BANTEN POS

Tag: Pilkada

  • Isro Mi’roj Gak Dianggap, Golkar Cilegon Hanya Akui Robinsar Sebagai Bacalon Walikota

    Isro Mi’roj Gak Dianggap, Golkar Cilegon Hanya Akui Robinsar Sebagai Bacalon Walikota

    CILEGON, BANPOS – Meskipun DPP Partai Golkar memberikan mandat penugasan untuk calon kepala daerah di Kota Cilegon kepada Isro Mi’raj dan Robinsar. Namun DPD II Partai Golkar Cilegon hanya mengakui nama Robinsar sedangkan nama Isro Mi’raj tak diakui.

    Seperti diketahui, pada penugasan pertama November 2023 lalu, DPP memberikan penugasan kepada Ratu Ati Marliati dan Isro Mi’raj menjadi calon Walikota pada Pilkada Serentak November mendatang.

    Namun, dalam penugasan kedua, yang dikeluarkan Sabtu 6 April 2024 lalu, DPP mengubah dua kandidat untuk bersaing yakni Isro Mi’raj dan Robinsar sedangkan Ratu Ati Marliati mengundurkan diri.

    Diketahui Robinsar merupakan kader muda Golkar yang baru pertama kali mengikuti Pemilu 2024. Ia berhasil mengumpulkan suara terbanyak se-Kota Cilegon dan merebut satu kursi DPRD. Sedangkan Isro Mi’raj saat ini menjabat Ketua DPRD Cilegon dan Sekretaris DPD II Partai Golkar.

    Ketua Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi mengatakan sejauh ini yang komunikasi dengan DPD II Partai Golkar untuk mencalonkan walikota Cilegon hanya ada satu nama.

    “Calon (Bacalon Walikota) ini yang baru lapor komunikasi dengan saya adalah Robin (Robinsar) kalau yang lain (Isro Mi’raj) saya ngga tahu, ngga pernah komunikasi dengan saya misalnya mencalonkan diri, ada minat di Golkar belum tahu,” kata Iman saat ditemui belum lama ini.

    Menurut Iman dalam dunia politik komunikasi itu sangat penting. Karena partai politik merupakan bagian satu kesatuan antara DPD II, DPD I dan DPP.

    “Kalau partai politik itu kan semuanya menjadi bagian DPD II, DPD I dan itu ada mekanisme partai untuk menentukan seorang calon dan itu kewajiban untuk menganalisis seberapa besar pemenangan ditingkatkan Pilkada,” tuturnya.

    Menurut Iman, Robinsar setelah mendapatkan mandat dari DPP langsung berkomunikasi dengan DPD II. “Yang saya tahu Robin (Robinsar) dicalonkan Partai Golkar dia menjadi calon walikota dia menyampaikan kepada saya, ya sudah saya support kan gitu sederhana,” ungkapnya.

    Apalagi kata Iman Robinsar merupakan kader potensial untuk menang di Pilkada November mendatang. “Yang menghadap dan menyampaikan pencalonan adalah Robinsar. Sebagai kader Golkar apalagi mempunyai potensi suaranya cukup signifikan di Pileg kemarin saya support,” tegasnya.

    Dikatakan Iman sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Cilegon, ia mempunyai tanggung jawab untuk memperkenalkan Robinsar kepada publik sebagai bakal calon walikota Cilegon. “Karena Robin sudah menyampaikan sebagai calon, ya saya sampaikan saya perkenalkan ke publik kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan memperkenalkan kepada publik,” terangnya.

    Karena menurutnya, siapapun kader Golkar berpeluang untuk maju di kontestasi Pilkada mendatang. “Partai Golkar itu bukan milik saya, bukan milik Bu Ati, bukan milik siapapun, apalagi milik keluarga. Siapapun kader Golkar yang berpeluang untuk menjadi calon walikota ya silahkan tapi saya sebagai ketua dewan pertimbangan dan punya pengalaman proses politik Pemilukada, tentu saya ada variabel-variabel yang bisa menentukan kemenangan itu dimana,” tegasnya.

    “Nah itu saya sampaikan ke DPD I, ke DPP, saya kan punya pengalaman Pilkada Cilegon saya tahu betul potret di Cilegon soal kalkulasi politik dan sebagainya,” tambahnya.

    Selain itu, dirinya memberikan masukan kepada partai terkait kader potensial yang berpeluang memenangkan perhelatan Pilkada nanti. “Nah saya memberikan masukan kepada partai politik bagusnya si A nih kira-kira begitu loh, owh si B nih untuk jadi calon dari Golkar ini berpotensi untuk menang kira-kira gitu. Karena saya berdasarkan pengalaman yang saya miliki,” paparnya.

    Disisi lain, ia juga akan menganalisis partai mana saja yang akan digandeng untuk berkoalisi. “Nanti kita akan analisis nantinya apakah Golkar cukup Partai Golkar karena cukup untuk persyaratan apakah perlu menggandeng partai politik lain itu kan perlu analisis sendiri,” ujarnya.

    “Kan model demokrasi di Indonesia berbagi macam ada, partai politik yang maju sendiri ada, yang berkoalisi ada model di Pilkada kan banyak neh. Kita akan ambil metode yang mana itu nanti dianalisis. Masih panjang Pilkada ini. Masih tiga bulan lagi karena setiap detik berubah,” paparnya.

    Sementara itu, Bakal Calon Walikota Cilegon Robinsar mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah mendukungnya. “Pertama saya mengucapkan terimakasih atas banyaknya dukungan baik dari elemen masyarakat ataupun internal partai,” ujarnya.

    Ia pun saat ini masih mengikuti mekanisme partai dalam setelah mendapatkan mandat penugasan sebagai bakal calon walikota Cilegon dari DPP Golkar. “Kita masih berproses semuanya, karena masih ada mekanisme – mekanisme, kita pun masih berikhtiar semaksimal mungkin,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Soal Calon Bupati Tangerang Kader Golkar Tak Mau Dipecah Belah

    Soal Calon Bupati Tangerang Kader Golkar Tak Mau Dipecah Belah

    TIGARAKSA, BANPOS – Seluruh kader Partai Golkar Kabupaten Tangerang menyatakan solid mendukung pemenangan Mad Romli sebagai Bupati pada Pilkada yang rencananya dihelat Nopember mendatang.

    Pernyataan tersebut diikrarkan ratusan pengurus kecamatan (PK) dan Pengurus Harian serta simpatisan partai berlogo Pohon Beringin itu saat menggelar halal bihalal di Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Jumat (19/4/2024) siang.

    Penegasan solid memenangkan Mad Romli sebagai Bupati Tangerang pada Pilkada tahun ini sekaligus untuk menepis adanya isu perpecahan di internal Partai Golkar Kabupaten Tangerang terkait mandat calon bupati.

    “Golkar tidak bisa dipecah belah dengan isu murahan, kami fokus memenangkan Mad Romli sebagai Bupati Tangerang,” tegas salah satu PK Golkar yang dibenarkan PK Golkar lainnya.

    Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud juga memastikan seluruh pengurus hingga akar rumput solid mengusung Mad Romli sebagai calon Bupati Tangerang pada Pilkada Nopember nanti.

    Kepastian itu juga berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-527/DPP/GOLKAR/X1/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang memberi mandat kepada Mad Romli sebagai Calon Bupati Tangerang.

    “Jadi kami fokus pada pemenangan Mad Romli menjadi bupati, bukan yang lain, yang hanya mengaku mendapat mandat,” sindir Amud.

    Amud menyebut, Mad Romli merupakan kader terbaik Golkar Kabupaten Tangerang. Mulai 2009, Mad Romli terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang dengan suara tertinggi.

    Tahun 2014, Mad Romli yang kembali lolos ke parlemen pada Pemilu Legislatif, kemudian didaulat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Bahkan pada 2017 saat masih menjabat Ketua DPRD, Mad Romli digandeng Zaki Iskandar menjadi Wakil Bupati Tangerang dan akhirnya memenangkan pesta demokrasi tersebut pada 2018.

    “Artinya beliau selalu menjadi pemenang. Bahkan pada Pemilu tahun ini Golkar kembali meraih kursi Ketua DPRD (Kabupaten Tangerang). Karena itu kami harus memenangkan beliau pada Pilkada besok,” tegas Amud yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang ini.

    Menurut Amud, pengurus DPP Partai Golkar saat ini diisi orang-orang pintar. Sehingga bisa melihat siapa kader yang berjuang memenangkan Golkar, termasuk di Kabupaten Tangerang.

    “Masa iya DPP memberikan mandat calon bupati kepada orang yang sama sekali belum pernah membesarkan Partai Golkar,” tegasnya. (ODI)

  • Partai Demokrat Siap Usung Kader Dalam Pilgub dan Pilbup

    Partai Demokrat Siap Usung Kader Dalam Pilgub dan Pilbup

    PANDEGLANG, BANPOS – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah masuk dalam salah satu kader utama yang disiapkan Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan diselenggarakan pada November 2024 mendatang.

    Rizki Aulia Rahman Natakusumah masuk dalam kader utama yang disiapkan Partai Demokrat sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) pada Pilgub Banten bersama dengan dua nama lainnya, yakni Mantan Bupati Lebak, Iti Oktaviani Jaya Baya, dan mantan Walikota Tangerang, Arief Rachadiano Wismansyah.

    Nama-nama tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Andi Arif kepada awak media, pada Selasa 16 April 2024 lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Pandeglang, MM Fuhaira Amin mengaku, pihaknya siap untuk memenangkan kader partai yang diusung maju di Pilgub Banten November 2024 mendatang.

    “Kami sebagi kader ditingkat bawah dan pimpinan DPC menyambut baik rekom untuk kader internal yang diprioritaskan. Ketiga nama itu tentu hasil survei bukan asal bunyikan nama,” kata Fuhaira, Jumat (19/4).

    Meski demikian, lanjut Fuhaira, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari pihak DPP terkait kader partai yang akan diusung untuk bertarung di Pilgub Banten. Saat ini, pihak partai masih menjajakan koalisi dengan partai politik lainnya.

    “Proses sedang berjalan ditingkat provinsi, masih dalam menjajaki koalisi dengan beberapa partai, dan secara resmi DPD Demokrat Banten belum mengeluarkan statemen resmi bacalon mana saja dari internal maupun eksternal yang digadang dan tentu sudah mendaftar resmi,” terangnya.

    “Semuanya masih dinamis, kita lihat perkembangannya kedepan dan rilis resmi DPD Demokrat,” imbuhnya.

    Sekretaris DPC Demokrat Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, pihaknya siap untuk bertarung pada Pilkada 2024 mendatang, baik Pilgub maupun Pilbup. Oleh karena itu, partainya memiliki banyak kader potensial dan berintegritas.

    “Iya Demokrat sangat siap menghadapi Pilkada dan Pilgub, karena Partai Demokrat memiliki kader-kader potensial yang siap mengabdi untuk membangun Banten, termasuk membangun Kabupaten Pandeglang,” katanya.

    Sekadar diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arif mengatakan, jika dipilihnya Rizki Aulia Rahman bersama dengan dua puluh kader utama lainnya tersebut, berdasarkan hasil survei untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak se-Indonesia.

    Dua puluh kader utama yang disiapkan tersebut dibagi untuk menjadi Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub). (DHE)

  • Ini Kriteria Calon Pendamping Ade Sumardi di Pilbup Lebak

    Ini Kriteria Calon Pendamping Ade Sumardi di Pilbup Lebak

    LEBAK, BANPOS – Berbagai nama telah bermunculan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Lebak pada November 2024 mendatang.

    Bahkan, nama Wakil Bupati Lebak dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), Ade Sumardi pun digadang-gadang menjadi sosok yang berpeluang besar dalam perebutan kursi nomor satu di Bumi Multatuli.

    Saat dihubungi BANPOS, Ade mengatakan jika Kabupaten Lebak membutuhkan sosok yang benar-benar ingin memajukan daerah yang kaya akan potensi ini.

    “Lebak butuh sosok, kita semua butuh sosok yang kritis cerdas yang peduli kemajuan (Kabupaten) Lebak,” kata Ade, kemarin.

    Ia yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Banten masih enggan untuk menyebutkan siapa yang akan mendampinginya dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak periode 2024-2029.

    “Kita lihat nanti ya. Yang terpenting doa yang terbaik buat kita semua, buat kemajuan Lebak tercinta ke depan,” terangnya. (MYU/DZH)

  • Ngebet Nyalon Jadi Bupati Tapsel Tapi Gak Didukung, Pria Ini Bunuh Istrinya

    Ngebet Nyalon Jadi Bupati Tapsel Tapi Gak Didukung, Pria Ini Bunuh Istrinya

    BATAM, BANPOS – Entah apa yang merasuki AY (46). Pria paruh baya ini tega menganiaya istrinya sendiri, TRH (60), hingga meregang nyawa karena tidak mendapat restu untuk maju sebagai Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) oleh sang istri.

    Bagaimana tidak, AY selain meminta restu untuk maju, juga meminta kepada sang istri yang merupakan mantan direktur RSUD Padang Sidempuan, untuk menjadi bohir alias pemodal utamanya dalam pencalonan, dengan nilai ‘proposal’ pencalonan sebesar Rp50 miliar.

    Kapolresta Barelang Kepuluan Riau, Kombes Pol. Nugroho Tri Nuryanto, mengatakan mengatakan bahwa terdapat dua motif dalam peristiwa pembunuhan istri oleh bakal calon Bupati Tapsel tersebut.

    “Pertama, karena tersangka ini ingin maju pencalonan bupati Tapanuli Selatan. Dia ini mau mendapat dukungan dari korban berupa modal untuk maju pencalonan bupati Tapanuli Selatan, tetapi istrinya tidak menyetujui. Yang kedua, untuk menguasai harta korban berupa sertifikat, uang, dan kendaraan,” ujarnya, Rabu (15/11).

    Nugroho menjelaskan, tidak disetujuinya tersangka untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Tapsel itu lantaran tersangka meminta sejumlah uang yang cukup banyak kepada korban.

    “Jadi, dari yang disebutkan tersangka, dia ini meminta uang Rp50 miliar untuk mendukung ikut pencalonan menjadi bupati,” jelas Nugroho.

    Dari hal itu, tersangka kemudian terpicu untuk membunuh korban. Dari kasus tersebut, diketahui juga bahwa tersangka dan korban merupakan pasangan suami istri yang baru menikah pada tahun 2021.

    “AY ini seorang duda dan korban TRH ini seorang janda. Mereka baru menikah sekitar dua tahun,” tambah Nugroho.

    Nugroho menjelaskan, kronologi pembunuhan tersebut bermula pada Rabu (1/11), di sebuah rumah di Batu Aji, Kota Batam, di mana tersangka kesal karena tidak mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku menyiksa korban sampai sekarat.

    Setelah menyiksa korban, pelaku meninggalkan korban dan pergi dengan seorang perempuan ke salah satu hotel di Batam.

    Sehari berikutnya, Kamis (2/11), pelaku bersama teman wanitanya itu kembali ke rumah untuk memastikan kondisi korban.

    “Melihat korban masih hidup, tersangka panik dan merencanakan proses pembunuhan korban setelah mengembalikan selingkuhannya itu ke hotel. Tersangka kemudian membuat peristiwa pembunuhan itu seolah-olah korban meninggal karena kebakaran rumah. Padahal, dia (korban) sudah dibunuh terlebih dahulu,” ujar Nugroho.

    Tersangka AY sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah ke berbagai kota. AY berhasil ditangkap polisi di Kota Pekanbaru, Kepulauan Riau, pada Jumat (10/11).

    Atas perbuatannya itu, tersangka AY dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling singkat 20 tahun dan maksimal seumur hidup bahkan hingga ancaman hukuman mati. (DZH/ANT)

  • Ridwan Kamil Sampaikan Pesan Damai

    Ridwan Kamil Sampaikan Pesan Damai

    JAWA BARAT, BANPOS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan pesan damai menjelang akhir masa jabatan saat hadir dalam acara Bogor Fest di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Kamis.

    “Titip tahun depan jangan parasea (bertengkar). Siapapun bupatinya, gubernurnya, presidennya itu sudah takdir Allah,” ujarnya.
    Ia juga berpesan agar masyarakat tidak bertengkar di grup-grup WhatsApp mengenai Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) hingga pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024 sehingga pemilu dapat berjalan dengan damai.

    “Ibu-ibu tong parasea (jangan bertengkar) di grup WA, ya, pokoknya Kabupaten Bogor harus jadi percontohan pemilu paling damai,” tuturnya.

    Ridwan Kamil juga berpesan agar masyarakat tidak menyebarkan berita bohong, terlebih dengan niatan kampanye negatif yang berpotensi menyebabkan pertikaian antarkelompok.
    Ia menekankan bahwa kerusuhan merupakan hal yang paling dihindari pada Pemilu 2024.
    Masa jabatan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada tanggal 5 September 2023.

    Sesuai dengan ketentuan berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar masa jabatan 2018—2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (1/8).

    Hingga saat ini era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sudah meraih 541 penghargaan yang menandakan ada 541 perubahan di berbagai bidang.

    Pencapaian yang paling dibanggakan, menurut dia, adalah keberhasilan menghilangkan desa miskin dari lebih seribuan menjadi nol desa miskin selama 4 tahun.
    Selain itu, reformasi birokrasi di Pemda Provinsi Jabar menjadi yang terbaik se-Indonesia.(PBN/ANT)

  • Majukan Pilkada Berpotensi Timbulkan Kegaduhan Baru

    Majukan Pilkada Berpotensi Timbulkan Kegaduhan Baru

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan sesuai jadwalnya, yakni bulan November 2024. Dia pun menolak wacana Pilkada dimajukan dua bulan menjadi bulan September 2024.

    “Wacana untuk memajukan jadwal Pilkada serentak dari 27 Nopember 2024 ke bulan September 2024 harus dikaji lebih mendalam lagi. Perubahan jadwal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Yanuar Prihatin dalam keterangannya kepada RM.id, Jumat (25/8).

    Menurut Yanuar, perubahan jadwal Pilkada akan mendorong munculnya ketidakpercayaan publik kepada Penyelenggara Pemilu dan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai perubahan jadwal Pilkada akan terkesan dipaksakan karena berlangsung di tengah berjalannya tahapan Pemilu.

    “Energi politik sebaiknya difokuskan untuk mensukseskan tahapan yang sedang berjalan agar pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 tidak alami goncangan lagi,” kata Yanuar.

    Dia mewanti-wanti akan ada isu-isu lain yang dikembangkan agar Pilkada bisa ditunda atau dimajukan. Apalagi, kata dia, saat persiapan Pemilu 2024 banyak sekali terpaan angin kencang yang membuat turbulensi politik naik.

    “Mulai wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa bakti Presiden menjadi tiga periode, pengambil alihan kewenangan penataan daerah pemilihan dari pembuat undang-undang ke Penyelenggara Pemilu. Belum lagi soal debat sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup hingga mempersoalkan umur calon Presiden,” ungkapnya.

    Menurut Yanuar, wacana perubahan jadwal Pilkada akan menjadi pembahasan baru lagi di masyarakat. Sehingga, lanjut Yanuar, akan muncul kegaduhan menjelang Pemilu maupun Pilkada.

    “Kini disodorkan debat baru tentang perubahan jadwal pilkada serentak. Tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi isu lainnya yang masih disimpan untuk dikeluarkan pada waktu berikutnya,” pungkasnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/parpol/185507/wacana-majukan-pilkada-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-baru

  • Pilkada Kota Serang, PKS Bidik Kursi Wakil Ratu Ria

    Pilkada Kota Serang, PKS Bidik Kursi Wakil Ratu Ria

    SERANG, BANPOS – Ketua DPD Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana meneguhkan diri siap bertarung pada perhelatan Pemilihan Umum Walikota (Pilwalkot) Serang pada 2024 mendatang.

    Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya, Ratu Ria menyatakan diri untuk tidak ikut terlibat dalam pencalonan pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

    “Saya sampai detik ini, tidak mencalonkan diri di legislatif untuk saat ini. Karena ikhtiar saya ke depan, mudah-mudahan saya diterima dan saya mau fokus terhadap ikhtiar saya (menjadi Walikota Serang),” kata Ketua DPD Golkar Kota Serang itu kepada BANPOS pada Kamis (10/8).

    Meski tidak ikut dalam bursa pencalonan legislatif, sebagai ketua DPD Golkar Kota Serang, bukan berarti dirinya berlepas diri dalam upaya pemenangan partai.

    Ratu Ria mengatakan, dirinya masih turut terlibat andil dalam upaya pemenangan partainya di perhelatan Pileg 2024 nanti. Sebab, hasil dari kontestasi Pileg juga turut memberikan andil terhadap pencalonan dirinya di Pilwalkot nanti.

    “Selain saya harus fokus dalam niatan ikhtiar saya yang lebih besar lagi ke depan, saya juga harus fokus untuk di kemenangan legislatif nya,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Wakil Ketua DPRD Kota Serang itu pun menargetkan, partai Golkar pada Pileg nanti mampu meraih dua kursi di masing-masing dapil nya.

    “Kalau target kursi mah kita harus sebanyak-banyaknya, karena itu kan buat motivasi juga bagi saya sebagai ketua partai, motivasi caleg-caleg juga. Kalau target, kita masing-masing dua,” ucapnya.

    Di samping mempersiapkan pemenangan bagi partainya di perhelatan Pileg 2024 nanti, politisi Golkar itu pun mengaku tengah intens melakukan komunikasi politik ke sejumlah partai.

    Tujuannya, tentu saja dalam rangka persiapan dirinya sebagai calon Walikota Serang periode selanjutnya.

    “Untuk partai sih jalin komunikasi baik dengan semua partai. Yang penting minta doanya, mudah-mudahan saya dikasih kesempatan di waktu yang tepat,” tuturnya.

    Sementara itu, calon lain yang juga digadang-gadang bakal maju pada perhelatan kontestasi Pilwalkot 2024, Hasan Basri mengaku bahwa dirinya juga tengah melakukan sejumlah persiapan.

    Sama halnya dengan calon lainnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun juga tengah membuka komunikasi politik dengan partai-partai lainnya, tidak terkecuali partai Golkar.

    “Dengan semua intens. Karena kalau dari jauh-jauh hari kita sudah membangun batas, agak susah (membangun koalisi),” ucap Hasan Basri saat ditemui BANPOS di ruangannya.

    Menanggapi isu bahwa PKS bakal menjalin koalisi dengan Golkar di Pilwalkot 2024, Ketua DPD PKS Kota Serang itu pun tidak menampiknya. Menurutnya, hal itu mungkin saja terjadi, sehingga ia membuka peluang itu.

    “Mungkin saja,” kata Hasan Basri.

    Namun, jika memang terjadi koalisi, Hasan Basri menargetkan PKS seminimalnya dapat menempati posisi sebagai Wakil Walikota di pencalonan nanti.

    “Minimal A 2 (wakil). Ya itu nanti yang menentukan peroleh kursi di (pemilu) 2024,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Pemkab Muba Komit Jaga Netralitas ASN

    Pemkab Muba Komit Jaga Netralitas ASN

    JAKARTA, BANPOS – Berkomitmen menjunjung tinggi netralitas menghadapi Pemilu 2024, Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud hadir mengikuti rapat koordinasi tentang perumusan dan pemantapan kebijakan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai penjabat kepala daerah untuk supervisi regulasi pelaksanaan Pilkada pilkada 2024, Senin (17/7).

    Rakor yang berlangsung di Hotel Millenium, Jalan H Fachrudin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ini dibuka langsung oleh Dirjen Otonomi daerah Kemendagri Akmal Malik.

    Turut hadir mendampingi Pj Bupati H Apriyadi Mahmud, Kepala BKPSDM Aidil Fitri, Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga, Kabag Tapem Setda Muba Suganda, Plt Kabag Prokopim Agung.

    Dalam arahannya, Akmal Malik menekankan dua hal yang kepada para pejabat yang menjabat sebagai Pj Bupati di daerah untuk menjaga kewenangan dan fasilitas yang dititipkan oleh negara jangan disalahgunakan.

    Sesuai arahan Presiden Jokowi, lanjutnya, tugas penjabat kepala daerah adalah menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah pada saat terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah karena telah berakhir masa jabatannya.

    Maka untuk meminimalisir potensi upaya politisasi bagi para Penjabat kepala daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, diimbau agar mempedomani Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K 1/09/2022 tanggal 22 September 2022.

    “Jadi tujuan kita rakor ini untuk menyamakan persepsi terkait netralitas Penjabat Kepala Daerah dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” pintanya.

    Selain itu, juga untuk meminimalisir potensi implikasi hukum atau tindakan oleh Pj Kepala Daerah yang berkaitan dengan netralitas yang bersangkutan sebagai ASN. Menyusun indikator yang baku sebagai pedoman hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam konteks pelaksanaan tugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

    Menyikapi itu, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud siap membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan ASN yang netral dan menghasilkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat.

    “Saya selaku pimpinan daerah Kabupaten Muba mendukung penuh rapat koordinasi ini dan berharap ASN dapat mengerti hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik pegawai,” tandasnya.

    Diakui Apriyadi, dirinya memahami bahwa situasi politik bisa saja memanas. Namun ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilukada.

    “Arti netralitas mungkin kita semua mengerti, tapi kalau sudah di lapangan bisa saja tidak sadar melanggar netralitas itu, maka itulah pentingnya kegiatan ini, untuk mengingatkan kembali,” tegasnya.

    Pada prinsipnya, Kabupaten Muba komitmen penuh untuk tetap menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin menuju Muba zero konflik, dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada 2024 nanti dan siap menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024 di Bumi Serasan Sekate Kabupaten Musi Banyuasin.(RMID)

  • Mahfud Mentahkan Ide Rahmat Bagja Tunda Pilkada

    Mahfud Mentahkan Ide Rahmat Bagja Tunda Pilkada

    JAKARTA, BANPOS – Menko Polhukam, Mahfud MD mengkritik usulan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ditunda. Menurut Mahfud, Pilkada merupakan agenda konstitusi sehingga tak boleh mundur.

    Mahfud menilai, usulan Ketua Bawaslu yang meminta Pilkada serentak ditunda itu, sangat tidak berdasar. Bahkan tidak masuk akal.

    “Nggak relevan. Kalau ada kesulitan, lalu Pilkada atau Pemilu mau ditunda, ya nggak akan pernah ada Pemilu,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu, usai acara ‘Sambut Tahun Baru Hijriyah Kokohkan Rasa Kebangsaan’, di Gedung DPRD Yogyakarta, kemarin.

    Ketimbang usul menunda Pilkada, Mahfud menyarankan, Bawaslu memprioritaskan upaya agar Pilkada serentak tetap terlaksana sesuai kalender konstitusi. Menurutnya, penyelenggara Pemilu harus bisa memastikan agenda konstitusi ini tetap terselenggara dengan baik.

    “Lembaga Pemilu kan lembaga negara resmi sepanjang waktu. Sehingga, mereka bisa mengantisipasi semuanya, tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi nggak boleh mundur,” tukas Mahfud.

    Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai, usulan penundaan Pilkada sangat berbahaya bagi demokrasi. “Kita sudah sepakat 2024 dan ini perintah Undang-Undang,” ujarnya.

    Menurut Mardani, Indonesia sudah berpengalaman menggelar Pilkada, bahkan saat pandemi. Sehingga tak ada alasan untuk ditunda.

    “Saat pandemi 2020, kita sukses melaksanakan Pilkada dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Jika ditunda, masyarakat tidak punya pemimpin definitif,” tukas Mardani.

    Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid meminta Bawaslu lebih dulu bekerja keras dalam Pemilu. Ia menilai, terlalu dini untuk membuka opsi penundaan Pilkada.

    “Aneh-aneh saja, belum ada alasan kedaruratan kok sudah usul penundaan Pilkada serentak,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati ikut mengkritisi usulan Ketua Bawaslu. Menurutnya, alasan yang dimunculkan tidak masuk akal, mengingat Bawaslu sudah memiliki Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak (IKP) 2024.

    Data ini dirilis akhir 2022, berdasarkan hasil penelitian dan kajian panjang. “Jadi seharusnya sudah punya pemetaan soal keamanan,” kata Khoirunnisa.

    Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, usulan Ketua Bawaslu itu berpotensi melanggar undang-undang. Daripada mengusulkan hal yang tidak masuk akal, kata dia, lebih baik Bawaslu lebih fokus dan serius menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu Indonesia.

    Lalu apa kata Ketua Bawaslu usulannya menunda Pilkada panen kritik? Bagja tidak mau memperpanjang polemik penundaan Pilkada.

    “Untuk persoalan itu dibahas dalam rapat tertutup, sehingga saya tidak bisa komen,” kata Bagja.

    Bagja mengatakan, usulan untuk membahas opsi penundaan pilkada itu bukan usulan resmi lembaganya. Usulan tersebut hanya sebatas bahasan diskusi dalam forum kementerian/lembaga bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

    Bagja menegaskan, tidak akan mengusulkan opsi penundaan Pilkada secara resmi karena penentuan jadwal Pilkada merupakan domain Pemerintah dan DPR.

    Untuk diketahui, usulan penundaan Pilkada itu disampaikan oleh Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan KSP, Rabu (13/7).

    Bagja khawatir ada potensi masalah jika Pilkada serentak tetap digelar 2024.

    Sebab, Presiden dan Wakil Presiden terpilih baru akan dilantik pada Oktober 2024 atau satu bulan sebelum Pilkada dilaksanakan.

    Permasalahan lainnya, kata Bagja, aparat keamanan tidak bisa diperbantukan ke daerah yang sedang mengalami gangguan keamanan, karena mereka fokus menjaga daerah masing-masing yang menggelar Pilkada. “Karena ini pertama kali serentak,” tandasnya.(PBN/RMID)