Tag: Pertamina

  • Rumah BUMN Pertamina Gelar Pelatihan UMKM

    Rumah BUMN Pertamina Gelar Pelatihan UMKM

    JAKARTA, BANPOS – Sebagai perusahaan berkelanjutan, PT Pertamina (Persero) mendapatkan amanah untuk membina 30 Rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menaungi lebih dari 9.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Peran Pertamina dalam Rumah BUMN ini sejalan dengan upaya perseroan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM, sehingga bisa mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

    VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, Rumah BUMN diharapkan menjadi wadah untuk berkumpul, mengajar dan membina para pelaku UMKM sehingga bisa “Naik Kelas” menjadi UMKM berkualitas, tangguh, serta meningkatkan akses pemasaran dan permodalan.

    Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan, pendampingan perijinan dan sertifikasi, hingga aspek pemasaran dengan metodologi terbaru.

    Salah satunya sejalan dengan jaman digital saat ini, dari seluruh UMKM di Rumah BUMN Pertamina, 4.630 di antaranya telah menggunakan media sosial sebagai media promosi dan penjualan.

    Sementara itu, lebih dari 3.900 UMKM telah terdaftar di platform penjualan digital (marketplace).

    “Kami berharap dukungan kepada UMKM ini dapat mewujudkan UMKM “Naik Kelas” dan kemandirian ekonomi,” jelasnya.

    Seperti yang dilaksanakan di Rumah BUMN Pertamina Klungkung – Bali, saat ini. Rumah BUMN Klungkung mengadakan serangkaian kegiatan Inkubasi Bisnis, yang diikuti oleh 10 UMKM lokal yang telah diseleksi oleh Pertamina.

    Salah satu peserta, Dian Purnama Yanti, pemilik usaha Moody Cake, menyimak dengan seksama pelatihan foto produk menggunakan kamera telepon seluler.

    “Saya diajarkan cara memotret produk, kemudian mendesainnya secantik mungkin melalui aplikasi gratis. Selama ini kami membayangkan desain promosi produk harus dikerjakan orang ahli dan bayar mahal. Ternyata, melalui pelatihan ini semua bisa dikerjakan sendiri. Sangat bermanfaat bagi kami pelaku UMKM,” kata Dian.

    Hal senada disampaikan Made Wahyu Santosa, pemilik usaha Bali Ceria yang menghasilkan produk Bumbu Rujak Kemasan.

    Menurutnya legalitas produk, desain kemasan, dan materi promosi menjadi modal percaya diri pengusaha UMKM lokal memperkenalkan produknya ke swalayan, supermarket, atau pasar modern lainnya.

    “Banyak manfaat yang bisa saya dapatkan melalui pelatihan yang diadakan Pertamina melalui Rumah BUMN Klungkung, sehingga bisa membantu perluasan pemasaran produk saya yang saat ini sudah tersebar di 200 outlet di Bali,” kata Wahyu.

    Pelaku UMKM Rumah BUMN Klungkung ini mendapatkan pelatihan yang terdiri dari 80 persen praktik dan 20 persen teori.

    Materi yang disampaikan mengenai kewirausahaan, sertifikasi usaha (NIB/PIRT/Halal/lainnya), desain logo, sosial media marketing dan strategi pemasaran produk, serta temu bisnis dengan pembeli lokal, sebagai topik yang diminati pelaku UMKM lokal.

    Fadjar Djoko Santoso menambahkan, melalui program Inkubasi Bisnis yang menyasar UMKM lokal ini, Pertamina dapat mendorong peningkatan kapasitas UMKM binaan Pertamina, sekaligus menggerakkan laju roda perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

    “Sehingga kami dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tenaga kerja penuh dan produktif,” tambah Fadjar.

    Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.(RMID)

  • Pertamina Siapkan Jaringan Suplai Dan Distribusi

    Pertamina Siapkan Jaringan Suplai Dan Distribusi

    JAKARTA, BANPOS – Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk menjadi pemimpin di industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), dan Pertamina berkomitmen untuk secara aktif turut membangun ekosistemnya.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Proyek dan Operasi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) Norman Ginting dalam diskusi panel bertajuk Developing EVS and EV Battery Ecosystem di Indonesia Miner 2023 Conference & Exhibition pada Selasa (6/6).

    “Pertamina terus bergerak menghadapi disrupsi dunia energi, dan sebuah keniscayaan bagi Pertamina untuk fokus dalam pengembangan energi-energi bersih dan pengurangan emisi karbon, termasuk di dalamnya mendukung pengembangan EV Ecosystem” jelas Norman.

    Dalam presentasinya, Norman menjelaskan bahwa Pertamina membangun ekosistem KBLBB dengan berbagai inisiatif dan pilot project yang telah dan akan dijalankan seperti pengembangan Battery Swapping Station/Charging Station dan Hydrogen Fuel Station untuk Fuel Cell EV.

    Pertamina melalui subholdingnya, Pertamina NRE yang memiliki partisipasi dalam Indonesia Battery Corporation (IBC), memiliki aspirasi untuk masuk ke dalam rantai nilai ekosistem baterai dan KBLBB dari hulu hingga hilir.

    Menurut Norman, Pertamina melihat Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam pengembangan industri baterai dan ekosistem KBLBB untuk memenuhi kebutuhan lokal dan global.

    Pertamina memiliki jaringan suplai dan distribusi yang dangat luas sdi Indonesia. Ini menjadi modal awal dalam melakukan transisi pembangunan infrastruktur battery swapping maupun charging agar para pengguna kendaraan listrik mudah dalam melakukan pengisian ulang daya untuk kendaraannya.

    Selain itu, Pertamina melihat pentingnya kebutuhan standarisasi battery pack khususnya untuk kendaraan bermotor listrik roda dua, untuk memudahkan pengguna dalam melakukan penukaran baterai.
    Pertamina memandang telah banyak regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat adopsi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

    Namun demikian, tetap perlu ditingkatkan beberapa tambahan regulasi/insentif khusus bagi para penggunaan kendaraan listrik, sehingga kendaraan listrik semakin menarik bagi para pengguna.

    Dengan terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang baik, maka proses untuk mencapai transisi energi dan mendukung pemerintah mencapai Net Zero Emission 2060 akan semakin mudah.

    Pertamina New & Renewable Energy akan terus mengembangkan energy bersih di Indonesia. Inisiatif-inisiatif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan.

    “Serta dekarbonisasi ini dilakukan Pertamina NRE sebagai bentuk implementasi environment, social, and governance (ESG)” pungkas Norman Ginting.(RMID)

  • Pertamina Tegaskan Penjualan BBM Bersubsidi

    Pertamina Tegaskan Penjualan BBM Bersubsidi

    JABAR, BANPOS – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat Joevan Yudha Achmad terus memantau penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Pertamina tidak segan memberikan sanksi apabila menemukan SPBU yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun termasuk yang terkait BBM subsidi.

    Saat ini peraturan dasar aturan konsumen dan pembelian maksimum untuk BBM Solar Subsidi adalah Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020.

    Pjs Area Manager Comm Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad, mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga mengawal ketat penyaluran dan penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

    Apabila terdapat indikasi unsur pidana penyalahgunaan BBM subsidi maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kembali kami mengingatkan akan ada sanksi pidana pada penyalahgunaan BBM subsidi yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar,” tegas Joevan.

    Pertamina sendiri juga memberikan sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, yaitu berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

    “Kami juga berterimakasih kepada masyarakat yang proaktif membantu pengawalan dengan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Masyarakat dapat melapor ke kepolisian terdekat atau menguhubungi Pertamina Call Center 135,” tambah Joevan. (RMID)

  • Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman Saat Arus Mudik Lebaran

    Menteri ESDM Pastikan Stok BBM Aman Saat Arus Mudik Lebaran

    CILEGON, BANPOS – Guna memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) aman untuk memenuhi kebutuhan para pemudik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meninjau SPBU Gerem di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, yang merupakan salah satu SPBU yang berada di jalur mudik menuju Pelabuhan Merak, Selasa (18/4).

    Dalam tinjau tersebut Arifin mengingatkan Pertamina untuk memastikan stok BBM aman untuk memenuhi kebutuhan para pemudik. “Harus jadi perhatian bagi Pertamina untuk bisa segera menyediakan stok sehingga aman,” kata Arifin kepada awak media usai tinjuan, Selasa (18/4).

    Mantan Dirut PT Pupuk Indonesia ini, menyatakan kebutuhan BBM sudah diperhitungkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pemudik.

    Kemudian Arifin pun meminta kepada Pertamina untuk menambah fasilitas, salah satunya fasilitas delivery atau BBM motoris untuk melayani pemudik ketika adanya darurat seperti terjadi kemacetan panjang.

    “Stok BBM yang sudah tersedia cukup untuk melayani para pemudik sehingga arus mudik tahun ini bisa berjalan lancar,” kata Arifin yang sebelumnya pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Jepang ini.

    Di tempat yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Deny Djukardi menjelaskan, di beberapa titik juga Pertamina menempatkan mobile storage yaitu mobil tangki dengan isi penuh.

    Hal itu bertujuan apabila terjadi kemacetan arus lalu lintas pengiriman maka mobile storage itu bisa bongkar SPBU nya atau mengirim ke SPBU terdekat yang pada posisi stoknya kritis.

    Kemudian Pertamina pun menyiapkan layanan delivery atau pelayanan motoris untuk pengiriman roda dua apabila ada kepadatan pemudik.

    “Selain itu, kami juga menyiapkan PDS atau layanan Pertamina di mana di situ ada ruang istirahat, ada medis, dan juga beberapa SPBU modular kami juga siapkan untuk jalur tol dan non tol yang kami perhitungkan tingkat kepadatannya cukup tinggi,” tuturnya.

    Selain itu, menurut Deny hal itu memberikan alternatif kepada konsumen untuk melakukan pengisian BBM selain di SPBU.

    “Saat SPBU sudah dianggap penuh, maka dia punya alternatif untuk mengisi di SPBU Modular tadi, termasuk juga dipasang SPBU Modular di jalur tol operasional yang saat ini memang untuk operasional belum ada fasilitas sehingga kita siapkan dua modular di sana,” terangnya.

    “Intinya adalah bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk ketersediaan stok dan layanannya,” sambungnya.

    Ia berharap pemudik bisa melakukan aktivitas mudik hari raya dengan aman, nyaman, dan tenang. Kemudian untuk pelayanan delivery atau motoris, konsumen yang mengalami habis BBM bisa menghubungi fasilitas 135.

    Biasanya, dari 135 akan minta koordinat untuk bisa diteruskan ke petugas di lapangan untuk operasional. Pertamina menempatkan sekitar 115 titik di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI.

    “Untuk motoris radius sekitar 10 Kilometer maksimal pelayanannya, makanya kita tempat di beberapa titik dengan harapan melakukan pengiriman paling lama 10 sampai 20 menit itu kendaran sudah bisa datang, tergantung tingkat kemacetannya,” tandasnya. (LUK)

  • Diskriminasi Terhadap Masyarakat Lokal, Pertamina Tanjung Gerem Akan Didemo

    Diskriminasi Terhadap Masyarakat Lokal, Pertamina Tanjung Gerem Akan Didemo

    CILEGON, BANPOS – Lantaran diskriminasi terhadap masyarakat lokal terkait rekrutmen tenaga kerja, Pertamina Tanjung Gerem akan di demo masyarakat Gerem dan Rawa Arum.

    Tokoh masyarakat setempat, Husen Saidan meminta Pertamina Tanjung Gerem untuk mengevaluasi terkait perekrutan tenaga kerja baik rekrutmen dari pusat maupun lewat vendor. Karena menurutnya selama ini masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan dalam perekrutan tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem maupun melalui vendor.

    “Saya minta evaluasi kalau mereka (Pertamina) tidak melakukan evaluasi kita akan aksi,” kata Husen kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (16/11/2022).

    Dikatakan Husen seharusnya Pertamina Tanjung Gerem maupun vendor dalam perekrutan tenaga kerja harus sesuai aturan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Disnaker (Kota) Cilegon. Namun selama ini tidak pernah dilaporkan.

    “Harusnya mereka (Pertamina) ikut aturan yang ada lah. Kenapa mereka memberikan prioritasnya kepada orang-orang luar, apapun alasannya ngga bisa kaya gitu. Terus komunikasinya dengan orang-orang luar semua, saya pengen minimal itu kalau bisa 70:30 persen. Orang luarnya 30 persen orang sini 70 persen kecuali orang Cilegon nya udah ngga sanggup lagi bekerja,” tegasnya.

    Husen mengatakan tidak anti terhadap orang luar Cilegon namun seharusnya perusahaan lebih mengutamakan orang lokal terlebih dahulu.

    “Kita bukan anti orang luar silahkan saja tapi tetap harus ada berdampingan dengan orang lokalnya. Ini mah cuman 2 persen ngga ada orang sini nya, dari 200 orang itu hanya berapa orang dan 28 orang pun itu hanya cadangan kalau sekali-kali itu supir mereka tidak masuk. Jadi itu mereka sudah berbulan-bulan kerjanya tapi ngga pernah diangkat tetap itu hanya sebagai cadangan saja kaya main bola gitu cadangan. Jadi ngga di kontrak yang dikontrak orang-orang luar, ini maksudnya apa?, pelecehan terhadap masyarakat lokal, sementara mereka juga dipekerjakan juga alasannya apa?, mereka ngga dikontrak ngga diangkat tetap,” tuturnya.

    Menurut Husen walaupun rekrutmen di pusat harus sesuai aturan dan diprioritaskan orang lokal. “Apapun itu mau rekrut lewat manapun silahkan saja kalau itu sesuai aturan mereka, yang kami minta pelaksanaan rekrutnya orang sini orang lokalnya dilibatkan. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial,” pungkasnya.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina. Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).

    Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja. “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.

    “Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.

    Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

    “Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.

    “Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).

    Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)

  • Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan

    CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina,” ujar Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).

    “Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi.

    Politik Partai Gerindra ini menegaskan akan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan akan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Kemudian ia juga akan sidak ke Pertamina Tanjung Gerem.

    “Nah kami akan menindaklanjuti, yang pertama kami sudah kemarin berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja agar secara teknis menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut menurut kewenangan mereka. Yang keduanya kami juga akan menindaklanjuti ini dengan melakukan sidak ke Pertamina dalam minggu-minggu ini,” tuturnya.

    Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja.

    “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.

    “Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.

    Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota.

    Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

    “Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.

    “Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).

    Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)

  • Elnusa Petrofin Siagakan Armada, Sistem dan SDM Unggul

    Elnusa Petrofin Siagakan Armada, Sistem dan SDM Unggul

    JAKARTA, BANPOS- PT Elnusa Petrofin (EPN) anak usaha PT Elnusa Tbk kembali ditugaskan oleh PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading (C&T) PT Pertamina (Persero) untuk menjadi bagian utama dari Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) 2022.

    Dimana tugas dan tanggungjawab Satgas ini adalah untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM Pertamina selama masa Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2022 walaupun masih dalam suasana pandemi. Adapun Satgas RAFI 2022 ini secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia sejak 11 April lalu sampai dengan 10 Mei yang akan datang.

    Direktur Operasional dan Marketing Elnusa Petrofin Nur Kholis mengatakan, pemenuhan BBM di seluruh SPBU dan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi salah satu fokus dari Pertamina bersama Elnusa Petrofin selama masa satgas ini berlangsung.

    Dalam pendistribusian BBM Pertamina di wilayah operasional Elnusa Petrofin seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta Kawasan Indonesia Timur , Elnusa Petrofin menyiapkan berbagai upaya dalam kesiapan menghadapi kebutuhan energi masyarakat Indonesia.

    “Kami telah menyiapkan dan melakukan koordinasi di 78 Fuel Terminal/Integrated Terminal yang menjadi area operasional distribusi BBM Pertamina yang dikelola oleh Elnusa Petrofin,” ujar Nur Kholis.

    Beberapa langkah yang juga telah dilakukan untuk mendukung dan melancarkan pendistribusian BBM terutama di masa Satgas RAFI yang kemungkinan terdapat lonjakan permintaan BBM tahun ini untuk pertama kalinya Pemerintah mengijinkan masyarakat untuk Mudik Kami juga telah menyiapkan Awak Mobil Tangki (AMT) pendukung yang siap sedia memback up kebutuhan ekstra dari Fuel Terminal lain yang membutuhkan.

    Nur Kholis melanjutkan, sebanyak 1.831 armada dikerahkan untuk pendistribusian BBM keseluruh Indonesia sampai Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 12,3% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, 4.868 Awak Mobil Tangki pun telah di disiapkan baik dari pengecekan kesehatan sampai kepada pemberlakuan shift guna melindungi kesehatan mereka.

    Sebelum mulai bertugas masing masing AMT wajib menjalani Fit To Work guna memastikan kelayakan untuk bekerja. Selain itu dilakukan pengecekan dan pemeliharaan Mobil Tangki (MT) secara berkala.

    “Kondisi armada Mobil Tangki dan Kesehatan para Awak Mobil Tangki (AMT) selama menjalankan pendistribusian ke SPBU juga telah disiapkan dengan lebih prima. Kami juga mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung faktor keamanan dan keselamatan dalam pendistribusian BBM Pertamina,” jelas Nur Kholis. (AZM)