BANTEN POS

Tag: Pileg

  • Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy Tegaskan Dukungan untuk Tia Rahmania

    LEBAK, BANPOS – Kontroversi seputar dukungan terhadap caleg terpilih DPR RI Dapil Banten I, Tia Rahmania, mencapai puncaknya setelah Kasepuhan Citorek, Guradog, Pasir Eurih, dan Masyarakat Adat Baduy secara tegas menyatakan dukungan mereka.

    Surat dukungan untuk Tia Rahmania yang ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, telah menimbulkan polemik dan tuduhan palsu sejak Kamis, 13 Juni 2024.

    H. Cece dari Kasepuhan Citorek menegaskan bahwa surat dukungan tersebut sah adanya, setelah pihaknya melakukan kunjungan ke Jakarta.

    “Kami memang pergi ke Jakarta, membawa hasil alam seperti padi dan gula,” ujar H. Cece dalam keterangan yang diterima BANPOS pada Sabtu, (15/6).

    Dia juga menegaskan bahwa Kasepuhan Citorek mendukung penuh Tia Rahmania dan mengimbau agar tidak ada yang mencoba mengganggu atau meragukan suara rakyat.

    “Abah gede (Oyok Didi) juga telah mendukung Tia Rahmania sejak awal,” tambahnya.

    Salman, seorang perangkat desa di Kanekes, membenarkan bahwa beberapa warganya memang berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Megawati Soekarno Putri.

    “Masyarakat kami memang berangkat ke sana dan hal ini sudah terkonfirmasi di kantor desa,” kata Salman.

    Jaro Sukarma dari Kasepuhan Guradog juga memastikan bahwa pihaknya telah mengirimkan wakil untuk menemui Megawati.

    “Kami mengamankan kemenangan Bu Tia, jangan biarkan ada gangguan terhadap mandat dari masyarakat adat,” tegasnya.

    Olot Sahra dari Kasepuhan Pasir Eurih menegaskan bahwa mereka memberikan dukungan penuh kepada Tia Rahmania.

    “Kami berangkat sejak dini hari untuk bertemu Bu Mega dan memastikan kehendak masyarakat adat kami terlindungi,” ungkapnya.

    Kontroversi ini juga mendapat tanggapan dari Jaro Jajang, perwakilan Kaspeuhan Citorek dan Ketua PB Aman Banten Kidul, serta Ade Ayi, Ketua PAC PDI Perjuangan Cibeber, yang menyatakan ada kesalahan komunikasi yang telah diklarifikasi. (MYU)

  • Cuma dari 6 TPS di Lebak Saja, PSI Bisa Dulang Hampir 400 Suara ‘Siluman’

    Cuma dari 6 TPS di Lebak Saja, PSI Bisa Dulang Hampir 400 Suara ‘Siluman’

    LEBAK, BANPOS – Maraknya dugaan penggelembungan suara pada hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI yang salah satunya untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ikut merambah ke Kabupaten Lebak.

    Berdasarkan data dari Pemilu2024.kpu.go.id, suara PSI untuk menuju Senayan semakin meningkat. BANPOS kemudian mencoba melihat hasil yang telah dimasukan dalam website resmi milik KPU tersebut.

    Pada beberapa sampel yang BANPOS ambil, terdapat perbedaan data dalam angka yang tertera di website dan angka yang ada di C Hasil.

    Misal, Di TPS 02 Desa Kaduagung Barat Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, pada C Hasil menyatakan bahwa total suara untuk Partai PSI adalah kosong.

    Namun, pada website tersebut tercantum total suara dari PSI sebanyak 80. Hal tersebut pula terjadi dibeberapa TPS yang dalam Kecamatan yang sama.

    Sampel lainnya yakni di TPS 03 Kaduagung Barat, dimana pada C Hasil PSI hanya mendapat tiga suara, berubah menjadi 83 suara.

    Pada TPS 04 Desa Asem Margaluyu, PSI tidak mendapatkan suara satupun. Namun di Sirekap, PSI mendulang suara sebanyak 42 suara.

    Masih di desa yang sama pada TPS 07, suara PSI pada C Hasil ialah satu suara. Sementara di Sirekap menjadi 42 suara.

    Lalu di TPS 08 desa yang sama, PSI mendapat dua suara, namun di Sirekap tercatat 71 suara.

    Terakhir, pada TPS 09 Desa Asem Margaluyu, pada C Hasil didapati bahwa PSI mendapatkan satu suara. Namun pada realcount Sirekap, menjadi 49 suara.

    BANPOS mencoba menghubungi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibadak. Saat dihubungi BANPOS melalui Panggilan telepon, Komisioner PPK Cibadak Divisi Data, Isadul Umam, mengatakan bahwa data yang ada pada real count website KPU tersebut tidaklah akurat.

    “Itu tidak jadi patokan utama juga, karena memang berbeda dengan hasil kita. Itu bisa saja eror atau Bug sistem,” kata Umam, Minggu (3/3).

    Ia menjelaskan, data yang akan digunakan mulai dari KPU tingkat Kabupaten,Provinsi hingga RI akan menggunakan data D Hasil atau hasil yang telah ditetapkan di Kecamatan.

    Ia kemudian menunjukkan hasil yang didapat oleh PSI di Desa Kaduagung Barat. Pada data D hasil tersebut, secara keseluruhan TPS, PSI hanya mengkantongi suara sebesar 40 suara total.

    “Ini data yang kita setorkan ya ke Kabupaten dihadapan masing-masing saksi Partai yang juga sudah menyepakatinya. Jadi tidak masalah. Jangan terlalu mengacu pada website karena itu bisa error,” tandasnya. (MYU)

  • Gelar Kampanye Unik, Haris Bawa Marawis Sebagai Identitas Bangsa

    Gelar Kampanye Unik, Haris Bawa Marawis Sebagai Identitas Bangsa

    SERANG, BANPOS – Calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat Muhamad Haris melakukan kampanye dengan cara yang unik. Dia bersama dengan relawan dan simpatisannya berkampanye dengan cara berkeliling kampung sembari memainkan alat musik tradisional gamelan dan rebana.

    Haris bersama dengan relawan dan simpatisan berkeliling Kampung Sempu Kelapa Endep, Kelurahan Cipare, Kota Serang pada Selasa (30/1).

    Dalam kegiatan tersebut nampak keriangan dari para relawan, simpatisan, dan juga masyarakat yang mengiringinya. Selain itu nampak pula sesekali Haris menyapa masyarakat sekitar.

    Bukan tanpa alasan Haris melakukan kampanye dengan cara seperti itu, menurut penuturannya, cara itu ia lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian budaya Banten yang perlahan mulai pudar.

    “Hari ini saya bahagia sekali karena saya karena saya memang punya konsep bagaimana mengangkat budaya kita, budaya Banten baik itu dari marawis dan kependekarannya,” ucapnya.

    Dengan gaya kampanye seperti itu Haris merasa yakin, masyarakat akan bersimpati kepadanya dan memilihnya di Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun ini.

    “Inilah budaya jangan kita hanya berpikir mencari suara untuk kemenangan. Kemenangan itu kita ikhtiar insyaallah tidak akan kemana-mana,” imbuhnya.

    Kemudian Haris juga mengatakan bahwa dalam kampanyenya kali ini, dia tidak ingin terlalu mengumbar janji kepada masyarakat.

    Sebab dia khawatir, jika terlalu banyak umbar janji, dia justru tidak bisa menepati janjinya. Dan karena itu ia tidak ingin dicap sebagai caleg pembohong.

    “Kalau menawarkan program yang berlebihan itu namanya membohongi masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri,” ujarnya.

    Namun bukan berarti ia hadir ke tengah masyarakat tidak membawa sebuah program dan gagasan.

    Sebagai caleg Dapil II Provinsi Banten tentunya Haris memiliki perhatian khusus terhadap suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

    Haris mengatakan, dia akan mengupayakan semaksimal mungkin agar masalah pengangguran di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang dapat segera teratasi.

    Salah satu caranya adalah dengan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Kota Serang.

    “Kalau saya terpilih duduk di Komisi III, saya bersama unsur hukum di disi, bersama para pabrik di sini untuk berpikir bagaimana supaya masyarakat dan ibu-ibu ini anaknya bisa bekerja, bukan jadi pengangguran,” tandasnya. (CR-02)

  • Di Kota Serang, Hampir Aja Orang yang Sudah Meninggal Ikut Nyaleg

    Di Kota Serang, Hampir Aja Orang yang Sudah Meninggal Ikut Nyaleg

    SERANG, BANPOS – Bawaslu Kota Serang secara resmi mempublikasikan hasil dari pengawasan tahapan pencalonan Pemilu 2024, kepada para pemangku kepentingan pada Senin (13/11).

    Dalam salah satu temuannya, hampir ada dua orang yang sudah meninggal, ikutan jadi Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024, dengan terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).

    Hadir pada kesempatan tersebut, seluruh perwakilan parpol, perwakilan ormas keagamaan, serta pemantau pemilu.

    Praktisi kepemiluan, Eka Satialaksmana, yang menjadi pembicara pada kegiatan publikasi tersebut mengatakan bahwa tiga isu krusial yang melatari tahapan pencalonan ini adalah soal terbatasnya akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU kepada Bawaslu.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa isu lainnya yakni mengenai kuota 30 persen perempuan per Daerah Pemilihan (Dapil), serta pengaturan mengenai caleg mantan terpidana kasus korupsi.

    “KPU nampaknya memilih jalan memberikan kemudahan kepada parpol dalam tahapan pencalonan kali ini. Situasi ini berbeda jika kita bandingkan dengan pengelolaan tahapan pencalonan Pemilu 2019 lalu. Padahal regulasi 2019 dengan 2024 sama, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Eka dalam rilis yang diterima pada Selasa (14/11).

    Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Ade Wahyu Hidayat, yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa partisipasi aktif publik dalam mengawasi pemilu, sangatlah diperlukan.

    “Tidak sedikit hasil pengawasan Bawaslu atas dokumen persyaratan bacaleg berawal dari informasi masyarakat,” ungkapnya.

    Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, Fierly Murdlyat Mabrurri, membeberkan hasil pengawasan selama tahapan pencalonan.

    Pertama, terdapat ijazah dua orang bacaleg yang dinyatakan tidak sesuai, sehingga Bawaslu meminta KPU untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada kedua bacaleg tersebut.

    Kedua, terdapat satu bacaleg yang dikenakan pasal pelanggaran netralitas ASN. Ketiga, ditemukannya beberapa profesi bacaleg yang diharuskan mengundurkan diri oleh aturan lain, seperti RT, RW, dan tenaga honorer.

    Lalu adanya dua bacaleg yang meninggal dunia, tapi tidak dilakukan pergantian, sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Terakhir soal kebijakan kuota perempuan dan bacaleg mantan terpidana kasus korupsi.

    “Jumlah DCT yang telah ditetapkan KPU adalah sebanyak 601 caleg, terdiri dari laki-laki 396, dan perempuan 205. Mereka diusung oleh 18 parpol di 6 dapil yang ada. Mereka baru boleh melaksanakan kampanye terhitung 25 hari sejak ditetapkan DCT. Artinya, kampanye baru boleh dilaksanakan tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang,” tandas Fierly. (DZH)

  • Etika Politik Sudah Tidak Dipakai

    Etika Politik Sudah Tidak Dipakai

    DEPUTI Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani menyampaikan bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kemunduran dalam menjalankan etika politik. Hal ini membuat adanya stigma bahwa politik itu kasar dan kotor seolah terbukti.

    “Beberapa akan selalu beralasan tidak ada aturan formal yang dilanggar. Padahal secara etika, tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang mencalonkan diri sebagai caleg, namun tetap mendapatkan benefit seperti gaji dan tunjangan dari statusnya saat ini sebenarnya sudah melanggar etika,” ujar Amin.

    Hal ini menurutnya akan sedikit memberikan miniatur atau gambaran kecil bagaimana jika para caleg tersebut terpilih. Dengan dalih tidak ada aturan yang dilanggar, akan tetapi secara moral sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

    “Dalam konteks perpolitikan masa kini, etika merupakan pedoman bagi para politikus dan penyelenggara negara untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi yang buruk. Setidaknya, ranah abu-abu itu jangan sampai disentuh,” terangnya.

    Selain itu, Amin juga menyoroti kaderisasi partai yang masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan, banyak caleg yang sebenarnya tidak merintis di sebuah partai, namun karena ketokohan atau pengaruhnya, akhirnya dapat menjadi caleg.

    “Saya yakin, baik ASN, honorer, pegawai BUMD/BUMN, TNI/Polri dan komisioner tersebut tidak dikader di partainya. Jadi selama ini partai memang kehilangan fungsi pendidikan politik, dan akhirnya masalah etika dalam politik juga menjadi hilang,” tuding Amin.

    Menanggapi hal ini, ia berharap para ASN, honorer dan komisioner atau TNI/Polri aktif yang sudah masuk dalam DCS dapat segera memastikan pengunduran dirinya kepada atasan.

    “Atau seminimalnya jika memang proses mundur tersebut membutuhkan waktu lama. Para caleg harus berkomitmen tidak menerima benefit dari anggaran negara maupun daerah,” tandasnya.

    Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Eko Supriatno, menyampaikan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerbitkan surat edaran nomor 6 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) pada Pemilihan Umum 2024 harus mengundurkan diri sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

    “Dalam surat edaran tersebut, tanggal 1 Oktober 2023 ditetapkan sebagai batas waktu terakhir bagi ASN untuk mengundurkan diri. Bagi ASN yang tidak memenuhi persyaratan ini, mereka akan dinyatakan batal sebagai calon legislatif,” paparnya.

    Selain ASN, aturan yang ketat juga berlaku untuk Komisioner Komisi Informasi yang telah masuk Daftar Calon Sementara (DCS). Mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka jika mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

    Aturan ini didasarkan pada Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, direksi, komisaris, dewan pengawas, serta karyawan BUMN dan BUMD juga harus mengundurkan diri jika maju sebagai caleg, dan mereka tidak diperbolehkan mengkampanyekan peserta pemilu.

    “Semua ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas birokrasi dan meminimalisir penyalahgunaan jabatan dalam konteks politik. Pemisahan hak politik dari jabatan pejabat Negara ini juga sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang lebih besar,” tandasnya. (DHE/PBN)

  • Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    Pemilu 2024, Garuda Cilegon Targetkan Caplok 4 Kursi

    CILEGON, BANPOS – Partai Garuda yang lolos Pemilu 2024 terus melakukan konsolidasi dan saling memberikan dukungan serta semangat kepada semua kadernya. Termasuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Dewan Pembina DPC Partai Garuda Kota Cilegon, Tarun, Minggu (28/5) menjelaskan, meski partainya adalah pendatang baru, namun dengan performa yang dimiliki semua kader dan pengurus, maka dirinya berkeyakinan akan mencapai target yang diharapkan.

    “Harapan kita InsyAllah di Pemilu 2024 ini mendapatkan 4 kursi dari daerah pemilihan (Dapil),” katanya.

    Melihat persaingan pada partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, Tarun yang merupakan calon legislatif (Caleg) Dapil II, Kecamatan Cilegon dan Cibeber ini mengaku optimis, lantaran semua jajaran pengurus Partai Garuda yang semakin solid.

    “Konsolidasi antar pengurus dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan anak cabang, selalu kita lakukan. Evaluasi dari kerja-kerja partai kami tingkatkan. Kalaupun nantinya, tidak semua Dapil kita mendapatkan kursi. Paling tidak kita (Partai Garuda), mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Pihaknya juga berterima kasih kepada rekan-rekan pengurus partai dan kepada masyarakat yang begitu besar memberikan perhatian terhadap Partai Garuda. “Sejauh ini masyarakat Cilegon menyambut positif. Dan mudah-mudahan angin segar ini dapat terwujud dengan perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Cilegon,” ungkapnya

    Namun demikian Tarun mengaku masih ada masyarakat yang terlihat apatis terhadap keberadaan partai dan Pemilu. “Ada sekian masyarakat, tapi memang tidak terlalu banyak yang kami temui masyarakat terlihat acuh (tidak peduli) akan Pemilu. Tapi yah ini tugas kita bersama untuk meyakInkan bahwa suara mereka itu sangat penting untuk membangun bangsa yang kita cintai ini,” ujarnya. (RUS)

  • 7 Incumbent Golkar Daftar Bacaleg

    7 Incumbent Golkar Daftar Bacaleg

    PANDEGLANG, BANPOS – DPD Partai Golkar Pandeglang, secara resmi mendaftarkan sebanyak 50 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke KPU Kabupaten Pandeglang, Minggu (14/5).

    Ketua DPD Partai Golkar Pandeglang, Gunawan mengatakan, berkas pendaftaran 50 Bacaleg dari Partai Golkar telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pandeglang, yang disaksikan langsung oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

    “Alhamdulillah hari ini kita sudah mendaftarkan Bacaleg, yang mana tadi sudah diterima berkasnya oleh KPU. Berkas itu untuk sementara dianggap bisa memenuhi, selanjutnya akan dievaluasi oleh KPU Pandeglang,” kata Gunawan.

    Menurutnya, dari 50 Bacaleg dari Partai Golkar ini 7 diantaranya merupakan incumbent, sementara 43 Bacaleg lainnya merupakan wajah baru dengan berbagai latar belakang profesi.

    “Wajah baru Alhamdulilah banyak, 7 incumbent juga maju lagi. Tidak ada yang berpindah ke partai lain, yang barunya banyak. Pensiunan juga ada, sisanya kader kita dari semua tingkatan,” terangnya.

    Lebih lanjut Gunawan menyampaikan, pihaknya optimis dapat meraih kemenangan dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang.

    “Kalau target kita tidak bisa mengatakan jumlah, tapi target itu tetap ada. Intinya kita optimis bisa memenangkan Pileg di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, usai menerima berkas pendaftaran dari tiap-tiap Parpol, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan proses verifikasi administrasi dokumen seluruh peserta dari partai peserta pemilu 2024.

    “Selanjutnya kami akan melakukan proses verifikasi administrasi itu di tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Bidik Legislatif dan Eksekutif, Budi Rustandi Ingin Catatkan ‘Hatrick’

    Bidik Legislatif dan Eksekutif, Budi Rustandi Ingin Catatkan ‘Hatrick’

    SERANG, BANPOS – Sebagai partai yang memenangkan pemilihan legislatif 2019 lalu di Kota Serang, DPC Partai Gerindra Kota Serang ingin mencatatkan ‘Hatrick’ dalam memenangkan pemilu di Kota Serang.

    Salah satunya yaitu dengan menyapu bersih kemenangan di Pileg serta Pilkada 2024.

    Hal ini diungkapkan, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi. Untuk sekedar diketahui, pada Pileg 2019, Partai Gerindra mendapatkan tujuh kursi untuk Kota Serang.

    Pada Pileg 2024, Gerindra akan menargetkan sembilan sembilan kursi.

    Ketua DPC Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan bahwa partainya telah mendaftarkan sebanyak 45 bacaleg untuk semua dapil di Kota Serang.

    “Hari ini (sabtu, 13 mei 2023, red), saya membawa partai Gerindra untuk mendaftar di KPU Kota Serang. Kami membawa bacaleg sebanyak, 32 laki-laki dan 13 perempuan, total 45 bacaleg,” katanya. Sabtu (13/5).

    Budi menyampaikan, pada pemilu Legislatif di periode 2024-2029 ini partainya menargetkan akan kembali memenangkan pileg dengan jumlah kursi yang lebih banyak dari pileg sebelumnya.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Partai Gerindra Kota Serang memohon doa kepada masyarakat, Insyaallah Gerindra akan melangkah menang kembali di Kota Serang 2024,” ujarnya.

    Dirinya juga mengungkapkan bahwasannya dalam pileg 2024 ini, partai gerindra akan menargetkan sebanyak sembilan kursi di yang tersebar di semua dapil di Kota Serang.

    “Target kita sembilan kursi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dirinya mengaku dalam pilkada 2024, ia akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Serang, dengan target sembilan kursi legislatif sebagai tiket pencalonan.

    “Insya Allah, saya juga mau nyalon kalau perintah partai,” tuturnya.

    Dikesempatan yang berbeda, Budi juga menjelaskan terkait persiapannya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota Serang. Dirinya mengaku persiapan awal yang dipersiapkan, ialah memenangkan pileg Kota Serang.

    “Sementara ini saya sebagai caleg dari dapil kasemen, dalam rangka untuk memenangkan partai gerindra di kota serang, targetnya itu dulu. Untuk pilkada, terkait persiapan dan lain-lain, ini kan saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Serang, juga merupakan suatu persiapan. Insya allah dengan izin allah, semoga ada rezekinya saya akan lanjut ke pilkada kota serang,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan terkait untuk pendampingnya di Pilkada 2024 nanti, dirinya sampai saat ini belum ada pembahasan karena partainya akan fokus terlebih dahulu pada pemenangan di Pileg 2024.
    “kalau untuk wakil, pembahasannya nanti,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Modal Menuju Pilwalkot, Golkar Kota Serang Targetkan 12 Kursi

    Modal Menuju Pilwalkot, Golkar Kota Serang Targetkan 12 Kursi

    SERANG, BANPOS – DPD Golkar Kota Serang resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan berkontes di Pileg nanti ke KPU Kota Serang pada Minggu (14/5).

    Pada momentum tersebut, Partai Golkar memantapkan targetnya untuk dapat meraih 12 kursi legislatif, sehingga mendapatkan tiket untuk mencalonkan Walikota sendiri pada kontestasi Pilwalkot.

    “Partai Golkar menargetkan 12 kursi. Dua kursi di masing-masing Dapil,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, pada Minggu (14/5).

    Selain menargetkan mayoritas kursi, kemenangan di Pileg nanti juga menjadi modal bagi Partai Golkar untuk dapat mengusung Ratu Ria maju di Pilkada Kota Serang pada Pilwalkot nanti.

    “Memang betul untuk perolehan legislatif kursi di 2024 kedepan ini adalah modal. Modal kita untuk nanti di pencalonan di Kepala Daerah atau Walikota di 2024 juga, gitukan,” ujarnya.

    Disebutkan bahwa caleg yang diusung Partai Golkar, memiliki latar belakang yang beragam dengan komposisi keterlibatan kelompok perempuan mencapai 30 persen.

    “Dari segala bidang profesi, dari segala macam bidang, insyaallah kami caleg-caleg Partai Golkar akan memberikan kontribusi terbaik ke depannya untuk masyarakat Kota Serang,” terangnya.

    “Laki-laki ada 31, perempuan ada 14 sesuai dengan peraturan KPU,” imbuhnya. (MG-01)