LEBAK, BANPOS – Ratusan jabatan Kepala Daerah dalam waktu dekat akan mengalami kekosongan,
sebagai imbas dari penerapan Pemilu serentak. Kekosongan itu pun akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala
Daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Lebak yang dalam waktu dekat akan diisi oleh Pj Bupati. Mahasiswa
pun berharap, Pj Bupati nantinya orang yang baik.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti, mengatakan bahwa
mekanisme penentuan Pj Kepala Daerah sejak awal tidak dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan
akuntabel.
Kondisi itu menurutnya diperparah oleh latahnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam
menyikapi surat yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang seolah menilai secara
subjektif tanpa demokrasi.
Menurutnya, sejak awal telah terlihat bahwa telah terjadi suatu kelatahan di tubuh lembaga legislatif.
Ketika peluang membuat rekomendasi diberikan, mereka malah terpecah belah, saling sikut dan
berdebat tentang kepentingan politik semata. Ia menilai, tidak ada yang membicarakan masalah
perbaikan dan kepentingan Kabupaten Lebak selama beberapa waktu kepemimpinan penjabat ke
depan.
“Dalam hal ini DPRD Lebak dengan sadar, gagah dan berbangga hati menunjukan perpecahan dan friksi-
friksi dalam gedung terhormat tersebut kepada rakyat, menunjukan sikap keserakahan dan kepentingan
politik masing-masing, kemudian mengajukan nama-nama individu yang dianggap dapat menjadi rekan
berbisnis politik yang baik, bukan berdasarkan pada kompetensi dan rekam jejak individu yang
dicalonkan,” kata Ratu kepada BANPOS, Senin (31/10).
Ia menuturkan bahwa dalam pengusulan nama itu, patut diduga tidak terdapat kepentingan dan
kemaslahatan masyarakat sama sekali. Oleh karena itu, seyogianya dapat direkomendasikan calon
penjabat yang memiliki rekam jejak yang baik.
“Kita sedang dipaksa menonton pertarungan politik kepentingan para elit politik lokal, semua sedang
berbondong-bondong mengusulkan jagoan masing-masing. Dalam perjalananya, kita tidak melihat ada
perspektif kepentingan rakyat yang melatarbelakangi pengusulan tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, penentuan Pj Bupati Lebak telah menunjukan sisi buruk dari penentuan pejabat tanpa
pemilihan langsung. Muatan kepentingan yang dipertontonkan menurutnya, jika dilihat dari orientasi
dinamika politik, yang terjadi bukan didasari pada kepentingan rakyat, namun hasrat kekuasaan politik
individu dan kelompok yang memunculkan praktik-praktik transaksional.
“Politik transaksional itu terjadi karena ada proses politik akomodasi untuk memenuhi kepetingan
segelintir orang, lobi-lobi dan konsolidasi semakin kuat untuk mengamankan selembar pengesahan
untuk menjadi Pj. Dalam proses penunjukan tersebut, pertarungan antar elit begitu alot dengan cara
membayar mahar di pos-pos tertentu untuk mendapatkan kursi (Pj),” terang Ratu.
Sebagai Mahasiswa Islam, lanjut Ratu, ia menyampaikan harapan kepada siapapun nanti yang dilantik
menjadi penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Lebak pada tanggal bulan November mendatang, agar dapat
menghadirkan beberapa perbaikan dan pembangunan dalam beberapa bidang penting yang sampai hari
ini masih stagnan dan cenderung buruk di Kabupaten Lebak.
“Kita kemudian berharap pada siapapun nanti yang menjadi PJ Bupati, mampu melakukan dan
menghadirkan perbaikan pada beberapa aspek penting seperti pelayanan kesehatan, peningkatan
kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak, dan tentu saja pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Ia memaparkan, efektifitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, baik dalam segi anggaran
maupun kebijakan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya diharapkan melibatkan keikutsertaan
seluruh elemen terkait termasuk didalamnya masyarakat.
Satu hal yang saat ini cukup mendesak menurutnya, yaitu pelayanan publik yang dirasa belum maksimal.
Dalam konsep clean government, lanjutnya, tentu perwujudan azas kesetaraan dan kesamaan dalam
perlakuan harus terwujud terhadap seluruh rakyat Kabupaten Lebak.
“Yang tak kalah penting adalah, semoga Pemerintahan Kabupaten Lebak di bawah kepemimpinan Pj
nantinya mampu mewujudkan konsep Good and Clear Government, jauh dari perilaku KKN, transparan
dan tentu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat. Tentu hal tersebut dapat
diaplikasikan jika terpilihnya Pj Bupati yang memiliki rekam jejak yang baik, bukan hanya sekadar yang
dekat dengan penguasa,” tandasnya. (MYU/DZH)
