BANTEN POS

Tag: Pemprov Banten

  • LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    SERANG, BANPOS – Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI), pertanyakan aturan terkait klausul yang memperbolehkan pejabat daerah merangkap tiga jabatan sekaligus di Pemprov Banten.

    Seperti dikemukakan Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat kepada BANPOS, pihaknya mempertanyakan kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar terkait disposisi penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten.

    Sebab kata dia, jelas ada dugaan PLH Sekda Virgojanti yang saat ini diduga merangkap tiga jabatan strategis sekaligus.

    Dalam hal ini, pihaknya menyayangkan langkah grasak-grusuk yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten karena memilih PLH seolah asli terisi.

    “Itu kelakuan ‘semau dewek’. Pertanyaan terbesar kami hari ini sebagai masyarakat Banten apakah sudah tidak ada pejabat lain yang kompeten? Ataukah Pj menganggap yang tak ada yang berpotensi, sehingga memaksakan kehendaknya menunjuk PLH yang justru merangkap jabatan lain. Maks dari itu kami hari ini mempertanyakan aturan yang mana yang memperbolehkan 3 jabatan itu?,” ungkap Rohmat.

    Ditambahkan Rohmat, pada persoalan ini pihaknya berasumsi ada kepentingan politis dibalik penunjukan tersebut, karena pada Bulan Mei nanti jabatan Pj Gubernur berakhir.

    “Intinya mau di bawa kemana arah Pemerintahan Provinsi Banten saat ini?. Karena pada faktanya sistem birokrasi di Banten saat ini jauh dari kata baik. Apalagi yang ditunjuk jadi PLH Sekda Banten diduga pula menduduki jabatan salah satu Direksi di Bank Banten dan pimpinan dinas. Jadi sebenarnya ada kepentingan politik apa dibalik ini semua?, Karena kita tau jabatan Pj cuma sampai bulan Mei nanti. Sebaiknya Pj Gubernur mending segera mundur dari sekarang,” tandas Rohmat.

    Diketahui, jabatan PLH Sekda Banten saat ini dikuasakan kepada Virgojanti. Yang bersangkutan adalah pejabat baru di Pemprov Banten, karena ia pejabat yang migrasi dari Pemda Lebak, Mantan Kepala Bappelitbangda Lebak.

    Posisi Virgojanti di Pemprov kini masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) bahkan menurut informasi juga sebagai salah satu direksi di Bank Banten.

    Sementara, ketika dihubungi BANPOS, baik Pj Gubernur Al Muktabar dan juga PLH Sekda Virgojanti hingga berita ini ditulis belum merespon panggilan. (WDO)

  • Siapkan 900 Kursi, Pemprov Banten Minta Perusahaan Buat Program Mudik Gratis

    Siapkan 900 Kursi, Pemprov Banten Minta Perusahaan Buat Program Mudik Gratis

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten meminta seluruh perusahaan besar di Banten menyediakan program mudik gratis.

    Hal itu sebagai bentuk kolaborasi dan kebersamaan yang baik antara pemerintah, swasta, dengan masyarakat Banten secara umum.

    Demikian disampaikan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/3).

    “Kita akan komunikasikan dengan para pengusaha besar terkait hal itu,” ujarnya.

    Al mengaku, Pemprov akan menyediakan sebanyak 20 armada bus dengan total 900 kursi bagi masyarakat Banten yang ingin mudik gratis menjelang lebaran nanti.

    Dimana, keberangkatan mudik gratis itu akan dilakukan di satu titik, ketika libur panjang lebaran dimulai.

    “Untuk tujuannya masih kita bicarakan. Hal itu perlu dipertimbangkan secara matang agar program ini berjalan dengan baik dan efektif serta banyak masyarakat yang terbantu. Yang penting, intinya kita melaksanakan program mudik gratis,” jelasnya.

    Al menjelaskan, dengan adanya kolaborasi semua pihak pada setiap momen menjelang lebaran, maka masyarakat akan merasa nyaman dan aman untuk melakukan mudik lebaran.

    Ia menyebut, hal itu tentu dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang sering menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor.

    “Apalagi berdasarkan catatan, angka kecelakaan lalu lintas ketika musim mudik lebaran itu lebih banyak didominasi oleh pengguna Roda dua,” ungkapnya.

    Al Muktabar melanjutkan, program ini sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat, sehingga jangan melihat dari jumlah kuotanya yang memang dibatasi.

    Akan tetapi, kata dia, kebersamaan itu yang ingin dijalin satu dengan yang lainnya.

    “Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi masyarakat bisa melihat dari sisi kebersamaannya. Masyarakat Banten silahkan memanfaatkan pelayanan ini, agar mudik lebaran tahun ini bisa lebih nyaman dan aman sampai ke kampung halaman,” tandasnya.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, Tri Nurtopo, menyampaikan bagi masyarakat yang ingin mengikuti program mudik gratis ini, bisa melakukan pendaftaran secara online yang akan mulai dibuka pada tanggal 3 April 2023.

    “Atau untuk informasi lebih lanjutnya bisa mengakses website dishub.bantenprov.go.id atau bisa melalui media sosial kami,” jelasnya.

    Tri menyebut, untuk sementara ada 4 daerah yang direncanakan akan menjadi tujuan mudik gratis nanti, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan Provinsi Lampung.

    “Nanti akan kita informasikan lebih lanjutnya, termasuk tanggal pemberangkatannya,” tandasnya. (MUF)

  • Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    PANDEGLANG, BANPOS – Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Ketua MUI Provinsi Banten KH. Tb. Hamdi Ma’ani, Rabu (16/3). Momen ini dijadikan sebagai bagian daripada silaturahmi dengan Kyai Hamdi yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU) Pusat Menes, Pandeglang.

    “Kunjungan ini adalah kunjungan rutin kakanwil DJP Banten guna menjalin hubungan baik dan sekaligus memberikan edukasi perpajakan ke pondok-pondok pesantren di Provinsi Banten,” ujar Yoyok, dalam siaran Pers yang diterima BANPOS.

    Pada kesempatan tersebut, Yoyok menyambut baik poin yang disampaikan oleh Kyai Hamdi. Ia pun mengajak serta Kyai Hamdi untuk menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dalam kesempatan ini, Kyai Hamdi juga menyampaikan imbauannya agar seluruh masyarakat Indonesia segera melaporkan SPT Tahunannya dan memadankan NIK menjadi NPWP. Tak hanya itu, ia mengapresiasi atas kehadiran Kakanwil DJP Banten beserta jajaran serta mengatakan bahwasanya ulama dan umaro atau pemerintah adalah dua penopang penting negara Indonesia.

    “Ulama dan umaro harus saling mendukung untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Kyai Hamdi.

    Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata, ramah tamah, dan foto bersama. Untuk diketahui, MALNU adalah salah satu lembaga pendidikan populer yang dimiliki NU di Menes, Pandeglang, Banten. (MUF)

  • Pada Momen Silaturahmi, Embay Doakan Airin

    Pada Momen Silaturahmi, Embay Doakan Airin

    SERANG, BANPOS – Bakal calon Gubernur Banten, Airin Rachmy Diany, berkesempatan bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Banten, KH. Embay Mulya Syarief, di Kota Serang, Senin malam (13/3/2023).

    Silaturahmi penuh kekeluargaan layaknya seorang kakak dan adik yang sudah lama tidak bertemu.

    Embay menyambut Airin di kediamanya dengan penuh ramah. Apalagi sejarah hidup Ketua Umum Matla’ul Anwar (MA) tidak lepas dari keluarga Tb Chasan Sochib yang tidak lain adalah mertua dari Airin.

    Chasan Sochib, menurut Embay, merupakan anak asuh dari ayahnya Syarif Hidayat. Tidak hanya itu, Embay dan Chasan Sochib merupakan sahabat.

    “Jadi kami ini sesungguhnya adalah keluarga. Hidup saya tidak lepas dari keluarga Bu Airin. Tentu rasa sayang dan doa akan selalu diberikan untuk keluarga. Doa agar selalu hidup maslahat untuk masyarakat,” kata Embay.

    Semasa muda, Embay mengaku seperti adik dan kakak dengan mantan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan Bupati Serang saat ini Ratu Tatu Chasanah.

    “Jadi istilahnya ketika Ibu Atut dan Bu Tatu kecil, saya salah satu yang mengasuh keduanya,” ujar Embay.

    Airin diberikan banyak petuah, dan diberi banyak pengetahuan tentang sejarah Banten maupun proses pembentukan provinsi. Menurut Embay, Banten adalah daerah kental akan toleransi di tengah keberagamaan agama dan budaya.

    “Sejarah telah memberikan pelajaran, masyarakat Banten jangan mudah diadu domba, jangan gampang dipecah belah,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Matla’ul Anwar ini.

    Embay secara khusus mendoakan Airin agar diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam cita-citanya menjadi Gubernur Banten. Tidak lupa, ia berpesan agar mantan walikota Tangerang Selatan ini bisa menjadi pemimpin yang berani dan tegas.

    “Insya Allah, yang pertama muncul dan datang, akan menjadi pemimpin Provinsi Banten,” ucap mantan pasangan Rano Karno saat pemilihan gubernur Banten tahun 2017 ini.

    Salah satu yang menjadi perhatian Embay adalah penanggulangan narkoba dan penguatan spiritual generasi muda. Ia mengaku sudah mewakafkan lahan 6 hektare untuk Balai Rehabilitasi Medis, Sosial, dan Spiritual di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

    “Ini tugas bersama kita, Jadi nanti salah satu pekerjaan rumah Bu Airin yang insya Allah menjadi gubernur, merealisasikan pembangunan balai rehabilitasi ini,” ungkapnya.

    Pada kesempatan itu, Embay memberikan cenderamata kepada Airin berupa kumpulan tafsir singkat Alquran dan terjemahannya karya Dr As’Ad Mahmud Humad.

    “Buku ini mudah dipahami dan semoga Bu Airin terus istiqamah,” katanya.

    Silaturahmi ini terbilang cukup lama, sekira 3 jam. Airin seperti nyaman mendapat banyak nasehat dari sosok kakak.

    “Alhamdulillah, dan terima kasih atas segala nasehat dan catatan dari Bapak Haji Embay. Semua menjadi proses pembelajaran bagi saya pribadi,” tuturnya.

    Airin sependapat bahwa persoalan narkoba perlu ditangani serius. Apalagi saat ini, belum ada panti rehabilitasi narkoba di Provinsi Banten. Airin pun memberikan sejumlah cara untuk merealisasikan pembangunan panti rehabilitasi narkoba.

    “Tentu saya butuh bimbingan, nasehat, dan semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Kekayaan di LHKPN Cuma Rp52 Ribu, Ini Penjelasan Plt. Kabiro Umum Banten

    Kekayaan di LHKPN Cuma Rp52 Ribu, Ini Penjelasan Plt. Kabiro Umum Banten

    SERANG, BANPOS – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Pemprov Banten, Zulkarnaen, angkat bicara terkait dengan harta kekayaannya.

    Untuk diketahui, BANPOS pada edisi Selasa (7/3) menerbitkan berita terkait laporan harta kekayaan sejumlah pejabat di Pemprov Banten, yang disebut mencurigakan.

    Salah satunya adalah laporan harta kekayaan milik Plt. Kepala Biro Umum Pemprov Banten, Zulkarnaen. Pasalnya, Zulkarnaen pada laporan tahun 2021, hanya mencatat kekayaan sebesar Rp52.148.

    Berdasarkan penelusuran BANPOS, selama debut menjadi pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN sejak tahun 2018, Zulkarnaen mencatat kekayaan minus berturut-turut hingga 2020.

    Saat dikonfirmasi, Zulkarnaen mengaku bahwa selama kurun waktu laporan 2018 hingga 2021, dirinya memaknai pelaporan LHKPN hanya merupakan kekayaan miliknya saja, yang dihasilkan dari pekerjaan dirinya.

    “Ketika berbicara LHKPN, artinya harta atau kekayaan yang saya dapat dari pekerjaan saya. Saya tidak merasa harus saya isi dari yang didapat oleh pasangan hidup saya,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (7/3).

    Bahkan, Zulkarnaen menegaskan jika memang sampai saat ini, dirinya tidak memiliki aset yang dapat dijadikan investasi seperti tanah dan bangunan.

    “Saya tidak ada tanah, tidak ada mobil, tidak ada rumah. Saya beberapa waktu ke belakang, pada 2017 kalau tidak salah, saya cuma bisa beli IPhone. Dan kalau mau ditelusuri lebih, ya saya memang tidak mempunyai apa-apa,” ungkapnya.

    Menurutnya, dia pun hanya memiliki satu buah rekening saja, yakni rekening Bank Banten. Meski hanya mengakui satu rekening, Zulkarnaen ternyata juga punya rekening lain.

    “BI Checking juga bisa dicek itu. Yang satu lagi memang saya punya BCA, dan itu untuk kepentingan lain, dan isinya tidak seberapa,” katanya.

    Ia pun tidak membantah bahwa dirinya memiliki banyak utang yang ditanggung. Menurutnya, hal itu merupakan kondisi sebenarnya atas kekayaan milik dia.

    Sementara terkait dengan tidak dimasukkannya harta milik istri, Zulkarnaen mengaku jika hal itu merupakan prinsip dirinya, untuk tidak mengakui barang yang bukan milik dia.

    “Yang masuk logika saya aja kang, harta-harta istri atau istilahnya orang lain, yang saya tidak punya, yang saya tidak beli, kenapa saya harus masukkan ke LHKPN saya. Itu berbicara prinsip ya, bukan aturan,” tuturnya.

    “Cuma ternyata aturan mainnya, pasangan hidup harus kita masukkan. Dan di situ juga ada keterangannya kan. Jadi saya memang tidak punya apa-apa kang,” jelasnya.

    Zulkarnaen mengaku bahwa selama pelaporan minus dan hanya Rp52 ribu tersebut, dirinya tidak pernah mendapatkan masalah. Meski demikian, pada pelaporan tahun 2022, ia sudah menambahkan harta kekayaan milik istrinya.

    “Tahun ini sudah (diperbaiki laporannya). Saya sudah laporan. Tahun ini aturannya harta milik pasangan harus dimasukkan, nanti dijelaskan ini pendapatan dari mana, ini didapat dari mana,” tandasnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan penelusuran BANPOS selama ia berkewajiban untuk melaporkan LHKPN ke KPK, Zulkarnaen selalu berada di posisi minus kekayaannya, dan tidak minus pada 2021.

    Adapun dari tahun ke tahun sebagai berikut: Rp-140.000.000 pada tahun 2018, Rp-130.000.000 pada tahun 2019, Rp-68.881.163 pada tahun 2020 dan Rp52.148 pada tahun 2021.

    Data pelaporan harta kekayaan Zulkarnaen kerap berada pada posisi minus lantaran Zulkarnaen memiliki utang yang selalu lebih besar dari harta kekayaannya.

    Memulai karir sebagai pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN pada tahun 2018, Zulkarnaen memiliki utang sebesar Rp140.000.000. Padahal, ia sama sekali tidak memiliki kekayaan alias nol.

    Pada tahun 2021, berhasil melepaskan diri dari ‘jerat’ utang, karena pada laporan terakhir LHPKN miliknya itu, pos utang sudah berada di angka nol.

    Sedangkan pada saat pelaporan, Zulkarnaen hanya mengantongi kas dan setara kas sebesar Rp52.148. (DZH)

  • Gegara Gempa, Pejabat Banten ‘Kabur’ dari Gedung KPK

    Gegara Gempa, Pejabat Banten ‘Kabur’ dari Gedung KPK

    JAKARTA, BANPOS – Sejumlah rombongan pejabat Provinsi Banten dan Kota Serang berbondong-bondong menuruni tangga darurat dari lantai 16 gedung KPK RI, Senin (21/11). Mereka secara tergesa-gesa menuruni tangga akibat guncangan gempa yang terasa kuat di Jakarta.

    Rombongan Walikota Serang, Syafrudin beserta jajaran, diketahui tengah melakukan kegiatan tindaklanjut penyelesaian permasalahan barang milik daerah antara Kota dan Kabupaten Serang di ruang Auditorium lantai 16 Gedung KPK di Kapan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta. Terpantau pejabat Pemprov Banten yaitu Pj Sekda Banten Trenggono hadir dan turut menuruni tangga darurat yang sama.

    Update Pukul 13.27 WIB, BMKG memberikan informasi terkait gempa kuat yang terasa di Jakarta tersebut. Gempa dirasakan Magnitudo 5,6 berpusat di 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Asda 1 Kota Serang, Subagyo, mengungkapkan bahwa kegiatan inti di ruangan tersebut baru saja selesai. Ia mengatakan bahwa seluruh tamu undangan membubarkan diri karena merasakan gempa.

    “Sudah (selesai), bubar karena gempa. Pak Wali turun lewat tangga darurat dari lantai 16,” ungkapnya.

    Ia menyampaikan kondisi terkini semua rombongan aman. Saat ini, rombongan baik Pemkot maupun Pemprov tengah melakukan penandatanganan berita acara di bawah pohon rindang.

    “Aman semua,” tandasnya.

    Sementara itu, Kasubag Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan pada Setda Kota Serang, Akbar Manna, mengungkapkan bahwa semua rombongan pejabat Kota dan Provinsi Banten sudah terevakuasi di tempat yang dirasa aman. Menurutnya, kegiatan di Auditorium sudah selesai dan hendak makan siang, namun pihaknya saat itu langsung berlari melalui pintu darurat, setelah merasakan gempa.

    “Sudah beres, lagi pada mau makan. Terus karena di lantai 16 jadi terasa banget. Kami langsung lari untuk mengamankan bapak (Walikota Serang, Syafrudin) dan pak Sekda segala,” ujarnya melalui sambungan telepon.

    Akbar mengatakan, saat ini para pejabat dan peserta kegiatan, sudah menjauh dari gedung KPK RI, sebagai bagian dari protokol apabila terjadi gempa.

    “Sekarang sudah menjauh dari gedung KPK, mengamankan diri,” tandasnya.

    Berdasarkan foto yang didapat, terlihat Walikota Serang, Syafrudin, didampingi oleh Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, serta Pj Sekda Banten, Tranggono dan Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, tengah duduk di bawah pohon.

    Syafrudin terlihat sedang menandatangani sebuah dokumen, yang diketahui merupakan Berita Acara kegiatan tersebut.

    Belum ada informasi lanjut mengenai dampak gempa. BMKG mengimbau warga berhati-hati terhadap gempa susulan. (MUF)

  • PEPARPEDA VII Banten, Pemprov Komitmen Ramah Disabilitas

    PEPARPEDA VII Banten, Pemprov Komitmen Ramah Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Peparpeda) resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Gedung Gelanggang Remaja (GGR) Stadion Maulana Yusuf (MY) Kota Serang, Senin (13/6/2022). Peparpeda diikuti oleh seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Banten dengan total 210 atlet terpilih yang akan mengikuti 6 cabang olahraga.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengklaim Pemprov Banten ramah disabilitas. Meski dengan keterbatasan yang belum sempurna, namun pihaknya terus menerus akan mengembangkan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas.

    “Provinsi sudah bukan komitmen lagi untuk ramah disabilitas, tapi sudah kita buktikan. Tentu dengan berbagai keterbatasan belum sempurna, tapi terus-menerus kita akan kembangkan mulai trotoar di beberapa titik Kota Serang yang sudah ramai disabilitas itu bagian dari pembangunan,” ujarnya.

    Sebagai bukti ramah disabilitas, Pemerintah juga mempermudah akses para atlet penyandang disabilitas mulai dari memfasilitasi identitas kependudukan sampai pada fasilitas pada Peparpeda VII Banten yang dilaksanakan sampai tanggal 15 Juni 2022. Al Muktabar menyebut bahwa sejumlah bidang terus dikembangkan dan akan dilakukan fasilitasi sesuai dengan mandatory Ketua DPRD Provinsi Banten.

    “Dukungan yang dapat kita sampaikan seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, mulai dari data yang spesial atas identitas penduduknya kita fasilitasi. Untuk agenda-agenda olahraga teman-teman disabilitas kami fasilitasi tentu seizin dan mandatory dari DPRD Provinsi Banten,” tuturnya.

    Pada kegiatan Peparpeda VII Banten ini, ia berharap bibit dari Provinsi Banten dapat meraih prestasi terbaik. Atlet terbaik pada Peparpeda ini, nantinya akan membawa nama baik Kabupaten Kota masing-masing dan akan mewakili Banten pada pekan olahraga tingkat nasional.

    “Dengan segala upaya pembinaan dan lainnya oleh Bupati Walikota, para atlet akan terus berkembang untuk bisa membawa nama baik Banten. Tentu dimulai dari membawa nama baik Kabupaten Kota masing-masing,” terangnya.

    Kedepan, semua potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas di Banten akan dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberi dukungan terhadap penyandang disabilitas untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

    “Pemerintah hadir untuk semua aspek bagi kehidupan, kami mendukung perkembangan yang positif termasuk pengembangan pembangunan disabilitas. Hari ini (kemarin, red) kita saksikan bersama kebersamaan dalam rangka pekan olahraga begitu juga dengan yang lainnya,” ucapnya.

    Diakhir ia mengatakan, melalui Peparpeda VIII Banten ini sebagai upaya membuka jalur prestasi bagi para pelajar sampai ke jenjang yang maksimal. Ia juga mengingatkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah melandai, namun harus tetap waspada karena pandemi belum dinyatakan usai.

    “Dengan semakin landainya Covid-19, tetap harus kita waspadai, karena pergerakannya ada. Pekan olahraga ini yang merupakan bagian dari pemerintah hadir untuk membuka jalan prestasi bagi pelajar sampai ke tingkat yang maksimal baik itu tingkat Provinsi, Nasional bahkan Internasional,” tandasnya.

    Sebagai tuan rumah, Kota Serang ditarget meraih juara umum. Dimana, pada Peparpeda sebelumnya, Kabupaten Lebak menjadi juara umum pada pekan olahraga 2 tahunan tersebut.

    “Tentunya dengan harapan terutama untuk Kota Serang, mudah-mudahan menjadi juara umum. Karena secara mental, mereka didukung oleh masyarakat Kota Serang yang hadir di tempat ini (GGR) dibandingkan dengan Kabupaten Kota lain,” ujar Walikota Serang, Syafrudin.

    Ia berharap, pelaksanaan pelaksanaan Peparpeda VII Banten ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ia meminta kepada para atlit dan semua pihak yang terlibat dalam Peparpeda VII ini agar terus menjunjung tinggi sportifitas.

    “Sekali lagi junjung tinggi sportifitas, karena ini merupakan kunci dari keberhasilan Peparpeda yang ada di Kota Serang, yang dilaksanakan sampai tanggal 15,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Pemprov Banten ‘PeDe’ Pelaksanaan PPDB Lancar

    Pemprov Banten ‘PeDe’ Pelaksanaan PPDB Lancar

    SERANG, BANPOS- Pemprov Banten mengklaim diri telah siap untuk menghadapi pekan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022. Pemprov Banten optimistis kejadian seperti tahun lalu tidak kembali terulang di tahun sekarang.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur digital guna menghadapi PPDB. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang terlewat.

    “Secara infrastruktur digitalisasi, kemudian simulasinya (pelaksanaan PPDB), kemudian woro-woronya itu sudah siap. Laman website sudah dibuat pengumuman. Beberapa juga ada spanduk dan pamflet, kami imbau masyarakat untuk menyalurkan minatnya ke sekolah yang difavoritkan atau dituju,” ujarnya, Senin (13/6/2022).

    Menurutnya, dalam pelaksanaan PPDB tersebut, pihaknya akan tetap melakukan pembenahan sembari melaksanakan. Apabila masih ditemukan masalah, Pemprov Banten pun bisa membuat jadwal lain agar dapat membuka kesempatan kepada masyarakat seluas-luasnya.

    “Dan tentu nanti beberapa tahapan apabila masih ada hal-hal yang kurang, akan kami perbaiki. Itu akan kami schedule untuk memberi seluas-luasnya kesempatan. Tentu tidak semua bisa diterima,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, untuk mencegah terjadinya permasalahan pada saat pelaksanaan PPDB, pihaknya telah menyerahkan pengelolaan portal pendaftaran PPDB ke masing-masing sekolah. Dengan demikian, gangguan yang terjadi di suatu sekolah, tidak akan mengganggu sekolah lainnya.

    “Kan ikhtiar kita adalah dengan telah diturunkan ke sekolah (portal pendaftaran), maka bila terjadi gangguan, maka yang terjadi spesifik di sekolah itu saja, tidak mengganggu area-area yang lain. Kalau terintegrasi, satu masalah di Lebak bisa mengganggu keseluruhan,” ungkapnya.

    Menurut Al, meski dikembalikan ke masing-masing sekolah untuk portal pendaftaran PPDB, namun pihaknya tetap membangun sistem digital yang adil bagi para siswa yang hendak masuk ke sekolah yang dituju oleh mereka.

    “Jadi itu ikhtiar kita untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan trouble (masalah) dengan menggunakan cara komputerisasi yah. Mekanisme digital yang ada itu untuk membangun fairness (keadilan) kita, dijalankan,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • 862 Guru SLTA di Banten Terima SK Pengangkatan PPPK 

    862 Guru SLTA di Banten Terima SK Pengangkatan PPPK 

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 862 guru yang terdiri dari para guru yang bertugas di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) antara lain guru SMAN, SMKN, dan SKhN di Banten terima  Surat Keputusan (SK)  Gubernur Banten Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pemprov kepada 862 orang di Lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (13/6/2022).

    Penyerahan SK dilakukan secara simbolis,  kepada 4 orang PPPK oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Pj Sekda Banten M Tranggono, Asda III  Deni Hermawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabrani, dan Kepala Badan Kepagawaian Daerah, Nana Supiana.

    “Penyerahan SK Gubernur Banten ini, menandakan pemerintah hadir dalam rangka pengembangan sumber daya manusia,” ungkap Al Muktabar.

    “Kita bersama akan terus membangun Provinsi Banten ini dengan tugas dan tanggung jawab masing masing,” tambahnya.

    Masih menurut Al Muktabar, di pundak para guru, ada tanggung jawab mendidik generasi penerus bangsa untuk mengisi pembangunan Indonesia khususnya Provinsi Banten.

    “Guru sebagai profesi mulia. Di dalamnya ada pengabdian dan amal jariah. Karena pengajaran ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak putus,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga berpesan kepada para guru untuk tidak hanya mengajarkan atau mentransfer ilmu saja. Namun harus dibarengi dengan pengajaran atau transfer adab/akhlak agar selalu berada di dalam jalan kebaikan.

    “Otak kita diperintahkan untuk sangat cerdas dalam berpikir baik. Di dalam tubuh itu ada qolbu yang memerintahkan otak untuk bekerja sesuai apa yang kita tanamkan dalam qolbu kita,” jelasnya.

    Ditambahkan Al Muktabar, para guru yang sudah menerima SK PPPK untuk terus menambah pengetahuan guna mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri. Para guru juga diajak untuk turut berkontribusi dan berpikir untuk pengembangan pendidikan yang berbasis online.

    “Sebuah cita-cita besar sarana pendidikan yang menopang waktu menempuh pendidikan dalam melaksanakan wajib belajar,” jelasnya.

    “Kita akan menggunakan teknologi untuk menjawab tantangan ke depan. Kita akan memikirkan bersama, sekolah yang akrab dengan teknologi,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, guru PPPK penerima Surat Keputusan Gubernur tersebut merupakan PPPK Tahap 1 dan 2 formasi 2021 yang prosesnya sudah berlangsung sejak 2019. (RUS/AZM)

  • Minta Kepastian dan Kesejahteraan, Honorer Pemprov Banten Bakal Geruduk KP3B

    Minta Kepastian dan Kesejahteraan, Honorer Pemprov Banten Bakal Geruduk KP3B

    SERANG, BANPOS – Isu mengenai penghapusan pegawai non-PNS atau honorer membuat para pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten akan menggelar aksi.

    Dalam pamflet yang beredar, aksi tersebut rencananya akan digelar pada Senin (13/6/2022) mendatang dengan tuntutan agar Pemprov Banten dapat berkomitmen dalam memprioritaskan honorer Pemprov Banten untuk diangkat menjadi CPNS atau PPPK.

    “(Menuntut) komitmen Pemerintah Provinsi Banten (untuk) menyelesaikan tenaga non-PNS menjadi CPNS dan PPPK, di prioritaskan untuk tenaga non-PNS yang bekerja di Pemprov Banten, tidak di buka untuk rekrutmen umum,” tulis salah satu tuntutan dalam pamflet tersebut.

    Selain itu, persoalan kesejahteraan pegawai honorer pun menjadi salah satu tuntutan mereka yang tergabung dalam Forum Pegawai Non-PNS Pemprov Banten itu.

    Diantaranya yakni agar Pemprov Banten memberikan upah yang layak kepada pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten.

    Selanjutnya, mereka pun menuntut agar Pemprov Banten memberikan jaminan sosial kepada pegawai honorer, dengan mendaftarkan pegawai honorer ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

    Hingga berita ini ditulis, BANPOS belum berhasil mendapat keterangan dari perwakilan Forum Pegawai Non-PNS Pemprov Banten. (DZH)