CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di bawah kepemimpinan Helldy Agustian berhasil mengatasi tantangan angka pengangguran yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya pada tahun 2015 sekitar 12 persen dan tahun 2020 mencapai 12,69 persen. Pada masa itu, tingkat pengangguran setara dengan 25.976 jiwa, menempatkan Kota Cilegon di peringkat ketujuh di Provinsi Banten.
Namun, berkat berbagai upaya strategis, pada saat ini tingkat pengangguran telah turun secara signifikan menjadi 7,25 persen dan menempati peringkat keempat di Provinsi Banten. Penurunan ini mencatatkan rata-rata penurunan sebesar 5,44 persen selama kurun waktu 2,8 tahun.
Kepala Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Hidayatullah menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi merilis angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Cilegon dari tahun 2020 hingga 2023.
Kata Hidayatullah, pada tahun 2020, TPT mencapai 12,69 persen, turun menjadi 10,13 persen pada tahun 2021, kemudian menjadi 8,10 persen pada tahun 2022, dan akhirnya menurun menjadi 7,25 persen pada tahun 2023.
Menurut Hidayatullah, capaian ini merupakan hasil dari kerjasama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat.
“Penurunan signifikan ini tidak terlepas dari arahan dan komitmen yang kuat dari Pak Walikota Helldy Agustian dalam menurunkan angka pengangguran sesuai dengan visi dan misinya,” kata Dayat sapaan akrabnya, Kamis (4/7).
Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Cilegon, Panca N Widodo, menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran ini tercapai melalui berbagai program yang didukung oleh pemerintah dan pihak industri.
“Kami fokus pada program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), penempatan tenaga kerja lokal, dan kerja sama dengan Forum HRD, serta monitoring dan pembinaan perusahaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian, menyampaikan rasa syukurnya atas penurunan angka pengangguran yang signifikan di Kota Baja.
“Kami bersyukur melihat penurunan yang berkelanjutan ini sebagai hasil dari kerja keras semua pihak terkait,” ujarnya.
Dia juga mengapresiasi kontribusi dari pihak industri dan masyarakat dalam mendukung visi misinya untuk mencapai target penyerapan 25 ribu tenaga kerja.
Helldy menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
“Kami akan terus berupaya maksimal untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat Cilegon,” tandasnya. (LUK)
SERANG, BANPOS – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Serang kembali menempati posisi pertama diantara Kabupaten/Kota lainya di Banten. Hal ini menjadi sorotan dan disebut Pemerintah Kabupaten Serang lalai.
Ketua Serikat Pemuda Mahasiswa Cendekia Banten, Misbah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data, TPT di Kabupaten Serang tahun 2022 tercatat 10,61 persen dan tahun 2021 tercatat 10,58 persen. Menurutnya, tentu ini merupakan persentasi yang tidak normal, karena mengalami peningkatan dari yang sebelumnya.
“Jelas ini merupakan kelalaian Pemerintah Kabupaten Serang, karena masih belum komitmen dalam memperbaiki keadaan masyarakat Kabupaten Serang, dibuktikan dengan dua periode mengalami peningkatan angka pengangguran,” ujarnya.
Menurutnya, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah sudah kedua kalinya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Serang. Ia menyatakan, seharusnya persoalan pengangguran bisa diatasi dengan mudah.
“Karena berdasarkan pengalaman, yang pertama menjadi Bupati Kabupaten serang ditengah maraknya industri yang ada, itu bisa di maksimalkan,” katanya.
Ia menegaskan, seharusnya dengan banyaknya industri di wilayah Kabupaten Serang, bisa menjadi peluang bagi pemerintah kabupaten serang. Karena dapat menyerap tenaga kerja lokal yang belum mempunyai pekerjaan.
“Peran pemerintah wajib memberikan ruang dan fasilitas bagi masyarakatnya, sesuai dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa, setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila mereka tidak menjalankan amanah tersebut, maka mereka telah mencederai UUD 1945,” jelasnya.
Tak hanya TPT di wilayah Kabupaten Serang, banyaknya kasus percaloan di wilayah Kabupaten Serang masih akut yang harus dievaluasi dan dibenahi oleh Pemkab Serang. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka membasmi kasus percaloan yang dapat merugikan masyarakat Kabupaten Serang.
“Saya meminta kepada Pemkab Serang untuk segera mengevaluasi dan membangun kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak indutri, dalam menyelesaikan persoalan sosial terutama dari masalah pengangguran dan percaloan,” ucapnya.
Misbah menegaskan, jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan polusi udara dan kemacetannya saja. Sedangkan manfaat positifnya, masyarakat tidak merasakan dari banyaknya industri di Kabupaten Serang.
“Karena jika bicara soal pengangguran, maka sangat erat kaitanya dengan kebutuhan masyarakat yang harus dicukupi, agar tidak menjadi masalah yang baru seperti kemiskinan dan lainnya,” tandasnya. (DZH)
MINIMNYA anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, dinilai sebagai bentuk tidak komitmennya Pemkot Serang dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja dan pengangguran. Sebab dengan anggaran sebesar Rp7 miliar, hanya sedikit yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalah itu.
Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Jumhadi, mengatakan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang menganggur akibat dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemkot Serang tidak menyiapkan perencanaan anggaran yang tepat, untuk menyelesaikan malah tersebut.
“Ketika melihat postur anggaran untuk Disnaker, ini miris sekali. Cuma Rp7 miliar. Bayangkan. Dalam penganggaran itu ada belanja langsung dan tidak langsung. Untuk gaji pegawainya saja sudah Rp5 miliar,” ujarnya saat diwawancara awak media, kemarin.
Ia menuturkan bahwa jika belanja gaji pegawainya saja sudah mencapai Rp5 miliar, maka untuk program-program yang dijalankan oleh Disnakertrans Kota Serang hanya tersisa Rp2 miliar saja. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal jika memang Pemkot Serang ingin menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
“Untuk kegiatan yang bersentuhan dengan para pencari kerja, para pekerja, cuma Rp2 miliar. Saya lihat pelatihannya hanya Rp175 juta saja. Tahun lalu ada kegiatan pelatihan magang ke luar negeri, tahun ini tidak ada,” terangnya.
Jumhadi mengatakan, Pemkot Serang seharusnya menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Kota Serang. Jika anggarannya sekecil itu, maka dipastikan masalah tersebut tidak akan pernah selesai.
“Ini mau sungguh-sungguh enggak sebenarnya pemerintah kota. Makanya saya juga minta tolong kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tolong dong anggarannya yang memang bersentuhan dengan masyarakat diberikan sebaik mungkin,” katanya.
Ia mengakui, memang di Kota Serang tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang dapat disasar untuk menyalurkan tenaga kerja. Akan tetapi, Pemkot Serang bisa menggandeng pemerintah daerah lainnya yang memang memiliki perusahaan besar, agar bisa menerima warga Kota Serang.
“Misalkan di Kabupaten Serang, di Cilegon, di Lebak. Kita sesuaikan kebutuhan mereka itu apa, lalu kita buat pelatihannya agar para pencari kerja di Kota Serang dapat diberikan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, yang juga merupakan Ketua TAPD Kota Serang mengaku akan menjadikan kritik dari DPRD Kota Serang, sebagai pertimbangan anggaran di tahun depan.
“Makasih atas pernyataan rekan-rekan dewan. Ini bentuk perhatian teman-teman dewan, agar ke depan kami alokasikan anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.
SERANG, BANPOS – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengimbau para pencari kerja (Pencaker) tidak berspekulasi untuk datang ke Banten, pasca-Lebaran saat ini.
“Jangan mencari kerja di Banten. Saat ini Banten sedang sulit lowongan kerja,” kata WH, Rabu (27/5).
Sebagai informasi, Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten pada tanggal 20 Mei 2020 mengungkapkan sebanyak 27.569 karyawan dirumahkan.
Sementara jumlah karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai17.298 orang.
Sedangkan jumlah perusahaan yang tutup mencapai 59 perusahaan.
Imbauan WH disampaikan untuk antisipasi pendatang baru atau pencari kerja ke Banten yang mengiring arus balik lebaran.
Dijelaskan, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pihaknya tidak menutup atau menghentikan aktivitas produksi pada industri. Namun demikian, industri harus melaksanakan protokol kesehatan dalam proses produksinya. Sehingga berdampak pada jumlah dan jam kerja karyawan.
Jelang Idul Fitri 1441 lalu, Gubernur juga menghimbau masyarakat Provinsi Banten Tidak Mudik Lebaran 2020 untuk menghindari dan memutus penyebaran Covid-19.
Imbauan itu memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).(RUS/PBN)
SERANG, BANPOS – Jumlah pengangguran di Provinsi Banten kembali meningkat. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Banten paling atas atau terbanyak jumlah penganggurannya se Indonesia, jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya.
BPS mencatat, Provinsi Banten pada Februari 2020 masih menduduki peringkat pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia dengan persentase mencapai 8,01 persen atau 489,2 ribu orang pengangguran di Banten. Sementara, jumlah angkatan kerja pada bulan yang sama mengalami penurunan sebanyak 31.197 dari 6,11 juta dibanding Februari 2019.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Banten, Adhi Wiriana dalam siaran persnya, Selasa (5/5) mengungkapkan, pengangguran di Banten mengalami penambahan sebanyak 23.409 orang. Hal itu sejalan dengan kenaikan TPT menjadi 8,01 persen pada Februari 2020.
“Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi merupakan lulusan SMA yaitu sebesar 13,48 persen. Sedangkan TPT lulusan SMK sebanyak 13,11 persen,” katanya.
Ia menjelaskan, TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Ia menyebutkan, persentase TPT jika dibandingkan pada Februari 2018 dan 2019 mengalami peningkatan.
Diketahui, berdasarkan data BPS angka TPT pada Februari 2018 sebesar 7,77 persen dimana pada Februari 2019 angka TPT sedikit mengalami penurunan sebesar 7,58 persen. Namun, pada Februari 2020 TPT Banten mengalami kenaikan sebesar 8,01 persen.
Adhi juga menuturkan, dilihat dari domisili, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di wilayah pedesaan.
“Pada Februari 2020, TPT di wilayah perkotaan mencapai 8,16 persen, sedangakn di wilayah pedesaan sebesar 7,60 persen. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka TPT di wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,71 persen dan TPT di pedesaan turun sebesar 0,31 persen,” ungkapnya.
Dilihat dari pasar kerja, lanjut Adhi, penawaran kerja lebih menyasar pada masyarakat berpendidikan tinggi. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja tidak terserap pada tingkat pendidikan SMA dan SMK.
“Mereka yang berpendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja. Hal itu dapat dilihat dimana TPT SMA mencapai 13,48 persen, TPT SMK sebesar 13,11 persen, sedangkan TPT SMP 7,22 persen dan TPT SD mencapai 4,33 persen. Apabila dibandingkan dengan TPT tahun yang lalu, TPT terjadi pada tingkat sekolah menengah atas (SMA),” pungkasnya.(RUS/ENK)
SERANG, BANPOS – Pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Banten pada Tahun 2019 mencapai 928 tersangka dengan jumlah 732 kasus. Sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok pengangguran.
Dalam rilis yang diterima BANPOS dari Bidang Humas Polda Banten, Selasa (10/12/2019) disebutkan, kasus penyalahgunaan narkoba tahun ini terus meningkat. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi di wilayah hukum Polres Tangerang dengan jumlah 333 kasus dan 385 tersangka. Kemudian disusul Polda Banten dengan jumlah 102 kasus dan 145 tersangka. Polres Serang sebanyak 64 kasus dan 78 tersangka.
Selanjutnya, Polres Cilegon sebanyak 91 kasus dan 117 tersangka, Polres Serang Kota sebanyak 62 kasus dan 93 tersangka, Pandeglang sebanyak 42 kasus dan 55 tersangka. Terakhir Polres Lebak sebanyak 37 kasus dengan 54 tersangka.
Adapun barang bukti yang diamankan yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 3,7 kilogram, ganja sebanyak 234 kilogram, tembakau gorilla sebanyak 627 gram, ekstasi sebanyak 36 butir, zenith sebanyak 201, 853 gram, psikotropika 42 butir dan obat-obatan keras sebanyak 494.972 btr.
Dirnarkoba Polda Banten Kombes Pol Yohanes Hernowo, mengatakan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banten terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik secara kuantitas maupun kualitas.
“Jelas ada kenaikan pada tahun 2018, tindak pidana hanya 644 kasus. Sedangkan sekarang sebanyak 732 kasus, biasanya setiap tahunnya naik sekitar 100 kasus,” katanya.
Menurut Yohanes, pelaku penyalahgunaan narkoba didominasi oleh golongan pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan untuk pelajar masih terhitung sedikit.
“Golongan rata-rata, pelajar hanya sedikit, kebanyakan pengangguran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) tertinggi terjadi di wilayah Tangerang. Hal tersebut tercermin dari banyaknya pengungkapan kasus dan penyitaan barang bukti peredaran narkoba di kota itu selama tahun terakhir.
“Wilayah Tangerang karena komposisi masyarakat disana dikenal heterogen karena berbatasan dengan Ibukota Jakarta dan memiliki berbagai persoalan dari kemiskinan, kriminalitas. Beda halnya dengan wilayah Lebak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi P. mengimbau masyarakat bisa berperan membantu kepolisian dengan memberikan informasi terkait peredaran maupun penyalahguna narkoba. Sehingga, kasus penyalahgunaan narkoba bisa ditekan.
“Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan bisa menjadi upaya menekan tingkat peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di Banten maupun lingkungannya masing-masing,” katanya.(ENK)
SERANG , BANPOS – Sebagai pemimpin dari daerah yang disebut penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau disalahkan.
Malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa menurut data BPS, Kabupaten Serang telah mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan.
Pemkab Serang juga mengklaim telah serius dalam menanggulangi angka pengangguran.
“Kalau untuk bicara angka, misalnya soal pengangguran atau yang lainnya kita punya acuan yang resmi yaitu BPS. Semua orang melihat kesana, kalau disebut serius tidak serius kan kita harus berdasarkan angka nggak boleh berdasarkan prasangka, tidak boleh berdasarkan praduga,” ungkapnya, seraya menampik sebutan Pemkab Serang tidak serius dalam menanggulangi pengangguran.
Tatu menegaskan, penurunan angka pengangguran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tertinggi, ada di kabupaten Serang, dengan jumlah lebih dari dua persen.
“Sebetulnya, persoalan yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu sama. Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya di depan pak Gubernur sudah memaparkan dua kali, nah sekarang kita duduk bersama bersinergi mana yang dilakukan oleh Kabupaten Serang, mana yang dilakukan Provinsi Banten,” tuturnya.
Karena Kabupaten Serang pun, terang Tatu, dengan anggaran yang terbatas berarti harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Dan jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA, itu ada di Provinsi. Hasil BPS yang menjadi rujukan bersama se-Indonesia, kembali menjelaskan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi adalah SMK. Nah ini kembali, siapa yang punya kewenangan, siapa penyumbang tertinggi,” tegasnya.
Tatu menyebut, tidak perlu ada saling salah menyalahkan. Masyarakat tidak butuh untuk menerima pernyataan seperti itu.
“Masyarakat itu butuhnya kerja real kita. Saya, Bupati Serang, pak Gubernur, dan seluruh jajaran Dinas kerja barengnya, kerja realnya buat masyarakat,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat menunggu hasil daripada program kerja Pemerintah baik daerah maupun Provinsi dalam menanggulangi pengangguran. Ia menyatakan, Provinsi Banten memiliki Balai Kerja, sedangkan Kabupaten Serang tidak punya.
“Kami sangat menginginkan, sangat menunggu. Kalau catatan di Provinsi Banten dan BPS, Kabupaten Serang ini termasuk yang tertinggi untuk pengangguran, kenapa tidak diberi kuota untuk pelatihan Balai Latihan Kerja tertinggi juga. Harusnya, kan proporsional,” ujarnya seraya menegaskan, jika memang Kabupaten Serang dinilai penyumbang pengangguran tertinggi, berikan pula pelatihan tertinggi.
Ia menuturkan, Pemkab Serang dengan anggaran yang sangat terbatas, ia sudah mengecek program dinas terkait dan dinilai tidak ada yang menyimpang dari Dinas Tenaga Kerja.
“Mereka sudah mengoptimalkan semua pelatihan. Bahkan, mereka tidak punya anggaran, maka mereka bekerja sama meminta dengan penerbangan, meminta ada pelatihan, Alhamdulillah diberi 400 pelatihan,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, telah menitipkan di beberapa Balai Latihan Kerja, dengan anggaran APBD, di Kementerian, di Bekasi, dan di mana-mana.
Kemudian juga dimasukkan di Dindik, untuk anak-anak mengambil D1, khusus untuk keahlian Kimia. “Ini upaya kami untuk mereka bisa langsung masuk industri kimia,” tandasnya. (MUF/AZM)
Pengamat ekonomi dan pariwisata, Asih Machfuzoh. (Istimewa)
SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.
Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.
“Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.
“Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.
“Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.
“Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)
SERANG, BANPOS – Hari ini, 28 Oktober 2019, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Pemuda yang menjadi motor perubahan, melahirkan gerakan Satu Indonesia, yang akhirnya mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan. Namun, kini pemuda dihadapkan pada kondisi serba sulit, bahkan untuk sekedar mencari kerja demi mencukupi kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak 5.829.228 orang dengan rincian 3.804.031 laki-laki dan 2.025.197 perempuan. Terhitung, masih terdapat 8,52 persen atau sebanyak 496.732 orang pengangguran terbuka yang menyebabkan Banten menjadi provinsi dengan angka penganggurannya tertinggi pada tahun 2018.
Dari angka pengangguran terbuka tersebut, sangat disayangkan, usia pemuda menjadi dominan penyumbang pengangguran di Banten. Masih berdasarkan data BPS, dalam rentang usia 15-29 tahun tercatat 362.554 orang pengangguran atau berkontribusi terhadap angka pengangguran terbuka sebesar 73 persen.
Jika dirincikan dengan landasan daerah, jumlah pengangguran pemuda tertinggi berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Sedangkan terendah adalah Kota Cilegon dan Kota Serang.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk menghadapi permasalahan pemuda pengangguran, diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas dari para pemuda itu sendiri. Menurutnya, pemuda jangan hanya bertopang pada ijazah pendidikan saja.
“Pemuda harus punya inovasi dan kreasi. Harus kreatif dan mandiri, sehingga jangan sampai pemuda itu hanya mengandalkan pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya kepada BANPOS di stadion Ciceri, Minggu (27/10).
Ia mengatakan, para pemuda harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga, ketika para pemuda telah menciptakan lapangan pekerjaan, mereka juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Ketika para pemuda ini bisa mandiri, bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tentu mereka nanti dapat menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Serang,” jelasnya.
“Jadi intinya, pemuda di Kota Serang harus mandiri. Dan juga harus Aje Kendor!” tegasnya.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menuturkan bahwa pemuda merupakan salah satu komponen masyarakat yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu tenaga dan fikiran.
“Dengan adanya kelebihan tersebut, tentu keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan,” katanya.
Keterlibatan aktif para pemuda, lanjut Subadri, dapat dilakukan melalui berbagai lini, seperti terlibat dalam kepemerintahan, maupun menjadi wisarusaha yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat.
“Kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak diantara para legislator, khususnya di Kota Serang, merupakan para pemuda. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada lini pengusaha. Banyak sekali para pengusaha-pengusaha muda, yang karena usaha mereka, mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” tuturnya.
Ia menuturkan bahwa pemuda yang berdaya dan berbudaya, merupakan pemuda yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya Kota Serang. Dengan adanya mereka, lanjut Subadri, pembangunan di Kota Serang akan semakin baik.
“Selain berdaya, kami juga mendorong para pemuda, di tengah derasnya arus globalisasi, agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kita sendiri. Supaya nanti pemuda kita tetap berbudaya, tidak terbawa arus globalisasi dan menanggalkan identitas jati dirinya,” jelasnya.
Kepala Disparpora Kota Serang, Akhmad Zubaidillah, menuturkan bahwa dalam menangani besarnya tingkat pengangguran pemuda, pihaknya telah berupaya untuk mendorong para pemuda untuk dapat berwirausaha.
“Seperti yang kami lakukan dalam peringatan Sumpah Pemuda ini, kami memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk dapat berwirausaha, dan kami fasilitasi dengan memberikan booth dan stand untuk mereka,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini sangatlah diminati oleh para pemuda. Ini dapat dibuktikan dengan membeludaknya keinginan para pemuda untuk dapat mengisi booth dan stand yang telah mereka sediakan.
“Stand yang kami sediakan itu sebanyak 60. Sedangkan mereka masih banyak yang belum ketampung oleh kami. Semoga kedepannya dapat lebih banyak lagi stand yang kami sediakan, sehingga mereka semakin banyak yang dapat berpartisipasi aktif,” tuturnya.
Sementara, Kabid Pembinaan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gurmilang, mengakui bahwa saat ini pengangguran di Kabupaten Serang didominasi oleh para pemuda.
“Pengangguran memang rata-rata yang ini berdasarkan data yang ada di kita, memang hampir mendominasi 90 persen adalah pemuda, apalagi lulusan dari SMK dan SLTA,” ujarnya kepada BANPOS.
Ia mengatakan bahwa untuk menangani permasalahan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu penciptaan wirausaha baru. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda.
“Melalui pelatihan-pelatihan kompetensi, Pemkab Serang sudah bekerjasama dengan Ditjen Binalatas pada Kemenaker. Jadi warga Kabupaten Serang diberikan kuota di 3 BBPLK yaitu BBPLK Serang, BBPLK Bekasi dan BBPLK Bandung. Ditambah lagi dengan BLKI yang punya provinsi,” ucapnya.
Ia pun berharap, dengan adanya upaya yang pihaknya lakukan tersebut, dapat berdampak pada peningkatan kemampuan bagi para pemuda yang sedang mencari kerja. Namun ia mengaku, selain kemampuan yang mumpuni, para pemuda juga harus mempersiapkan beberapa hal dalam mencari kerja.
“Pemuda pencaker harus memiliki mental yang bagus. Mental disini artinya adalah tata berbicara, perilaku, dan etika. Itu dibutuhkan juga kalau ingin terjun ke dunia kerja,” tandasnya. (MUF/DZH)
**Sebelumnya terdapat kekeliruan judul, dan sudah diperbaiki.
