BANTEN POS

Tag: Pilkada serentak 2024

  • DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    DPRD Minta Pemkab Tangerang Tunda Penyaluran Bansos

    TANGERANG, BANPOS — Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud mengingatkan Pj Bupati bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menaati serta melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang penundaan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    Dalam suratnya, Mendagri menegaskan agar seluruh Pemda menunda penyaluran Bansos sampai selesai hari pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024.

    Alasannya, untuk menghindari terjadinya potensi penyalahgunaan Bansos sebagai alat politik sekaligus menciptakan kondusifitas dalam proses Pilkada.

    Muhamad Amud menyatakan, kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada merupakan kepentingan semua elemen masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Tangerang.

    “Karena itu kami mendorong agar OPD-OPD di Pemkab Tangerang melaksanakan ketentuan Mendagri. Penyaluran Bansosnya dipending dulu sampai selesai Pilkada biar tidak ada potensi politisasi,” kata Amud di kantornya, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Mendagri secara resmi mengeluarkan SE pada 13 Nopember 2024 yang ditandatangani Wamendagri, Bima Aria Sugiarto atas nama Mendagri. Pada SE tersebut menyebut penyaluran Bansos yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya, ditunda hingga hari pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024.

    SE itu diterbitkan karena Mendagri menilai penyaluran Bansos saat Pilkada serentak berpotensi dijadikan sebagai alat politik. Aturan ini juga sesuai kesepkatan Mendagri dengan Komisi II DPR RI pada 12 Nopember 2024.

    Namun begitu Mendagri memperbolehkan penyaluran Bansos kepada warga yang wilayahnya terdampak bencana, dengan ketentuan menjadi kebutuhan mendesak bagi korban bencana, penyalurannya secara terbuka dan sesuai aturan, bantuan tepat sasaran, serta dilaporkan ke Mendagri.

    Amud juga mendorong Pj Bupati Tangerang dan OPD terkait meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat itu. “Intinya ayo bersama menghindari potensi penyalahgunaan Bansos,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Mahfud Pudianto juga meminta Pj Bupati untuk tetap konsisten menjaga netralitas seluruh birokrat dan ASN Pemkab Tangerang.

    Permintaan ini disampaikan Mahfud sebelum membacakan tanggapan Fraksi Golkar atas dua Raperda yang diajukan eksekutif dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Punten Pak Pj Bupati, kami minta agar netralitas ini benar-benar ditegakkan di jajaran Pemkab Tangerangm demi terciptanya iklim kondusif di daerah kita tercinta ini,” ujar Mahfud Fudianto saat menjadi juru bicara fraksinya di rapat paripurna itu.

    Mahfud juga mengingatkan para koleganya sesama anggota DPRD Kabupaten Tangerang agar konsisten dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang hari pencoblosan Pilkada.

    “Sebagai anggota legislatif kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga iklim politik, jangan sampai ada tindakan provokatif yang bisa merugikan masyarakat dan kita semua,” tandasnya.(Odi)

  • Politisi Gerindra All Out Menangkan Andra-Dimyati dan Maesyal-Intan

    Politisi Gerindra All Out Menangkan Andra-Dimyati dan Maesyal-Intan

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Partai Gerindra Kabupaten Tangerang menargetkan kemenangan maksimal bagi Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni-Dinyati Natakusumah serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, Maeayal Radyid-Intan Nurul Hikmah pada Pilkada serentak 2024.

    Target tersebut ditegaskan politisi Gerindra Kabupaten Tangerang, Muhamad Sobri saat mendampingi Calon Bupati Tangerang Maesyal Rasyid tatap muka dengan warga Kampung Cisereh, Desa Kadu Kaya, Kecamatan Curug, Selasa (5/11/2024).

    “Kami anggota dewan dari Fraksi Gerindra akan all out memenangkan pasangan Maesyal-Intan dan Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Target kami Andra-Dimyati dan Maesyal-Intan meraih kemenangan maksimal,” kata Sobri.

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang ini mengungkapkan, untuk meraih target kemenangan bagi calon kepala daerah yang didukungnya, pihaknya gencar turun ke masyarakat menyosialisasikan program-program Andra-Dimyati dan Maesyal-Intan.

    Mantan perwira polisi ini optimis kedua Paslon kepala daerah nomor 02 yang diusung Gerindra mampu memenangkan pertarungan pada Pilkada serentak 27 Nopember 2024 nanti.

    “Pak Maesyal familiar dan dekat dengan masyarakat. Begitu juga Pak Andra Soni, dekat juga dengan masyarakat, anak petani yang Insya Allah jadi Gubernur Banten,” tuturnya.

    Sobri menegaskan, kedua Paslon baik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten maupun Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang nomor urut 2, memiliki visi misi dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Banten saat ini.

    Karena itu, Sobri mengajak seluruh elemen masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 dengan mencoblos Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Andra-Dimyati serta Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang nomor urut 02, Maesyal-Intan.

    “Ayo pilih Andra-Dinyati untuk Banten Maju dan Maesyal-Intan untuk Kabupaten Tangerang semakin Gemilang,” ajaknya.

    Sementara, Calon Bupati Tangerang Maesyal menyampaikan terima kasih kepada Muhamad Sobri yang membantu menyosialisasikan program-program pembangunan Paslon Maesyal-Intan serta Andra Soni-Dimyati Natakusumah kepada masyarakat.

    “Kami lihat masyarakat antusias untuk memilih calon Gubernur Banten dan Calon Bupati Tangerang nomor urut 02,” kata Maesyal Rasyid.

    Mantan Sekda Kabupaten Tangerang ini menyampaikan program pembangunan jika diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Tangerang, mulai peningkatan layanan kesehatan, sekolah gratis hingga memperluas lapangan pekerjaan.

    Pantauan di lokasi, kedatangan Maesyal Rasyid beserta rombongan disambut antusias ribuan masyarakat sekitar. Tampak masyarakat mengantri bersalaman dengan Maesyal Rasyid. Tak sedikit warga mengajak selfi pria yang akrab disapa Rudi Maesyal tersebut.

    Masyarakat juga terlihat bersemangat mengikuti kampanye tatap muka itu, terlebih kedatangan Maesyal Rasyid didampingi komedian Azis Gagap.(Odi)

  • Charly ST 12 Jadi Magnet Panggung Andra Soni-Dimyati dan Maesyal-Intan

    Charly ST 12 Jadi Magnet Panggung Andra Soni-Dimyati dan Maesyal-Intan

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Vokalis Band ST 12, Charly menjadi magnet dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Maesyal-Intan di Lapangan Bola Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Minggu (3/11/2024), sore.

    Andra Soni menjelaskan, tujuan mendatangkan Charly ST 12, agar para pedagang bisa berdagang dan para pendukung bisa terhibur. Sebab menurutnya, tugas pemimpin membuat masyarakat sejahtera dan bahagia.

    “Kami akan mengabdikan diri untuk masyarakat,” kata Andra Soni kepada para pendukungnya.

    Andra Soni menyampaikan, pihaknya akan mendatangkan NDX AKA grup musik dangdut hip hop asal Jogja ke Lapangan Suraya Bahari, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada 22 Novpember 2024 nanti.

    “Tapi syaratnya (pilih) nomor 2. Bupatinya nomor 2. Gubernurnya nomor 2,” kata Andra Soni.

    Dalam kesempatan kunjungannya ke Lapangan Kedaung Barat itu, Andra Soni juga menyampaikan, bila terpilih menjadi Gubernur Banten, pendidikan masyarakat terjamin, kesehatan masyarakat terjamin dan terbuka lapangan pekerjaan.

    “Dan itu perlu kerja sama antara bupati, gubernur sampai presiden. Karena sistem pemerintahan kita seperti itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pendidikan masyarakat terjamin, artinya anak-anak yang tidak masuk ke SMAN, SMKN dan MAN yang sudah gratis, nanti akan SMA, SMK dan MA swasta pun digratiskan ditanggung pemerintah.

    Di tempat yang sama, Calon Bupati Tangerang, Maesyal menambahkan, dirinya dan Intan bersama Andra dan Dimyati berniat mengabdikan diri kepada masyarakat selama 5 tahun.

    “Kami sudah dipanggil sama Pak Prabowo untuk membangun Kabupaten Tangerang. Pak Andra Soni dan Pak Dimyati diminta membangun Provinsi Banten. Kami minta dukungan bapak ibu untuk mencoblos nomor dua,” ujarnya.(Odi)

  • Dimyati-Maesyal Kampanyekan Pilkada Gembira di Pantura Tangerang

    Dimyati-Maesyal Kampanyekan Pilkada Gembira di Pantura Tangerang

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Calon Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma bersama Calon Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, sukses menggaet hati warga pantai utara (Pantura) Tangerang untuk ikut menyemarakkan Pilkada Serentak 2024.

    Ribuan warga Pantura Tangerang antusias mendatangi arena kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah dan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusuma di Kampung Rawalumpang, Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Senin (14/10/2024) sore.

    Kepada massa pendukungnya, Dimyati Natakusuma dan Maesyal Rasyid memaparkan berbagai program unggulannya, jika nanti menjadi pemimpin di Banten dan Kabupaten Tangerang.

    Keduanya menjanjikan program sekolah gratis, pelayanan kesehatan gratis, hingga penurunan angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

    Calon Bupati Tangerang nomor urut 2 Maesyal Rasyid mengatakan, politik gembira sebagai bukti mendekatkan diri kepada masyarakat dengan suasana riang dan menyenangkan sehingga Pilkada bisa berlangsung damai.

    “Dengan bahagia kita bisa sehat, dengan bahagia kita bisa konsen terhadap pembangunan di Kabupaten Tangerang khususnya dan Banten pada umumnya,” katanya.

    Maesyal Rasyid mengaku bahagia bisa bertemu dan menyapa masyarakat Kosambi. Terlebih selama 41 tahun mengabdi menjadi birokrat, Maesyal Rasyid juga pernah menjadi Camat Kosambi.

    “Perkembangan Kosambi sangat pesat, ini membuktikan pembangunan di Kabupaten Tangerang khususnya di Kosambi lebih maju,” katanya.

    Terkait program Maesyal-Intan dalam menekan angka pengangguran, Maesyal menuturkan, jika terpilih menjadi Bupati Tangerang pada 27 Nopember 2024 nanti, akan meningkatkan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi warga, terutama yang belum memiliki pekerjaan.(Odi)

  • Sah, Pilbup Tangerang Diikuti 3 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati

    Sah, Pilbup Tangerang Diikuti 3 Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – KPU Kabupaten Tangerang menetapkan tiga bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati-Wakil Bupati Tangerang untuk Pilkada serentak 2024 menjadi pasangan calon (Paslon).

    Ketiga Paslon yang akan bertarung pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tangerang 27 Nopember 2024 mendatang tersebut masing-masing, Zulkarnain-Lerru Yustira, Mad Romli-Irvansyah Asmat dan Moch Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah.

    Ketiga pasangan itu ditetapkan sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati dalam rapat pleno tertutup yang digelar KPU Kabupaten Tangerang, Minggu (22/9/2024).

    Ketua Divisi Penyelenggaraan KPU Kabupaten Tangerang, Shandi Akbar Kelana kepada wartawan menyatakan, ketiga Paslon telah memenuhi syarat, baik secara administrasi maupun faktual untuk ditetapkan sebagai Paslon Bupati-Wakil Bupati Tangerang.

    “Kami telah rapat pleno tertutup. Mulai hari ini, pasangan Zulkarnain-Lerru, Mad Romli-Irvansyah Asmat dan Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah, sudah sah ditetapkan sebagai pasangan calon,” kata Shandy Akbar Kelana.

    Shandy kembali menegaskan, penetapan itu dilakukan berdasarkan persyaratan pendaftaran atau berkas administrasi ketiga Paslon yang dinyatakan memenuhi syarat.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar menambahkan, setelah penetapan dari bakal calon menjadi calon, KPU Kabupaten Tangerang selanjutnya akan melakukan pengundian nomor urut pada Senin (23/9/2024) pukul 20.00 WIB.

    “Pada Selasanya (24/9/2024) akan digelar deklarasi Pilkada damai yang diikuti semua Paslon,” tandasnya.(Odi)

  • Terbanyak se-Indonesia, Pencoblos Pilkada Kabupaten Tangerang 2.369.021 Jiwa

    Terbanyak se-Indonesia, Pencoblos Pilkada Kabupaten Tangerang 2.369.021 Jiwa

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – KPU Kabupaten Tangerang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 27 Nopember 2024 mendatang, jumlahnya sebanyak 2.369.021 jiwa.

    Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi daerah terbesar ketiga jumlah pencoblos untuk Pilkada serentak 2024 di Indonesia, setelah Kabupaten Bogor dan Jakarta Timur.

    Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tangerang, Endi Biaro kepada wartawan, Kamis (19/9/2024) mengatakan, jutaan pemilik hak suara di Kabupaten Tangerang tersebut, tersebar di 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan.

    Endi menjelaskan, proses penetapan DPT di Kabupaten Tangerang terbilang sangat presisi. Menurutnya, prinsip pemutakhiran data pemilih, dilakukan akurat, mutakhir, dan partisipatif, serta dilakukan secara seksama.

    “DPT Kabupaten Tangerang mengakomodasi seluruh hak rakyat, untuk memiliki suara di Pilkada,” kata Endi Biaro.

    Menurut Endi, dengan ditetapkannya DPT, salah satu tahapan genting di Pilkada 2024 telah terlewati.

    “Dengan pemilik hak suara terbanyak di Indonesia, Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 4.484 TPS (tempat pemungutan suara) untuk Pilkada serentak 2024,” katanya.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar mengapresiasi bantuan seluruh pihak, khususnya Bawaslu, Pemerintah Daerah, media, LSM, dan tokoh masyarakat, yang berpartisipasi membantu jalannya tahapan Pilkada di Kabupaten Tangerang.

    “Kami juga berterima kasih kepada jajaran PPK, PPS, dan Pantarlih, yang sudah bekerja keras sehingga DPT bisa ditetapkan,” imbuh Umar.

    Umar menambahkan, DPT merupakan basis data pemilih pada Pilkada Kabupaten Tangerang. Dengan DPT yang akurat, kata dia, dapat menjamin Pilkada berlangsung jujur dan adil.(Odi)

  • KPU Kabupaten Tangerang Coklit Rakyat Jelata sampai yang Punya Tahta

    KPU Kabupaten Tangerang Coklit Rakyat Jelata sampai yang Punya Tahta

    TIGARAKSA, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang berharap masyarakat kooperatif dengan petugas pelaksana pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih untuk Pilkada serentak 27 Nopember 2024.

    Coklit dilakukan kepada semua warga yang telah memiliki hak pilih pada Pilkada 27 Nopember 2024, dari mulai tokoh lokal, hingga tokoh nasional yang tinggal di Kabupaten Tangerang.

    “Semua kalangan kami Coklit, dari warga biasa, artis sampai yang punya tahta, termasuk politisi,” tegas Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhammad Umar kepada wartawan di Sekretariat KPU, Tigaraksa, Jumat (28/6/2024).

    Muhammad Umar menyatakan, saat ini Coklit di Kabupaten Tangerang tengah berlangsung, mulai 24 Juni hingga berakhir pada 25 Juli 2024. Petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih) diterjunkan ke 274 desa di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang dengan sebanyak 4.428 tempat pemungutan suara (TPS).

    “Sebanyak 8.706 petugas Pantarlih yang melaksanakan Coklit kepada sebanyak 2.355.184 data pemilih di Kabupaten Tangerang,” imbuh Umar.

    Jumlah itu, kata dia, hasil sinkronisasi antara data pemilih terakhir pada Pemilu 2024 dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Untuk menyosialisasikan Gerakan Coklit Serentak, lanjut Umar, pihaknya melibatkan berbagai tokoh publik. Mereka diminta ikut mengajak masyarakat untuk menyukseskan pemutakhiran data pemilih Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tangerang.

    “Pelibatan tokoh-tokoh ini berdasarkan usulan dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Petugas Pemungutan Suara),” jelasnya.

    Tujuan dari Gerakan Coklit serentak itu, kata Umar, agar masyarakat lebih paham pentingnya pemutakhiran data pemilih demi Pilkada yang berkualitas.(Odi)

  • Mahfud Mentahkan Ide Rahmat Bagja Tunda Pilkada

    Mahfud Mentahkan Ide Rahmat Bagja Tunda Pilkada

    JAKARTA, BANPOS – Menko Polhukam, Mahfud MD mengkritik usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ditunda. Menurut Mahfud, Pilkada merupakan agenda konstitusi sehingga tak boleh mundur.

    Mahfud menilai, usulan Ketua Bawaslu yang meminta Pilkada serentak ditunda itu, sangat tidak berdasar. Bahkan tidak masuk akal.

    “Nggak relevan. Kalau ada kesulitan, lalu Pilkada atau Pemilu mau ditunda, ya nggak akan pernah ada Pemilu,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu, usai acara ‘Sambut Tahun Baru Hijriyah Kokohkan Rasa Kebangsaan’, di Gedung DPRD Yogyakarta, kemarin.

    Ketimbang usul menunda Pilkada, Mahfud menyarankan, Bawaslu memprioritaskan upaya agar Pilkada serentak tetap terlaksana sesuai kalender konstitusi. Menurutnya, penyelenggara Pemilu harus bisa memastikan agenda konstitusi ini tetap terselenggara dengan baik.

    “Lembaga Pemilu kan lembaga negara resmi sepanjang waktu. Sehingga, mereka bisa mengantisipasi semuanya, tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi nggak boleh mundur,” tukas Mahfud.

    Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai, usulan penundaan Pilkada sangat berbahaya bagi demokrasi. “Kita sudah sepakat 2024 dan ini perintah Undang-Undang,” ujarnya.

    Menurut Mardani, Indonesia sudah berpengalaman menggelar Pilkada, bahkan saat pandemi. Sehingga tak ada alasan untuk ditunda.

    “Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan Pilkada dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Jika ditunda, masyarakat tidak punya pemimpin definitif,” tukas Mardani.

    Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid meminta Bawaslu lebih dulu bekerja keras dalam Pemilu. Ia menilai, terlalu dini untuk membuka opsi penundaan Pilkada.

    “Aneh-aneh saja, belum ada alasan kedaruratan kok sudah usul penundaan Pilkada serentak,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati ikut mengkritisi usulan Ketua Bawaslu. Menurutnya, alasan yang dimunculkan tidak masuk akal, mengingat Bawaslu sudah memiliki Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak (IKP) 2024.

    Data ini dirilis akhir 2022, berdasarkan hasil penelitian dan kajian panjang. “Jadi seharusnya sudah punya pemetaan soal keamanan,” kata Khoirunnisa.

    Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, usulan Ketua Bawaslu itu berpotensi melanggar undang-undang. Daripada mengusulkan hal yang tidak masuk akal, kata dia, lebih baik Bawaslu lebih fokus dan serius menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu Indonesia.

    Lalu apa kata Ketua Bawaslu usulannya menunda Pilkada panen kritik? Bagja tidak mau memperpanjang polemik penundaan Pilkada.

    “Untuk persoalan itu dibahas dalam rapat tertutup, sehingga saya tidak bisa komen,” kata Bagja.

    Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

    Bagja menegaskan, tidak akan mengusulkan opsi penundaan Pilkada secara resmi karena penentuan jadwal Pilkada merupakan domain Pemerintah dan DPR.

    Untuk diketahui, usulan penundaan Pilkada itu disampaikan oleh Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP, Rabu (13/7).

    Bagja khawatir ada potensi masalah jika Pilkada serentak tetap digelar 2024.

    Sebab, Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2024 atau satu bulan sebelum Pilkada dilaksanakan.

    Permasalahan lainnya, kata Bagja, aparat keamanan tidak bisa diperbantukan ke daerah yang sedang mengalami gangguan keamanan, karena mereka fokus menjaga daerah masing-masing yang menggelar Pilkada. “Karena ini pertama kali serentak,” tandasnya.(PBN/RMID)

  • KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    KPU Kota Tangerang Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Rp101 Miliar

    TANGERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mengajukan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024 mendatang sebesar Rp 101 miliar. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 61 miliar.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan, jumlah itu bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya. Hal ini menyusul adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Awalnya, Pilkada dianggarkan Rp 99 miliar dengan jumlah TPS 3.100.

    “Kita terakhir ajukan Rp 99 miliar memang ada perubahan karena waktu itu TPS masih berjumlah 3.100. Nanti akan kita sampaikan ulang kembali, jadi Rp 101 miliar dengan jumlah TPS 3200,” ujarnya, Kamis, (10/3).

    Kata Syailendra, pihaknya sudah menyampaikan rencana penambahan anggaran tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Namun demikian baru disampaikan secara lisan. Selebihnya proposal pengajuan anggaran pilkada ini akan direvisi. “Sudah kita ajukan ke dewan itu Rp 99 miliar, tapi nanti akan kita revisi Rp 101 miliar,” katanya.

    Pengajuan anggaran ini juga berdasarkan estimasi pemilih yang sebanyak 1,3 juta jiwa di 2018, lalu 700 Kepala Keluarga dan pasangan calon (paslon) walikota Tangerang yakni 5. Sisa dari anggaran tersebut akan dikembalikan seiring perjalan pilkada nanti.

    “Namun nanti ada efisiensi anggaran, yang akan kita kembalikan nanti proses perjalanan waktu. Tergantung estimasi nanti,” kata Syailendra.

    Syailendra mengungkapkan anggaran paling besar akan digunakan untuk honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc yang angkanya 33,36 persen atau Rp 33.784.350.000. Kata Syailendra terdapat revisi honor dari Pilkada 2018 lalu oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Bayangkan saja kepala TPS hanya digaji Rp 500 ribu. Berdasarkan keluhan itu maka ada penambahan gaji,” ungkapnya.
    Dia mengatakan karena ini pilkada serentak maka ada kemungkinan berbagi anggaran atau cost sharing dengan KPU provinsi Banten. Terutama terkait dengan honorarium penyelenggara Pilkada badan ad hoc.

    “Kemungkinan besar yang akan ada cost sharing terkait dengan ad hoc. Ini kan kita belum final (anggaran) kemungkinan ini bisa berubah. Ini kan proposal tetap kita ajukan,” ungkap Syailendra.
    Dia menjelaskan, anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

    Kemudian, Permendagri Nomor 41/ 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kemendagri Nomor 53 / 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

    (IRFAN/BNN)

  • Pasca Penetapan Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU di Banten Mulai Menggeliat

    Pasca Penetapan Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, KPU di Banten Mulai Menggeliat

    BANPOS – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak di tahun 2024. Menyikapi keputusan itu, sejumlah KPU di daerah, termasuk di Provinsi Banten mulai melakukan persiapan, baik yang menyangkut pemilu maupun Pilkada serentak.

    KPU Kota Cilegon resmi meluncurkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024, yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Cilegon, Senin (14/2) malam.

    “Dengan dilaksanakannya kegiatan malam hari ini kita berharap agar kemudian masyarakat tahu dan aware terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi.

    Peluncuran hari pemungutan suara ini, kata dia tentunya juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat agar paham dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

    “Semoga apa yang kita pikirkan bersama, untuk mewujudkan demokrasi yang kuat melalui pemilu yang berintegritas dan profesional dan pemilu yang jujur adil dan bermartabat dan untuk menghasilkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya Kota Cilegon dapat terwujud,” tuturnya.

    Kemudian dikatakan Irfan bagi partai politik biasanya di awal – awal itu yang urgent adalah bagaimana persiapan verifikasi partai yang diperkirakan sekitar bulan Juni hingga Agustus 2022. Kesuksesan pemilu yang diimpikan, lanjutnya, baru bisa diwujudkan ketika seluruh elemen bekerjasama. “Bagaimana kita bisa mewujudkan Pemilu ke depan agar bisa berjalan dengan damai dan berlangsung dengan aman dan sentosa,” ujarnya.

    Peluncuran hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024, Senin (14/2/22) malam, bertepatan dengan dua tahun sebelum hari pemungutan suara digelar.

    Pada dua tahun ke depan, berbagai tahapan pemilu akan digelar, seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), teknis pemilu, pendaftaran calon peserta pemilu, verifikasi calon peserta pemilu, penetapan calon peserta pemilu, hingga kampanye.

    “Tentunya dalam pelaksanaan nanti tetap masih mengikuti anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya.

    Terpisah, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang juga mulai menggeliat. Mereka mengusulkan anggaran sebesar Rp103,947 miliar.

    Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai mengatakan, anggaran pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun untuk anggarannya, KPU Pandeglang sudah menyampaikan usulan pendanaan kepada Bupati Pandeglang.

    “Sesuai dengan ketentuan pasal 166 Undan-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibebankan pada APBD dan kami dari KPU Pandeglang sudah menyampaikan kaitan dengan usulan itu pendanaan ke Bupati Pandeglang,” kata Ahmad Suja’i kepada wartawan, Selasa (15/2).

    Adapun untuk Pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan kegiatan pemungutan suaranya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, lanju dia, anggarannya dibebankan kepada KPU RI. Sehingga KPU yang ada di tiap daerah tersebut sifatnya top down.

    “Kalau itu sifatnya top down, karena sesuai dengan ketentuan pasal 12 huurf a UU Nomor 7 tahun 2017 yang merencanakan program dan anggaran itu menjadi wilayahnya KPU RI,” ujarnya.
    Suja’i menyebutkan, bahwa proses tahapannya akan dilakukan selama 20 bulan sebelum hari pemungutan suara harus mulai.

    “Sekitar bulan Juni, karena tahapannya belum di tetapkan baru hari pemungutan suaranya saja tanggal 14 Februari 2024,” jelasnya.

    Masih kata Sujai, pihaknya berharap ajuan anggaran tersebut bisa dipenuhi. Adapun nanti mau dilakukan pencermatan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dengan pihak KPU.

    “Adapun kaitan dengan penggunaannya itu diawal tahun 2024, cuma kita belum mendapatkan kepastian yang sifatnya berkekuatan hukum tetap kapan batasan akhir untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Darah (NPHD) antara KPU daerah dengan Kepala Daerah,” ungkapnya.

    (DHE/ENK)