BANTEN POS

Tag: Pj Bupati Tangerang

  • Pj Bupati Tangerang Sampaikan Target APBD 2025 ke DPRD

    Pj Bupati Tangerang Sampaikan Target APBD 2025 ke DPRD

    TIGARAKSA, BANPOS — Penjabat Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono menyampaikan Rancangan APBD Perubahan 2024 dan nota keuangan RAPBD Tahun 2025 kepada anggota DPRD Kabupaten Tangerang.

    Dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (11/9/2024) itu, Andi Ony menjelaskan, terjadi kenaikkan pendapatan daerah pada APBD 2024 sebesar Rp394,17 Miliar dari sebelumnya Rp7,39 Triliun menjadi Rp7,78 triliun.

    Demikian juga untuk belanja daerah, menurut Andi, terjadi kenaikkan sebesar Rp1,10 triliun dari sebelumnya Rp7,67 triliun menjadi Rp8,78 triliun.

    Sedangkan untuk RAPBD 2025 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp7,52 Triliun atau naik sebesar Rp137 Miliar dari total pendapatan sebelumnya.

    Kemudian dari sisi belanja daerah, ditargetkan sebesar Rp7,89 trilun atau naik sebesar Rp219,24 miliar dari APBD 2024.

    “Kami sudah memyampaikan kepada DPRD dan selanjutnya menunggu pendapat umum fraksi-fraksi,” ungkap Andi Ony.

    Rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud itu, dihadiri anggota DPRD dari Fraksi Golkar, PDIP, Gerinda, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan Nasdem.

    Dalam tanggapannya, Muhamad Amud memaparkan ada dua poin yang disampaikan Pj Bupati Tangerang dalam rapat paripurna. Pertama penyampaian rancangan APBD Perubahan Tahun 2024.

    “Sesuai mekanisme dan surat dari Kemendagri Rancangan APBD Perubahan Tahun 2024 harus segera dibahas dan ditetapkan. Pembahasan akan dimulai pekan depan,” ujar Amud.

    Poin selanjutnya, kata Amud, Pj Bupati Tangerang menyampaian nota keuangan Rancangan APBD 2025. Menurut Amud, RAPBD 2025 menjadi prioritas dewan untuk segera dilakukan pembahasan.

    “Itu arahan dari Kementrian dalam negeri, nota keuangan RAPBD 2025 harus segera disampaikan kepada DPRD,” tandasnya.(Odi)

  • Pj Bupati Tangerang Raih Penghargaan PWI

    Pj Bupati Tangerang Raih Penghargaan PWI

    BOGOR, BANPOS — Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, mendapat penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang. Andi Ony dinilai telah menjalankan tugas dengan baik dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Pj Bupati Tangerang.

    Penghargaan tersebut disampaikan pada kegiatan Family Gathering Keluarga Besar PWI Kabupaten Tangerang di kawasan Agrowisata Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/12).

    Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sri Mulyo menyebut, pemberian penghargaan sebagai Sahabat PWI karena Andi Ony dinilai sosok yang memiliki visi dan kinerja yang baik sebagai Penjabat Bupati Tangerang.

    Salah satunya bersinergi dalam memberikan informasi serta evaluasi program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

    “PWI Kabupaten Tangerang sudah bersinergi dengan baik dengan Pemkab Tangerang, kami harap semakin meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Sri Mulyo juga mengapresiasi kinerja Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Sofyan Sapar, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

    Apresiasi disampaikan karena Perumdam TKR telah mencapai target RPJMD dalam penyediaan layanan air bersih di Kabupaten Tangerang.

    “Kami menjadi mitra yang terus mendukung Perumdam TKR dalam mencapai cakupan layanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya.

    Sementara Pj Bupati Tangerang Andi Ony menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan PWI Kabupaten Tangerang. Baginya, organisasi para pewarta tersebut sudah menjadi keluarga baginya.

    “Sebagai keluarga kita sama-sama bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk membangun Kabupaten Tangerang semakin gemilang,” katanya.

    Harapan sama disampaikan Direktur Utama Perumdam TKR Sofyan Sapar yang mengaku terbantu dalam merealisasikan program pengadaan air bersih berkat sinergi dengan PWI Kabupaten Tangerang.

    “Kami bersinergi dengan PWI untuk memberikan pelayanan air bersih yang lebih baik lagi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (ODI)

  • HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    SERANG, BANPOS – Permasalahan rekomendasi calon Pj Bupati Tangerang terus bergelinding. Saat ini diketahui, dua organisasi mahasiswa yaitu HMI dan PMII melaporkan permasalahan adanya rekomendasi kembar calon Pj Bupati Tangerang ke Polda Banten.

    Perwakilan dari HMI dan PMII Kabupaten Tangerang, Aziz Patiwara menyatakan, telah menyampaikan permasalahan adanya dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon Pj Bupati Tangerang ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten.

    “DPRD Kab Tangerang telah mengeluarkan dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon PJ Bupati Tangerang. Masing-masing surat berisikan tiga nama calon. Satu nama, yaitu Maesyal, tercantum di kedua rekomendasi itu. Jadi total nama yang diusulkan ada lima. Padahal aturannya cuma tiga nama. Sehingga menjadi pertanyaan besar, surat rekomendasi yang mana yang dikirimkan ke Mendagri,” kata Aziz Patiwara, usai menyambangi Polda Banten, Rabu (6/9).

    Sebelum datang ke Polda Banten, Aziz mengatakan sudah berusaha mengklarifikasi persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tangerang. Bahkan hingga tiga kali turun aksi unjuk rasa.

    “Karena tidak ada jawaban yang jelas, terpaksa kami meminta bantuan pada lembaga yang berwenang. Tentu Kepolisian,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, mencari kebenaran siapa yang sebenarnya diusulkan DPRD Kab Tangerang adalah hal yang sangat penting. Karena jangan sampai, orang yang tidak diusulkan tiba-tiba menjadi Pj Bupati Tangerang.

    “Pj Gubernur Banten dikabarkan tidak merekomendasikan lima nama yang tercantum dalam dua surat DPRD Kabupaten Tangerang. Rekomendasi Mendagri juga dikabarkan tidak ada. Cilaka buat Kab Tangerang. Dapat Pj yang jago sim salabim administrasi pemerintahan dan tata usaha negara. Gawat ini. Itulah sebabnya kami mendatangi Polda Banten, minta bantuan,” papar Aziz.

    Aziz Patiwara membantah kedatanganya ke Polda Banten untuk menyampaikan dugaan pemalsuan dokumen negara.

    “Kalau soal pemalsuan dokumen negara, kami tidak paham. Itu urusan polisi. Kami hanya ingin kepastian, surat mana yang diajukan ke Mendagri dan sah diterima Mendagri. Kalau surat yang tidak dikirim ke Mendagri itu dianggap polisi sebagai pemalsuan, ya terserah polisi. Memang kewenangannya. Kami hanya ingin kepastian saja,” papar Aziz.
    Awalnya perwakilan mahasiswa itu diterima Ketut Widastra, bagian Reskrimum Polda Banten. Lalu diarahkan ke bagian Intelkam.

    Sayangnya, bidang Politik Intelkam Polda Banten sedang tidak ada di tempat. Namun, Ario Galih yang menerima perwakilan mahasiswa itu menyatakan, akan menindaklanjuti permohonan bantuan klarifikasi ini.

    Sebelum ke Polda Banten, perwakilan HMI dan PMII Kab Tangerang sempat mendatangi Ombudsman Banten menyampaikan perihal yang sama.(PBN)

  • Otak-atik Calon Pj Bupati Tangerang, Mahasiswa Gerudug Pimpinan Dewan

    Otak-atik Calon Pj Bupati Tangerang, Mahasiswa Gerudug Pimpinan Dewan

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Ratusan aktivis mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT), mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memilih anggota dewan yang ndablek alias cuek bebek dengan kepentingan publik.

    Kecaman tersebut dilontarkan aktivis AMT yang menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (28/8).

    Aksi unjukrasa aktivis mahasiswa itu, ditujukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak transparan dalam proses pengajuan nama-nama calon Penjabat (PJ) Bupati Tangerang.

    Mereka juga mengecam seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang disebut hanya bisa diam alias cuek melihat adanya ketidakterbukaan dalam proses pengajuan nama-nama calon PJ Bupati Tangerang.

    “Beredarnya dua surat usulan PJ Bupati Tangerang yang disampaikan ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) membuktikan kalau anggota dewan itu cuek alias ndablek dengan kepentingan masyarakat,” ungkap Findo Alam Samsara, aktivis AMT dalam orasinya di depan Gedung Dewan.

    Aktivis mahasiswa yang juga Ketua PC PMII Kabupaten Tangerang itu, menuntut pimpinan DPRD menjelaskan secara gamblang proses pengusulan nama-nama calon PJ Bupati Tangerang kepada publik.

    Dia mengungkapkan, saat ini beredar dugaan adanya dua surat usulan PJ Bupati Tangerang yang ditandatangani Ketua DPRD. Kemudian susulan berita acara yang masuk ke Kemendagri pada tanggal 18 Agustus 2023 tanpa tanda tangan dari Ketua DPRD.

    “Jadi ada dua surat yang di dalamnya terdapat usulan nama-nama calon PJ Bupati, dengan ada perbedaan dalam formasinya,” katanya.

    Menurutnya, sikap pimpinan DPRD yang tidak mau bersuara terkait dengan beredarnya dua surat usulan PJ Bupati dengan versi berbeda justru menciptakan opini liar di tengah masyarakat.

    “Kami gak tahu mana yang asli dan surat palsu walau Kemendagri menyatakan sudah sampai tahap akhir,” katanya.

    Unjukrasa sempat memanas, aktivis mahasiswa sempat membakar ban bekas di depan gedung dewan. Imbasnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga-jaga di depan gedung dewan.

    Akhirnya beberapa perwakilan sekretariat DPRD bernegosiasi dengan para mahasiswa. Namun, negosiasi tidak menemui titik terang, lantaran perwakilan sekretariat DPRD hanya mempersilahkan 15 perwakilan mahasiswa untuk masuk.

    Sedangkan pengunjukrasa menginginkan seluruh massa aksi yang jumlahnya sekitar 100 orang bisa berdialog langsung dengan para pimpinan dewan.

    “Kami sebagai rakyat ingin tahu penjelasan wakil rakyat tentang calon PJ Bupati yang notabenenya nanti menjadi pimpinan kami di Kabupaten Tangerang. Jangan wakil rakyat malah ndablek, cuek terhadap kepentingan rakyatnya,” timpal Bagus, aktivis himpunan mahasiswa Islam (HMI).

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya mengaku telah berupaya mengajak para mahasiswa untuk bisa duduk bersama, terkait persoalan yang menjadi tuntutan mereka.

    “Kami sudah menyampaikan duduk bersama, di forum ruang rapat gabungan ini, tapi kalau 50 orang yang masuk tempatnya gak cukup,” katanya.

    Kendati demikian, Adit menyatakan pimpinan DPRD akan segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait tuntutan dari mahasiswa tersebut. Ia juga menyebut tidak hadirnya Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail dikarenakan ada tugas lain.

    “Pasti kami jelaskan, kami tidak akan lari, kami selalu stay sampai jam kerja kami yaitu jam 4 sore,” tandasnya.

    Sebelumnya diduga ada 2 versi surat usulan nama-nama calon PJ Bupati Tangerang. Versi pertama bernomor B/100.1.4/.053/Pim-DPRD/2023 yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail.

    Ketiga nama yang diusulkan menjadi PJ Bupati Tangerang untuk menggantikan A Zaki Iskandar yang masa jabatannya akan berakhir pada 23 September nanti adalah Belly Isnaini, pejabat Kemendagri, Deden Apriandi,  Sekretaris DPRD Banten dan Moch Maesyal, Sekda Kabupaten Tangerang.

    Surat versi pertama ini sempat disanpaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, M Amud bersama Jayusman, Ketua Fraksi Partai Gerinda dan Nazil Fikri anggota Fraksi PPP kepada wartawan di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (9/8) lalu.

    Sedangkan surat versi kedua bernomor B/100.1.4/.5203/pim-DPRD/VIII/2023 yang juga ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Fotokopi dan softcopy surat tersebut dengan format PDF beredar di sejumlah kalangan.

    Surat versi kedua itu berbeda pada nama-nama yang diusulkan sebelumnya ke Kemendagri. Ketiga nama itu, Moch Maesyal Rasyid,  Sekda Kabupaten Tangerang, M Yusuf, Staf Ahli Gubernur Banten dan Tabrani yang menjabat Kepala Dindikbud Banten. (ODI/DZH)

  • Dikritik Mahasiswa, Amud Santai

    Dikritik Mahasiswa, Amud Santai

    TIGARAKSA, BANPOS – Kritik yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat), ditanggapi santai oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.

    Amud yang juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang itu bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada para mahasiswa, yang telah melakukan fungsinya sebagai sosial kontrol.

    Menurutnya, aksi tersebut sebagai bentuk rasa peduli terhadap lembaga DPRD Kabupaten Tangerang. Pria yang juga mantan jurnalis ini menambahkan, elemen masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam segala hal, termasuk ikut mengawasi kinerja DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Cuma kalau mau aksi dasarnya harus jelas dulu, apalagi yang demonya mahasiswa. Saya disebut arogan menggebrak pintu Ketua DPRD, padahal tidak ada peristiwa itu,” kata Amud, Selasa (22/8).

    Sebagai mahasiswa yang mengedepankan intelektual, lanjut Amud, seharusnya mencari fakta-fakta terlebih dahulu, jangan hanya berdasarkan informasi dari pemberitaan, tanpa mencari tahu kebenarannya.

    “Itu namanya informasi sepihak, kalau informasi itu benar, kalau salah bagaimana. Tapi ya gak apa-apa, saya tetap melihatnya positif, yaitu adanya kepedulian dari elemen masyarakat mengawasi DPRD,” imbuhnya.

    Disinggung terkait tudingan mahasiswa bahwa dirinya tidak mengkritisi persoalan yang terjadi di masyarakat, Amud menegaskan bahwa pihaknya banyak mengkritisi program Pemkab Tangerang yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

    Sebagai Ketua Komisi 1, Amud menyatakan aktif menerima aspirasi yang disampaikan warga Kabupaten Tangerang. “Cuma kan tidak diekspos media,” tandasnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/8) siang lalu, sejumlah ketua fraksi menggeruduk ruang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Mereka mengaku kecewa lantaran pimpinan dewan dinilai tidak terbuka dalam menentukan usulan nama calon PJ Bupati Tangerang.

    Ketua Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengaku tidak pernah diajak rapat untuk menetapkan usulan nama calon PJ Bupati yang dikirim ke Kemendagri.

    “Saya bukan ngamuk, tapi kesal, kami ini para pimpinan fraksi tidak dilibatkan dalam rapat usulan nama PJ Bupati,” katanya kepada wartawan.

    Amud mengaku hanya mengikuti 1 kali rapat, itu pun dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya dan Ilham Chair. Dimana, waktu itu hanya sebagian fraksi yang sudah memberikan usulan nama PJ Bupati.

    Amud mengaku sampai harus menanyakan kepada Sekretaris DPRD terkait surat yang sudah ditandatangani Ketua DPRD. Namun, katanya, tidak diberikan dengan alasan tidak memiliki salinan surat usulan tersebut.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya menyangkal usulan PJ Bupati Tangerang dilakukan tidak transparan.

    “Bukan tidak transparan, kami harus akomodir seluruh fraksi yang belum mengusulkan PJ Bupati,” jelasnya.

    Adi Tiya menyebut, usulan tiga nama PJ Bupati Tangerang diambil dari unsur pemerintah provinsi, Kemendagri dan dari pemerintah Kabupaten Tangerang. “Yang jelas seluruh pimpinan fraksi harus sudah sepakat semua,” katanya.

    Sementara itu, hingga kini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail masih enggan menanggapi kegaduhan tersebut. “Tidak apa-apa. Mungkin kelepasan karana ada ketidakpuasan,” katanya usai ruangannya didatangi sejumlah anggota fraksi saat itu. (ODI/DZH)

  • Mahasiswa Ingatkan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Agar Tidak Arogan

    Mahasiswa Ingatkan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Agar Tidak Arogan

    TIGARAKSA, BANPOS – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat), meminta para wakil rakyat tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan dalam menentukan usulan calon Penjabat (PJ) Bupati Tangerang.

    Koordinator aksi Jimat, Shandi Martha Praja, mengatakan bahwa tindakan sejumlah anggota fraksi menggeruduk ruangan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu, tidak mencontohkan politik yang baik bagi masyarakat.

    “Kami menyayangkan sikap itu,” ujar Shandi kepada wartawan usai menyampaikan pendapatnya di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin siang.

    Shandi mempertanyakan mengapa kekecewaan para anggota DPRD itu tidak diarahkan pada persoalan masyarakat, yang hingga kini belum dituntaskan pemerintah daerah. Seperti angka putus sekolah yang jumlahnya mencapai 22 ribu anak, kasus stunting dan lainnya.

    “Jabatan Pj Bupati tidak akan panjang. Jadi anggota dewan harusnya mengedepankan politik yang baik, tidak arogan,” imbuh Shandi.

    Para aktivis Jimat bahkan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk menyikapi tindakan arogan yang dilakukan beberapa anggota DPRD, terutama kepada Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhamad Amud.

    “Kalau bisa diganti saja (anggota dewan yang arogan),” kritik Shandi.

    Saat ditanya pemicu kekecewaan sejumlah anggota DPRD tersebut lantaran menilai tidak transparannya pimpinan dewan terhadap pembahasan usulan nama-nama calon Pj Bupati Tangerang yang disampaikan ke Kemendagri, menurut Shandi hal itu tidak penting.

    Pun saat ditanya adanya dugaan dua draft surat usulan calon PJ Bupati yang disampaikan pimpinan dewan ke Kemendagri, Shandi kembali menyebut pihaknya hanya menyoroti tindakan premanisme yang dilakukan anggota dewan, dalam hal ini Muhamad Amud.

    “Kami hanya menyoroti tindakan arogansi yang dilakukan anggota DPRD. DPRD kan mengusulkan (PJ Bupati), tertuang dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Kewenangannya ada di Mendagri,” katanya. (ODI/DZH)