BANTEN POS

Tag: Pendataan JPS Kota Serang

  • Waduh, Banyak Data Penerima JPS Ganda

    Waduh, Banyak Data Penerima JPS Ganda

    SERANG, BANPOS – Data yang digunakan Dinas Sosial Kota Serang dalam pendistribusian Jaring Pengaman Sosial (JPS) di wilayahnya, tidak sesuai dengan yang diajukan RT dan RW melalui kelurahan. Akibatnya, di lapangan ditemukan data ganda yang membuat seorang penerima terdata sebagai penerima lebih dari satu bantuan, dan di sisi lain menyebabkan jumlah kuota penerima bantuan semakin berkurang.

    Data ganda dalam pendistribusian jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang, membuat cakupan penerima bantuan menjadi berkurang. Hal itu disebabkan data yang diambil oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat tidak sesuai dengan yang disetorkan oleh RT dan RW melalui kelurahan.

    Seperti yang terjadi pada Kelurahan Cipocokjaya, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang. Di sana, 71 data diketahui merupakan data ganda, sehingga ada sisa sembako yang tidak tersalurkan sebanyak data ganda itu.

    “Jadi waktu itu bantuan akan dikirim oleh Dinsos. Dan ternyata data penerimanya yang sudah diterima terlebih dahulu oleh kami. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada data yang ganda,” ujar Lurah Cipocokjaya, Romli Maulana, Selasa (12/5/2020).

    Menurut Romli, pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada Dinsos Kota Serang. Namun ternyata, Dinsos mengatakan bahwa bantuan yang sudah dikirim agar ditampung terlebih dahulu di kelurahan. Nanti, kelebihan tersebut akan diambil kembali oleh Dinsos.

    “Tapi untuk benar-benar memastikan, kami melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Dan ternyata memang ada 71 data ganda. Untungnya para RT kami benar-benar jujur, jadi yang memang ganda tidak diberikan lagi dan datanya langsung dirubah, salah satunya dicoret agar tidak ganda,” ungkapnya.

    Kendati Dinsos Kota Serang mengaku akan mengambil kelebihan sembako tersebut, namun hingga kini masih belum juga diambil. Romli pun sempat merasa bingung dengan kelebihan sembako itu.

    Romli berkoordinasi dengan Camat Cipocokjaya. Ia melaporkan bahwa banyak warganya yang berhak mendapatkan namun tidak dapat bantuan. Selain itu, data yang disetorkan oleh pihaknya dengan data yang dikembalikan oleh Dinsos pun berbeda.

    “Akhirnya untuk mengantisipasi pada penyaluran berikutnya, saya meminta Kasi kesejahteraan sosial (Kesos) agar lembur merapikan data yang disampaikan oleh Dinsos, agar sesuai dengan data yang kami ajukan sebelumnya,” katanya.

    Untuk kelebihan sembako yang saat ini masih ada di kantor kelurahan, selama masih belum diambil oleh Dinsos maka akan pihaknya anggap sebagai buffer stock di kelurahan apabila nanti ada masyarakat yang datang meminta bantuan, karena tidak ada bahan makanan di rumahnya.

    “Jadi nanti RT yang melaporkan. Jika benar ada masyarakat yang memang membutuhkan, kami akan berikan paket sembako yang tersisa ini. Sesuai arahan pak Camat juga, apabila memang ada masyarakat yang datang karena kelaparan, warga itu harus masuk sebagai penerima di tahap selanjutnya,” terangnya.(DZH/ENK)

  • Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    SERANG,BANPOS- Merasa tidak puas dengan kinerja pihak kelurahan atas pendataan bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19, sejumlah warga kampung Babakan, Desa Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendatangi kantor Kelurahan Gelam guna menuntut keadilan, Selasa (21/4).

    Sebelumnya, Kantor Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka juga digeruduk warganya karena persoalan serupa.

    Sejumlah warga Babakan mengatakan, jika penerimaan program bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19 tersebut dianggap tidak tepat sasaran, sehingga muncul kecemburuan sosial pada warga yang tidak mampu.

    “Kita menganggap, pihak kelurahan Gelam, tidak adil dan program yang dilakukannya tidak tepat sasaran dalam melakukan pendataan terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, warga yang tegolong tidak mampu malah tidak terdata. Namun sebaliknya, warga yang jelas-jelas tergolong mampu malah terdata dan menerima bantuan. Ini kan membuat kita menjadi merasa cemburu sosial pada pihak kelurahan. Ada apa ini,” ujar salah seorang warga dengan nada kerasnya, saat ditemui BANTEN POS, Selasa (21/4).

    Ditempat yang sama, seorang ibu-ibu pun mengutarakan, jika pihak kelurahan diminta untuk terjun langsung ke masyarakat, mana masyarakat yang tergolong mampu dan mana masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sehingga, bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk masyarakat tidak mampu dapat tepat sasaran.

    “Memang sebelumnya kita diminta KTP dan KK oleh pak RT, tapi kenyataannya nama-nama sebagian warga yang tidak mampu malahan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial akibat terdampak virus korona yang saat ini terjadi,” ungkapnya.

    Sementara Lurah Gelam Aris Arizal, saat ditemui mengatakan, jika kejadian dimana sebagian warga Desa Babakan mendatangi kantor kelurahan menuntut keadilan, diakibatkan adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga.

    “Hal ini akibat adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga. Sebenarnya, pemberian bantuan dimasa pandemi Covid-19 ini untuk warga yang benar-benar terdampak akibat Covid-19, yaitu seperti warga yang diluar penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamsosratu dan progrm sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan datanya sudah ada disana,” kata Aris.

    Aris menambahkan, kekhawatiran warga dikarenakan adanya pembagian kartu merah putih dari BPNT terbaru, sehingga memicu warga menjadi berasumsi bahwa pembagian kartu itu merupakan program bantuan dampak Covid-19. Padahal, hal itu bukan.

    “Bantuan tersebut memang belum disalurkan ke warga. Namun, saya menghimbau untuk warga agar jangan bernafsirkan sendiri terkait pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 ini. Lebih baik untuk bertanya langsung pada kami. Dan akibat adanya kesalahpahaman ini, kami akan berupaya untuk mengajukan lagi ke Dinas Sosial jumlah penerima bantuan ini, meski pendataan tersebut sudah ditutup, kami akan berusaha. Adapun untuk saat ini, jumlah KK yang sudah kami ajukan ke Dinsos untuk menerima bantuan sosial akibat dampak Covid19, sudah 605 KK. Dan, adapunya kenyataannya nanti yang disetujui, tergantung dari Dinsos,” pungkas Aris. (RUL/AZM)