BANTEN POS

Tag: Pilkada 2024

  • Golkar Jajaki Koalisi dengan Demokrat di Pilkada Banten 2024

    Golkar Jajaki Koalisi dengan Demokrat di Pilkada Banten 2024

    SERANG, BANPOS – Komunikasi politik antar elit partai politik jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Banten kian masif dilakukan. Terbaru, jajaran pengurus DPD Golkar Banten menggelar pertemuan dengan pengurus DPD Demokrat Banten pada Rabu (24/4).

    Dalam pertemuan tersebut nampak hadir Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dengan didampingi oleh Sekretaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum beserta jajaran pengurus lainnya.

    Selain itu nampak pula Ketua DPD Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya beserta Sekretaris DPD Demokrat Eko Susilo, Ketua Bappiluda DPD Demokrat Banten Azwar Anas, serta pengurus partai lainnya.

    Pertemuan kedua petinggi partai itu terdokumentasikan di akun instagram pribadi milik mantan Bupati Kabupaten Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang diunggah pada Rabu (24/4).

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum mengatakan, pertemuan itu dilaksanakan dalam rangka ingin membangun kesepahaman bersama serta penjajakan koalisi dengan Demokrat jelang menghadapi Pilkada 2024.

    “Isinya adalah membangun kesepahaman dalam berkoalisi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (25/4).

    Selain itu dia juga menyampaikan bahwa pertemuan itu dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat DPP Golkar untuk memastikan peta perpolitikan di Provinsi Banten jelang penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Sesuai amanat DPP partai Golkar, agar DPD Golkar Banten membangun komunikasi dengan semua parpol di tingkat provinsi untuk memastikan peta politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kotanya,” terangnya.

    Selain menggelar pertemuan dengan partai Demokrat, Bahrul menyampaikan, partai Golkar juga sebelumnya sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah partai lain seperti PAN dan Gerindra.

    Usai menggelar pertemuan dengan ketiga partai tersebut, pria yang kini masih aktif sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menyampaikan, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan partai-partai lainnya dalam rangka membangun koalisi di Pilkada 2024.

    “Next, insyaallah kita akan komunikasi dengan PSI, PKS, kemudian PDIP dan lainnya. Semua kita lakukan komunikasi,” tuturnya.

    Adapun terkait calon yang akan diusung di Pilkada nanti, khususnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, Bahrul Ulum menegaskan partai berlogo pohon beringin itu hanya mengusulkan satu nama sosok yakni, Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.

    Di samping itu Bahrul juga menampik, jika sosok Ratu Tatu Chasanah turut diusung sebagai calon Gubernur Banten 2024 oleh partai Golkar.

    “Maka bicara Golkar untuk Pilgub ya, bu Airin. Tidak bicara tentang nama bu Tatu,” tegasnya.

    Sementara itu Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, terkait terjadinya peluang koalisi dengan Demokrat, dia belum bisa memutuskan. Sebab, masih ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh internal partainya terkait hal itu.

    “Inikan baru pertemuan pertama, kita tindak lanjuti untuk perkembangan-perkembangan selanjutnya,” terangnya.

    Terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada yang terhitung sekitar tujuh bulan lagi, Tatu, sapaannya, mengatakan selaku ketua partai dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh calon-calon yang diusung oleh Golkar untuk aktif mensosialisasikan diri serta membangun komunikasi politik dengan partai-partai lainnya.

    “Mereka (para calon) ditugaskan untuk mensosialisasikan dirinya untuk berkomunikasi dengan partai-partai dan mencari pasangan,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappiluda) DPD Demokrat Banten, Azwar Anas, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di salah satu hotel Kota Serang pada, Rabu (24/4) malam.

    Dia mengungkapkan, Demokrat mengupayakan agar koalisi yang terbangun di Pilpres 2024 dapat terbangun juga di Pilkada 2024.

    “Kita mengupayakan koalisi Pilpres sama dengan koalisi Pilkada. Akan coba bangun koalisi di setiap Pilkada,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan pertemuan tersebut sebagai langkah awal pembahasan dan berharap akan ada titik temu antara Demokrat dan Golkar sehingga nantinya koalisi tersebut bisa terbangun.

    “Doakan saja supaya ada titik temu yang baik. Kita bagi-bagi porsi kepada Golkar seperti apa, mana kader Golkar yang memiliki potensi kita dorong sama-sama kita menangkan. Sama juga seperti kita, mana kader Demokrat kita akan dorong,” jelasnya.

    Akan ada pertemuan selanjutnya, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal pasca Pilpres 2024. Sehingga selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali untuk menentukan siapa saja yang akan diusung pada Pilkada 2024.

    “Kita baru ngopi-ngopi kecil dulu, nanti akan ada pertemuan selanjutnya,” tandasnya. (TQS)

  • Daftar Jadi Bacabup PDI-P, Ketua Apdesi Lebak Siap Lawan Trah JB

    Daftar Jadi Bacabup PDI-P, Ketua Apdesi Lebak Siap Lawan Trah JB

    LEBAK, BANPOS – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Usep Pahlaludin mendaftar menjadi Bakal Calon Bupati (Bacabup) ke DPC PDI Perjuangan.

    Pada Senin (22/4), Usep didampingi oleh segenap timnya mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Bupati di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lebak yang terletak di Kecamatan Cibadak.

    “Ini ikhtiar saya untuk mengikuti kontestasi di Pilkada 2024. Karena itu, kita daftar ke PDI Perjuangan yang telah membuka pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Lebak,” kata Usep kepada Wartawan.

    Saat ditanyakan terkait kesiapannya dalam menghadapi lawan yang telah mendaftarkan diri menjadi Bacabup di PDI Perjuangan Lebak yakni Hasbi Jayabaya, ia menyatakan siap.

    “Siap, ini bukan tentang perorangan. Tapi kami siap menghadapi kontestasi pemilihan Bupati Lebak November mendatang,” jelasnya.

    Ia menerangkan, alasan dirinya maju dalam bursa Bacabup Lebak dikarenakan banyaknya dorongan dari berbagai pihak terutama masyarakat desa yang menaruh harapan kepadanya.

    Lebih lanjut ia memaparkan bahwa dirinya masih melakukan komunikasi dengan partai lain terkait pendaftaran Bacabup Lebak.

    “Insyaallah formulir pendaftaran ini akan kami kembalikan sebelum tanggal 30, kami juga masih berkomunikasi dengan partai lain yang menerima pendaftaran Calon Bupati,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penjaringan PDI Perjuangan Kabupaten Lebak, Djodjo Djadja Mihardja mengatakan sejak dibuka pada 18 April 2024 sudah ada 2 nama yang mendaftar di Pilkada 2024 melalui Partai PDI Perjuangan.

    “Pertama Pak Hasbi Jayabaya, kedua Usep Pahlaludin. Kemungkinan ada beberapa orang lagi yang sudah berkomunikasi dengan kita. Batas akhir pendaftaran itu 30 April 2024 jadi para bakal calon diharapkan mengembalikan formulir sebelum tanggal tersebut,” ujarnya. (MYU)

  • Gak Ada Tanto W. Arban, Ini Daftar Gacoan Pilkada 2024 Partai Golkar di Banten

    Gak Ada Tanto W. Arban, Ini Daftar Gacoan Pilkada 2024 Partai Golkar di Banten

    SERANG, BANPOS – Meskipun perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih cukup lama, Partai Golkar telah menetapkan sejumlah nama yang nantinya bakal jadi gacoan pada kontestasi di Provinsi Banten.

    Sejauh ini, hanya nama Airin Rachmi Diany saja yang telah santer di publik sebagai Bakal Calon Gubernur Banten, usungan partai berlambang beringin tersebut.

    Lantas, bagaimana dengan kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten?

    Berdasarkan tangkapan layar salinan daftar nama bakal calon kepala daerah yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, Partai Golkar memasang nama di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Banten.

    Daftar nama tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F. Paulus, lengkap dengan cap Partai Golkar Pusat dengan nomor Sund-308/GOLKAR/XI/2023 tertanggal 16 November 2023.

    Salah satu sumber BANPOS di internal Partai Golkar mengatakan, daftar nama itu memang sudah tersebar di aplikasi perpesanan sejak Jumat (17/11) siang.

    Adapun nama-nama gacoan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar di Provinsi Banten sebagai berikut:

    Provinsi Banten: Airin Rachmi Diany – Bakal Calon Gubernur

    Kota Tangerang: Sachrudin – Bakal Calon Walikota

    Kota Tangerang Selatan: Benyamin Davnie – Bakal Calon Walikota
    Pilar Saga Ichsan – Bakal Calon Wakil Walikota

    Kota Serang: Ratu Ria Maryana – Bakal Calon Walikota

    Kota Cilegon: Ratu Ati Marliati – Bakal Calon Walikota
    Isro Mi’raj – Bakal Calon Walikota

    Kabupaten Lebak: Suparman – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Serang: Andika Hazrumy – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Tangerang: Mad Romli – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Pandeglang: Fitron Nur Ikhsan – Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati
    Gunawan – Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

    Sumber BANPOS saat ditanya terkait dengan ketiadaan nama Wakil Bupati Pandeglang, Tanto W. Arban, dalam daftar nama gacoan Partai Golkar, mengaku bahwa itu merupakan keputusan dari partai.

    “Itu keputusan partai,” tandasnya. (DZH)

  • KPU Diguyur Rp32 Miliar

    KPU Diguyur Rp32 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana nilai yang akan digelontorkan Pemkot Cilegon dalam Pilkada 2024 mencapai Rp32 miliar.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, sebagai walikota berkewajiban secara undang-undang untuk mengalokasikan APBD sebagai biaya Pilkada, sehingga pada Pilkada sekarang ada sebesar Rp32,8 miliar yang diberikan.

    “Sesegera mungkin karena 2023 sudah mendekati dan bisa terealisasi,” katanya, usai penandatanganan NPHD Hibah Pilkada di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (14/8).

    Dikatakan Helldy, jumlah tersebut, akan dibagi menjadi 3 kali pencarian atau termin. Tahapan pertama pada 2023, sisanya nanti dua kali pada 2024. “Rp32 miliar, nantinya akan 3 kali pencairan. Tahapan awal Rp14 miliar pada 2023, lalu Rp14 miliar termin kedua dan termin terakhir Rp4,8 miliar,” tuturnya.

    Helldy menyatakan, dalam Pilkada nanti diharapkan bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondusifitas, serta jujur dalam pelaksanaan.

    “KPU menjadi elemen penting, sehingga harus menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.

    Ketua DPC Gerindra Cilegon ini menambahkan, jika penandatanganan NPHD tersebut merupakan yang kedua di Indonesia.

    “Alhamdulillah kami yang kedua di Indonesia seperti yang disampaikan Ketua KPU tadi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman menjelaskan, anggaran Rp32,8 miliar tersebut cukup untuk semua pembiayaan. Meski secara angsa sebenarnya sama pada Pilkada sebelumnya juga Rp32 miliar.

    “Kami akan berhemat, meski jumlah pemilih bertambah, TPS juga bertambah banyak dan penyelenggaranya juga, tapi Insya Allah cukup,” katanya.

    Patchurrohman menegaskan, angka tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran jika nantinya terjadi dua putaran dalam Pilkada.

    “Semuanya sudah dihitung, termasuk dalam dua putaran jika itu terjadi, sehingga itu sangat cukup dan kami akan berhemat,” ujarnya.

    Dikatakan Patur, mulainya tahapan sendiri masih menunggu regulasi Peraturan KPU tentang pilkada soal kapan akan dimulai.

    “Masih kita tunggu, tapi tahun ini jadi memang KPU kota mengapresiasi karena berkomitmen dalam proses penyelenggaran sukses pemilu 2024,” terangnya.

    Disisi lain, secara pencapaian partisipasi pemilu sangat tinggi, sehingga langkah selanjutnya yakni bagaimana Pilkada bisa lebih punya substansi.

    “Alhamdulillah sudah tinggi, sekarang berarti akan melakukan apa dan kami ingin lebih jauh melangkah, salah satunya membangun demokrasi yang berkualitas,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    Hibah Pilkada Kota Serang Minim

    SERANG, BANPOS – Hibah Pilkada dari pemerintah Kota Serang untuk pilkada 2024 mendatang terbilang minim. Pasalnya, hibah yang diberikan jauh dengan apa yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.

    Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengatakan, Bawaslu Kota Serang telah menandatangani berita acara (BA) hibah pilkada dari Pemkot Serang pada, Rabu 30 Agustus 2023.

    Agus mengungkapkan, pada awal pengajuan, Bawaslu Kota Serang mengajukan hibah senilai Rp13 miliar. Namun demikian, hibah yang diajukan tersebut mengalami penurunan yakni menjadi Rp11 miliar. Kemudian, pada saat sinkronisasi kembali turun menjadi Rp8 miliar. Hingga pada akhirnya, pihaknya menandatangani berita acara hibah hanya sebesar Rp7,25 miliar.

    “Jadi beberapa kali sinkronisasi, akhirnya ketemulah di angka Rp7,25 miliar. Karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah Kota Serang,” ungkapnya, Kamis (31/8).

    Agus menyampaikan bahwa dengan anggaran sebesar Rp7,25 miliar jelas akan berpengaruh pada kesuksesan pilkada 2024. Akan tetapi Agus tetap optimis pengawasan terhadap jalannya pilkada akan tetap bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dirinya mengaku, hal tersebut karena telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

    “Dengan keterbatasan anggaran ini kita maksimalkan dengan sinergi kolaborasi. Kita memandang bahwa anggaran bukan satu-satunya untuk mensukseskan pilkada,” ucapnya.

    Agus juga menyebutkan potensi kerawanan pada saat pilkada di Kota Serang. Kerawanannya antara lain adalah politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga semua pihak harus aktif dalam mengawasi setiap tahapannya.

    Ia juga menerangkan, adapun proses pencairan hibah pilkada, pencairan akan dilakukan pada 2023 sebesar Rp250 juta dan sisanya di cairkan di anggaran tahun 2024.

    Kemudian, Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengungkapkan, bahwa pihaknya juga sudah menandatangani BA hibah anggaran pilkada dari Pemkot Serang pada 30 Agustus 2023. KPU Kota Serang mendapatkan hibah sebesar Rp28 miliar dari Pemkot Serang untuk pilkada.

    “Hibah kita itu di angka Rp28 miliar, 2023 itu dianggarkan Rp2,5 miliar sisanya 2024 itu Rp25,5 miliar,” ungkapnya.

    Ade mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp28 miliar KPU Kota Serang harus mengurangi beberapa rencana kegiatan. Namun demikian, dirinya mengaku pihaknya tidak akan mengurangi tahapan utama yang harus dilakukan.

    “Paling berimbasnya kepada sosialisasi yang mungkin berkurang, bimbingan teknis badan AD HOC berkurang dan kemungkinan ada perubahan terhadap partisipasi masyarakat. Tapi kami harapkan walaupun anggaran segitu partisipasi masyarakat tinggi,” katanya.

    Dirinya menjelaskan, hibah pilkada tersebut didapatkan setelah beberapa kali pembahasan dan penyesuain sampai akhirnya final di angka Rp28 miliar.

    “Pada awalnya, KPU mengajukan hibah sebesar Rp67 miliar. Setelah dibahas kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang, berkurang menjadi Rp45 miliar. Namun, terjadi pembahasan kembali oleh TAPD. Sehingga KPU Kota Serang membuat rasionalisasi menjadi Rp37 Miliar. Sehingga pada akhirnya final di angka Rp28 miliar,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Muhammadiyah Banten Netral

    Muhammadiyah Banten Netral

    SERANG, BANPOS – Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Provinsi Banten menegaskan dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 2024 mendatang, Muhammadiyah memutuskan untuk menjadi organisasi masyarakat keagamaan yang netral dan juga indepen.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Banten, KH. Muhammad Syamsuddin dalam acara diskusi publik ‘Pemilu dan Pilkada 2024: Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pilkada 2024’ yang diselenggarakan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Banten, Kota Serang pada Minggu (3/9).

    Terlebih lagi, menurutnya, berdasarkan khittah disebutkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Partai Politik maupun organisasi politik lainnya.

    Oleh karenanya, ia berpesan kepada seluruh kader untuk tidak membawa-bawa nama Muhammadiyah dalam memberikan dukungan terhadap calon di Pemilu nanti, baik itu kepada calon legislatif maupun presiden.
    “Siapapun kita tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah memberikan dukungan kepada calon atau siapapun,”

    “Yang sudah jelas-jelas menjadi calon legislatif atau mungkin juga kepala daerah atau mungkin presiden sekalipun,” katanya kepada BANPOS saat ditemui usai menghadiri acara diskusi publik tersebut.

    Kemudian ditegaskan pula bahwa Muhammadiyah selain tidak memiliki keterkaitan apapun dengan partai politik dan organisasi politik manapun, juga hingga saat ini, tidak memiliki partai politik apapun.

    Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang notabene diklaim didirikan oleh kader Muhammadiyah pun dianggap bukan bagian dari ormas keagamaan berlambang matahari itu.

    “PAN sekalipun juga didirikan oleh kader Muhammadiyah, tapi bukan partai Muhammadiyah. Belakangan misalnya Partai Ummat, sama (bukan bagian Muhammadiyah),” tegasnya.

    Alasan Muhammadiyah untuk tidak begitu aktif dalam berpartisipasi di perhelatan pemilu di 2024 nanti, disebabkan oleh adanya rasa kekhawatiran yang menyelimuti ormas tersebut.

    Kekhawatiran yang dimaksud adalah mereka tidak ingin memiliki persinggungan yang tajam karena terlalu cenderung berpihak dengan salah satu partai politik. Oleh sebab itu di Pemilu nanti, Muhammadiyah akan memberlakukan semua partai politik dengan sikap yang sama, demi bisa menghindari konflik.

    “Maka pendekatan multi partai, pendekatan kepada semua partai kita perlakukan yang sama itu yang dilakukan Muhammadiyah,” tuturnya. Namun meski begitu, bukan berarti Muhammadiyah akan sepenuhnya bersikap apolitis terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 nanti.

    Ia menjelaskan, peran Muhammadiyah di pemilu nanti hanya sebatas menyiapkan kader terbaiknya untuk bisa berpartisipasi dalam bursa pencalonan di Pemilu 2024. Kemudian terkait dengan dukungan, Syamsuddin menegaskan, meski terhadap kader sendiri pihaknya hanya bisa memberikan dukungan moril dan spiritual, tidak lebih dari itu.

    “Khusus di bidang politik hanya menyiapkan kader-kadernya untuk tampil di sana, tapi kami hanya ikut mendoakan dan mengirim kadernya,” jelasnya. Namun kembali ia tegaskan, secara kelembagaan, Muhammadiyah hingga saat ini belum mengeluarkan statemen dukungan terhadap calon manapun.

    “Tidak ada, dan itu ciri Muhammadiyah. Mungkin terserah orang mau ngomong apa. Karena begitu kita keluar statement kepada A, B, C nah di situ mulai kita buka konflik lebar,” tandasnya.(CR-02/PBN)