BANTEN POS

Tag: Pemkot Tangsel

  • Aktvitas Truk Tanah di Tangerang Raya Distop!

    Aktvitas Truk Tanah di Tangerang Raya Distop!

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Daerah di Tangerang, bersama TNI-Polri, dan stakeholder terkait lainnya sepakat menghentikan sementara aktivitas kendaraan tambang atau kerap disebut truk tanah bersumbu 3 atau lebih di Tangerang Raya.

    Sebelumnya, Pemkab Tangerang telah menghentikan aktivitas truk tanah selama 3 hari, mulai 8-11 Nopember 2024. Penghentian sementara aktivitas truk tambang itu menyusul kecelakaan lalu lintas yang berujung kericuhan di Kecamatan Teluknaga, Kamis (7/11/2024).

    Penghentian operasional angkutan kendaraan hasil tambang seperti batu, pasir, tanah dan lainnya itu, dihentikan agar tidak terjadi kericuhan susulan.

    “Penghentian aktivitas kendaraan tambang diperpanjang selama 3 hari lagi, mulai Selasa (12/11/2024) hingga Kamis (14/11/2024),” tegas Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho usai pertemuan dengan tiga Pemda se-Tangerang Raya dan Pemkab Bogor, Jawa Barat, Senin (11/11/2024).

    Kapolres menjelaskan, perpanjangan waktu penghentian sementara aktivitas truk tanah selama 3 hari dilakukan berdasarkan pertimbangan dari hasil evaluasi dalam rapat koordinasi (Rakor) di Pendopo Bupati Tangerang.

    Rakor dihadiri Pj Bupati, Pj Wali Kota Tangerang, Bupati Bogor, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kapolresta Tangerang, Dandim 0510 Tigaraksa dan Dandim 0506 Tigaraksa, Kadishub Kabupaten dan Kota Tangerang, Para Camat, para Kapolsek, para Kasat Lantas jajaran se-Tangerang Raya.

    “Tentunya, perpanjangan waktu ini, dengan pertimbangan menjaga situasi dan kondusifitas Kamtibmas di Tangerang Raya, terlebih menjelang Pemungutan Suara Pilkada 2024,” kata Zain usai pertemuan itu.

    Ia menjelaskan, masih ditemukan penyebaran berita atau informasi tidak benar dan tidak sesuai fakta (hoax) yang disebarkan di grup-grup media sosial (Medsos) pasca kericuhan truk tambang di Teluknaga.

    “Saat penghentian aktivitas masih ditemukan kendaraan tambang yang melanggar. Karena itu, 13 unit kendaraan tambang telah kami tilang dan 9 unit kendaraan tambang diputar balik petugas,” ujarnya.

    Kendaraan tambang yang ditilang tersebut, kata Kapolres, karena melanggar jam operasional sesuai Perbup No 12 tahun 2022 dan Perwal No 93 tahun 2022 serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan pengendara, seperti, STNK, SIM pengemudi dan KIR.

    Kapolres juga mengungkapkan, hasil penyelidikan terkait lakalantas yang memicu kerusuhan massa di Teluknaga, pihaknya menemukan bong atau alat hisap narkoba di dalam salah satu truk yang dirusak massa.

    “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas mengatur larangan mengonsumsi narkoba bagi pengemudi,” tegas Zain.

    Kaporles mengingatkan seluruh pengelola dan sopir truk tambang mematuhi penghentian operasional pengangkutan hasil tambang. Petugas gabungan, kata Zain, akan memantau pos-pos pantau yang ada di Tangerang Raya.

    “Jika kedapatan ada truk yang melanggar akan kami putar balikan atau tidak segan kami tindak tegas bila masih melanggar,” tegasnya.

    Lebih lanjut Kapolres menyatakan akan melakukan evaluasi kembali aturan penghentian sementara operasional kendaraan tambang. Jika masih ada yang melanggar, kata Zain, tidak menutup kemungkinan penghentian akan diperpanjang lagi.

    Zain menegaskan, jika kendaraan ingin kembali beraktibvitas harus mematuhi jam operasional sesuai Perbup dan Perwal, perusahaan angkutan tambang dan sopir harus melengkapi surat-surat kendaraan, baik SIM, STNK dan KIR.

    Perusahaan angkutan tambang juga wajib melengkapi surat keterangan bebas narkoba bagi sopir dan surat penunjukan sopir kendaraan agar tidak disalahgunakan untuk dialihkan ke sopir tembak dan kernet, sehingga bisa mencegah kecelakaan terulang.

    “Kami minta semua pihak mematuhi ketentuan aturan ini,” tegas Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.(Odi)

  • Pemkot Tangsel Berdayakan BKM Jalankan Program RUTLH Sesuai Regulasi

    Pemkot Tangsel Berdayakan BKM Jalankan Program RUTLH Sesuai Regulasi

    TANGSEL, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) menggandeng Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam menjalankan program pembangunan, khususnya program perbaikan rumah tak layak huni (RUTLH). Pemberdayaan BKM sebagai mitra dan salah satu ujung tombak program Bedah Rumah ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Tangerang Selatan Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH).

    Kepala Disperkimta Kota Tangsel, Aries Kurniawan, mengatakan pada tahun anggaran 2024 ini total sebanyak 510 unit rumah yang masuk dalam program perbaikan RUTLH. Di mana ke-510 unit itu tersebar di Ciputat sebanyak 68 unit, Ciputat Timur 65 unit, Pamulang 65 unit, Pondok Aren 94 unit, Serpong 80 unit, Serpong Utara 70 unit dan Kecamatan Setu 68 unit.

    Menurutnya, program perbaikan RUTLH merupakan program Walikota dan Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan yang akan terus dilanjutkan. Pasalnya, masih banyaknya warga masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, jika dilihat dari usulan yang masuk dalam Musrenbang.

    “Program perbaikan RUTLH ini merupakan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang. Setelah masuk usulan, kita (Disperkimta) data, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau memang memenuhi syarat, maka akan masuk ke tahap selanjutnya hingga proses eksekusi atau pembangunan,” tegas Aries.

    Adapun syarat yang harus dipenuhi, antara lain masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki lahan pribadi dengan luas minimal 30 meter persegi yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat.

    “Untuk anggarannya per rumah 71 juta rupiah. Disperkimta berkolaborasi dengan BKM untuk melakukan perencanaan, pengadaan barang material, sampai bentuk laporan. Dengan waktu pengerjaan maksimal 45 hari,” tuturnya.

    Ia berharap, program RUTLH ini menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Tangsel dalam pemenuhan kebutuhan terhadap hunian. Terlebih, manfaatnya dirasakan betul oleh masyarakat penerima manfaat.

    “Sebelum pelaksanaan program bedah rumah, kita undang dulu BKM di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Jadi kita libatkan masyarakat melalui BKM di masing-masing Kelurahan di tiap Kecamatan. Sosialisasi pun dilakukan tiap tahun di tiap kecamatan,” kata Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RUTLH pada Disperkimta Kota Tangsel, Asep Hermawan, Selasa (30/7).

    Pihaknya pun mengaku mengundang para penerima manfaat serta pejabat di kewilayahan mulai dari RT, RW, Lurah dan Camat. Menurutnya, program bedah rumah ini dilaksanakan melalui sistem swakelola type IV, sersuai dengan perpres barjas no.16 th 2021.

    “Ketentuan pelaksanaan program RUTLH ini tertuang dalam aturan-aturan di atasnya, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman” jelasnya.

    Asep  menegaskan, dalam PP Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 115 angka 3 tertuang bahwa pengelolaan program dapat difasilitasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan rumah dan permukiman layak huni. Sementara dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman dapat melibatkan peran masyarakat dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini BKM.

    Kepala Bidang Permukiman pada Disperkimta Kota Tangsel, Anung Indra Kumara, menjelaskan, kemitraan dengan BKM membantu Disperkimta, karena program perbaikan RUTLH ini dikerjakan, didampingi dan diawasi oleh warga setempat melalui BKM,” kata ditemui di lokasi yang sama.

    Anung menyebut, program bedah rumah atau perbaikan RUTLH ini dapat terlaksana karena keterlibatan masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum pelaksanaan program berjalan, masyarakat mengusulkan terlebih dahulu siapa saja yang berhak menerima program tersebut dan ditetapkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

    “Jadi program ini dari masyarakat untuk masyarakat. Disperkimta hanya menjadi fasilitator program sampai betul-betul program ini terlaksana dan manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima manfaat,” tuturnya.

    Ketua BKM Kelurahan Serua, Samin, mengatakan BKM Kelurahan Serua setiap tahun terlibat dalam program perbaikan RUTLH di wilayah Kelurahan Serua. Pada tahun anggaran 2024 ini, BKM Kelurahan Serua melakukan swakelola terhadap 12 unit rumah yang masuk dalam program perbaikan RUTLH. Tahun sebelumnya atau 2023, ada 9 unit rumah yang diswakelolakan.

    “Sebelum pelaksanaan ada sosialisasi dari Dinas Perkimta untuk BKM. Membahas soal alur, perencanaan dan semua yang berkaitan dengan program bedah rumah. Setiap tahun seperti itu, kita bekerja pun mendapat pengawasan dari Dinas Perkimta, kaitannya terkait kualitas, apakah sudah sesuai atau belum. Pekerja tidak ada dari luar wilayah kita (Serua),” ujarnya.

    Samin mengaku, program bedah rumah atau perbaikan RUTLH yang terus berjalan di Kota Tangsel ini mendapat respon positif dari masyarakat Serua. Hal ini dilihat dari terus meningkatnya usulan masyarakat dalam Musrenbang.

    “Betul-betul bermanfaat. Baik bagi penerima manfaatnya langsung ataupun pekerja-pekerja yang terlibat dari program ini,” tandasnya.

    Camat Ciputat, Mamat menambahkan bahwa pihak Kecamatan Ciputat turut terlibat dalam pelaksanaan program bedah rumah. Tahun ini, ada 68 unit rumah di Kecamatan Ciputat yang masuk dalam program perbaikan RUTLH. Mamat mengaku, pada program bedah rumah ini pihaknya berperan melakukan validasi data, khususnya data lahan milik penerima manfaat.

    “Sudah selesai dan sudah diserahterimakan. Kalau lahan si penerima manfaat program ini valid sesuai dengan ketentuan program, maka saya rekomendasikan ke Dinas Perkim untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

    Warga Ciputat, Edi Santoso menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih ke jajaran Pemkot Tangsel yang telah merealisasikan program bedah rumah. Pihaknya mengungkapkan rasa syukur tak terhingga atas bantuan yang dinilai sangat bermanfaat tersebut.

    “Kami sebagai warga penerima banyak terima kasih atas kepedulian Bapak Wali Kota, Pak Benyamin dan seluruh jajaran. Saya sangat bersyukur dengan adanya program ini, saya pribadi sendiri pun sangat sulit untuk membangun rumahnya dan dengan bantuan ini sungguh sangat bermanfaat sekali,” ucapnya.

  • Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    CIPUTAT, BANPOS – Sejumlah langkah telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) guna merespon tingginya pencemaran atau polusi udara di Kota Tangsel. Langkah itu disebut telah dilakukan sejak lama, sebagai program berkesinambungan secara nasional.

    Untuk diketahui, Kota Tangsel pada Juli yang lalu, mendapatkan penilaian kondisi udara buruk dari IQ Air. Kota Tangsel mendapatkan skor indeks kualitas udara di atas 150, yang berarti tidak sehat, secara berturut-turut.

    Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa Pemkot Tangsel tak tinggal diam menyikapi pemberitaan terkait kondisi udara di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan dalam menghadapi polusi yang juga disebabkan fenomena El Nino.

    “Kita imbau untuk warga menggunakan masker, kita juga meningkatkan ruang terbuka hijau dan kapasitasnya dengan ekstensifikasi penanaman pohon-pohon pelindung,” ucap Benyamin usai ditemui di Puspemkot, Jumat (11/08).

    Tidak cuma itu, program kampung iklim pun merupakan salah satu langkah yang dilakukan, guna menekan tingkat polusi di Tangsel. Program itu mengajak masyarakat untuk menamam pohon dan menguji emisi gas buang kendaraan bermotor. “Dan kita juga beri sanksi buat para pembakar sampah,” tegasnya.

    Tak cukup itu saja, Pemkot juga melakukan pemantauan menggunakan alat yang terakreditasi yakni HVAS (High Volume Air Sampler) dan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional).

    Menurutnya, dasar aturan yang digunakan adalah PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Alhasil berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di tanggal 10 Agustus 2023, berada di angka 94 dengan baku mutu PM 2,5

    “Artinya kualitas udara di Tangerang Selatan masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan,” ucap Benyamin.

    Pemantauan tersebut dilakukan di 12 titik dengan metode masive sampler. Mulai dari Kecamatan Setu, Pondok Aren, Serpong hingga Ciputat Timur, bahkan di lingkungan BMKG juga. Selain itu, Benyamin menuturkan bahwa monitoring secara real time juga dilakukan melalui Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang berlokasi di Taman Kesehatan.

    Dalam alat SPKUA, dilakukan pemantauan terhadap 7 parameter yaitu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2 dan HC. Hasilnya, tidak ada tingkat mutu udara yang bersifat merugikan, meningkatkan risiko hingga merugikan kesehatan.

    “Terkait keadaan polusi udara, kita juga bertanggungjawab mengedukasi masyarakat. Bahwa keadaan udara tidak hanya diukur dengan partikuler meter kemudian mengambil kesimpulan,” ungkapnya.

    Karena menurutnya, harus dipelajari secara detail, kandungan apa yang terdapat dan berbahaya dalam partikel udara di sekitar.

    “Bagaimana cara mengambil samplenya, metodologi sampling seperti apakah yang benar-benar sudah menguji sampel berapa persen dari 54 kelurahan dan 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan,” terangnya. (DZH)

  • Protes Jalur PPDB ‘Siluman’, Gabungan Kepsek Swasta Kota Tangsel Demo ke Gedung Dewan

    Protes Jalur PPDB ‘Siluman’, Gabungan Kepsek Swasta Kota Tangsel Demo ke Gedung Dewan

    TANGERANG, BANPOS – Kepala Sekolah Swasta yang tergabung dalam Persatuan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Aksi tersebut digelar di Gedung DPRD Kota Tangsel pada Selasa (9/8). Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas karut marutnya PPDB di Tangsel, yang berimbas buruk pada sekolah-sekolah swasta.

    Salah satu massa aksi kepada BANPOS, mengatakan bahwa terdapat kekacauan dalam pelaksanaan PPDB kemarin. Salah satunya yaitu diterimanya peserta didik secara berlebihan, oleh sekolah-sekolah negeri.

    Padahal menurutnya, untuk jumlah peserta didik yang dapat diterima, seharusnya mengacu pada aturan yang berlaku serta kuota rombongan belajar (Rombel) yang terdata pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    “Contoh misalnya salah satu SMP Negeri, di situ diberikan rombel 10 misalnya, ternyata melebihi. Bisa sebanyak 12 rombel. Terus juga peserta didiknya dalam satu rombel itu yang seharusnya hanya 36 siswa, ternyata sampai 50 siswa,” ujarnya.

    Ia menuturkan, aksi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan aksi damai. Tujuannya agar pemerintah membuka mata terkait dengan persoalan yang berlarut-larut tersebut.

    Terlebih, imbas dari karut marutnya pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Tangsel tersebut, membuat sekolah-sekolah swasta ketar-ketir karena kehabisan peserta didik.

    “Dengan melebihinya kuota peserta didik di SMP Negeri, membuat kami kekurangan peserta didik. Yang disayangkan, mereka yang diterima di SMP Negeri, sekarang harus lesehan belajarnya karena over kapasitas,” terangnya.

    Pihaknya juga menduga ada permainan di balik pelaksanaan PPDB tersebut. Pasalnya, terdapat banyak kasus peserta didik di SMP swasta yang cabut berkas, saat tahun ajaran baru telah dimulai. Padahal sudah tidak ada lagi jalur penerimaan pada PPDB.

    “Jadi banyak yang tiba-tiba cabut berkas, padahal besoknya mau MPLS. Alasannya, mereka diterima di sekolah negeri. Padahal kan PPDB sudah selesai, kami menduga ada permainan di balik PPDB itu,” tandasnya.

    Diketahui, massa aksi dari PKSS itu diterima oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Harnofi. Aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi pun diterima, dan berjanji akan ada pertemuan lanjutan bersama dengan Pemkot Tangsel. (DZH)

  • Inget Nih, Walikota Benyamin Bakal Sanksi ASN Nakal

    Inget Nih, Walikota Benyamin Bakal Sanksi ASN Nakal

    SERPONG, BANPOS – Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), para pegawai harus bekerja secara disiplin sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Jika tidak, sanksi tegas siap diberikan kepada aparatur.

    Hal tersebut disampaikan Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, saat memimpin Apel di Lingkungan Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan, Senin (7/8).

    “Saya minta ASN dan PPPK itu pedomani aturan, jangan aneh-aneh. Saya enggak mau lihat ASN yang sudah ditetapkan kerjanya itu tidak disiplin. Saya akan beri sanksi jika ASN dapat peringatan tiga kali, begitupun PPPK,” ucap Benyamin.

    Dirinya beharap, dengan disiplinnya para ASN, dapat mencetak prestasi secara pribadi dan kelompok kerja, dalam memberi pelayanan kepada publik. Tujuannya, untuk menciptakan kesejahteraan dan menciptakan daya saing.

    Terkait UU No.5 Tahun 2014, Benyamin meminta kepada para aparatur untuk tetap menjalankan tugas dengan fokus dan disiplin. Serta, mensyukuri posisi serta tugas yang sedang dijalankan.

    “Saya sudah menimbang dengan kepala daerah lainnya, saya usulkan untuk segera pengangkatan PPPK ini disamaratakan untuk semua tenaga honorer yang ada di pemerintah daerah. Dan kalau terasa berat untuk membiayai itu, bebankan kepada kami. Karena yang dari DAU (Dana Alokasi Umum) itu hanya PNS, tapi TKS itu dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini sudah dapat menjelaskan bagaimana sikap dan tindakan saya, yang penting kalian ini tetap mensyukuri pekerjaan yang ada,” tuturnya.

    Terakhir, Ia meminta seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, untuk dapat menjaga sikap hingga menjaga persatuan yang sesuai dengan pedoman kerja.

    “Jadi saya minta jaga sikap, jaga attitude, jaga akhlak, jaga adab, jaga disiplin, jaga loyalitas, jaga harmonisasi, jaga kesatuan, dan jaga persatuan di lingkungan pemerintah Tangsel,” tandasnya. (DZH)

  • PHRI Kota Tangsel Diminta Kembangkan Inovasi Pariwisata

    PHRI Kota Tangsel Diminta Kembangkan Inovasi Pariwisata

    PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel periode 2023 – 2028 resmi dilantik.

    Pelantikan kepengurusan ini diharapkan menjadi mitra strategis yang terus bersinergi dan bekerja sama dengan Pemkot Tangsel dalam mengembangkan inovasi di bidang pariwisata.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat menghadiri pelantikan kepengurusan PHRI periode 2023-2028 di Hotel Sahid, Serpong, pada Senin (31/7).

    “PHRI yang telah dilantik ini menjadi asosiasi yang memberi dampak positif dalam perkembangan ekonomi di Tangsel. Jadi, kita harus bekerja sama dan bersinergi dalam mengembangkan program pariwisata dan membuat inovasi yang lain. Kita lakukan bersama,” ujarnya.

    Menurutnya, dengan kerja keras dalam mengembangkan pariwisata, pendapatan daerah Tangsel pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp355 miliar, dan Itu didapat dari restoran, cafe dan hotel.

    “Karena kerja keras kita semua, saat ini tercatat di Bapenda tahun 2022, pendapatan asli daerah dari restoran, cafe dan hotel itu Rp355 miliar. Kita targetkan tahun ini Rp390 miliar. Kita harus punya ide dan inovasi buat mendorong pariwisata ini,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Pemkot Tangsel dan pengurus PHRI harus punya rasa memiliki dalam industri pariwisata.

    Sebab, PHRI Tangsel ini menjadi pelaku utama dalam berperan aktif di setiap momentum pengembangan industri kepariwisataan.

    “Pemkot dan PHRI ini harus punya rasa memiliki, pemkot tidak bisa berjalan mendorong pariwisata tanpa dukungan PHRI sebagai pelaku. Kita harus bekerja sama satu sama lain, PHRI ini kan mitra strategis yang harus digaet setiap momentum,” kata Pilar.

    Termasuk kata Pilar, mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di Tangsel. Karenanya, ini akan menjadi potensi yang menguntungkan bagi sebuah wilayah.

    “Saya berharap PHRI, Dispar, dan Bapenda Tangsel bisa sama-sama dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Destinasi wisata mana yang bisa menginap, bukan cuma berkunjung. Terus juga buat pelatihan terkait mutu SDM, gimana caranya bekerja di hospitality. Kalo gini kan semakin banyak event, semakin menguntungkan juga,” tuturnya.

    Selain itu, Pilar meminta kepada seluruh mitra strategis untuk mengembangkan program yang sedang berjalan secara menarik.

    “Kita kan ada program Hut Tangsel ke 15, seperti Tangsel Marathon dan Sejiwa Fest. Nah, gimana caranya kita gencarkan event itu. Apa kita buat promo saat HUT Tangsel atau membuat merchandise buat pengunjung, itu dipikir lagi supaya berjalan lancar,” tandasnya. (DZH)

  • Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    Juli, Pemkot Tangsel Akan Lelang 4 Jabatan Eselon II

    CIPUTAT, BANPOS – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan segera membuka seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama/eselon II, untuk mengisi empat jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.

    Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie,saat ditemui di Blandongan,Puspemkot Tangsel, Rabu (21/6).

    “Dalam waktu dekat, kita akan membuka lelang jabatan untuk 4 dinas yang kosong dan akan pensiun pada September mendatang,”ungkapnya.

    Bahkan Benyamin sudah memerintahkan kepada Pansel untuk segera memulai pelaksanaan lelang ini. Karena surat dari KASN pun sudah turun, jadi dirinya meminta Pansel untuk secepatnya menjalankan proses lelang ini.

    Benyamin menjelaskan, ada 4 dinas yang akan di lelang yakni Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Koperasi.

    “Kita akan buka lelang sekarang, dan pelantikannya akan dilakukan pas mereka pensiun yakni di September,”jelasnya.

    Hal senada diungkapkan oleh Kabid Mutasi Pemkot Tangsel, Muhamad Irlandy Nopan, mengatakan, untuk lelang jabatan akan dibuka pada Juli mendatang
    “Insyaallah, kalau tidak ada halangan Juli akan dibuka untuk lelang jabatan, untuk mengisi kekosongan 4 dinas yang ada di Pemkot Tangsel,”ungkapnya. Dia mengatakan, lelang ini dibuka untuk PNS Tangsel dan PNS Kabupaten/Kota se-Banten.(PBN/BNN)

  • Kembali Sabet WTP, Pemkot Tangsel Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

    Kembali Sabet WTP, Pemkot Tangsel Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

    TANGERANG, BANPOS – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Meski demikian, terdapat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel.

    Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait capaian opini opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2022.

    “Kami akan membahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD mengenai laporan keuangan 2022,” ujar Benyamin Davnie dalam keterangannya, Minggu (14/5).

    Meski berada di atas rata-rata nasional, Pemkot Tangsel ingin meningkatkan angka tindaklanjut rekomendasi BPK dari yang saat ini berada pada angka 85,75 persen. “Dan ini akan saya tingkatkan mudah-mudahan bisa sampai 90 persen,” katanya.

    Menurut dia, pencapaian WTP LKPD 2022 tersebut berkat kerja keras seluruh pihak dari pemerintah dan juga stakeholder terkait, yang membantu dan memastikan komitmen Pemkot Tangsel dalam tanggung jawabnya mengelola keuangan daerah.

    “Tentu saja ini menjadi motivasi kami, memacu adrenalin kinerja teman-teman untuk terus sesuai patuh terhadap aturannya, output dan outcome, serta benefit-nya ini terus kita perhatikan,” ucapnya.

    Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Banten Emmy Mutiarini mengatakan pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK.

    Pemkot Tangsel telah menindaklanjuti 614 rekomendasi dari 716 rekomendasi atau 85,75 persen. Dengan demikian masih ada sisanya yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

    “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” tandasnya. (ANT/DZH)

  • Perdana Usai Pandemi, Safari Ramadan Kembali Dibuka

    Perdana Usai Pandemi, Safari Ramadan Kembali Dibuka

    SERPONG UTARA, BANPOS – Safari Ramadan 1444 H pertama kali setelah tiga tahun akibat Covid berlangsung di tiga Masjid di wilayah Serpong Utara, Masjid Al Muhajirin Pondok Jagung, Masjid Nurul Islam dan Masjid AT-Taqwa. Kamis (30/03) malam.

    Masjid Al Muhajirin Wali Kota Benyamin Davnie bersama rombongan, Masjid Nurul Islam Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan bersama rombongan dan Masjid AT-Taqwa Sekda Bambang Noertjahjo bersama rombongan.

    Dalam kunjungannya, Benyamin menyampaikan safari Ramadan ini digelar untuk memperkuat kembali komunikasi dan silaturahmi. Terutama apresiasi yang diberikan Wali Kota atas kebersamaan dalam mengatasi pandemi Covid-19.

    “Alhamdulillah berkat kerja sama kita tadi saat ini sudah bisa dikatakan pandemi Covid hampir-hampir tidak ada lagi, sekalipun ada angkanya sudah tidak seperti dulu lagi. Dan semuanya isolasi mandiri,” ucap Benyamin.

    Tak hanya itu, kerja sama dan kolaborasi bersama masyarakat telah mensukseskan keberhasilan penurunan angka stunting.

    “Bapak ibu, angka stunting berhasil turun sangat besar sekali dari 19,9 persen 2021 jadi 9 persen di 2022, dan target di tahun 2024 bisa turun menjadi 7 persen saja,” ujarnya.

    Selain itu, angka demam berdarah juga berhasil dikendalikan dengan baik dan ini juga berkat peran aktif masyarakat.

    “Alhamdulillah itu juga telah kita tekan, sehingga kondisi kesehatan di Tangsel terus berangsur membaik,” ucapnya.

    Keberhasilan ini kata Benyamin juga harus terus dibersamai dalam memulihkan sektor perdagangan, dan ekonomi kreatif.

    “Menjaga kestabilan harga di bulan Ramadan hingga Idul Fitri, buktinya inflasi kita bisa dikendalikan dengan baik dan Alhamdulillah bahan-bahan pokok di pasar tradisional dapat terjaga dengan baik. Ini juga berkat ibu-ibu semua yang tidak belanja berlebih di awal Ramadan, sehingga belanja sesuai kebutuhan,” tutupnya. (DIN/BNN)

  • Pemkot Tangsel Akan Benahi Tata Kelola Gedung Pasar

    Pemkot Tangsel Akan Benahi Tata Kelola Gedung Pasar

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berencana melakukan pembenahan berupa pembaharuan pembangunan gedung sejumlah pasar. Pihaknya juga mengajak peran pedagang dan masyarakat untuk mendukung program yang ada.

    “Saat ini sedang melakukan beberapa pembenahan pasar, yang sudah kita lakukan yaitu Pasar Ciputat, gedungnya sudah kita perbaharui,” ujar Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, Selasa (14/3).

    Pilar Saga menegaskan bahwa saat ini Pemkot Tangsel terus berupaya melakukan beberapa pembenahan terhadap tata kelola pasar melalui aspirasi para pedagang setempat.

    “Mungkin setelah Ciputat, ada pasar lainnya yang kita lakukan pembenahan. Gedungnya kita perbaiki, kita tampung lebih banyak dan fasilitasnya kita terus tingkatkan,” katanya.

    Politisi Partai Golkar ini berharap dukungan dan komitmen dari masyarakat dan para pedagang, diantaranya Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Cabang Tangsel.

    “Mohon dukungannya kepada APPSI, ini momentum yang sangat baik menurut saya, mudah-mudahan dengan ini para pedagang di Tangerang Selatan bisa lebih sejahtera,” ungkapnya.

    Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi berkaitan dengan pembangunan pasar dan perdagangan.

    “Hubungan erat, komunikasi yang baik antara APPSI dengan Pemkot Tangsel ini harus terjaga, khususnya dengan dinas perindustrian perdagangan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, kemajuan perekonomian dan perdagangan di Tangerang Selatan tentu tidak terlepas dari peran APPSI yang mematuhi peraturan dan sangat bersinergi.

    “Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan ekonomi di kota Tangsel, kemajuan perdagangan yang ada di pasar di Tangsel tidak terlepas dari pada peran APPSI,” tandasnya. (ANT/MUF)