BANTEN POS

Tag: Pj Gubernur Banten Al Muktabar

  • Pemprov Banten Raih Lima Sertifikat Warisan Budaya Takbenda

    Pemprov Banten Raih Lima Sertifikat Warisan Budaya Takbenda

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten menerima sebanyak lima sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

    Diketahui, kelima warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten yang telah ditetapkan adalah: Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Toapekong 12 Tahunan, dan Carita Pantun Baduy.

    Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesha pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 di Kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024) malam.

    Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas telah ditetapkannya lima warisan budaya takbenda asal Provinsi Banten. Al Muktabar mengungkapkan, hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, mulai dari pelaku seni, komunitas dan pihak-pihak lainnya.

    “Ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait,”ujarnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia,
    Fadli Zon menyampaikan bahwa warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu. Tapi merupakan aset yang tidak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa.

    “Dalam setiap motif batik, irama gamelan, dalam tarian tradisional dan dalam cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kita menemukan jejak nilai-nilai luhur yang mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman,” ujarnya.

    Selanjutnya, dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan ini sebagai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi, mengembangkan memanfaatkan dan membina kebudayaan untuk kemajuan kebudayaan Indonesia.

    “Itu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.

    Lebih lanjut, Fadli menuturkan, pemajuan kebudayaan menjadi pondasi dalam pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan.

    “Sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan budaya luar biasa, kita punya tanggung jawab besar menjaga, melestarikan, memperkenalkan, dan mempromosikan warisan budaya ini kepada dunia,” imbuhnya.

    “Sehingga apresiasi warisan budaya Indonesia 2024 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengingatkan kita semua betapa berharganya kekayaan budaya yang kita miliki,” sambungnya.

    Sebelumnya, Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahiudin dalam laporannya menuturkan, Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024 merupakan puncak rangkaian kegiatan Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

    “Warisan budaya takbenda Indonesia dan cagar budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya saling mengisi dalam upaya menjaga dan melindungi warisan budaya kita,” tuturnya.

    Ia mengatakan, sejumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan telah melewati sejumlah tahapan penilaian. Mulai dari pra sidang, verifikasi, kajian dan sidang yang dilakukan oleh tim ahli yang membidanginya.

    “Pada tahun 2024 ini usulan warisan budaya takbenda yang masuk sejumlah 668 usulan, setelah melalui serangkaian penilaian dan sidang penetapan. Maka sebanyak 272 ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia, sehingga jumlah warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan sejumlah 2.213,” katanya.

    Sedangkan, pada tahun 2024 ini terdapat 17 sertifikat cagar budaya peringkat nasional yang diberikan, mencakup kategori benda, struktur, bangunan, situs dan kawasan. Sehingga saat ini ada 228 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku dan komunitas, budayawan serta pemilik dan pengelola cagar budaya yang turut mendukung penetapan warisan budaya sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa,” tandasnya. (MPD) 

  • Belanja Pegawai Membengkak

    Belanja Pegawai Membengkak

    SERANG, BANPOS – Belanja pegawai pada Rancangan APBD Banten tahun 2024 yang telah diserahkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar kepada DPRD Banten membengkak, atau lebih besar dari tahun 2023 ini.  Dalam struktur RAPBD Banten 2024 untuk belanja pegawai diplot Rp2,467 triliun, sedangkan ditahun ini, pada APBD Perubahan 2023 yang telah mendapatkan evaluasi Mendagri Tito Karnavian, belanja pegawai hanya Rp2,371 triliun.

    Adapun struktur secara umum, RAPBD 2024, total jumlah pendapatan sebesar Rp11, 461 triliun.  angka tersebut  bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp8,657 triliun.

    Secara rinci, dari total PAD Rp8,657 triliun itu, berasal dari pajak daerah Rp8,284 triliun, retribusi daerah Rp21, 930 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp58, 558 miliar,  dan lain-lain PAD yang sah Rp291, 712 miliar, transfer dari pemerintah pusat Rp2,797 triliun, pendapatan hibah Rp6,326 miliar.

    Dan  belanja daerah,  untuk belanja operasi sebesar Rp7, 451 triliun. Belanja operasi tersebut selain digunakan untuk belanja pegawai Rp2,467 triliun, juga untuk belanja barang dan jasa Rp3,788 triliun, belanja bunga Rp1,029 miliar, belanja hibah, Rp1,147 triliun, belanja bantuan sosial Rp46,971 miliar, dan belanja modal Rp1,068 triliun.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan hasil evaluasi APBD Perubahan Banten tahun Anggaran 2023. Pada item belanja pegawai terdapat pemangkasan sebesar Rp14,634 miliar, semula, Rp2, 385 triliun menjadi Rp2,371 triliun.

    Kepala BPKAD yang juga Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten, Rina Dewiyanti, Selasa (24/10) membenarkan bahwa evaluasi APBD Perubahan 2023 telah diterimanya. Pihaknya baru saja melanjutkan pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “Sudah di bahas penyempurnaan antara TAPD dan Banggar sore ini (kemarin,” kata Rina.

    Ia menjelaskan dalam pembahasan antara pemprov yang diwakili oleh TAPD dan DPRD oleh Banggar, yakni adaya perubahan angka pada APBD Perubahan Banten 2023. “Menambah struktur pendapatan dan belanja dari transfer pusat,” ungkapnya.

    Secara detail, belanja operasional yang semula dalam persetujuan Rp6,881 triliun mengalami penyempurnaan Rp7,182 triliun atau naik Rp300,065 miliar. “Belanja operasional diantaranya belanja pegawai, ada penyempurnaan dari persetujuan Rp2,385 triliun menjadi Rp2,371 triliun atau berkurang Rp14, 634 miliar,” katanya.

    Belanja lainnya yang mengalami penyempurnaan lanjut Rina yakni, belanja barang dan jasa, dari Rp3, 858 triliun menjadi Rp3,923 triliun atau naik Rp64,449 miliar. Belanja hibah dari Rp607,540 miliar menjadi Rp857, 790 miliar atau naik Rp250,250 miliar. “Belanja transfer, belanja bagi hasil juga mengalami penyempurnaan dari Rp4,400 triliun menjadi Rp3,548 triliun, naik Rp147,647 miliar,”ungkapnya.

    Untuk belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja modal masih sama, masing- masing Rp1,285 miliar,  Rp28,888 miliar, Rp1,590 triliun.

    “Pada belanja modal Rp1,590 triliun itu diberikan untuk belanja  modal tanah Rp82,844 miliar, belanja modal peralatan dan mesin Rp455,607 miliar,  belanja modal gedung dan bangunan Rp533,782 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan  irigasi  Rp484,167 miliar, belanja modal  tetap lainya Rp33,663 miliar, dan belanja modal aset lainnya Rp283,505 juta,” kata Rina seraya menyampaikan bahwa belanja tak terduga  (TT) sebesar Rp60,042 miliar juga tidak ada penyempurnaan, masih sama saat persetujuan.
       
    Berdasarkan hasil Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 24 Oktober lalu yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati, pengambilan keputusan  DPRD tentang persetujuan DPRD terhadap RAPBD Banten tahun anggaran 2024 akan diparipurnakan pada tanggal 23 November mendatang.

    Rapat paripurna atau persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemprov Banten tentang RAPBD 2024 menajdi APBD tanggal 23 November tersebut juga berdasarkan hasil Banmus tanggal 19 Agustus 2023 lalu.

    “Ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, waktu 10. 00 WIB,” demikian tempat dan waktu rapat paripurna atau pengesahan APBD Banten 2024 yang ditandatangani oleh Cak Nawa (panggilan M NAwa Said Dimyati, red). (RUS/AZM)

  • Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    Petani Serang Rugi Miliaran, Warga Sulit Air Bersih

    SERANG, BANPOS – Meski kondisi kekeringan saat ini telah membuat petani merugi
    miliaran rupiah dan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, namun dana Rp65 miliar untuk darurat kekeringan yang disiapkan oleh Pemprov Banten dari Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2023, hingga saat ini belum dimanfaatkan oleh bupati dan walikota, masih tersimpan di kas daerah (Kasda).

    Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana dalam pesan tertulisnya, Selasa (11/10) mengungkapkan, sampai dengan sekarang, permohonan bantuan terkait dengan darurat kekeringan dari kabupaten/kota belum masuk.

    "Belum ada," katanya. Nana menjelaskan, BTT bisa dipakai dan dicairkan dari kas daerah, sesuai dengan peruntukan dan peraturan perundang-undangan berlaku. Harus ada permohan bantuan dari
    kabupaten/kota. "Prosesnya memang ada pengajuan dari bupati dan walikota, disampaikan ke
    Pemprov Banten, dalam hal ini ke Pak Pj Gubernur Banten (Al Muktabar)," katanya.

    Dalam pengajuan tersebut lanjut Nana, bisa dalam program kegiatan seperti bantuan air bersih, pengeboran air untuk lahan pertanian yang terdampak guna menghindari gagal panen atau puso.

    "Bisa juga mereka mengajukan dalam bentuk uang, nanti mereka yang akan melaksanakan
    programnya secara mandiri. Jadi tergantung dari kabupaten/kota. Mau kita atau mereka yang
    mengerjakan," ungkap Nana.

    Adapun intansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengerjakan program tersebut
    akan disesuaikan jenis programnya. "Misalnya kalau untuk lahan pertanian, bisa dilakukan
    oleh Dinas Pertanian, dan kalau penyediaan air bisa BPBD atau Disperkim," ujarnya.

    Terpisah, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengungkapkan, penanganan kekeringan
    yang selama ini terjadi masih terus dilakukan OPD, sesuai dengan programnya.

    "Untuk penanganan kekeringan masih bisa di handle (tangani) dari anggaran program yang
    ada di perangkat daerah (OPD) teknis terkait," katanya. 

    Diketahui, status darurat kekeringan Provinsi Banten diberlakukan selama satu bulan
    kedepan. Terhitung sejak tanggal 19 September lalu sampai 19 Oktober. Hal ini dilakukan
    setelah 3 kabupaten menetapkan daerahnya krisis air bersih akibat kemarau panjang, efek dari
    El Nino.

    Selain itu, secara resmi Dinas Pertanian (Distan) Banten telah menegaskan, untuk masa
    tanam padi akibat El Nino dilakukan percepatan, guna menghindari gagal panen atau Puso.

    Adapun ketiga kabupaten yang telah menetapkan darurat kekeringan  yakni, Tangerang,
    Lebak, Pandegang. Dan terparah adalah Kabupaten Lebak. Sehingga Pj Gubernur Banten Al
    Muktabar, secara resmi mengeluarkan surat keputusan, provinsi yang saat ini dipimpinya
    masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). (RUS/AZM)

  • Jaga Stabilitas Daerah, Pemilu 2024  Mulai Memanas

    Jaga Stabilitas Daerah, Pemilu 2024  Mulai Memanas

    SERANG, BANPOS – Menjelang Pemilihan Legistatif (Pileg), Calon Presiden (Capres) serta wakilnya tahun 2024 mendatang, semua pihaknya diminta untuk tetap menjaga stabilitas keamanan.

    Diketahui, saat ini banyak kelompok masyarakat atau ormas pendukung salah satu calon presiden. Disamping itu, saat ini banyak spanduk atau baliho dengan berbagai ukuran dipertontonkan kepada publik. Padahal pemasangan spanduk atau baliho caleg maupun capres menyalahi aturan, terkesan merusak pohon-pohon, menganggu keindahan fasilitas publik. Bahkan mengancam jiwa pengguna jalan.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya pada  saat saat menghadiri rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Serang ke-497 dihalaman DPRD setempat, Minggu (8/10) meminta kepada semua pihak untuk dapat menjaga stabilitas daerah dalam menyambut pesta demokrasi atau Pemilu 2024 yang akan datang. Diantaranya, tetap menghargai perbedaan pilihan antara satu dengan yang lainnya.

    “Kita harus bersama-sama menjaga stabilitas daerah, karena hal itu menjadi modal dasar kita dalam melaksanakan agenda kerja pembangunan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga memberikan apresiasi atas segenap capaian pada berbagai hal dalam kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dipersembahkan kepada masyarakat.

    Dikatakan, percepatan pembangunan suatu daerah sangat membutuhkan sinergi dan kerjasama semua pihak. Baik itu pemerintahan, stakeholder, dan masyarakat itu sendiri.

    “Dinamika pembangunan tidak akan pernah berakhir dan selesai. Oleh karena itu kita harus
    membulatkan tekad untuk mengisi pembangunan dengan bersama-sama,” katanya.

    Lebih lanjut, Al Muktabar menuturkan  peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mejadi pendukung dalam penanganan stunting, gizi buruk dan kemiskinan ekstrim. Dibutuhkan peran semua pihak dalam meningkatkan IPM baik di Provinsi Banten maupun Kabupaten Serang.

    “Kita juga mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mendukung peningkatan IPM,” imbuhnya. (RUS/AZM)

  • Pemprov Banten Harap Investasi Lampaui Target

    Pemprov Banten Harap Investasi Lampaui Target

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap, investasi di Banten tahun ini dapat melampaui target capaian investasi di tahun sebelumnya. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menargetkan, investasi di Banten dapat mencapai lebih dari Rp60 triliun.

    “Provinsi Banten telah mencapai peningkatan yang cukup baik. Kita berharap pada akhir tahun, kita melampaui target investasi di Provinsi Banten seperti tahun lalu,” ucapnya.

    Pria yang kerap disapa Al itu menuturkan, pada Semester I tahun 2023 target investasi di Banten telah mencapai 82 persen atau sebesar Rp50,66 triliun dari target sebesar Rp60 triliun.

    Sementara untuk target nasional, Provinsi Banten telah mencapai 61,05 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp82,97 triliun.

    Di samping itu Al juga menjelaskan, investasi di Banten sangatlah diperlukan, demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

    Dengan begitu maka, harapannya permasalahan sosial yang ada seperti kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi.

    “Penanaman modal (investasi) diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan daerah, dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” imbuhnya.

    Oleh karenanya demi mengoptimalkan capaian tersebut, maka Pemprov Banten saat ini tengah fokus menyusun sebuah Rancang Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal.

    Dengan adanya Perda tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor yang hendak menanamkan modalnya di Provinsi Banten.

    Selain itu juga Perda tersebut diharapkan juga mampu menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

    “Harus progresif dengan perkembangan yang terus meningkat di Provinsi Banten, ingin memberikan layanan kemudahan usaha, agar pencapaian efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” jelasnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti menjelaskan pihaknya akan melakukan berbagai macam upaya, agar dapat menarik minat para investor untuk berinvestasi di Banten.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Virgo menuturkan, Kini pelayanan yang diberikan tersaji secara digital. Dengan pelayanan yang secara terdigitisasi diharapkan mampu mempermudah para investor untuk mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan.

    “Tentunya berbagai upaya sudah kita lakukan, seperti memperbaiki layanan- layanan. Dalam pelayanan, kita sudah memanfaatkan era teknologi di mana sekarang proses pengurusan perizinan ini tidak seperti dulu lagi ya, tapi para investor bisa langsung mengakses melalui aplikasi yang sudah disiapkan,” jelasnya.

    Selain meningkatkan kualitas pelayanan, ia juga menjelaskan, hal lain yang perlu diperhatikan demi meningkatkan realisasi capaian adalah soal infrastruktur serta kepastian aturan.

    “Kita (DPMPTSP) inikan jaminan terhadap investasi, maka kita harus siapkan itu kalau Perda yang tidak ubah-ubah dan infrastruktur yang memadai,” tandasnya. (CR-02/AZM)

  • Bela Indah Kiat, DLH Banten Tuding Warga Lakukan Pencemaran

    Bela Indah Kiat, DLH Banten Tuding Warga Lakukan Pencemaran

    SERANG, BANPOS – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten menuding limbah domestik atau rumah tangga lebih banyak melakukan pencemaran ke Sungai Ciujung. Hal ini sekaligus membantah tudingan bahwa aktivitas industri PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) telah mencemari sungai tersebut. Sementara itu, Perusahaan berat diminta untuk menekan tingkat polusi atau pencemaran, dengan menerapkan pola industri hijau yang ramah lingkungan.

    Kepala DLH Provinsi Banten Wawan Gunawan menegaskan, pencemaran yang terjadi bukan serta merta berasal dari IKPP. Ia menuding, tidak sedikit dari limbah domestik yang dihasilkan dari pemukiman warga setempat dibuang ke bantaran Sungai Ciujung. Alhasil, pencemaran terhadap sungai tersebut tidak terelakkan. Terlebih lagi menurutnya di musim El Nino seperti saat ini, semakin memperparah pencemaran terhadap sungai tersebut.

    “Sekarang di musim El Nino begini kan yang namanya limbah domestik banyak semua ke sungai. Bisa aja kan dengan terik yang panas ini bisa menimbulkan sungai itu menjadi hitam,” katanya pada Jumat (29/9).

    Tudingan itu bukan tanpa alasan, Wawan menjelaskan berdasarkan hasil uji lab, limbah yang dihasilkan oleh IKPP masih berada di bawah baku mutu. Selain itu berdasarkan hasil uji lab pun juga didapat hasil bahwa limbah IKPP tidak mengandung unsur COD dan BOD.

    “Hasil dari lab itu kan mengandung COD dan BOD. COD dan BOD nya kan bisa saja hasil dari domestik atau masyarakat, kalau dari perusahaannya sih nggak ada,” terangnya.

    Tidak hanya itu saja, terkait pencemaran udara, ia juga menjelaskan IKPP telah dilengkapi dengan alat Continuous Emissions Monitoring System atau CEMS. CEMS merupakan alat yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memonitoring kualitas udara yang dihasilkan oleh industri pengguna batu bara. Jika memang terbukti telah melakukan pencemaran udara, Wawan menegaskan, tentu IKPP mendapat peringatan dari KLHK. Namun sejauh ini Wawan mengaku bahwa pihaknya belum mendapat kabar, jika IKPP mendapat peringatan dari KLHK terkait hal itu.

    “Kalau misalnya sudah di atas baku mutu, Kementerian LHK dan Gakkum (Penegakan Hukum) juga pasti turun, seperti yang sudah-sudah,” terangnya.

    Perihal pencemaran, Wawan menegaskan, masyarakat tidak bisa begitu saja menuding Indah Kiat sebagai pelaku utamanya. Karena menurutnya, ada banyak perusahaan di wilayah sekitar yang juga turut andil terhadap permasalahan tersebut.

    “Kan tidak hanya perusahaan Indah Kiat saja di situ. Kan kalau orang menyudutkan, ‘wah ini dari Indah Kiat,’ padahal beberapa perusahaan di situ banyak,” tandasnya.

    Sementara itu, secara terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar meminta agar perusahaan berat menekan tingkat polusi atau pencemaran dengan menerapkan pola industri hijau yang ramah lingkungan.

    Demikian diungkapkan Al Muktabar saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat meresmikan pabrik baja PT. Lautan Baja Indonesia (LBI). Pabrik baja ini merupakan ekspansi dari PT. Lautan Steel Indonesia di Telagasari pekan lalu.

    Dikatakan Al Muktabar, para pelaku usaha industri harus bisa menekan emisi hingga tingkat zero dengan terus menggiatkan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan alam yang baik melalui penghijauan.
    “Baja adalah satu hal penting dalam menggiatkan infrastruktur baik di daerah maupun secara nasional,” kata Al Muktabar.

    Oleh karenanya, produk industri baja di Provinsi Banten harus bisa bersaing dengan yang lainnya. Apalagi, kebutuhan baja baik nasional maupun global diperkirakan akan terus meningkat.

    “Yang tak kalah penting, produk baja yang dihasilkan harus mengandung produk bahan dalam negeri dan mempunyai SNI,” ucapnya.

    Sementara itu, Wapres KH Ma’ruf Amin mengatakan, industri baja berperan vital dalam pertumbuhan suatu negara. Ia juga dianggap sangat esensial bagi pengembangan sektor industri lainnya seperti industri energi, konstruksi, otomotif dan transportasi serta infrastruktur.

    Di Indonesia industri baja mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah berkembang, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur rel kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, dan pembangunan IKN.

    “Untuk memenuhi itu, kita harus bisa memproduksi sendiri, jangan sampai impor,” katanya.

    Ma’ruf Amin juga menekankan beberapa hal dalam rangka peningkatan kemandirian industri baja nasional. pertama penerapan secara tegas dan konsisten tingkat kandungan produk dalam negeri dan wajib SNI.

    “Hal itu dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemandirian dalam negeri. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir pemerintah sangat intensif mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur seperti IKN dan program kendaraan listrik,” jelasnya.

    Ia juga mendorong industri baja nasional menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi dengan konsep industri hijau, dimana produksinya mengedepankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya berkelanjutan. “Seraya memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif,” ungkapnya.(CR-02/RUS/PBN)

  • Banten Diklaim Masih Jadi Primadona Investasi

    Banten Diklaim Masih Jadi Primadona Investasi

    SERANG, BANPOS – Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) 1 dan II di Provinsi Banten hingga saat ini masih daerah primadona untuk investasi sektor industri kimia, farmasi, perumahan, sektor gas, air dan listrik.

    Diketahui, WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.  WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang, dan WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
     
    Pj Gubernur Banten Al Muktabar Rabu lalu mengungkapkan penanaman modal/investasi diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan daerah dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

    “Penanaman modal di daerah sangat kita perlukan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah, kita perlu menciptakan penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan dan tetap memperhatikan kepentingan daerah,” tambahnya.

    Dijelaskan, investasi di Provinsi Banten tersebar investasi paling tinggi di wilayah Utara WKP 1 dan WKP 2, dan investasi tertinggi pada sektor industri kimia, farmasi, perumahan, sektor gas, air dan listrik.

    “Harus progresif dengan perkembangan yang terus meningkat di Provinsi Banten, ingin memberikan layanan, kemudahan usaha, agar pencapaian efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” ucapnya. 

    Al Muktabar berharap Provinsi Banten melampaui target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat. 

    “Provinsi Banten telah mencapai peningkatan yang cukup baik. Kita berharap pada akhir tahun kita melampaui target investasi di Provinsi Banten seperti tahun lalu,” Kata Al Muktabar.

    Saat ini lanjut Al Muktabar pihaknya telah menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Penanaman Modal pada Rapat Paripurna Penjelasan Komisi sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Objek Pemajuan Kebudayaan Dan Penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda Usul Gubernur tentang Penanaman Modal di Gedung DPRD.

    “Penyusunan Rancangan Perda Penanaman Modal didasari oleh dinamika perubahan peraturan perundang-undangan penanaman modal dan perijinan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat, Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal,” jelas Al Muktabar.

    Dikatakan, pada semester 1 tahun 2023, Banten telah mencapai penanaman modal 82 persen sebesar Rp50,66 triliun dengan target daerah Rp60 triliun. Target nasional telah mencapai 61,05 persem dari Rp82,97 triliun. (RUS/AZM)

  • Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    SERANG, BANPOS – Pengentasan dan penyelesaian penduduk miskin ekstrem di Banten diperlukan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah. Diketahui, saat ini di Banten terdapat kurang lebih 154 ribu orang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Banten terus meningkat. Tercatat dari tahun 2012 penduduk miskin di Banten berjumlah 642,88 ribu, kemudian tahun 2022 naik menjadi 829,66 ribu penduduk.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten tahun 2025-2045 dengan akademisi dan melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi setempat, di pendopo KP3B, Curug Kota Serang, kemarin mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.

    “Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” katanya.

    Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

    “Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

    Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
    “Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

    kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini diharapkan mampu mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.

    “FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.

    “Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.

    FGD tersebut dipimpin oleh Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Fatah Sulaeman bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.(RUS/PBN)

  • Pengusaha Tambang Diminta Lakukan Penghijauan Di Banten

    Pengusaha Tambang Diminta Lakukan Penghijauan Di Banten

    SERANG, BANPOS – Pemerintah pusat meminta kepada pemerintah Daerah untuk melakukan penghijauan, termasuk dalam pengelolaan tambang pada saat telah selesai. Setiap pengelolaan tambang harus memiliki kebun bibit untuk penghijauan sendiri, untuk ditanam.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam siaran persnya usai menghadiri Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan meleatarikan lingkungan.

    Dampak perubahan lingkungan yang nyata. Pasalnya, negara produsen pangan saat ini produksinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sendiri.

    Isu lingkungan saat ini menjadi hal mendasar pada isu dunia. Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan kita untuk menjaga lingkungan. Pemerintah Daerah agar aktif memelihara dan Menanam pohon, tambahnya.
     
    Al mengaku, pemerintahan didaerah harus menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan.

    Kita akan patuh dalam rangka pengelolaan lingkungan. Bapak Presiden mengingatkan bahwa efek dari lingkungan global telah nyata kita rasakan, ungkap Al Muktabar.

    Situasi seperti ini, lanjut Al Muktabar mengutip pernyataan Presiden Jokowi, akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Sawah-sawah tidak produktif.

    Masing-masing negara membenahi pangannya untuk kebutuhan sendiri, ungkapnya.

    Masih menurut dia, dalam kondisi seperti saat ini, di Provinsi Banten masih terus melakukan panen padi. Pemprov Banten juga melakukan pompanisasi untuk kelancaran musim tanam padi.

    Kita harap semua pihak turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, pungkasnya  Sebagai informasi, Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Indonesia Arena, Kawasan GBK, Jakarta pada tanggal 16 sampai 18 September 2023.

    Festival LIKE ini merupakan rangkaian Road to COP 28 UNFCCC, yang akan dilangsungkan di Dubai, UEA akhir November tahun ini.

    Festival LIKE adalah ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dengan prinsip- prinsip, pertama, keberpihakan kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk produktif melalui akses kelola hutan sosial, kedua, meningkatkan upaya pemulihan lingkungan dengan indikator pengendalian deforestasi, kerja penanaman pohon dan penanganan ekoriparian, replikasi ekosistem, menjaga kawasan konservasi dan satwa liar (wild life) serta ekosistemnya.

    Dan ketiga, meningkatkan produktivitas dunia usaha untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, mengembangkan Desa-Desa pusat pertumbuhan dengan kemitraan dunia usaha dan masyarakat keseimbangan produktivitas. Selanjutnya, ke-empat, eksplorasi sumber daya untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan kelima, pemanfaatan teknologi untuk usaha-usaha produktivitas, ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui perencanaan, implementasi dan monitoring dengan sistem yang dapat diandalkan.(RUS/AZM)

  • Al Sebut Kenaikan Harga Beras Masih Wajar

    Al Sebut Kenaikan Harga Beras Masih Wajar

    SERANG, BANPOS – Pemprov mengakui harga beras dipasaran mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya fenomena El Nino. Meski demikian berdasarkan data yang dimiliki oleh pemprov, kenaikan harga beras tersebut masih tahap wajar, dan inflasi terkendali, dibawah rata-rata nasional.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah upaya dalam pengendalian inflasi di tengah fenomena El Nino. Di antaranya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

    “Penanganan inflasi di Provinsi Banten masih relatif dapat tertangani dengan baik. Parameter secara menyeluruh angka inflasi kita di 2,93 persen Y-o-Y atau berada di bawah nasional di angka 3,08 persen,” ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara Virtual di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/8).

    Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan terkait dengan kebutuhan pokok khususnya cabai dan beras saat ini mengalami sedikit fluktuatif harga. Meski demikian, hal tersebut masih dapat terjaga dengan baik.

    “Kita mempersiapkan bila ada yang sangat krusial, maka kita lakukan operasi pasar. Tetapi operasi pasar ini tidak bisa terus dilakukan, karena bisa mengganggu dan berdampak pada stabilitas harga,” katanya.

    “Titik keseimbangan dari supply and demand perlu dijaga, sehingga dapat saling menguntungkan antara pedagang dan konsumen maupun produsen,” sambungnya.

    Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan saat ini terdapat beberapa daerah yang akan memasuki musim panen padi, sehingga diharapkan hal tersebut memberikan tambahan produksi beras.

    “Termasuk juga dengan cabai, mungkin kedepan kita akan melakukan penen cabai di beberapa titik,” imbuhnya.
    Pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan champion-champion dan pemerintah daerah lainnya, serta mendorong PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) untuk menjadi lembaga yang menjembatani champion dengan Pemprov Banten.

    “Jadi bila ada tekanan harga kita mengontak champion itu, sebenarnya kita ingin mendorong kemandirian namun karena itu terbatas. Maka kita menggunakan instrumen champion dan BUMD kita menjadi lembaga yang menjembatani hal itu,” tandasnya.

    Sementara itu, menyikapi kenaikan harga beras, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang bersama Bulog Tangerang melakukan melakukan droping Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di pasaran.

    Kali ini, Bulog melakukan droping SPHP beras kelima toko beras dengan jumlah 2 ton per toko dan per minggunya. Diantaranya, Toko Jaya Bakti dan Toko Sinhap Pasar Anyar, Toko Beras Ko Iwan Pasar Grendeng, Toko Beras Sinar Rejeki Jalan Prabu Kian Santang Nomor 77 Sangiang Jaya dan Koperasi Primer Kartika Sidayaguna Sukasari Tangerang, Senin (28/8).

    Kepala Bulog Tangerang, Omar Syarif mengungkapkan penyaluran 200 ton beras di Kota Tangerang ini sebagai upaya stabilisasi harga beras. Beras yang disalurkan dalam ukuran 5 Kilogram dengan harga Rp8.500/ Kg. Sementara, pedagang hanya boleh menjual Rp9.450 per kilogram atau Rp47.250 per 5 Kilogram.

    “Dengan droping SPHP beras ini, masyarakat bisa memilih beras yang disalurkan Bulog ke kurang lebih 40 toko di Kota Tangerang. Pastinya dengan harga yang lebih murah dari pasaran dengan kualitas yang layak. Rp9.450 per kilo atau Rp47.250 per lima kilo,” papar Omar.

    Ia pun menyatakan, SPHP atau dropping SPHP beras ini akan terus dilaksanakan hingga harga beras di pasaran kembali stabil. SPHP ini tidak ada batasan waktu, terus dilakukan dan akan dimasifkan pada kondisi harga pasar naik seperti saat ini.

    “Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di pasaran. Salah satunya karena kurangnya pasokan, berkaitan dengan musim kemarau yang panjang, secara hukum pasar jika pasokan kurang maka harga naik. Kemudian kedua, areal panen luasan semakin menipis di tengah permintaan pasar yang tinggi, maka jelas harga naik,” jelas Omar.

    Dalam data Bulog Tangerang, stok beras saat ini masih tercatat aman, dengan stok tersedia 17 ribu ton beras. “Jadi, jika setiap bulannya keluar 1000 ton, stok masih aman 17 bulan kedepan. Kalau jika permintaan naik dua kali lipat pun masih aman sembilan bulan kedepan,” katanya.

    “Dengan itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan kondisi kenaikan harga beras saat ini, stok Bulog Tangerang aman dan masyarakat bisa memilih SPHP beras dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.(RUS/PBN/BNN)