BAKSEL, BANPOS – Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Banten memulai kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Kabupaten Lebak secara perdana di Kecamatan Bayah. Acara ini melibatkan 75 peserta, termasuk petani, penyuluh, dan penangkar dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lebak bagian selatan (Baksel), yaitu Bayah, Cibeber, Cilograng, dan Panggarangan.
Diketahui, Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara maraton di tujuh titik lainnya di Kabupaten Lebak, melibatkan peserta dari seluruh wilayah kecamatan.
Dr. Ismatul Hidayah, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan dukungan BSIP terhadap Program Upaya Khusus (UPSUS) Percepatan Tanam, dengan target produksi padi sebesar 34 juta ton dan jagung 18 juta ton tahun ini.
“Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dengan potensi produksi pertanian yang signifikan, termasuk lahan sawah seluas 51.298 ha dan lahan darat seluas 253.175 ha, yang digunakan untuk berbagai jenis tanaman,” ujar Ismatul kepada BANPOS, Selasa
Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat, menekankan perlunya Penguatan Kapasitas Penerap Standar untuk mendukung pertanian dari hulu ke hilir.
Ia mengakui bahwa produksi di Kabupaten Lebak masih rendah, dan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani.
Menurut Rahmat, Kabupaten Lebak memiliki peringkat ke-8 sebagai produsen padi nasional tahun lalu, dan Kabupaten Lebak menjadi sentra utama padi setelah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
“Produksi padi Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai 430,4 ribu ton dan mengalami penurunan menjadi 401,4 ribu ton pada tahun 2023. Untuk jagung, produksi tahun 2022 mencapai 26.336 ton, turun menjadi 8.302 ton pada tahun 2023,” katanya.
Ia menjelaskan, Materi teknis tentang Standar Budidaya Padi dan Jagung (GAP) serta Perbenihan Padi Terstandar disampaikan oleh Iin Setyowati, SP, M.Sc, dari BSIP Banten. Materi ini mencakup penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), sistem tanam jajar legowo, aplikasi pemupukan, penanganan hama dan penyakit, serta panen dan pascapanen.
Praktek penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) serta penggunaan Bagan Warna Daun (BWD) dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran interaktif. BSIP Banten juga menyerahkan perangkat PUTK dan PUTS kepada BPP Kecamatan Bayah.
Dalam kegiatan ini, lanjutnya, diskusi interaktif menyoroti berbagai aspek pertanian, seperti pengomposan bahan organik, mekanisme penyaluran pupuk, dan cara tumpangsari jagung dan kacang tanah. Semua pertanyaan dijawab dengan jelas oleh narasumber.
Harapannya, kegiatan ini akan mendorong petani Kabupaten Lebak untuk menerapkan budidaya padi dan jagung yang terstandar, menghasilkan pertanian presisi, dan mencapai target produksi serta produktivitas yang diinginkan.
“Petani Berjaya, Bangsa Sejahtera,” tandasnya. (MYU/DZH)
SERANG, BANPOS – Kondisi sektor pertanian di Indonesia disebut kian mengkhawatirkan. Lantara profesi petani disebut semakin berkurang tiap tahunnya.
Bahkan, berdasarkan sensus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan pada tahun 2063 profesi petani semakin tidak digemari oleh kalangan muda.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Tani Indonesia (TPI) R. Sonny Soerojo Jr.
“Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang tidak mau terjun ke dunia pertanian. Bahkan, Bappenas menyebut bahwa pada tahun 2063 tidak ada lagi petani. Itu menjadi tantangan besar bagi Pemuda Tani,” katanya saat ditemui di sela-sela acara HUT ke-37 tahun PTI di Kecamatan Taktakan pada Minggu (26/11).
Selain itu ia juga mengungkapkan, faktor lain semakin berkurangnya profesi petani disebabkan karena semakin masif nya alih fungsi lahan di Indonesia.
Menurutnya, alih fungsi lahan menjadi persoalan serius yang harus segera ditanggulangi bersama-sama, agar Indonesia tidak mengalami krisis petani di kemudian hari.
“Alih fungsi lahan menjadi PR berat kita semua,” ujarnya.
Oleh sebab itulah kemudian, Sonny mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi tersebut kepada calon presiden agar bisa memperkuat undang-undang terkait lahan serta mampu mengimplementasikannya.
“Harapannya alih fungsi lahan di Indonesia semakin minim,” imbuhnya.
Sonny berharap ke depannya, permasalahan yang melingkupi sektor pertanian dapat segera teratasi. Sehingga masyarakat, khususnya kalangan muda, dapat tertarik untuk terjun menjadi petani.
“Kita berharap ke depan, makin banyak lagi anak-anak muda yang mau terjun dalam dunia pertanian,” harapannya.
Dalam acara peringatan hari jadi PTI yang ke-37 turut dihadiri oleh sejumlah kalangan, tidak hanya dari kelompok petani, melain kan juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi.
Ditemui seusai menghadiri acara, Budi menyampaikan sebuah pesan di mana ia mengajak kepada semua pihak untuk dapat bergerak bersama-sama dengan petani lokal di Kota Serang untuk membangun akses pangan murah bagi masyarakat.
“Harapan besar saya bisa saling support kepada satu sama lain, lalu bisa menggerakkan pangan murah bersama petani muda bersama program pemerintah daerah,” ucapnya. (CR-02)
LEBAK, BANPOS – Pernyataan Dinas Pertanian (Distan) yang mengaku senang dengan adanya kenaikan harga gabah kering akibat berkurangnya stok imbas gagal panen, dinilai sebagai pernyataan ‘keblinger’ alias sesat.
Hal itu disampaikan oleh aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak, Alfian Nurhakim. Menurutnya, Distan hanya melihat adanya kenaikan harga saja, namun tidak melihat berapa nilai yang hilang akibat gagal panen.
“Bolehlah senang dengan kenaikan harga. Tapi kita lihat kemarin gagal panennya. Bagaimana mungkin bisa menikmati harga naik jikalau mereka (petani) ternyata ruginya lebih besar karena gagl panen,” kata Alfian saat dihubungi BANPOS, Kamis (16/11).
Menurut Alfian, pemerintah terlalu memperhatikan keuntungan dari dampak naiknya harga gabah kering, tanpa sadar bahwa para petani sebelumnya mengalami kerugian yang tidak sedikit.
Ia menjelaskan, menanam padi membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk siap panen. Jika pada masa paceklik saat ini mereka mengalami kegagalan panen setengah dari hasil panen mereka, meski diharga terbaru sekalipun selisih dari pendapatannya cukup signifikan.
“Misalnya gini, kalau normalnya petani bisa panen 10 kilogram gabah kering dengan nilai Rp7,5 ribu berarti kan normal itu pendapatan diangka Rp75 ribu. Nah kalau paceklik panennya cuma 5 kilogram di angka Rp8,2 ribu, pendapatan hanya Rp42,500. Selisihnya jauh,” jelasnya.
Alfian menegaskan, jika Distan memang ingin agar petani sejahtera, maka perlu memastikan rantai pasokan dari petani sampai ke pasar, tidak diganggu oleh oknum-oknum tertentu.
“Kalau melihat kesejahteraan dari harga pasaran yang naik, itu kan namanya inflasi. Keblinger kalau gitu. Harga gabah naik, tapi barang lain ikut naik. Ya gak akan sejahtera. Jadi kami minta Distan untuk lebih serius dalam mengurus persoalan pertanian. Kalau cara pikirnya saja sudah salah, bagaimana nanti merencanakan programnya, sesat pula,” tandasnya.
Sebelumnya, kenaikan harga gabah kering sebesar Rp700/kg akibat banyaknya gagal panen, disambut girang oleh Dinas Pertanian (Distan) Lebak. Mereka menilai, naiknya harga gabah kering akibat gagal panen, dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Produksi pada Distan Lebak, Deni Iskandar. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah merasa senang jika harga gabah kering di tingkat penggilingan senilai Rp8.200/kg, dan lebih tinggi dibandingkan HPP Rp5.100/kg.
Melonjaknya harga gabah itu dipastikan akan berdampak pada tingkat pendapatan ekonomi petani menjadi lebih baik, dan dapat bermuara pada meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka.
Ia menerangkan, jika panen menghasilkan produktivitas gabah basah panen rata-rata lima ton dengan harga Rp8.200/kg, maka pendapatan petani bisa mencapai Rp40 juta lebih per hektare. Sedangkan, biaya produksi Rp10 juta/hektare. Namun, ia tidak menghitung peristiwa gagal panen yang dialami oleh petani.
“Kami mendorong petani agar melakukan percepatan tanam karena saat ini curah hujan cukup tinggi,” kata Deni. (MYU/DZH)
PROVINSI Banten saat ini menjadi salah satu wilayah yang secara perlahan turut mengalami dampak kekeringan akibat terjadinya cuaca ekstrim El Nino. Hal itu terbukti di mana saat ini wilayah Provinsi Banten ditetapkan status darurat air bersih dan kekeringan.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian (Distan) Banten, sampai dengan 21 Agustus kemarin, kondisi kekeringan di lapangan yang terdampak sekitar 1.438 hektar.
Paling banyak yang terdampak di Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Kepala Distan Banten, Agus M Tauchid Kamis (24/8) menyebutkan dari 1.438 hektar luas lahan pertanian padi, tidak semuanya mengalami puso atau gagal panen. “Ada yang kekeringan ringan, sedang, berat dan puso,” kata Agus.
Ia menjelaskan, dari kriteria kerusakan lahan sawah, untuk rusak sedang sebanyak 1.143 hektar, sedang 253,5 hektar, berat 22 hektar dan puso 20 hektar. “Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan mencoba melakukan pemulihan bagi sawah masyarakat agar tidak rusak maupun puso,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat mengatakan, data terbaru yang diterima oleh pihaknya dari POPT Provinsi Banten terhadap kondisi Puso atau gagal panen di Kabupaten Lebak yakni seluas satu hektar lahan.
“Kalau ancaman (puso) pasti ada, karena banyak wilayah yang kekeringan di kondisi sekarang. Tapi untuk yang bisa mengeluarkan data kan dari POPT, yang resmi kami terima kemarin seluas satu hektar,” kata Rahmat kepada BANPOS.
Rahmat menjelaskan, pihaknya telah menghimbau kepada masyarakat terutama petani sedari jauh hari sebelum fenomena kekeringan terjadi guna mengantisipasi adanya gagal panen.
“Sejak bulan Mei lalu kita sudah menghimbau ke masing-masing BPP untuk menyampaikan bahwa antisipasi sedini mungkin harus dilakukan seperti menanam padi tahan kekeringan, melakukan pemanfaatan air dengan baik,” jelasnya.
Ia menerangkan, dirinya telah mengajukan bantuan pompa kepada Pemerintah Provinsi dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk petani yang mengalami kekeringan.
“Kita belum tau ya turun (bantuan) kapan, yang jelas kita sudah mengajukan dan mendapatkan informasinya,” ujarnya.
“Yang jelas, sampai saat ini kita harus bisa memanfaatkan sumber air yang ada terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen,” tandas Rahmat.
Kabid Pertanian dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Andriyani mengungkapkan bahwa menurutnya gagal panen karena dampak El Nino memang benar adanya. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Serang sudah mengeluarkan surat edaran pada beberapa waktu yang lalu menjelang adanya el Nino. Kemudian dengan berjalannya waktu sekitar hampir tiga bulan, dampak El Nino semakin terasa dengan adanya musim yang semakin kering atau panas.
“Ya, memang karena dampak El Nino ya. Jadi pemerintah kan harus melakukan beberapa upaya baik upaya preventif atau antisipasi. Kebetulan juga dengan adanya beberapa laporan dari petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT). kami dalam hal kekeringan kemudian Puso, kategori-kategori dampak negatif itu memang sudah ada petugasnya tersendiri yang bisa memverifikasi atau memastikan bahwa ini kekeringan kategori berat, ringan atau sedang, atau bahkan puso sekalipun,” ujarnya, Kamis (24/8).
Ia juga menjelaskan, selain karena efek El Nino, juga dampak dari adanya perbaikan saluran irigasi. Karena di wilayah Kasemen, sumber airnya berasal dari Pamarayan Barat.
“Kebetulan adanya pengerjaan perbaikan dari pusat Karena itu adalah wilayah Pusat dan dipicu juga oleh level debit air di Bendungan Pamarayan yang semakin menurun jadi memang pasokan-pasokan air juga mengalami penurunan. Jadi saya kira, dampak El Nino ini berdampak dari beberapa aspek, baik pasokan air dari irigasi menurun karena level air dari bendungan menurun,” jelasnya.
Dirinya menerangkan bahwa memang ada beberapa daerah di Kota Serang yang laporannya masuk. Akan tetapi, laporan yang ada sifatnya dinamis. Saat ini data yang sudah terkumpul ada sekitar 85 hektar yang mengalami kekeringan, dengan kategori ringan. Dirinya mengatakan, bahwa data tersebut merupakan data dua tiga hari yang lalu.
“Kemudian ada yang Puso 18 hektar, kemudian yang masuk pada kategori berat, itu kalau nggak salah ada enam sampai tujuh hektar. Kalau tidak lihat kategori, itu ada lebih dari 100 hektar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, M Nasir membantah adanya petani yang gagal panen. Karena menurutnya pihak dinas sebelumnya sudah melakukan antisipasi dampak el Nino.
“Nggak ada, belum ada laporan gagal panen. Kita kan dari awal sudah antisipasi, yang namanya dampak kekeringan atau el Nino yang diperkirakan pada bulan September-Oktober dan sampai hari ini tidak ada yang melaporkan. Karena yang pertama daerah kita sudah panen, tradisi kita kalau musim kemarau kan menanam palawija seperti di Kecamatan Sobang dan Panimbang,” katanya.
Menurutnya, agar produksi padi tidak menurun. Pemerintah pusat telah menurunkan program Gerakan Nasional (Gernas) el-nino seluas 500 ribu hektar se-Indonesia.
“Kita saat ini diminta seluas 5 ribu hektar dari hasil koordinasi dan sekarang sedang kita persiapkan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL),” terangnya.
Untuk Kabupaten Pandeglang, saat ini telah diintervensi oleh Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya. “Intervensinya mempercepat masa tanam, untuk daerah-daerah yang memungkinkan. Kedua untuk daerah Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), yang tadinya dua kali kita cepat suruh tanam cepat jangan menunggu,” ujarnya.
Nasir menambahkan, untuk lahan yang belum ditanami padi lagi dan membutuhkan air. Jika ada sumber airnya difasilitasi dengan alkon untuk mengairi areal sawahnya.
“Untuk mempercepat masa tanam, nanti difasilitasi seperti sumur pantek, pompa atau alkon. Seperti di Kecamatan Picung, kan ada sumber air dan lahannya belum ditanam kita suruh percepat tanam,” ucapnya.
Menanggapi petani yang gagal panen, Nasir mengatakan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Provinsi Banten, hingga saat ini belum memberikan laporan.
“Seperti di Margagiri, disana kan ada petugas POPT. Petugas POPT belum ada laporan, kalau ada laporan kan pasti sudah masuk karena dia memiliki kewenangan yang menyatakan bahwa kena puso atau rusak berat atau sedang. Kalau seperti itu di Pagelaran segera mengusulkan untuk sumur pantek atau pompa,” pungkasnya.
Tapi, jika tidak bisa diselamatkan berarti masuk padi rusak dan yang menyatakan puso dan gagal panen itu petugas POPT Provinsi Banten.
“Jadi yang menyatakan puso itu dari POPT, bukan penyuluh atau dinas. Jika faktanya ada yang gagal panen, agar segera berkoordinasi kalau kita bisa bantu bila ada sumber air usahakan agar tanaman itu bisa diselamatkan. Dari awal sudah disampaikan agar melihat kondisi, jangan dipaksakan tanam padi jika tidak air,” pungkasnya.
“Mungkin petani itu tidak masuk kelompok bisa saja, saya kira kalau petani yang lain itu kan sudah paham.Kalau tidak ada sumber air jangan dipaksa tanam padi, kalau ada sumber air mungkin kita bisa bantu menyediakan alkon,” ungkapnya.
Pengakuan beberapa Kordinator Wilayah (Korwil) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di beberapa kecamatan Baksel mengaku musim kemarau El Nino tidak terlalu berdampak kuat.
Tampak salah satu kondisi persawahan yang mati fungsi akibat terdampak kekeringan di Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping. Kamis (24/08)
Seperti halnya, Korwil BPP Kecamatan Panggarangan, Rahmat Saehu kepada BANPOS menyebut dari luas lahan 2.677 Hektar lahan sawah yang ada di Panggarangan sebagian besar untuk lahan pertanian di wilayah kerjanya sudah panen belum lama ini. “Untuk di Panggarangan tak ada kendala, kebetulan pas masuk musim kemarau sudah panen pas masuk awal bulan. Paling kita menghadapi musim ke depan aja, jadi El Nino di kita belum berdampak besar,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Korwil BPP Kecamatan Cibeber, Nopa yang menjelaskan untuk di Cibeber dampak kekeringan tidak terlalu berdampak, dikarenakan selain petani sedang dan sudah pada panen, petani setempat juga terikat dengan sistem adat.
“Untuk di Cibeber mah kita saat ini sedang memulai panen serempak. Jadi tak ada masalah. Karena kita di sini sesuai aturan adat tanam padinya setahun cuma sekali. Jadi petani disini belum merasakan dampak, apalagi kebanyakan lahan pertanian di sini berada di ketinggian, jadi aman pa,” ungkap Nopa.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman, Distan Lebak, Irwas mengatakan dalam menghadapi fenomena el nino, Distan Lebak mengaku telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Korwil BPP Se Kabupaten Lebak,
“Untuk menghadapi el Nino pada Tanggal 12 Mei lalu kita sudah mengeluarkan surat edaran. Yang intinya mengantisipasi dampak el nino dengan melakukan percepatan tanam di wilayah yang masih tersedia sumber air,” ujarnya.
Selain itu, semua Korwil diminta menggunakan varietas yang tahan kekeringan. “Dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap saluran irigasi, pipanisasi dan embung, melakukan gilir air yang dikelola oleh P3A, serta menginventarisasi wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kekeringan serta ketersediaan sumber air,” terangnya.
“Berdasarkan data yang kami peroleh dari Koordinator POPT Kabupaten Lebak, sampai dengan tanggal laporan 15 Agustus 2023 per 21 Agustus 2023 telah terjadi kekeringan dengan luasan mencapai 153 hektar, yang terdiri dari kategori ringan seluas 93 hektare, sedang seluas 32 hektar, berat seluas 5 hektar dan puso seluas 1 hektar,” jelas Irwas.
Atas kasus tersebut, Distan telah berkoordinasi dengan BPTPH Provinsi Banten untuk melakukan gerakan penanganan kekeringan serta permohonan bantuan pompa. Adapun mengenai kalkulasi capaian hasil panen di tahun ini sebenarnya di Lebak sudah termasuk lebih.
“Jadi sampai dengan Bulan Juli 2023 produksi padi di Kabupaten Lebak sebanyak 422.522 Ton, Gabah Kering Panen atau setara 221.850 Ton beras. Apabila Kebutuhan beras perkapita pertahun sebesar 101,6 Kilogram, produksi beras itu masih termasuk surplus selama 11 bulan terakhir ini,” paparnya.
Sementara, akibat kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang mengaku mengalami gagal panen karena kurangnya pasokan air.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah mengaku padi yang ditanamnya tiga bulan yang lalu, saat ini kondisinya tidak bisa dipanen karena kurangnya pasokan air.
“Seperti inilah kondisi padi di sawah saya yang gagal panen, karena kurangnya pasokan air akibat kemarau,” kata Mamah kepada BANPOS seraya menunjukan tanaman padi yang gagal dipanen.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah, saat menunjukkan padi hasil panennya.
Mamah menjelaskan, sebelumnya ia tidak menyangka kemarau yang terjadi saat ini begitu parah. Sehingga tanaman padinya mengering dan tidak bisa dipanen.
“Saya kira kemaraunya tidak separah ini, sehingga membuat tanaman padi tidak bisa dipanen. Bahkan kondisi tanah sawah saya menjadi kering dan belah-belah,” jelasnya.
Menurutnya, untuk menunggu musim tanam kembali, ia ingin sekali menanam tanaman yang lain. Namun tidak ada yang membantunya, karena suaminya sudah tidak ada.
“Dulu sebelum suami saya meninggal sih suka menanam tanaman lain seperti sayuran atau semangka, akan tetapi sekarang sudah tidak sehingga tidak ada yang membantu saya,” terangnya
Namun begitu, lanjut Mamah, meskipun ia bisa menanam tanaman yang lain, belum tentu juga bisa dipanen sesuai keinginan. Mengingat, petani lain yang menanam semangka juga gagal panen.
“Lahan yang disebelah juga yang ditanami semangka gagal panen, karena kemarau sekarang begitu parah. Meskipun ada air juga rasanya asin, sehingga dapat merusak tanaman,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Mamah, meskipun gagal panen, namun ia membiarkan sawahnya tidak ditanami tanaman lain.
“Mau bagaimana lagi, dengan kondisi seperti ini saya biarkan saja sawah saya tidak ditanami tanaman lain sambil menunggu musim penghujan,” pungkasnya.
Terpisah, petani semangka, Daming mengaku bahwa pada musim tanam tahun ini merugi hingga puluhan juta akibat kemarau yang terjadi.
“Akibat kemarau, tanaman semangka saya tidak tumbuh dengan sempurna, sehingga gagal panen dan merugi puluhan juta,” katanya.
Menurutnya, dari lahan seluas 1,5 hektar ini, untuk modal tanamnya saja sebesar Rp 60 juta. Sedangkan hasilnya panennya tidak sebanding dengan modal yaitu sebesar Rp 20 juta.
“Modal tanamnya saja Rp 60 juta, hasilnya cuma Rp 20 juta. Jadi ruginya itu sebesar Rp 40 juta. Itu juga belum termasuk tenaga,” jelasnya.
Daming mengaku, gagal panen semangka akibat kurangnya pasokan air, sehingga semangka tersebut tidak tumbuh dengan sempurna.
“Kemarau sekarang ini begitu parah tidak seperti pada tahun sebelumnya, bahkan sumur yang kita buat juga sudah ada yang kering,” ungkapnya.
Seorang petani di Malingping, Rijal mengaku sudah tidak ke sawah lagi karena sawahnya kering kerontang. “Mau ke sawah gimana, sawahnya juga kering. Irigasinya juga tak ada airnya. Paling nanti aja kalau musim hujan. Harusnya saat ini kita masuk panen kedua, ini mah liburan paceklik,” keluhnya. Kamis (24/8).
Pantauan BANPOS di lapangan, petani hortikultura warga Bayah, Didin mengatakan saat ini tanaman tidak bisa tumbuh, lahan pertanian kering kerontang. Menurutnya dampak kekeringan ini menyebabkan lahan garapannya lebih empat bulan mati fungsi.
“Ini jelas berdampak. Lahan saya sudah lebih 4 bulan nganggur, kering tak ada air. Jangankan untuk sawah, di Bayah ini air untuk kebutuhan sehari-hari aja susah. Nunggu bantuan pemerintah gak ada, katanya harus punya kartu tani, ribet. Upaya dari dinas untuk menghadapi kekeringan ini belum ada yang terlihat nyata,” kata Didin.
Salah satu petani asal Kecamatan Sajira, Rohman mengaku dirinya tak berdaya menghadapi kekeringan yang terjadi di area persawahannya. Hingga saat ini ia masih mengharapkan datangnya hujan untuk membantu mengairi lahan yang ia tanam.
“Lebih sering ngelamun aja sekarang mah, petani lain juga sama bingung jadinya,” kata Rohman kepada BANPOS.
Hal senada diungkapkan oleh Umam, petani asal Kecamatan Cibadak. Ia mengaku saat ini saluran air kecil yang biasanya dijadikan media pengairan sawahnya tidak mengaliri air sama sekali.
Ia menjelaskan, belasan hektar sawah milik keluarganya terancam gagal panen karena jauh dari sumber air.
“Kalau lihat yang banyak duit mah mereka bisa pake airnya sendiri kan enak. Kita mah cuma bisa liatin aja,” papar Umam.
Warga lingkungan Puji, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sahlabi (52) mengungkapkan bahwasannya sawah yang ditanami padi olehnya alami gagal panen.
Dirinya menuturkan bahwa lahan miliknya dan beberapa lahan milik warga lain yang ada di lingkungannya gagal panen akibat irigasi yang tidak lancar.
“Iya gagal panen, sawah saya yang gagal panen luasnya 8000 meter persegi. Tapi kalau di total dengan milik yang lain di sekitar 2 hektar,” tuturnya.
”Yang lain juga ada yang bisa dipanen, tapi hasilnya sedikit. Ini akibat irigasi yang tidak lancar,” tandasnya.
Terpisah, sejumlah Ibu Rumah Tangga (IRT) warga RW 05, Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, harus naik turun bukit serta masuk ke hutan demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan hasil pantauan pada Senin 21 Agustus 2023, ibu-ibu warga setempat terpantau antre menunggu giliran untuk memenuhi jerigen yang dibawanya untuk di isi air dari sumber mata air yang mulai mengering.
Tak hanya berkumpul di satu tempat, mereka juga kerap masuk hutan untuk mencari alternatif sumber air bersih. Tak jarang, ada warga yang mencuci dan mandi di lokasi tersebut.
Untuk mendapatkan air, warga di lokasi ini memanfaatkan sumur resapan dari aliran sungai yang telah mengering karena kemarau panjang. Selain itu, sepanjang jalan di lokasi ini terpantau jerigen tempat mengisi air yang berjejer.
Warga yang mengalami kekeringan, harus rela antre demi mendapatkan pasokan air.
Salah seorang ibu rumah tangga, Asti yang tengah mengantre di lokasi ini menyampaikan, sudah satu bulan terakhir kondisi krisis air bersih dirasakan di lingkungannya. Apabila sumur tersebut kering, Asti terpaksa harus membeli air bersih di tempat lain. Kata dia, warga tidak bisa langsung mengambil air di lokasi sumur kecil itu. Sebab, warga harus menunggu terlebih dahulu agar air sumur penuh sebelum diambil. Hal ini tentunya memperlambat proses pengisian air bersih. “Kalau di sini harus giliran,” tutur Asti.
Hal senada juga diungkapkan warga lainnya Santeni. Dia bilang, warga yang mengambil air juga bisa sampai tengah malam. Itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan untuk mandi, memasak, hingga minum. “Iya sampai malam, ya giliran itu sampai pagi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bantuan memang ada namun tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. “Ada bantuan tiga hari sekali jatahnya, itupun tidak memenuhi cuma meringankan aja dari sumur,” terangnya.
Diketahui, sebagian wilayah permukiman penduduk di area perbukitan di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol serta Kecamatan Purwakarta, menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Apabila tak ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air di lokasi lain.
Terpisah, Kokom Sunesih warga Warunghuni Desa Hegarmanah, Panggarangan mengaku sudah hampir sebulan kawasan di desanya kekurangan air bersih. “Kami mah saat ini butuh bantuan air bersih pak. Sudah hampir sebulan di sini kesusahan air. Tolong kami minta bantuan air bersih pak,” ungkapnya.
Sementara itu, warga RT 15 Kampung Sukajadi Desa Cemplang Kecamatan Ciomas, Nono mengaku saat ini warga yang ada di wilayahnya sudah krisis air bersih.
“Sudah satu bulan ini masyarakat Kampung Sukajadi di RT 15 sudah kekurangan air bersih,” ujarnya.
Seorang ibu rumah tangga harus rela turun ke bawah sumur untuk mendapatkan air di tengah kekeringan yang melanda.
Ia mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, memberikan air bersih. “Kami sekeluarga kalau mau mandi harus pergi k sumber air yang jaraknya lumayan dari rumah,” katanya.
Air untuk mandi yang digunakan warga jumlahnya sedikit, sehingga air digunakan berkali-kali. “Saya dan keluarga kalau mandi itu airnya tidak dibuang. Jadi kalau habis mandi airnya ditampung lagi, dan dipakai lagi buat mandi,” ujarnya. (MG-01/CR-01/MYU/RUS/LUK/DZH/PBN)
TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan menghadapi potensi puncak fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September. Terlebih, beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekeringan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, mengatakan bahwa langkah awal mitigasi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan geografis terhadap wilayah rawan bencana kekeringan.
“Prediksi akan ada sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk dan Kemiri,” katanya kepada awak media, Senin (7/8).
Sementara untuk langka penanganannya, Asep menuturkan bahwa pemerintah daerah akan segera mendistribusikan bantuan benih padi varietas tahan kering untuk 1.000 hektare, di area pertanian yang terdampak tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk bantuan benih yang tahan terhadap kekeringan atau pola tanam hemat air untuk 1.000 hektare, dan kita sudah siap untuk mendistribusikan ke setiap daerah yang terdampak El Nino,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga bakal menurunkan sebanyak delapan unit mesin pompa air, untuk menanggulangi kekurangan air yang diperkirakan akan melanda di daerah pertanian pada sembilan kecamatan tersebut.
“Kami sudah menyiapkan delapan unit mesin pompa air untuk menanggulangi kekurangan air di area terdampak. Monitoring dan intervensi juga terus kami lakukan pada area yang mengalami kekeringan, salah satunya dengan melakukan pemantauan sumber air di area tersebut,” terangnya.
Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan semua pihak terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Namun, El Nino yang dihadapi sejak Juli kemarin, masih disebut lemah.
“Jadi El Nino itu sesuai hasil prediksi sudah mulai terjadi di Indonesia sejak Juli. Tapi sesuai hasil prediksi juga, El Nino-nya masih lemah di awal-awal Juli itu,” kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.
Dalam hal ini menurutnya, dampak dari El Nino pada awal Juli masih kurang signifikan atau kurang terasa karena El Nino-nya masih lemah. Akan tetapi beberapa hari lalu, sesuai hasil prediksi, indeks El Nino semakin menguat dari yang awalnya masih lemah mulai menjadi moderat.
“Nah, ini baru mulai menjadi moderat. Makanya kami terus gencar mengimbau, mengingatkan, dengan El Nino yang semakin moderat atau semakin menguat, tentunya dampaknya akan menguat juga,” ujarnya.
Dengan demikian, puncak terjadinya El Nino diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus-September, dan hal itu akan berakibat pada musim kemarau yang lebih kering dari kemarau saat tidak terjadi El Nino, seperti pada tahun 2020, 2021, dan 2022.
Dia mengatakan, jika kondisinya semakin kering, dampak lanjutnya adalah lahan dan hutan menjadi mudah terbakar. Selain itu, dampak yang diberikan itu kepada para petani karena air semakin kurang, sehingga sektor pertanian akan terganggu. (DZH/ANT)
JAKARTA, BANPOS – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) menggelar program IDCamp X Kadin Tech Challenge: Menuju Indonesia Emas 2045 dan mengajak para peserta untuk membuat berbagai solusi. Para talenta digital yang telah menerima beasiswa IDCamp X Kadin tingkat dasar, pemula, maupun menengah, dapat mengikuti dan menerapkan keterampilan mereka dalam mengembangkan sistem yang bermanfaat bagi sektor mulai dari pertanian, perikanan dan UMKM Indonesia.
President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan bahwa program tersebut menunjukkan komitmen Indosat dan Kadin Indonesia untuk memenuhi kebutuhan talenta digital di Indonesia, dengan mengedepankan kolaborasi yang berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan para peserta, program ini juga menawarkan prospek untuk integrasi langsung ke dalam industri.
“Kami senang melihat antusiasme para peserta dan kami semakin optimis bahwa Indonesia akan menjadi pusat kekuatan talenta digital di Asia Pasifik,” ujarnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan, pihaknya menyambut baik program kolaborasi antara Kadin Indonesia dengan Indosat untuk bergotong royong mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pemberian program beasiswa IDCamp x Kadin 2023 guna mengembangkan talenta digital di Indonesia.
“Selanjutnya, para peserta program beasiswa dari wilayah Solo, Makassar, Medan dan sekitarnya yang telah mendapatkan beasiswa IDCamp X Kadin, akan mendapatkan kesempatan untuk menciptakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas di sektor pertanian, perikanan, serta UMKM,” ungkapnya.
Dalam program ini, Kadin Indonesia bersama dengan Indosat memfokuskan pada 3 sektor. Ketiga sektor tersebut masih membutuhkan banyak dukungan untuk dapat bergerak lebih maksimal dan menjadi dasar inisiasi transformasi digital agar lebih produktif.
“Ketiga sektor tersebut merupakan UMKM yang mana dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM sendiri memiliki kontribusi besar dalam mendominasi struktur usaha Indonesia serta menyerap 97 persen tenaga kerja, pertanian dan perikanan juga memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.
Kadin Tech Challenge dapat diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta IDCamp x Kadin 2023 di kota Solo, Medan, Makassar dan sekitarnya. Para peserta dapat mengembangkan berbagai sistem baik itu berupa database, sistem berbasis web, bahkan berbentuk aplikasi, untuk meningkatkan industri pertanian, perikanan, dan UMKM.
Para peserta dapat mengikuti tantangan ini sejak 10 April hingga Agustus 2023. Setelahnya, mereka akan melewati proses penjurian dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada Agustus 2023. Berbagai hadiah menarik tersedia untuk 20 pemenang terpilih.
Rangkaian IDCamp x Kadin 2023 telah berhasil mencatatkan lebih dari 300 peserta yang melanjutkan ke level menengah. Nantinya setengah dari mereka yang berhasil mencapai tingkatan ini juga akan menerima pelatihan 2 hari secara tatap muka.
Acara kelulusan program ini akan dilaksanakan pada Agustus 2023 sejalan dengan selesainya IDCamp X Kadin Tech Challenge dan 300 peserta tersebut akan masuk ke dalam platform alumni IDCamp dan Kadin Talent Hub. Program alumni IDCamp dan Kadin Talent Hub akan memberikan informasi lowongan kerja, penawaran pelatihan, dan program karir lain yang sesuai dengan keahlian para alumni.
Informasi lebih lengkap mengenai IDCamp x Kadin 2023 dan IDCamp X Kadin Tech Challenge dapat dilihat di idcamp.ioh.co.id/KADINChallenge. (MUF)
MAMUJU, BANPOS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kerja sama dalam mengembangkan pertanian dengan pemerintah Provinsi Jeollabuk-do, Negara Korea Selatan.
Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, mengatakan kerjasama dengan Jeollabuk-do dilaksanakan untuk pengembangan tenaga ahli pertanian khususnya di bidang pertanian ‘Smart farming’. Kata dia, Sulbar memiliki sektor pertanian yang potensial terus dikembangkan berbagai teknologi dan ilmu pertanian modern.
“Pemerintah Sulbar mengunjungi Provinsi Jeollabuk-do dan melakukan kerjasama pertanian, karena dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan provinsi yang memiliki keunggulan dibidang pengembangan pertanian Smart farming,” ujarnya.
Ia memandang bahwa dengan kerjasama itu, maka maka sumberdaya manusia pertanian di Sulbar untuk mengembangkan pertanian semakin tumbuh.
“Dari kerjasama tersebut, maka Gubernur Jeollabuk-do, Kim Kwan-young akan mengundang sebanyak 72 anak milenial dari setiap provinsi di Indonesia untuk belajar selama 4 minggu tentang smart farming di Provinsi Jeollabuk,” tuturnya.
Akmal menyebut, nantinya perwakilan petani millenial Sulbar juga akan dikirim ke Provinsi Jeollabuk-do, agar memiliki kemampuan mengembangkan smart farming. Ia optimistis anak muda Sulbar bisa belajar tentang smart farming yang kemudian mengembangkan sistem pertanian tersebut di Sulbar.
“Gubernur Provinsi Jeollabuk-do, Kim Kwan-young juga telah berjanji segera mengirim tenaga ahlinya untuk membantu mempersiapkan dan membangun smart farming yang komoditinya sesuai dengan kondisi Sulbar,” tandasnya. (ANT/MUF)
BAKSEL, BANPOS – Terkait rencana pencabutan jenis pupuk bersubsidi oleh pemerintah, sejumlah petani di Lebak selatan (Baksel) mengeluhkan rencana itu dan mendesak agar pemerintah tidak melakukan rencana tersebut. Pasalnya, pencabutan pupuk bersubsidi tersebut akan berpengaruh terhadap biaya produksi para petani.
Pernyataan penolakan dikemukakan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Tani Desa Bolang Kecamatan Malingping dikarenakan, rencana Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI yang merekomendasikan subsidi pupuk dikurangi, dari enam jenis menjadi dua jenis.
Dijelaskannya, empat jenis pupuk yang direkomendasikan untuk tidak disubsidi lagi itu, yakni pupuk SP36, ZA, Organik dan organik cair. Adapun dua jenis pupuk yang tetap disubsidi itu adalah pupuk urea dan NPK.
“Tentu ini akan berdampak terhadap produksi tanam padi kami di sawah. Dan kalau subsidi itu sampai dicabut, sama saja pemerintah tidak pro rakyat,” ungkap Unus kepada BANPOS, Minggu (13/3).
Menurutnya, apabila subsidi pupuk organik dicabut itu jelas akan berpengaruh terhadap biaya produksi para petani. Sementara mereka juga tidak bisa menjamin harga gabah bisa meningkat. Sehingga dasar pertimbangan dengan perhitungannya rencana pencabutan subsidi itu sangat merugikan para petani.
“Sekarang ini banyak diantara petani di Kecamatan Malingping bahkan se Lebak selatan tidak hanya menggunakan pupuk urea saja, tapi juga pupuk jenis organik cair. Lagian jenis Pupuk urea yang bisa kami dapatkan juga sangat terbatas,” ujar Unus.
Jika pemerintah tetap mencabut subsidi, maka akan sangat jelas produktivitas tanam akan menurun, apalagi unsur hara pada tanah pertanian di Kecamatan Malingping terbilang berkurang,” Di daerah kita ini unsur hara tanah sangat kurang, jadi produksi pertanian harus dibantu pupuk,” terang Unus.
Oleh karenanya, pihaknya tetap berkesimpulan pencabutan subsidi pupuk akan berdampak merugikan para petani. Dalam hal ini, kata Unus, ia tetap dengan tegas menolak usulan yang disampaikan Komisi IV DPR RI kepada Pemerintah tersebut. “Khususnya jenis SP36 dan organik,” paparnya.(WDO/PBN)
CIKEUSAL, BANPOS – Pilot Project Program Desa Agroindustri dan Agrowisata diluncurkan di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Kamis (17/2) lalu. Mendapat pembinaan dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), program itu diharap mampu mendorong pemberdayaan petani di wilayah Banten.
Untuk pengembangan agribisnis dari agrowisata di Cikeusal, tiga varietas tanaman dipilih untuk dikembangkan. Ketiganya adalah Ubi Jepang, Sereh Wangi dan Minyak Nilam.
Deputi Kementerian Teknologi Pertanian dan Pedesaan IA ITB, Adi Budiman menytakan, alumni ITB sangat antusias dengan program-program pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pertanian dan pedesaan. Karenanya, mereka berusaha hadir dalam bentuk kegiatan kerjasama antara desa dengan alumni.
“Baik yang bergerak di agrobisnis, di institusi pemerintah, BUMN maupun pihak swasta, semoga program kerjasama ini searah dengan program ketahanan pangan dan Indonesia unggul 2024,” kata Adi.
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi yang hadir dalam peluncuran program, mengaku antusias dengan adanya pilot project itu. Dia berharap, program ini bisa berhasil dan memicu program-program lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten.
“Desa Agroindutsri dan Agrowisata belum pernah ada dikembangkan di Kabupaten Serang, Sehingga ini diharapkan menjadi awal yang baik,” kata politisi PKS itu saat memberikan sambutan.
Sepakat dengan Gembong, anggota DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Jajat berharap pilot project ini bukan menjadi yang terakhir. Dia mengusulkan kedepan ada program-program pemberdayaan lain yang dilakukan di Kecamatan Cikeusal sesuai dengan potensi desa yanga da di dalamnya.
“Semoga Desa Mongpok bisa jadi awal dari pemberdayaan desa dimana saya tinggal. Kedepan di Kecamatan Cikeusal juga akan mengusung tema pemberdayaan yang lain, seperti Desa Panosogan yang akan dikembangkan sebagai desa digital,” Kata Jajat.
Dalam acara itu, hadir pula Camat Cikeusal, Iman Saiman, Kepala Desa Mongpok, Penyuluh Pertanian Cikeusal dan elemen pemerintahan desa.(MUF/ENK)
Iti Octavia Jayabaya.SERANG, BANPOS – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap pihak provinsi agar menjadi fasilitator dalam kerjasama antar daerah di Banten terkait suplai antar komoditi kebutuhan pangan sehingga tidak harus mendatangkan dari luar daerah Banten, terkecuali komoditi kebutuhan pangan yang memang tidak tersedia di dalam daerah Banten.
“Salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi yaitu infrastruktur atau jalan, dimana di Lebak masih banyak desa-desa yang produktivitas hasil pertaniannya kesulitan dalam menyuplai hasil taninya akibat infrastruktur jalan yang masih minim sehingga berakibat tingginya harga pengiriman yang berdampak pada harga jual pangan tersebut,” katanya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai perlu adanya pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditas strategis, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Banten.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Banten, Erwin Soeriadimadja bahwa perlu langkah langkah khusus dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi didaerah, seperti perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupuan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.
“Kemudian, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan koordinasi. Selanjutnya, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas. Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas,” ujar Erwin Soeriadimadja.(DIK/ENK)
