasus penjualan tanah negara di Batok Bali beberapa tahun yang lalu.

    Selain itu, aksi tersebut merupakan bentuk aksi tandingan atas aksi yang sempat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BIAK di Kejati Banten dan Kejagung RI. Dalam aksi yang dilakukan LSM BIAK, kejaksaan dituntut untuk segera melakukan penangkapan Syafrudin karena disebut terlibat dalam kasus penjualan tanah itu.

    Ketua FPMKS, Sabrawijaya, mengatakan bahwa pihaknya tidak terima Walikota Serang dihina oleh orang luar Kota Serang yakni LSM BIAK, dengan disebutkan sebagai salah satu pelaku penjualan tanah negara di Batok Bali, Kota Serang.

    “Kami tidak terima Walikota Serang dihina oleh LSM BIAK yang dari luar Kota Serang itu,” ujar Sabrawijaya saat dikonfirmasi BANPOS, Kamis (9/7).

    Selain itu, ia mengatakan bahwa LSM BIAK dalam aksinya menuntut agar Walikota Serang segera ditangkap dan dipenjarakan. Pihaknya sangat tidak terima dengan kalimat tersebut dan menganggap bahwa LSM BIAK telah melakukan penghinaan terhadap Kota Serang.

    “Apa itu. Penghinaan begitu tuh. Seharusnya mah bukan didemo (LSM BIAK), tapi kita datangi kita semb***h orangnya itu. Tapi kan kita tidak begitu, negara hukum ini kan,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Sabrawijaya meminta kepada LSM BIAK agar segera meminta maaf kepada Walikota Serang. Sebab apabila dibiarkan, ia mengkhawatirkan dapat terjadi konflik antar etnis, karena disebutkan bahwa LSM BIAK berasal dari Timur.

    “Kami harapkan, yok kita minta maap datang baik-baik. Toh dia bukan orang Kota Serang, dia orang Timur. Kalau dibiarkan ini bisa menjadi etnis yang berantem. Makanya kami demo ini, semoga dia menyadari. Kalau ada yang nyuruh, yang nyuruh siapa. Biar dia terbuka aja,” jelasnya.

    Apabila tuntutan mereka agar LSM BIAK meminta maaf tidak dipenuhi, ia mengancam akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan melaporkannya kepada Polda Banten.

    “Jika mereka tidak maaf, terpaksa kami akan lapor ke Polda. Kalau ternyata Polda tidak mau menangani, terpaksa kami akan cari, kami potong lehernya satu-satu,” ancamnya.

    Ia pun menduga bahwa gerakan yang dilakukan oleh LSM BIAK itu ditunggangi oleh seseorang dan bernuansa politis. Maka dari itu, ia meminta kepada LSM BIAK untuk membuka kedok dibalik aksi yang mereka lakukan.

    “Ini yang kami cari, mungkin ini ada musuh politik Walikota. Supaya Walikota sibuk dengan persoalan-soalan itu, supaya dia (musuh Walikota) bisa menikmati apa yang Walikota tidak konsen,” jelasnya. Ia juga meyakini bahwa Walikota Serang tidak terlibat dalam kasus yang telah memenjarakan dua terpidana itu.

    Diakhir, ia menerangkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Walikota Serang untuk menggelar aksi itu. Menurutnya, Walikota Serang merestui untuk digelarnya aksi dalam rangka membela dirinya dari tuduhan yang dilontarkan oleh LSM BIAK.

    “Yah kami sudah kasih tau, ‘Pak Wali, kami masyarakat forum ini mau mengadakan demo. Kalau pak Wali tidak keberatan, kami ingin melakukan demo’, dan pak Wali menyampaikan itu saja, jangan sampai bertentangan dengan aturan baik aturan pusat maupun Perwal,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan, menuturkan bahwa permasalahan yang dimaksud oleh massa aksi yakni penjualan tanah di Batok Bali, sudah diputuskan dan sudah inkrah.

    “Dari proses tersebut masih diproses di Kejari Serang. Sampai saat ini masih belum ada laporan bahwa ada keterlibatan Walikota seperti yang dituduhkan LSM BIAK,” ungkapnya. (DZH/AZM)

  • Subadri Lake Lawane

    Subadri Lake Lawane

    SERANG, BANPOS – Selain jago bernyanyi dan bermain sepak bola, ternyata Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, juga jago memancing ikan. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya seluruh juara 1 pada lomba mancing antara Pemkot Serang melawan Bank BJB KCK Banten.

    Lomba mancing yang digelar di salah satu pemancingan di Cipocok Jaya tersebut berlangsung cukup sengit. Beberapa pejabat Pemkot Serang turut meramaikan lomba itu.

    Terpantau, mulanya antara Asda 1 Kota Serang, Anton Gunawan, dengan Wakil Walikota Serang umpannya saling bergantian disambar ikan. Namun ternyata, yang berhasil menjuarai kategori ‘Ikan Terbanyak’ adalah Subadri dengan jumlah 38 ikan.

    Bukan hanya itu, Subadri juga berhasil menggasak juara 1 lomba dengan kategori ‘Ikan Indukan Terberat’ dengan bobot indukan seberat 6 kilogram lebih. Disusul oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, yang berhasil menyabet juara 2 dan Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, sebagai juara 3.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa berhasilnya dia memborong juara 1 pada dua kategori lomba mancing merupakan ‘keberuntungan pemula’ saja. Sebab menurutnya, ia baru pertama kali memancing.

    “Kalau dibilang mancing mah enggak yah. Tapi mungkin ini (saya menang lomba) sengaja biar saya ketagihan mancing. Karena ini juga baru pertama kali saya memegang joran yah,” ujarnya seusai kegiatan, Sabtu (4/7).

    Menurut Subadri, kegiatan tersebut bukan hanya sebagai silaturahmi dan hiburan saja. Namun juga untuk meningkatkan sinergi antara Pemkot Serang dengan Bank BJB.

    “Tentu sesungguhnya kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan sinergi dan kebersamaan antara Pemkot Serang dengan Bank BJB KCK Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Takut Rapid Test, Ratusan Warga Masjid Priyai Kabur

    Takut Rapid Test, Ratusan Warga Masjid Priyai Kabur

    SERANG, BANPOS – Ratusan warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priyai, Kecamatan Kasemen khususnya para perempuan dan anak, berbondong-bondong kabur dari rumah sekitar pukul 02.30 WIB untuk menghindari rapid test massal.

    Hal ini berdasarkan penuturan dari salah satu warga setempat yang meminta disamarkan namanya menjadi Andi.

    Menurut Andi, ratusan warga tersebut merasa panik setelah diisukan akan ada rapid test massal si kampung mereka. Mereka mengaku tidak mau ikut rapid test karena khawatir akan diboyong ke rumah sakit.

    “Memang ada informasi bahwa disini akan ada rapid test pada Senin pagi. Tapi ternyata jam 2 sampai jam 3 subuh itu warga pada kabur. Ada yang ke rumah saudaranya di Ciceri, pokoknya pergi dari rumahnya,” ujar Andi kepada BANPOS, Senin (15/6) sekitar pukul 3:30 pagi.

    Berdasarkan informasi yang Andi tahu, ada salah satu oknum Ketua RT yang meminta agar para perempuan dan anak untuk segera mengungsi ke tempat lain.

    “Isu-isu dari warga, itu memang ada dari pak RT yang bilang perempuan dan anak-anak diungsikan dari sini. Karena mau ada rapid test. Nanti kalau ada yang terindikasi, semuanya nanti dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

    Ia pun menggambarkan kondisi pada saat masyarakat mulai berhamburan untuk melarikan diri dari kampung tersebut. Menurutnya, masyarakat yang kalang kabut memanggil banyak tukang ojek maupun alat transportasi lainnya, untuk mengantarkan mereka mengungsi ke rumah saudara.

    Bahkan, ia menerangkan bahwa bukan hanya perempuan dan anak-anak saja yang terpaksa bangun subuh untuk kabur, melainkan mereka yang sedang sakit pun dipaksa agar segera mengungsi dari kampung itu.

    “Sekarang ini tersisa para pemuda dan bapak-bapak saja untuk berjaga. Kalau yang anak-anak, perempuan dan yang sakit sudah diungsikan. Ada lebih dari seratus yang mengungsi, sekitar 70 persen warga di Kampung Masigit sudah mengungsi,” terangnya.

    Ia pun menyesalkan bahwa tidak ada pihak pemerintahan yang dapat menenangkan warga Kampung Masigit yang sedang kalang kabut tersebut. Menurutnya, saat itu tidak ada sama sekali dari pihak pemerintah maupun Gugus Tugas, yang hadir untuk menenangkan.

    “Itu yang saya kecewakan. Seharusnya ada dari pemerintah yang hadir dan menenangkan. Jelaskan kepada masyarakat bahwa rapid test ini tidak akan menyengsarakan mereka. Ini demi kebaikan bersama. Saya sudah mencoba menenangkan, tapi kan masyarakat tidak peduli,” tandasnya. (DZH)

  • Ngaku Sebagai Utusan Hadapi Mahasiswa, Dinsos Kota Serang Akan Polisikan Oknum LSM

    Ngaku Sebagai Utusan Hadapi Mahasiswa, Dinsos Kota Serang Akan Polisikan Oknum LSM

    SERANG, BANPOS – Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang mengaku akan melaporkan oknum LSM yang mengklaim sebagai utusan Dinsos dalam audiensi yang digelar pada Kamis (11/6) yang lalu, kepada pihak kepolisian. Menurut Dinsos, pihaknya telah meminta Polres Serang Kota untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Kami kan tidak tahu kalau ada LSM yang masuk kesini untuk audiensi. Itu kan oknum yah, tadi saya sudah sampaikan kepada Polres Serang Kota untuk menindaklanjuti,” ujar Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah, Jumat (12/6).

    Mamah menerangkan, pihaknya tidak tahu oknum LSM tersebut mengambil surat permohonan audiensi mahasiswa dari mana. Sebab surat tersebut belum didisposisikan kepada dirinya selaku Plt. Sekretaris.

    “Bisa saja oknum itu mengambil di resepsionis atau dimana surat audiensi mahasiswa. Kami kurang tahu karena posisinya semua sedang ada di lapangan untuk persiapan penyaluran tahap ketiga,” tandasnya.

    Untuk diketahui pada Kamis yang lalu mahasiswa yang tergabung dalam Pandemi melakukan audiensi dengan Dinsos Kota Serang. Akan tetapi mereka ternyata dihadapkan oleh pria bernama Ruli dan mengaku staf pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Merasa diinjak-injak harga dirinya, para mahasiswa pun menggelar unjuk rasa pada Jumat (12/6) kemarin. Mereka membawa puluhan massa aksi menggeruduk Dinsos Kota Serang dan mempertanyakan ihwal keberadaan LSM yang menyambut mereka pada audiensi lalu.

    Akan tetap, perwakilan Dinsos yakni Plt Sekretaris, Mamah Rochmah dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini, mengaku tidak kenal dengan pria bernama Ruli.

    Bahkan, Bakraini dalam audiensi di sela aksi tersebut mengatakan bahwa surat permohonan audiensi yang dipegang oleh Ruli belum didisposisi. Artinya, Ruli tanpa tanggungjawab telah mengambil surat tersebut dari Dinsos Kota Serang.

    “Baru denger tadi (yang nerima mahasiswa LSM). Tidak tau apa-apa. Suratnya juga belum ada disposisi. Mungkin langsung diambil aja suratnya, kurang ajar, nanti saya tanyakan,” tandasnya. (DZH)

  • Innalillahi, Ulama Banten Positif Covid-19 Meninggal Dunia

    Innalillahi, Ulama Banten Positif Covid-19 Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Dua warga Kota Serang kembali terkonfirmasi positif Covid-19. Salah satunya merupakan ulama terkemuka di Provinsi Banten dan dinyatakan meninggal dunia.

    Dalam pengiringan jenazah almarhum diikuti oleh ribuan masyarakat untuk menghormati kepergian ulama terkemuka tersebut.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa dua pasien tersebut berinisial AM dan JNS. Pasien berinisial AM dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (12/6) dini hari.

    “Jadi AM merupakan salah satu ulama besar di Banten. Sudah disalati di RS Sari Asih dengan menggunakan protokol kesehatan oleh keluarga almarhum, lengkap dengan Alat Pelindung Diri (APD),” ujar Hari saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Dalam pemakaman AM yang juga merupakan pengasuh salah satu pondok pesantren di Kota Serang ini, dikatakan Hari memang dihadiri oleh ribuan orang. Akan tetapi, ia sudah meminta kepada bidang keamanan Gugus Tugas untuk melakukan pengamanan agar protokol kesehatan tetap diterapkan.

    “Pemakamannya memang menggunakan protokol kesehatan. Kami sudah sampaikan juga kepada pihak keamanan yaitu Polres, almarhum AM memang sudah terkonfirmasi positif. Mohon dijaga protokol kesehatannya. Namun memang karena ini merupakan ulama besar, jadi masyarakat tetap ingin menghadiri dengan pengawalan ketat dari Polres Serang Kota,” katanya.

    Terkait ribuan masyarakat yang turut mengiringi pemakaman AM, Hari mengaku bahwa dalam pemakamannya telah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Namun apabila kedepannya terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihaknya akan segera melakukan rapid test massal.

    “Dari sisi jenazah dan keamanan jenazah kan sudah memenuhi standar. Artinya jenazah sudah dibungkus dengan peti yang sesuai dengan standar. InsyaAllah kami lihat pengembangan hasil tracking keluarga erat dulu. Kalau ada pengembangan, mungkin satu wilayah itu akan kami lakukan rapid test,” jelasnya.

    Hari menjelaskan AM pada saat dirinya berobat di RS Sari Asih Kota Serang pada 7 Juni yang lalu sudah dilakukan rapid test. Hasilnya yakni non-reaktif. Namun pada 11 Juni kemarin, diambil sampel swab dan hasil keluar pada 12 Juni dengan terkonfirmasi positif.

    “Jadi awal masuk memang sudah dilakukan rapid test. Hasilnya non reaktif. Pada 11 Juni melakukan rapid test, 12 Juni keluar hasilnya positif Covid-19. Tanggal yang sama beliau meninggal dunia,” terangnya.

    Terkait kemungkinan terpapar, Hari masih belum bisa memberikan tanggapan. Ia juga tidak bisa menanggapi terkait kemungkinan AM terpapar pada saat dirawat di RS Sari Asih. Sebab saat ini masih dalam proses tracking.

    Terkait JNS, Hari menuturkan bahwa pasien tersebut diketahui merupakan ibu rumah tangga (IRT) berumur 41 tahun. JNS kemungkinan terpapar akibat suami yang bekerja di zona merah.

    “Kemungkinan terpapar akibat suaminya bekerja di zona merah. Saat ini sudah dirujuk ke RSU Banten. Sebelumnnya dirawat di RSDP. Tracking keluarga sedang dilakukan saat ini,” tandasnya. (DZH)

  • Persuratan Dinas Bebas Diambil, Dinsos Kota Serang ‘Dikuasai’ LSM?

    Persuratan Dinas Bebas Diambil, Dinsos Kota Serang ‘Dikuasai’ LSM?

    SERANG, BANPOS – Setelah menggelar aksi selama satu jam lebih, massa aksi akhirnya diterima oleh plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah dan Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini.

    Disana, salah satu perwakilan massa aksi, Halabi langsung menanyakan
    maksud dari Dinsos yang mengutus seseorang yang diketahui merupakan ketua dari LSM dengan inisial B.

    “Kenapa kami malah diterima oleh LSM. Kami kecewa betul. Citra kami diinjak-injak oleh Dinsos dengan cara mengutus LSM untuk menghadapi kami pada audiensi kemarin,” kata Halabi, Jumat (12/6).

    Plt Sekertaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rochmah, menjelaskan bahwa pihaknya sedang banyak kerjaan. Bahkan menurutnya, kegiatan di lapangan hingga saat ini pun masih ada.

    “Kan perlu waktu perlu koordinasi perlu untuk mengkondisikan ini itu. Sedangkan tenaga kami hanya 23 orang, yang pensiun 3 dan meninggal 1 orang. Jadi cuma ada 19 orang,” ujarnya.

    Prihal LSM yang menerima para mahasiswa saat berdialog, Mamah menjawab bahwa dia bukanlah orang Dinsos dan bukan utusan Dinsos. LSM tersebut kata Mamah diduga ingin bertemu dengan Kadinsos, Moch Poppy Norpiadi.

    “Mungkin LSM itu ingin bertemu Dinsos juga, akhirnya LSM yang bicara sama kalian. LSM ini bukan perwakilan Dinsos,” tuturnya menduga.

    Akan tetap, para mahasiswa tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mamah. Pasalnya, orang yang diduga LSM bernama Ruli itu mengaku bahwa dirinya utusan Dinsos dan bekerja di Dinsos.

    “Dia pengakuannya adalah orang Dinsos. Kalau memang sibuk, konfirmasi kepada kami. Tapi maksudnya apa ini bu mengutus dia yang ngakunya staf pendistribusian, orangnya Pak Tatang,” ujar perwakilan mahasiswa lainnya, Jamsani.

    Menurutnya, jika Ruli hanyalah LSM dan bukan orang Dinsos maupun perwakilan Dinsos, tidak mungkin surat yang mereka layangkan pada Rabu (10/6) yang lalu itu dipegang oleh Ruli.

    “Suratnya dipegang oleh LSM itu dengan klip disposisi sebagai legalitas dia adalah utusan Dinsos,” tegasnya.

    Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial, Bakraini, menjelaskan bahwa surat audiensi yang mereka layangkan belum diberikan disposisi. Kemungkinan besar LSM tersebut yang mengambil langsung surat itu.

    “Baru denger tadi (yang nerima mahasiswa LSM). Tidak tau apa-apa. Suratnya juga belum ada disposisi. Mungkin langsung diambil aja suratnya, kurang ajar, nanti saya tanyakan,” tandasnya.

    Mahasiswa pun akhirnya meminta kepada perwakilan Dinsos untuk meminta maaf karena para mahasiswa merasa dilecehkan dengan diutusnya LSM untuk menghadapi mereka beraudiensi.

    Akan tetapi, baik Plt. Sekdis maupun Kabid Pemberdayaan Sosial tidak mau menuruti permintaan tersebut dan mengaku akan berkoordinasi dengan Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi.

    Perwakilan mahasiswa pun kecewa dan langsung keluar menemui rekan-rekannya. Mereka pun kembali berorasi dan menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut.

    Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa juga menuding bahwa Dinsos Kota Serang dikuasai oleh LSM, bahkan sampai persuratan pada Dinsos pun dengan mudahnya diambil oleh LSM.

    “Pokoknya, kami kecewa dengan hasil tersebut. Kami menuntut agar Kepala Dinsos meminta maaf kepada kita karena kita telah diinjak-injak harga dirinya dengan Dinsos mengutus LSM. Kita akan tunggu hingga Kepala Dinsos hadir dan meminta maaf,” teriak Halabi.

    Beberapa menit setelah kembali berorasi, massa aksi yang mendesak maju ke arah kantor Dinsos Kota Serang pun bentrok dengan pihak kepolisian yang menjaga. Terpantau aksi yang mereka lakukan kisruh selama beberapa menit.

    Para pimpinan mahasiswa akhirnya berhasil menenangkan massa aksi mereka tetap berpendirian agar Kepala Dinsos segera hadir dan meminta maaf kepada massa aksi.

    Selang beberapa lama, tidak adanya kejelasan bahwa Kepala Dinsos Kota Serang akan hadir, massa aksi pun membhbarkan diri sekitar pukul 17.30. Mereka mengancam akan membawa massa aksi yang lebih banyak apabila tidak ada kejelasan dari Dinsos Kota Serang perihal tuntutan serta pengutusan LSM untuk menghadapi mereka. (DZH)

  • Polemik JPS Kota Serang, Warga dan Mahasiswa Oncog Kantor Dinsos

    Polemik JPS Kota Serang, Warga dan Mahasiswa Oncog Kantor Dinsos

    SERANG, BANPOS – Setelah sebelumnya Jaringan Kawal Anggaran (Jala) Corona melakukan aksi di kejati dan kejari terkait permasalahan JPS, kali ini masyarakat juga turut serta menyuarakan aspirasi tentang permasalahan JPS ini.

    Pantauan di lokasi, masyarakat ikut aksi di depan Dinsos ketika mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Terdepan Mahasiswa Peduli (Pandemi) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinsos Kota Serang.

    Mahasiswa dalam aksinya menyebut Dinsos pengecut lantaran pada saat audiensi yang dilakukan pada Kamis lalu, Dinsos mengutus pria yang diduga berasal dari LSM dengan inisial B.

    Salah satu masyarakat, Susilawati, mengatakan bahwa mereka kecewa dengan Dinsos lantaran dirinya dan tetangganya pada RT 05 RW 12 Lingkungan Ciawi, sama sekali tidak mendapatkan JPS baik dari pusat maupun kota.

    “Kami sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari Dinsos. Padahal kami berada di seberang kantor Dinsos Kota Serang. Satu RT tidak ada yang dapat baik dari presiden maupun dari lainnya,” ujar Susilawati, Jumat (12/6).

    IRT yang suaminya bekerja sebagai sopir angkutan kota (angkot) itu mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Karena pekerjaan suaminya sebagai sopir angkot sangat terdampak akibat pandemi itu.

    “Keluarga saya itu kesusahan. Kerjaan suami sehari-hari jadi supir angkot. Pasti terkena dampak lah. Tapi mana, saya gak dapat bantuan apa-apa. Nama saya Susilawati, warga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” tegasnya.

    Masyarakat lainnya, Mila, mengaku Dinsos tidak adil dalam membagikan JPS. Karena, di lingkungan tempatnya tinggal terdapat seorang nenek jompo sebatang kara namun tidak mendapatkan bantuan.

    “Di lingkungan kami terdapat seorang jompo sebatang kara. Tapi dia tidak dapat apa-apa. Gimana Dinsos bisa tidak adil seperti ini, kami kecewa,” ungkapnya.

    Sementara itu, mahasiswa pun menyampaikan bahwa Dinsos pengecut lantaran tidak mau menemui mereka pada audiensi Kamis kemarin. Ditambah lagi, Dinsos diduga mengutus pria yang disebut berasal dari LSM untuk menghadapi mereka.

    “Dinsos pengecut! Mereka tidak berani menemui kami untuk melakukan audiensi. Malahan mereka mengutus orang LSM untuk menemui kami dan melakujan audiensi,” ujar salah satu orator, Gilang.

    Orator lainnya, Halabi, menegaskan bahwa kedatangan mereka hanya untuk meminta keterbukaan terkait dengan bantuan JPS Kota Serang yang anggarannya mencapai Rp30 miliar.

    “Kami hanya minta transparansi dari Dinsos Kota Serang. Itukan hal yang mudah. Tapi karena ternyata Dinsos itu pengecut, mereka akhirnya tidak mau menemui kami,” tegasnya.

    Salah satu perwakilan Dinsos Kota Serang pun terpantau meminta massa aksi untuk menghentikan aksi dan melakukan dialog di dalam kantor. Namun mereka menolak apabila tidak ada Kepala Dinsos Kota Serang dalam audiensi itu.

    “Ibu harus pastikan kalau kepala dinas hadir dalam audiensi ini. Kami tidak mau kalau tidak ada kadis. Karena kami sudah kecewa kemarin dipertemukan dengan LSM,” katanya Halabi.

    Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih melakukan orasi sekaligus menunggu Kepala Dinsos Kota Serang. Massa aksi pun menggaungkan yel-yel ‘Dinsos Pengecut’.

    Massa aksi sempat menutup jalan untuk mendesak agar Dinsos mendatangkan Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi. Namun hingga kini, Poppy masih belum terlihat datang ke kantor Dinsos.

    Hasil konfirmasi dengan salah satu staf, disebutkan bahwa Poppy sedang melakukan rapat di Puspemkot Serang. (DZH)

  • Sekda Kota Serang Diambang ‘Lengser’, Aje Kendor Punya Putra Mahkota?

    Sekda Kota Serang Diambang ‘Lengser’, Aje Kendor Punya Putra Mahkota?

    SERANG, BANPOS – Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang semakin menipis. Diperkirakan pada pertengahan tahun ini, Pemkot Serang akan memulai tahapan persiapan untuk menggelar seleksi terbuka atau open bidding, untuk jabatan Eselon I tersebut.

    Isu yang beredar, Tb. Urip Henus Surawardhana yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kota Serang, akan dimutasi sebagai pejabat di Pemerintah Provinsi Banten. Sebagai gantinya, apakah duet Aje Kendor memiliki ‘Putra Mahkota’ untuk menggantikan Urip selaku Sekda Kota Serang?

    Walikota Serang, Syafrudin, saat ditanya mengenai hal tersebut enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pelaksanaan open bidding akan digelar pada Oktober yang akan datang. Secara teknis, ia meminta BANPOS bertanya kepada BKPSDM Kota Serang terkait pelaksanaannya.

    “Enggak, enggak. Belum ada (putra mahkota). Teknis aja langsung ke BKPSDM. Kalau tidak salah pelaksanaan nanti pada Oktober mendatang. Jadi kami mah sesuai aturan saja,” ujar Syafrudin saat dikonfirmasi di kantor Diskominfo Kota Serang, Selasa (9/6).

    Sementara itu, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat ingin dikonfirmasi BANPOS di ruang kerjanya, sedang tidak ada. Berdasarkan penuturan stafnya, Subadri sudah pulang ke rumah karena sedang tidak enak badan.

    “Sudah pulang bapaknya, tadi bilang sedang tidak enak badan. Baru saja pulang beliau,” kata salah satu stafnya saat ditanya BANPOS.

    Saat BANPOS berupaya melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon, tidak tersambung. Begitu pula dengan pesan WhatsApp yang dikirimkan, hanya ceklis satu yang menandakan handphone Subadri sedang tidak aktif.

    Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan persiapan untuk melaksanakan seleksi terbuka jabatan Sekda Kota Serang.

    “Belum dilakukan, rencana dilakukannya kami masih persiapan. Masih konsul-konsul dulu ke KASN. Pelaksanaan yah, kalau sudah konsultasi ke KASN,” tutur Ritadi saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon.

    Menurut Ritadi, masa jabatan Sekda Kota Serang diperkirakan pada September atau Oktober yang akan datang. Saat ditanya apakah Tb. Urip Henus Surawardhana selaku ‘Sekda petahana’ dapat kembali ikut seleksi, ia tidak mau berkomentar.

    “(Masa jabatan Sekda Kota Serang hingga) Oktober atau September. Itu saya belum mengecek lagi. (Terkait bisa tidaknya ‘Sekda petahana’ kembali ikut seleksi) mah nanti yah, saya belum bisa memberikan komentar sekarang,” katanya.

    Ia juga tidak mau memberikan tanggapan terkait dengan calon-calon peserta yang digadang-gadang akan mengikuti seleksi terbuka jabatan tertinggi ASN di Kota Serang tersebut.

    “Belum, saya tidak bisa (menanggapi). Karena saya hanya sebagai di sekretariat, saya hanya penyelenggaranya. Nanti saja kalau sudah mulai,” tandasnya.

    Untuk sekedar diketahui, Tb. Urip Henus sendiri dilantik pada 13 Oktober 2015, saat itu Urip dilantik langsung oleh Walikota Serang periode 2013-2018, Tb. Haerul Jaman di halaman Puspemkot Serang. (DZH/AZM)