Tag: Pemuda Pancasila

  • Pemuda Pancasila Hampir Bentrok dengan Perpam, Ini Kronologis Awalnya

    Pemuda Pancasila Hampir Bentrok dengan Perpam, Ini Kronologis Awalnya

    SERANG, BANPOS – Bersitegangnya ormas Pemuda Pancasila dengan LSM Perpam sempat membuat gaduh Kota Serang, khususnya di depan markas MPW Pemuda Pancasila Banten dan di depan Waterboom Tembong Jaya yang diduga tempat LSM Perpam berkumpul.

    Beruntung peristiwa yang melibatkan ratusan massa di kedua kubu tersebut tidak sampai terjadi bentrokan fisik. Pimpinan Pemuda Pancasila berhasil meredam amarah dari para anggotanya dan memerintahkan untuk membubarkan diri.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, awal mula peristiwa tersebut berawal dari adanya pengeroyokan oleh oknum ormas Perpam terhadap dua anggota Pemuda Pancasila yang bekerja sebagai debt collector atau mata elang (Matel) PT Bayu Gatra Perkasa.

    Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat (17/1) sekitar pukul 16.30 WIB di Kepandean, Kecamatan Serang, Kota Serang.

    Pengeroyokan bermula pada saat dua anggota Pemuda Pancasila yang bekerja sebagai Matel dengan inisial TO (38) dan YA (27) ingin menarik motor Fino berwarna putih biru yang dikendarai oleh Jamroni yang ia pinjam dari Romli selaku pemilik sebenarnya motor itu.

    Jamroni pada saat itu sedang berhenti di dekat warteg Kepandean dan Dealer Suzuki Kepandean. Lalu TO dan YA datang menanyakan terkait kendaraan sepeda motor tersebut milik siapa.

    Tidak lama kemudian tiba empat mobil mini bus berisi sekitar 30 orang ke lokasi dan terjadi pengeroyokan.

    Matel korban pengeroyokan merupakan salah satu saudara masyarakat dari Kampung Pekarungan. Saudaranya pun tidak menerima dengan adanya kejadian tersebut sehingga berduyun-duyun mendatangi Polsek Serang.

    Masyarakat Kampung Pekarungan bertahan hingga pukul 19.20 WIB di Polsek Serang. Massa Pemuda Pancasila mulai ramai di depan markas MPW Pemuda Pancasila Banten. (DZH)

  • Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    Tidak Bertemu LSM Perpam, Ratusan Anggota Pemuda Pancasila Bubar

    SERANG, BANPOS – Ratusan anggota Pemuda Pancasila yang sebelumnya mendatangi lokasi yang diduga merupakan sekretariat LSM Perpam di Tembong, kembali ke markas mereka di jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Serang.

    Menurut perbincangan anggota yang baru kembali, mereka tidak berhasil menemukan LSM Perpam yang mengaku berada di Tembong.

    “Tadi bilangnya di Kebon Jahe, trus bilangnya di Tembong. Setelah kami datangi, mana tidak ada,” ujar salah satu anggota PP.

    Berdasarkan pantauan, para anggota Pemuda Pancasila terlihat masih terbawa emosi. Mereka masih terdengar berteriak-teriak.

    Namun situasi semakin kondusif ketika Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Banten, Wahyudin Djahidi, menenangkan para anggotanya.

    Dengan menggunakan pengeras suara milik pihak kepolisian, Wahyudi meminta kepada anggotanya agar menjaga emosi dan menghormati proses hukum.

    “Kita akan meyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian. Biarkan polisi yang akan mrnindak secara hukum,” ujarnya, Sabtu (18/1) dini hari.

    Ia menegaskan, dirinya tidak mau Pemuda Pancasila dicitrakan negatif ketika bertindak diluar aturan hukum.

    “Karena kita Pemuda Pancasila lebih mengedepankan etika. Jangan bertindak anarkis,” katanya lagi dan disambut seruan dari anggotanya.

    Ia pun meminta kepada anggotanya untuk segera membubarkan diri dengan tenang dan kondusif.

    “Silahkan teman-teman semua membubarkan diri masing-masing. Jaga ketentraman,” tandasnya.

    Lambat laun, anggota Pemuda Pancasila pun mulai membubarkan diri. Sementara anggota Pemuda Pancasila yang berasal dari Tangerang masih berada di markas MPW Banten.

    Berdasarkan informasi yang didapat, mereka akan kembali ke Tangerang dengan dikawal oleh pihak keamanan. (DZH)

  • Anggota Pemuda Pancasila Kumpul di Markas, Menunggu Kedatangan Ormas Perpam

    Anggota Pemuda Pancasila Kumpul di Markas, Menunggu Kedatangan Ormas Perpam

    SERANG, BANPOS – Ratusan anggota Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Wilayah Banten terkonsentrasi di depan markas mereka di jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Serang.

    Diduga, mereka akan melakukan penyerangan terhadap salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganiaya dua anggotanya sore tadi.

    Menurut keterangan salah satu anggota yang tidak mau disebutkan namanya, dua anggota mereka bekerja sebagai debt collector di salah satu perusahaan.

    “Jadi anggota kami tidak salah. Memang bekerja di eksternal sebagai debt collector. Tadi sore digebukin di Kepandean,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (17/1) malam.

    Ia menuturkan ke-15 pelaku pengeroyokan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Namun, pihaknya juga mempertanyakan maksud dari pihak LSM yang mengaku akan melakukan penyerangan ke markas PP.

    “Iyah kami menghormati proses hukum. Namun ada pernyataan bahwa Perpam mau nyerang PP. Makanya kami kumpulkan massa,” ucapnya.

    “Terakhir kami lihat massa mereka berkumpul di stadion Maulana Yusuf. Setelah itu mereka pergi ke Tembong,” lanjutnya.

    Ia mengaku Pemuda Pancasila tidak terima dengan adanya penganiayaan yang terjadi pada anggota mereka. Bahkan menurutnya, anggota mereka terluka cukup parah.

    “Ada nih videonya. Muka anggota kami luka parah. Berdarah semua dikeroyok mereka,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sebagian massa Pemuda Pancasila sudah bergerak ke Tembong untuk mendatangi anggota LSM tersebut. (DZH)

  • Terkait Pasien BPJS Meninggal Dunia, RSDP Klaim Layani Pasien Sesuai Aturan

    Terkait Pasien BPJS Meninggal Dunia, RSDP Klaim Layani Pasien Sesuai Aturan

    SERANG, BANPOS – Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) membantah tidak menangani pasien yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan bernama Kuncung Sudrajat. Pihak RSDP menegaskan, pasien sudah ditangani dan mendapatkan perawatan, tetapi kemudian meninggal dunia.

    Direktur RSDP, dr Rachmat Setiadi mengungkapkan, berdasarkan bukti telepon dari Puskesmas Pontang, Pukul 16.02 WIB, Tanggal 17 Desember 2019, menghubungi pihak RSUD Drajat Prawiranegara (RSDP) untuk koordinasi rujukan. Pihak Puskesmas Pontang menjelaskan kondisi pasien yang diketahui bernama Kuncung Sudrajat, mengalami penurunan kesadaran dengan TD 220 mmHg dan suspect diagnosis Stroke Hemoragik.

    Dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan fasilitas RSDP, yaitu ruang ICU sejak pukul 15.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB penuh, serta ketersediaan CT Scan yang masih dalam proses perizinan, maka disarankan Puskesmas Pontang untuk mencari rumah sakit.

    “Kami menyampaikan saran sesuai kondisi dan situasi yang ada, sesuai kebutuhan pasien, agar mencari rumah sakit lain yang memiliki tempat tidur ICU yang kosong dan terdapat CT Scan,” ujar Rachmat melalui keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Senin (23/12).

    Pada proses selanjutnya, kata Rachmat, pasien dikirim ke RSDP pukul 19.30 WIB, dan diterima dengan baik di IGD serta dimasukkan ke P1 dengan penanganan suspect Stroke Hemoragik. Pihak RSDP, sudah menangani dan melakukan perawatan terhadap pasien bernama Kuncung Sudrajat.

    “Pasien sudah diberi obat-obatan dan tindakan sesuai prosedur, tetapi nyawa pasien tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 00.12 malam, 18 Desember 2019. Jadi tidak benar jika kami tidak melayani pasien dengan baik,” tegas Rachmat.

    Rachmat menegaskan, RSDP merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien dari lima daerah di Banten. Yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon.

    “Kami layani seluruh pasien sesuai prosedur, tanpa membedakan status wilayah maupun status kepesertaan BPJS Kesehatan atau bukan,” ujarnya.

    Terpisah, puluhan anggota Pemuda Pancasila (PP) yang tergabung dalam majelis pengurus cabang PP Kabupaten Serang menggelar audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dalam rangka menuntut permasalahan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Serang, yang menuai permasalahan pada bidang kesehatan, Senin (23/12).

    Dalam audiensinya, MPC PP menyampaikan kritik bagaimana pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas BPJS JKN KIS aktif yang seharusnya lebih didahulukan ketika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat.

    Ketua MPC PP Kabupaten Serang, Syamsul Rizal, menyampaikan bahwa telah terjadi peristiwa yang tidak mengenakkan terhadap salah satu masyarakat Kabupaten Serang, yang secara resmi terdaftar sebagai pengguna fasilitas BPJS JKN KIS dan mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

    Hal itu, kata Syamsul, diduga korban menerima perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga ia menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang.

    “Ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan adanya korban. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal, dimana Fasilitas kesehatan (Faskes) yang seharusnya dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien gawat darurat, hingga 5 jam pasien menunggu menunggu tindakan medis,” ujarnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi, Direktur Utama (Dirut) RSDP Kabupaten Serang, dr Rachmat Setiadi, Kominfosatik Kabupaten Serang, Kepala Puskesmas Kecamatan Pontang, Sruwi Budiana, serta unsur keamanan dari Kepolisian resort Serang.

    Setelah pasien diminta dirujuk rumah sakit (RS), kata dia, yang diharapkan akan meringankan sakit pasien, kemudian mendengar kabar bahwa di RSDP Serang serta di RS lainnya pun menolak pasien dengan dalih tidak ada ruangan. Hal ini menjadi sebuah tolok ukur pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang yang dinilai gagal dan tidak sesuai harapan masyarakat.

    “Di sisi lain, kabar duka yang di rasakan oleh keluarga korban, ada sebuah kegagalan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan akan hak pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk seluruh masyarakat,” katanya.

    Ia melanjutkan, kejadian tersebut tidak sesuai dengan bab tujuan Peraturan Bupati Serang (Perbup) nomor 22 tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah Kabupaten Serang. Ia pun mengungkapkan, di dalam Bab II Tujuan Pasal 2, tujuan dibuatnya Standar Pelayanan Minimal RSUD sebagai berikut, menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan. meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masyarakat.

    “Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana Rumah Sakit dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya, dan memperjelas tugas pokok Rumah Sakit dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif,” tuturnya.

    Berdasarkan hal tersebut, ia juga merasa kecewa menyusul adanya pungutan biaya fasilitas ambulans sebesar Rp375.000, untuk membawa korban agar dirujuk di RS dan mendapat tindakan selanjutnya oleh pihak medis. Ia menyebut hal tersebut menjadi kesalahan yang fatal, karena sejatinya peserta BPJS JKN KIS itu untuk biaya kesehatan ditanggung oleh pihak BPJS.

    “Akan tetapi ini tidak. Terjadi di daerah Kabupaten Serang sehingga terjadi peristiwa sampai menimbulkan korban jiwa. Kami menanyakan tentang pelayanan BPJS mekanismenya seperti apa. Saran kami, kalau BPJS ini berbelit, untuk apa diadakan. Lebih baik ditutup saja,” tegas dia.

    Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menegaskan bahwa apabila terjadi kejadian-kejadian yang tidak berkenan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, agar segera menyampaikan baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon seluler yang saat itu juga ia menyebutkan nomor teleponnya. Ia juga akan menindak secara tegas melalui Dinas terkait.

    “Apabila ada kejadian yang tidak berkenan, segera sampaikan kepada saya. Sehingga saya bisa cepat untuk mengambil langkah. Mudah mudahan ini kejadian terakhir dan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, kalau ada saya pastikan konsekuensinya pasti lebih dari sekarang ini,” tegasnya.(MUF/ENK)

  • Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kota Cilegon berfoto bersama dengan Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon
    CILEGON , BANPOS – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cilegon menggelar Musyawarah cabang  Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon periode 20192023, Minggu (20/10).
    Muscab digelar di Gedung Creative Center Cilegon dengan dihadiri Ketua DPW Srikandi Provinsi Banten Tania Wirtania,  Sekretaris DPW Srikandi PP Provinsi Banten Chairunnisa, Ketua MPC Kota Cilegon Helldy Agustian, Sekretaris MPC Kota Cilegon Eka W Dachlan, serta ratusan srikandi dan Pemuda Pancasila.
    Pemilihan sekaligus pelantikan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon menurut Ketua Srikandi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten sekaligus sebagai pimpinan Muscab Srikandi ke  1, Tania Wirtania,  mengatakan ini kali pertama Muscab pemilihan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila tingkat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) untuk Kota Cilegon.
    Menurut Tania, digelarnya Pelantikan Ketua Srikandi ditingkat MPC itu, berdasarkan hasil pelaksanaan munas I Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  Srikandi pada tahun 2015 di Jakarta,  yang menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  (AD/RT) srikandi pemuda pancasila,  sehingga  srikandi menjadi otonom dan berbentuk dewan pimpinan melalui proses musyawarah ditingkatan masing-masing.
    “Dengan terbentuknya srikandi pancasila Kota Cilegon bisa lebih memajukan kaderkader srikandi khususnya kaum wanita di Kota Cilegon supaya semakin maju, berkarya untuk kemajuan semua masyarakat,”  katanya.
    Tania menambahkan kedepannya  akan melakukan pembinaan kepada  para  srikandi untuk melatih keterampilan sehingga menghasilkan penghasilan sendiri.
     “Kita juga  akan menjaga dan menerapkan dasar-dasar pancasila. Untuk mensejahterakan kaum wanitanya  kita akan adakan kelompok kerja,  umkm bagaimana cara  kita untuk membina, supaya ibu-ibu rumah tangga jangan sampai merasa tersisihkan,” pungkasnya.
    Sementara itu, Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon Ika Kartika mengatakan, kepengurusan periode ini merupakan masa kebangkitan, konsolidasi intern dan kaderisasi sampai ke  tingkat  basis serta  penataan dan peningkatan diri baik dalam ranah keorganisasian maupun bidang administrasi.
    “Kedepan kita adakan pemberdayaan kaum wanita, kerohanian di bidang agama, program kegiatan sosial, bukan untuk huru  hara,” ujarnya.
    Saat disinggung terkait arah dukungan politik menjelang pilkada Cilegon tahun 2020 mendatang, ia mengatakan bahwa srikandi pemuda pancasila netral.
    “Srikandi pemuda pancasila netral tidak ada unsur politik, kita fokus pembinaan anggota,”  ujarnya.
    Ditempat yang  sama, Ketua MPC Kota Cilegon, Helldy Agustian berpesan agar senantiasa  melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota, untuk melahirkan kader-kader srikandi Pemuda  Pancasila yang konsisten menjaga  kehormatan dalam kehidupan dan bernegara.
    “Dengan adanya para srikandi di Kota Cilegon mudah-mudahan ada ghiroh untuk para perempuan bergabung di srikandi Kota Cilegon. Dan ada produk-produk yang  dihasilkan di masyarakat, dan ada kontribusi  yang  dilakukan oleh srikandi,” singkatnya. (LUK)