SERANG, BANPOS – Peristiwa banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota menjadi sebuah hal yang dianggap menunjukkan adanya permasalahan yang selama ini belum diselesaikan. Kerumitan dalam mencegah terjadinya banjir dituding karena adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga masih terjadinya penyempitan sungai selama ini di Banten.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta persoalan penyempitan badan sungai menjadi perhatian semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyempitan badan sungai di Cibanten diyakini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Serang Selasa (1/3) lalu.
“Lihat itu, masa sampai ada bangunan yang menjorok, nyaris berada di badan sungai,” kata Andika kepada pers saat meninjau langsung kondisi aliran sungai Cibanten di Kawasan Sempu, Kota Serang, Rabu (2/3). Andika yang didampingi Walikota Serang Syafrudin diajak melihat langsung penyempitan badan sungai di lokasi tersebut oleh Kepala BBWSC 3 (balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian) I Ketut Jayada, setelah sebelumnya mereka juga meninjau Bendungan Sindangheula.
Menurut Andika, dalam waktu dekat ini perlu dilakukan upaya penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Andika meminta Pemkot Serang sebagai pemda yang berwenang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Serang yang dilintasi Sungai Cibanten melakukan langkah-langkah penertiban.
Saat ini, Pemprov Banten sendiri tengah menunggu detail engineering design (DED) kegiatan penataan badan sungai dan DAS Cibanten yang tengah dikerjakan BBWSC 3.
“Memang kan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pihak BBWSC 3 soal penataan Cibanten ini. Nanti tiba waktu pelaksanaan pengerjaannya kami dan Pemkot Serang yang akan mengawal terkait penertiban lahannya,” papar Andika.
Terkait penyempitan badan sungai sendiri, Andika mengakui hal itu bukan hanya disebabkan oleh berdirinya bangunan-bangunan di DAS. Lebih dari itu perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah ke sungai juga menjadi penyebab terjadinya penyempitan badan sungai.
“Jadi minta tolong kepada teman-teman pers juga untuk bisa ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan peduli lingkungan ini,” kata Andika.
Sebelumnya saat meninjau Bendungan Sindangheula, Kepala BBWSC 3 I Ketut Jayada menerangkan kepada Andika dan Syafrudin, bahwa pada malam hari sebelum terjadinya banjir di Kota Serang tersebut, wilayah Kota Serang dan wilayah hulu aliran Sungai Cibanten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dan di luar kebiasaan.
“Curah hujannya mencapai 243 mm dengan durasi yang sangat lama, dan (hujan) ini yang disebut dengan hujan kala ulang yang siklusnya 200 tahunan. Ini luar biasa sekali,” kata Ketut.
Akibat curah hujan yang luar biasa tinggi tersebut, Bendungan Sindangheula mengalami kelebihan volume air sebanyak 2 juta kubik dari kapasitas maksimumnya yang sebesar 9 juta kubik. Kelebihan volume air sebesar 2 juta kubik itu lah, kata Ketut, yang kemudian secara alami mengalir ke sungai Cibanten.
“Masalahnya Sungai Cibanten kondisinya mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga tidak mampu secara aman mengalirkan kelebihan daya tampung Bendungan Sindangheula yang sebesar 2 juta kubik tersebut ke wilayah hilir Sungai Cibanten di perairan laut di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” paparnya.
Senada dengan Andika, Ketut meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat memperlakukan sungai bukan sebagai halaman belakang sehingga kemudian tidak memperdulikan kondisi sungai.
“Nanti kalau sudah kita tata, mari kita jaga sungai bersama-sama. Jadikan sungai itu sebagai beranda, sebagai teras depan rumah sehingga kita ingin mempercantik dan menjaganya terlihat baik,” kata Ketut.
Untuk diketahui, sebelum kunjungan, Andika memimpin rapat koordinasi terkait penanganan banjir Kota Serang tersebut di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Selain diikuti oleh Syafrudin dan Ketut, rapat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, dan Asisten Daerah I Pemprov Banten Septo Kalnadi. Sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten tampak hadir di antaranya Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala Dinas Sosial Nurhana dan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi.
Sementara Syafrudin sendiri tampak didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Serang Nanang Saefudin. Juga tampak hadir mewakili Pemkab Serang, Kepala BPBD, Nana Sukmana Kusuma.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, menyoroti AMDA) pada sejumlah perumahan baru di Kota Serang. Menurutnya, perumahan yang tidak sesuai dengan AMDAL, bisa menjadi salah satu penyebab banjir.
Ia juga mengimbau kepada pihak pengembang perumahan, agar dapat melakukan analisis yang matang sebelum membangun perumahan. Terlebih di wilayah yang rawan bencana, sebab sejumlah perumahan yang saat ini bermunculan di Kota Serang, harus sesuai dengan perizinan yang berlaku.
“Kami hanya bisa memberi imbauan kepada pihak-pihak pengembang perumahan, mungkin yang di pinggir-pinggir kali, AMDAL-nya harus diperbagus, supaya jangan sampai menutup saluran-saluran yang ada,” ungkapnya, usai diskusi bersama dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) bertajuk ‘Ibu Kota Banten Dikepung Banjir, Adakah Solusi?’.
Ia pun mengaku akan mengecek lokasi bangunan di perumahan-perumahan termasuk rumah toko (ruko) di pinggir jalan, untuk memastikan kesesuaian AMDAL. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.
“Nanti kita juga akan cek lokasi ke lapangan perumahan-perumahan itu, apakah AMDALnya sudah sesuai apa belum, atau ruko-ruko yang ada di pinggir jalan, apakah sudah sesuai atau belum takut menutupi saluran-saluran drainase gitu kan,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila bangunan tersebut menyalahi aturan, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk merobohkan bangunan tersebut. “Kalau menyalahi aturan, itu sudah tentu harus dirobohkan, itu sudah ada aturannya,” tegasnya.
Pada diskusi itu juga ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dalam penanganan bencana. Ia juga menyarankan agar OPD terkait dapat terjun langsung lapangan secara optimal untuk melakukan pendataan.
“Sarannya itu kita mengoptimalkan turun langsung ke lapangan, semoga pendataan-pendataan yang ada makin valid, mungkin ada beberapa pendataan yang belum masuk ke dinas terkait, mengenai jumlah korban jumlah rumah yang terkena banjir,” ujarnya.
Ratu Ria pun menuturkan bahwa dalam penanganan banjir, perlu membangun sinergitas yang kokoh. Agar masyarakat segera mendapatkan bantuan secara layak.
“Penanganannya mungkin nanti kita akan bersinergi dengan antara PU kota, provinsi, dan juga di balai pusat, karena ini kan ada beberapa sektor yang mungkin penanganannya di kota, provinsi, atau pusat,” jelasnya.
Ia pun mengaku, akan membangun koordinasi dengan dinas terkait untuk membahas mengenai normalisasi lokasi yang terdampak banjir.
“Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman yang lain semoga nanti kita dengan dinas terkait bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek penormalisasian itu,” terangnya.
Dalam eksekusi penomalisasian, Ratu Ria mengaku akan mengikuti kesiapan dari OPD terkait. Saat ini, pihaknya tengah melihat situasi di lapangan seperti apa.
“Kita lihat situasi sekarang dulu di lapangannya seperti apa, dan juga teman-teman dinas terkait bisa eksekusinya kapan,” ungkapnya.
Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai apa yang akan dan sudah dilakukan dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di awal Maret ini. Beberapa diantaranya yaitu tinjauan ke lokasi bencana dan pendistribusian bantuan yang dibutuhkan dengan segera.
“Kalau saya pribadi Alhamdulillah berjalan dengan Partai Golkar, kita meninjau ke tempat-tempat yang terkena bencana alam, dan juga sedikitnya memberi bantuan kepada teman-teman yang terkena bencana alam,” tandasnya.(MG-03/MUF/RUS/PBN)