JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dianugerahi sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ sekaligus ‘Bapaknya Kepala Desa se-Nusantara’ oleh Asosiasi Pemerintah Daerah (APDESI). Anugerah tersebut diberikan lantaran Jokowi dinilai memiliki perhatian yang sangat baik kepada desa.
Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya, mengatakan bahwa Jokowi selama kepemimpinannya, sangat memperhatikan berbagai aspek infrastruktur di puluhan ribu desa di Indonesia lewat kucuran Dana Desa.
“Saya sebagai Ketua APDESI Pusat, sangat bersyukur atas kebijakan Bapak Presiden Jokowi terhadap upaya kemajuan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik di setiap desa seluruh Indonesia lewat program Dana Desa langsung dari APBN,” ujarnya, Sabtu (4/12/2021).
Kemudian, Surta menilai Jokowi mampu memberikan pertumbuhan ekonomi ke setiap daerah dengan memberikan kebijakan investasi, sehingga pemerintah desa dapat ikut terbantu untuk merealisasikan pembangunan.
“Dari yang semulanya terkesan kumuh sampai infrastruktur kini bagus. Saya berdiskusi oleh pengurus dan itu nyata terbantu dengan adanya pengembang. Itu semua karena kebijakan Presiden,” kata Surta.
Oleh karenanya, mantan Ketua APDESI Provinsi Banten ini akan berencana menganugerahi Presiden Jokowi dengan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ sekaligus ‘Bapaknya Kepala Desa se-Nusantara’ karena menurutnya sudah terbukti atas kebijakannya yang membangun desa.
“APDESI akan menganugerahi Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa dan Bapaknya Kepala Desa Se-Indonesia. Saya rasa ini juga akan menjadi catatan sejarah,” tuturnya.
Surta memberikan alasan, Presiden Jokowi layak mendapatkan dua gelar tersebut karena pada era Jokowi lah terealisasi kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pihaknya berharap dengan jeda waktu Jokowi memimpin sebagai presiden, agar Dana Desa di tingkatkan termasuk peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat dan lembaga desa. Menurut Surta, hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan oleh kepala desa dan aparat desa dalam menjalankan pembangunan di desanya masing-masing.
“Termasuk Dana Desa yang dari pusat itu yang dipandang perlu bagi kepala desa harus ada namanya Dana Operasional khusus untuk desa. Karena kegiatan sosial di desa cukup tinggi dan itu semua saat ini kan mengocek duit pribadi kepala desa,” katanya.
“Jadi bukan sebatas tuntutan saja mengenai kinerja kepala desa namun harus selaras dan sejalan dengan kesejahteraan para kepala, staff dan lembaga desa,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu juga, Surta akan mengintruksikan anggota APDESI yang notabenenya para kepala desa di seluruh Indonesia, untuk mengawal dan mendukung kebijakan investasi dari presiden. Karena itu merupakan bagian upaya yang mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Jika ditemukan adanya indikasi kurang baik antara masyarakat dan pihak pengembang, kepala desa harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan hal yang terjadi di lapangan secara preventif, agar percepatan pembangunan di pedesan dan pengembang pun merasa nyaman dan masyarakat merasa tidak dirugikan,” ungkapnya.
“Kami juga tak segan-segan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila di setiap wilayah anggota APDESI ada investasi yang dihambat atau diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (DZH)