Tag: Pilpres

  • Bersama GBN, Nelayan Gemoy Binuangeun Deklarasi Pemenangan Prabowo Gibran

    Bersama GBN, Nelayan Gemoy Binuangeun Deklarasi Pemenangan Prabowo Gibran

    LEBAK, BANPOS – Pendukung Pasangan Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Gerakan Banten Nyata (GBN), mendapatkan dukungan dari nelayan Binuangeun, Kabupaten Lebak, Banten. Para nelayan tersebut mengatasnamakan diri Nelayan Gemoy Binuangeun dan menggelar deklarasi untuk pemenangan Prabowo-Gibran, bersama para pemuda, Tokoh Masyarakat Binuangeun dan masyarakat di sekitar Binuangeun, Kamis (11/1).

    Tokoh pemuda setempat, Asep Erik Rikardo menyatakan bahwa ia bersama nelayan Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran bukan tanpa alasan. Menurutnya, pasangan tersebut dinilai yang paling layak memimpin Indonesia dan ia berharap Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024 sehingga bisa menyejahterakan kaum nelayan.

    “Kami mendoakan yang terbaik untuk pasangan Prabowo-Gibran, mudah-mudahan beliau menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Republik Indonesia,” ujar Asep.

    Koordinator Relawan GBN, Faisal Dudayef, menyambut positif dukungan yang diberikan oleh para nelayan Binuangeun. Ia mengaku, dengan banyaknya dukungan yang diberikan dari berbagai lapisan masyarakat, pihaknya optimis pasangan Prabowo-Gibran bisa memenangi Pilpres satu putaran.

    “Tentu saja ini menambah semangat kami para relawan untuk terus bergerak, melakukan aksi-aksi nyata, aksi-aksi kreatif dalam meraih simpati masyarakat,” ungkapnya.

    Faisal menegaskan, GBN akan terus mendorong upaya peningkatan hasil para nelayan, sehingga berdampak kepada peningkatan ekonomi. Menurutnya, nelayan Binuangeun memiliki potensi besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pesisir.

    “Hal itu terlihat dari hasil tangkap nelayan Binuangeun sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dan pemasok ikan tuna terbaik di provinsi Banten. Mudah-mudahan support yang kami sampaikan bisa meningkatkan produktifitas hasil tangkap para nelayan di Binuangeun,” tandasnya. (MUF)

  • Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    SERANG, BANPOS – Sejumlah Tokoh Agama, Masyarakat, dan Santri juga Nyai menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang dipimpin oleh KH. Matin Syarkowi, Selasa (12/12) malam. kegiatan yang dilaksanakan di Kebun Kebangsaan Ponpes Al-Fathaniyah, Desa Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ini mengusung tema ‘Walau Beda Pilihan, Tetap Jaga Persatuan Untuk Ciptakan Banten Aman’.

    Dalam kesempatan tersebut, Matin Syarkowi menjelaskan urgensi keterlibatan semua elemen masyarakat, terutama para Tokoh Agama dan Santri juga Nyai, dalam perjuangan dan kepedulian terhadap bangsa menjelang Pemilu 2024. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi yang baik harus mengedepankan etika dan moral, menolak politik identitas sebagai cara meraih suara, serta menjunjung tinggi persatuan sebagai kunci kejayaan Indonesia.

    “Pemilu 2024, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten, diharapkan dapat berjalan Aman, Damai, Sejuk, dan Menyenangkan,” ujar Matin Syarkowi, yang juga merupakan Pimpinan Ponpes Al-Fathaniyah.

    Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 oleh Keluarga Besar Ponpes Al-Fathaniyah bersama Masyarakat Kota Serang itu menyatakan komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Serang selama Pemilu 2024.

    “Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk kejayaan Indonesia, mendukung cooling system dan menolak politik identitas pada Pemilu 2024,” tandasnya.

    Pengurus Ponpes Al-Fathaniyah, Mas Syamsul Muarif, mengungkapkan bahwa satu kesatuan adalah salah satu visi misi umat Islam. Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwasanya ajakan-ajakan untuk Pemilu Damai ini untuk direnungkan bersama-sama, agar Indonesia ini semakin jaya dan kuat.

    “Apalagi dari kaum milenial atau pemuda, untuk menjaga aset-aset negara itu terutama dari pemuda, marilah Kita berperan dalam acara Demokrasi ini, dan boleh beda pilihan tapi jaga persatuan,” katanya.

    Mas Syamsul Muarif menyebut bahwa hal ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Banten bersatu dalam semangat persatuan. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini beriringan dengan momen Nonton Bareng (Nobar) Debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024, yang diselenggarakan oleh KPU RI.

    “(Mari) Menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum memperkuat fondasi demokrasi yang adil, damai, dan menghargai perbedaan,” tandasnya. (MUF)

  • Belum Juga Dipakai, Belasan Kotak Suara di Kabupaten Tangerang Sudah Rusak

    Belum Juga Dipakai, Belasan Kotak Suara di Kabupaten Tangerang Sudah Rusak

    TANGERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten menemukan sebanyak 18 dari 24.760 kotak suara yang diterima, mengalami kerusakan setelah dilakukan penyortiran.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, mengatakan bahwa kotak suara itu rusak saat proses pengiriman.

    “Iya, kita temukan kotak suara yang rusak, memang kondisinya itu rusak karena kena tekanan saat di perjalanan pengiriman. Total ada 18 dari 24.760 kotak suara yang diterima,” ujarnya, Kamis (23/11).

    Umar menerangkan, dengan ditemukannya 18 kotak suara yang mengalami kerusakan tersebut, maka pihaknya pun segera melaporkan ke KPU Provinsi agar dapat dilakukan penggantian dengan segera untuk diganti.

    “Sekarang kita sudah data dan laporkan ke KPU Provinsi untuk dilakukan penggantian,” katanya.

    Untuk bilik dan kotak suara, KPU saat ini masih melakukan proses penyortiran sebagai memastikan semua perlengkapan proses pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 bisa digunakan semuanya.

    Sementara itu, untuk kedatangan kotak suara tersebut, secara bertahap akan didistribusikan oleh KPU RI sesuai dengan ketersediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat 9.016, dengan tersebar di 274 Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang.

    “Kita upayakan di bulan ini (November) sampai dengan bulan Desember agar nanti di Januari itu bisa digunakan,” tuturnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menginventarisasi terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai antisipasi terjadinya bencana khususnya banjir pada hari pencoblosan.

    “Sampai dengan saat ini kami sudah menginventarisasi, dan kita sudah informasikan kepada teman-teman di PPK untuk segera memetakan TPS yang dianggap rawan bencana (Banjir),” tuturnya.

    Sebagai upaya antisipasi, KPU Kabupaten Tangerang sudah berkoordinasi bersama tim PPK dan juga pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memetakan lokasi TPS yang dianggap masuk dalam kerawanan bencana.

    Langkah tersebut dilakukan, sebagai menjaga tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara nanti.

    “Hingga saat ini kami masih menunggu laporan dari tim PPK yang berada di lapangan untuk mengecek lokasi rawan bencana itu,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pada Pilpres 2024, Mahasiswa Tangerang Raya Tolak Politik Dinasti

    Pada Pilpres 2024, Mahasiswa Tangerang Raya Tolak Politik Dinasti

    TANGERANG, BANPOS – Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hingga saat ini terus berlanjut. Bahkan, putusan tersebut dituding sebagai upaya pembentukan dinasti, pada tingkatan pusat.

    Hal itu membuat sejumlah mahasiswa yang berasal dari 15 kampus di Tangerang Raya, melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap untuk menolak politik dinasti pada gelaran Pilpres 2024.

    Para mahasiswa yang menyebut diri sebagai Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya itu menegaskan bahwa mereka menolak penyalahgunaan wewenang kekuasaan, untuk kepentingan Pemilu 2024.

    “Kami juga sepakat tolak putusan MK soal batasan usia capres dan cawapres dan menolak keras politik dinasti,” ujar Koordinator Konsolidasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Shandi Martha Praja, Senin (20/11).

    Shandi mengatakan, mahasiswa mengecam keras atas ketidakadilan dan kecacatan prosedural dalam merancang atau mengesahkan Undang-undang, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum di indonesa, dan tidak memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Seharusnya sebagai pemegang kekuasaan hari ini, Joko Widodo memberikan contoh yang bijak untuk menjadi pemimpin yang ideal tanpa merubah atau merusak komponen prosedur kepemerintahan di Indonesia ini,” tegasnya.

    Saat ini, katanya, yang telah diketahui oleh publik bahwasa di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat manuver-manuver politik yang dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

    “Salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan anaknya untuk maju menjadi Calon wakil presiden 2024 dengan melanggar prosedur konstitusi, dan memanfaatkan relasi keluarganya yaitu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Ia menegaskan, seharusnya dalam sistem trias politika, tugas dan wewenang dari Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengujian hukum atau Undang-undang, dan draft tersebut akan di rekomendasikan kepada pihak legislator.

    “Tetapi faktanya, hari ini Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik sebagai lembaga konstitusi,” tutur Shandy.

    Shandy menilai, Pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 menjadi pasal yang terkesan terburu-buru untuk direvisi dan disepakati. Menurut dia, seharusnya lembaga Yudikatif hanya memberikan draft Undang-undang rekomendasi, yang nantinya akan dieksekusi oleh legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dan momentum inilah yang membuat seakan-akan peristiwa seperti ini sudah menjadi bagian dari strategi penguasa untuk melanggengkan kekuasaanya, karena telah melewati prosedur kenegaraan yang sebaik-baiknya. Hal itu patut di jadikan pertanyaan bahwasanya Lingkaran kekuasaan ini sudah termonopoli oleh segelintir penguasa ataupun relasi kekeluargaan,” ungkapnya.

    Shandi mengatakan, hal tersebut seakan-akan mempertontonkan dahaga penguasa yang masih haus akan kekuasaan.

    “Undang-undang ini sudah jelas melanggar keadilan karena hanya memenangkan pihak yang ada di lingkar keluarga atau golongan tertentu. Permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat awam bahkan di lingkaran Mahasiswa,” ucapnya.

    Shandi mengatakan, konsolidasi yang dilakukan oleh mahasiswa se-Tangerang Raya ini, juga akan diperluas ke seluruh daerah di Banten.

    “Salah satu rekom konsolidasinya memperluas (aliansi) se-Banten,” tuturnya.

    Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa sepakat untuk menolak budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menolak penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan menolak Undang-undang hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. (DZH)

  • Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    Pemilih Disabilitas di Kota Tangerang Dapat Sosialisasi Terkait Pemilu

    TANGERANG, BANPOS – Kelompok pemilih disabilitas di Kota Serang mulai mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh KPU Kota Tangerang. Selain pemilih disabilitas, santri di pondok pesantren pun turut mendapatkan sosialisasi.

    Komisioner KPU Kota Tangerang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Qori, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diawali dengan pawai menggunakan kendaraan, sekaligus menyebarkan flyer, souvenir dan stiker kepada masyarakat di wilayah Cipondoh.

    Selain itu, KPU juga melakukan sosialisasi kepada pengurus RT/RW dan kelompok disabilitas di SKh Yen Naiz di wilayah Pinang

    “Kami sampaikan sosialisasi Pemilu ini kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mengetahui jadwal dan sebagainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/11).

    Kemudian, KPU Kota Tangerang juga mendatangi Pondok Pesantren An Nuqtah di Pinang, yang memiliki 327 santriwan dan santriwati.

    “Rangkaian kegiatan kirab di hari ketiga ini, kami tutup dengan menggelar istighosah dan doa bersama di Pondok Pesantren An Nuqtah bersama ratusan santri. Kegiatan ini dilakukan agar Pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti berjalan dengan aman dan damai,” jelasnya.

    Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra, mengatakan bahwa melalui kegiatan kirab pemilu, KPU mengedukasi, mempublikasikan dan mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

    “Kami juga mengajak para pemilih pemula agar dapat menggunakan hak suaranya memilih calon pemimpin yang visi, dan misinya sesuai dengan hati nurani,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    Mahfud Ogah Cuma Jadi Ban Serep Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Calon Wakil Presiden RI, Mahfud MD, menegaskan bahwa dirinya ogah hanya menjadi ban serep dari Calon Presidennya yakni Ganjar Pranowo. Meski demikian, ia mengaku tidak akan menjadi matahari kedua, jika dia dan Ganjar terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden.

    Mahfud kepada awak media, mengaku sempat berbicara dengan Ganjar Pranowo dan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar bisa dapat akses resmi untuk menangani permasalahan hukum, apabila terpilih menjadi wakil presiden melalui Pemilu 2024.

    “Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal,” ujar Mahfud, Selasa (14/11).

    Mahfud mengatakan bahwa jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), tidak bisa menindak secara hukum, tetapi hanya mampu menyampaikan berbagai kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.

    Oleh sebab itu, apabila dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden, akan memiliki kewenangan instruktif, bukan sekadar koordinatif.

    “Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” kata Mahfud.

    Meskipun minta diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wapres, Mahfud menegaskan tidak ada maksud untuk menyaingi Ganjar Pranowo.

    “Saya tidak ingin menjadi matahari kembar. Mataharinya tetap Pak Ganjar, tetapi beri saya kewenangan,” ujarnya.

    Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (DZH/ANT)

  • Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    Disinformasi, Pilpres, dan Riang Gembira

    JAKARTA, BANPOS – Mulanya saya menulis ini karena terinspirasi dari salah satu lagu milik grup band heavy rock-metal asal Indonesia, Seringai yang berjudul ‘Disinformasi’. Lagu tersebut Saya rasa jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, terutama menjelang Pilpres 2024, masing cukup relevan.

    Hawa-hawa panas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai terasa. Tandanya, sejumlah postingan black campaign dari masing-masing simpatisan calon berseliweran di beberapa platform media sosial, seperti twitter dan juga instagram misalnya.

    Layaknya bensin tersambar percikan api, tensi tinggi mulai memantik emosi. Akibatnya, debat kusir di antara mereka tidak terelakkan lagi. Tak jarang berita bohong atau hoax turut menyertai di dalamnya.

    Hal itu kemudian diperparah dengan keadaan indeks baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah, bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia.

    Konon katanya, berdasarkan hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada 2021 dan UNESCO pada 2022 menunjukan minat baca masyarakat di Indonesia hanya mencapai 0,001 persen atau ilustrasinya dari 1.000 orang hanya ada satu orang saja yang gemar membaca.

    Bahkan menurut penelitian Central Connecticut State University yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked pada 2016 silam, jika diurutkan, Indonesia menempati peringkat ke 60 dari 61 negara yang menjadi sampel nya. Posisi itu berada satu tingkat di bawah Thailand di posisi ke 59.

    Kita, saya dan anda, mungkin seringkali khilaf untuk memeriksa kembali secara seksama informasi yang diperoleh. Apakah betul informasi yang kita peroleh itu benar adanya? Atau mungkin justru ada pemutar balikan fakta di dalamnya?

    Karena ketergesa-gesaan dan sumbu yang teramat pendek itulah kemudian prahara terjadi. Saling caci dan maki tidak bisa terelakan kembali.

    Dampaknya tidak main-main. Tidak hanya dapat menimbulkan perasaan sakit hati yang teramat dalam, keutuhan rumah tangga, bertetangga, bahkan bernegara pun juga turut menjadi taruhannya.

    Berlebihan? Oh tentu tidak, sebab sudah ada contoh nyata, yakni Pilpres 2019 lalu. Di mana kita, masyarakat Indonesia, pernah terbelah menjadi dua kubu yang kentara sekali bersebrangannya, Cebong dan Kampret.

    Dua entitas atau makhluk itu sudah menjadi sebuah identitas ‘negatif’ bagi masing-masing simpatisan calon. Kala itu orang yang menasbihkan diri sebagai pendukung Prabowo disebut sebagai Kampret. Begitupun sebaliknya, orang yang menyatakan diri sebagai pendukung Jokowi adalah Cebong.

    Keduanya saling menjelekan, mencaci, dan memaki tiada hentinya. Segala upaya mereka lakukan, bahkan dengan hoax mereka lakukan hanya demi dapat menurunkan nilai dari calon yang diusung tersebut.

    Perpecahan dua kelompok masyarakat itu berlangsung lama, bahkan dampaknya hingga saat ini masih juga terasa, meski tidak separah pada 2019 dan awal 2020 silam.

    Saya sih berharap di Pilpres 2024 nanti, masyarakat kita jauh lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi kontestasi pemilu serta dalam mencerna informasi yang ada. Tidak terburu-buru emosi, apalagi termakan opini pemberitaan yang berseliweran di luaran sana.

    Karena dengan begitu lah, satu-satunya upaya yang bisa dilakukan agar perpecahan tidak terjadi. Bukankah kita selama ini menginginkan Pemilu yang riang, gembira, serta ceria kan? *

  • PKS Optimis Menangkan Anies-Muhaimin Di Pilpres

    PKS Optimis Menangkan Anies-Muhaimin Di Pilpres

    SERANG, BANPOS – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang optimis untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres) di Banten. “Secara pribadi, untuk Anies dan Cak imin saya optimistis, Insyaallah,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri , Rabu (25/10).

    “Kalau target, kita belum survei ya, tapi kalau lihat survei yang ada, itu pak Anies dengan pak Prabowo tidak terlalu besar gap nya, Insyaallah kita bisa menang,” sambungnya.

    Dirinya menuturkan, secara kultural Banten dianggap lebih dekat dengan Cak Imin terutama kalangan para kyai-kyai dan para santri. Dirinya juga beranggapan walaupun dengan adanya Mahfud MD yang saat ini menjadi cawapres Ganjar, hal tersebut tidak lantas memecah suara dikalangan para Kyai dan Santri.

    “Menurut saya tidak juga, pak Mahfud kan di elit kalau Cak Imin kan bergerak di kalangan muda. Dan aga sulit juga orang memisahkan antara PKB dengan NU. Pasti ada pengaruhnya,” tuturnya.

    Dirinya mengungkapkan bahwa dalam kontestasi politik tersebut, pihaknya selalu menargetkan persentase yang lebih tinggi dari ketiga calon yang ada.

    “Untuk menang ya kita harus diatas 50 persen. Kalau mereka 75 persen kita targetkan 80 persen. Harus positif,” ungkapnya.

    Hingga saat ini, Hasan mengaku bahwa partai koalisi yang menjadi partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat capres dan cawapres belum melakukan pertemuan yang intens dalam pemenangan pilpres. Kendati demikian, Hasan mengaku bahwa PKS sebagai salah satu anggota partai koalisi sudah mempersiapkan langkah pemenangan Anies-Imin.

    “Untuk pertemuan dengan par-tai koalisi saat ini belum intens karena mereka juga sibuk dengan legislatif. Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh PKS untuk pemenangan partai juga akan kita lakukan untuk pemenangan presiden. Jadi satu paket,” terangnya.

    “Bagaimana kita menginstal Infrastruktur pemenangan dari tingkat kota sampai tingkat RT. Bagaimana kita menyiapkan saksi di tiap TPS, karena TPS ini kan ujung tombaknya. Ada DPT kan, jadi tiap DPT ini yang kemudian kita sisir,” tandasnya. (CR-01)

  • Batas Akhir Pendaftaran Capres-Cawapres 2024

    Batas Akhir Pendaftaran Capres-Cawapres 2024

    BANPOS, JAKARTA – Hari ini, Kamis (19/10), dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) mendatangi KPU untuk melakukan pendaftaran. Pasangan yang terdaftar adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Namun, koalisi pendukung Prabowo Subianto masih belum mengumumkan kapan mereka akan mendaftar. Selain itu, informasi mengenai bakal cawapres juga belum diungkapkan.

    Batas Pendaftaran Capres-Cawapres
    KPU telah menetapkan jadwal pendaftaran capres dan cawapres 2024. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, proses pendaftaran dimulai hari ini, Kamis (19/10), dan akan berakhir pada Rabu (25/10).

    Berikut jadwal lengkapnya:
    – Waktu Pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024:
    – 19-24 Oktober 2023: pukul 08.00-16.00 WIB
    – 25 Oktober 2023: pukul 08.00-23.59 WIB
    – Lokasi: Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No.29, Jakarta Pusat.

    Jadwal Kegiatan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024
    Proses pendaftaran capres dan cawapres 2024 berlangsung dari 19 hingga 25 Oktober 2023. Jadwal kegiatan tersebut meliputi:
    – Pendaftaran Bakal Pasangan Calon:
    – Pengumuman pendaftaran: 16-18 Oktober 2023
    – Pendaftaran bakal pasangan calon: 19-25 Oktober 2023
    – Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon: 19-27 Oktober 2023.

    – Verifikasi Bakal Pasangan Calon:
    – Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon: 19-28 Oktober 2023
    – Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan: 23-29 Oktober 2023
    – Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan: 25-31 Oktober 2023
    – Penyerahan dokumen hasil perbaikan: 26 Oktober-1 November 2023
    – Verifikasi dokumen hasil perbaikan: 26 Oktober-2 November 2023
    – Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan: 26 Oktober-3 November 2023.

    – Pengusulan Penggantian:
    – Pengusulan bakal pasangan calon pengganti: 26 Oktober-8 November 2023
    – Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti: 26 Oktober-11 November 2023
    – Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti: 26 Oktober-12 November 2023
    – Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan: 11-12 November 2023.

    – Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon:
    – Penetapan pasangan calon: 13 November 2023
    – Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon: 14 November 2023

    – Putaran Kedua:
    – Pencalonan peserta Pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap: Paling lama 3 hari sejak pasangan calon berhalangan tetap atau 3 hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/pemilu/193277/batas-akhir-pendaftaran-caprescawapres-2024-ini-jadwal-selengkapnya

  • Demokrat Jangan Ngambek Dong

    Demokrat Jangan Ngambek Dong

    REAKSI atas keputusan Partai NasDem dalam menentukan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres yang akan mendampingi Anies, terjadi serentak di seluruh Indonesia. Para kader Demokrat yang ngambek, mulai menurunkan spanduk, banner dan baliho Partai Demokrat, yang bertengger foto Anies.

    Hal itu dibenarkan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, banyak dari baliho dan banner yang bertengger foto Anies, molai dilakukan pencopotan. “Tadi sudah mulai copot,” ucap Herzaky dilansir dari RM.ID.

    Dia melanjutkan kader mencopot itu karena kecewa dengan sikap Anies yang diyakini melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak bersama Partai NasDem dan PKB. “Sehingga komitmen kerja sama Koalisi Perubahan sudah tidak ada, karena Koalisi Perubahan tiga pihak,” kata Herzaky Mahendra Putra.

    Oleh karena itu, Partai Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di kediaman pribadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat (1/9), untuk membahas sikap partai terhadap kelanjutan koalisi dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

    Pencopotan baliho pun terjadi di Provinsi Banten. Selain titah dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, untuk menurunkan baliho hingga spanduk bergambarkan Anies-AHY, para kader terutama Calon Legislatif (Caleg) pun berbondong-bondong menurunkan baliho dan spanduk mereka. Selain mencopot, bahkan ada yang berencana menutup foto Anies dengan pilox.

    Menanggapi sikap Partai Demokrat tersebut, Ketua Jaringan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Provinsi Banten, Cahyo Hendro Atmoko, mengatakan bahwa seharusnya Partai Demokrat tidak bertindak demikian. Ia menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan koalisi, Anies dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi Cawapresnya.

    “Tidak boleh juga dong Demokrat kemudian seolah-olah dipaksa,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (31/8).

    Ia juga meminta Demokrat untuk sadar diri, bahwa selama ini pihak merekalah yang selama ini selalu memaksakan kehendaknya kepada koalisi. “Pada sisi lain dia kan juga seolah-olah memaksa (memasangkan Anies dengan AHY),” imbuhnya.

    Dengan melihat sikap Demokrat yang seperti itu, ia juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin nantinya para relawan Anies tidak akan bersimpati kepada partai yang digawangi oleh AHY itu. Oleh karenanya, ia meminta kepada Demokrat untuk bisa lebih berhati-hati terhadap sikapnya itu.

    “Yang seharusnya tidak dilakukan Demokrat dengan membuat rilis seperti itu mungkin menjadikan risiko coattail effect yang selama ini didapatkan partai dari pemilih Anies itukan bisa berkurang untuk Demokrat,” ucapnya.

    Di samping itu ia juga menjelaskan, penentuan Cak Imin sebagai pasangan Anies di Pilpres 2024 nanti bukan berarti tanpa adanya perhitungan yang jelas. Cahyo mengatakan, sosok Cawapres yang dipilih harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemenangan suara.

    “Perhitungan-perhitungan kan jelas bahwa, Cawapres nya itu harus memberikan efek elektoral yang signifikan,” tuturnya.

    Dipilihnya Cak Imin sebagai Cawapres diharapkan dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi Anies untuk dapat meraup lumbung suara di Jawa Timur dan juga kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana diketahui, selama ini Jawa Timur kerap dianggap sebagai lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga kelompok masyarakat berlatar belakang NU.

    “Yang selama ini kami pikirkan memang bagaimana menggaet suara Jawa Timur, NU dengan Cak Imin ini akan lebih terbuka untuk masuknya,” jelasnya.

    Pengamat politik, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa sikap dari para kader Partai Demokrat yang mencopot baliho serta banner bergambar Anies, merupakan ekspresi dari kemarahan mereka. Hal itu dapat dimaklumi, meski kekanak-kanakan.

    “Ya itu kan marah. Ini kan ekspresi kemarahan itu biasa ya, anak-anak itu juga bisa. Dalam konteks itu, yang namanya marah itu biasa,” ujarnya.

    Meski demikian, Usep mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan nanti terkait dengan koalisi, seharusnya Partai Demokrat dapat bersikap lebih dewasa lagi. Pasalnya, hal itu mungkin saja berpengaruh terhadap suara dari Partai Demokrat.

    Namun berdasarkan pengamatannya, sebetulnya sampai saat ini Partai Demokrat tidak mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies. Pasalnya, yang mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies, hanya Partai NasDem dan PKS saja.

    “Selama ini juga belum ke Demokrat (suara Anies), kecuali pak AHY-nya jadi Cawapres. Jadi sebenarnya dari pasangan ini, kalau (AHY) tidak menjadi Cawapres, coattail effect tidak ke Demokrat. Tapi ke PKS, ke Nasdem. Karena secara emosional, lebih dekat dengan NasDem dan PKS daripada ke Demokrat. Demokrat itu semata-mata ke AHY saja coattail effect-nya. Kalau AHY-nya tidak maju, dia tidak dapat,” jelasnya.

    Kendati demikian, Usep mengaku masih terdapat potensi Partai Demokrat tetap berada di barisan koalisi pendukung Anies. Pasalnya, masih terdapat tawaran-tawaran lain yang mungkin saja bisa diterima oleh Partai Demokrat, kendati tidak mendapatkan posisi Cawapres.

    “Menurut saya, nanti Demokrat mau tidak mau atau dipaksa dengan dinamika politik, akan mempertimbangkan soal power sharing yang lain. Artinya tidak harus Cawapres power sharing-nya, banyak yang bisa di sharing bukan hanya Cawapres. Bisa juga menteri utama dan lain sebagainya. Nah Demokrat menurut saya ke depan, akan realistis kecuali kalau memang dia mau ditinggalkan oleh semua koalisi,” ungkapnya. (MUF/DZH/ENK)