BANTEN POS

Tag: Pj Sekda Banten Virgojanti

  • Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    Masyarakat Serang Hobi Internetan, Balita Pakai Gawai

    SERANG, BANPOS –  Sebanyak 25 persen anak-anak usia 3 tahun atau Balita (dibawah 5 tahun) telah mengenal gawai atau perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan.

    Dan berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2023, pengguna internet di Provinsi Banten mencapai 89,10 persen dari total penduduk.

    Pj Sekda Banten Virgojanti saat acara Rapat Kerja Daerah dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perguruan Tinggi yang mengusung tema

    "Penyiaran Berintegritas Pemilu berkualitas" di Aula Bappeda KP3B, Kota Serang, Rabu
    (11/10) mengungkapkan, pengguna internet yang hampir diangka 90 persen oleh masyarakat
    Banten, berimbas pada prilaku atau kebiasaan.

    “Artinya, perubahan perilaku dalam konsumsi media ini membuat kebiasaan cross-platform
    antara media digital dengan media konvensional menjadi suatu hal yang lumrah, dan digital
    menjadi irisan pada setiap jenis media konvensional, baik televisi, radio maupun cetak,”
    katanya.

    Oleh karena itu,Virgo berharap  literasi digital untuk keluarga dan anak sangat diperlukan,
    hal ini berkaitan dengan media baru dan perkembangan teknologi informasi khususnya
    internet. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 25 persen dari anak-anak telah
    mengenal internet pada usia 3 tahun.

    Data penelitian tersebut lanjut Virgo, memperlihatkan bahwa pengguna internet usia muda
    dan bahkan perkenalan anak-anak dengan internet dimulai di usia balita. Berkenaan dengan
    hal tersebut, program siaran yang berorientasi pada perkembangan anak masih sangat minim. 

    Ketua KPID Banten Haris H Witharja mengungkapkan, kerja sama dengan lima  Perguruan
    Tinggi (PT) di Banten yakni Unsera, Untirta, UIN SMH Banten, Unma Banten dan
    Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang. 

    “MoU itu mencakup pendidikan akademik Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
    Siaran (P3SPS), Riset Penyiaran, Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Desa Binaan Cerdas
    Bermedia, KPID Mengajar dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),”
    katanya. (RUS/AZM)

  • Pegawai Pemprov Banten Diminta Kreatif dan Inovatif

    Pegawai Pemprov Banten Diminta Kreatif dan Inovatif

    SERANG, BANPOS – ASN di lingkungan Pemprov Banten diminta untuk kreafif dan inovatif dengan memberikan ide-ide gagasan. Hal ini perlu dilakukan guna mempercepat pembangunan didaerah.

    Pj Sekda Banten Virgojanti mengungkapkan, pemprov saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Diharapkan, para pegawai memberikan tanggapan berupa masukan dalam
    penyusunan dokumen tersebut.

    “Bahwa kita saat ini sedang menyusun dokumen RPJPD untuk 20 tahun ke depan. Dan saatnya kita, sama-sama untuk bisa memberikan masukan,” ungkap Virgojanti usai memimpin Apel, di Lapangan Setda KP3B Curug, Kota Serang,  Senin, (2/10).

    Ia menyampaikan, penyusunan RPJPD ini menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah yang dilakukan oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional di Pemerintah Provinsi Banten. Untuk rencana pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat, diperlukan masukan-masukan dari berbagai pihak,
    salah satu dari para pegawai Pemprov Banten sendiri.

    “Kalau kajiannya itu juga sudah dilakukan, nanti ada konsultasi publik saya mohon semua aktif dan tanpa dibatasi,” jelasnya.

    Virgojanti mengajak, para pegawai di lingkup Provinsi Banten mampu memberikan masukan dengan baik. Menurutnya, bila masukannya baik maka perencanaan yang akan tersusun juga baik dan bisa berdampak bagi masyarakat.

    “Karena kita yang akan melaksanakannya. Kita bagian dari Provinsi Banten setidaknya sekecil apapun kita harus punya kiprah dalam rangka meningkatkan etos kerja kita,” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Kematian Ibu dan Bayi Peringkat 4 Terendah Nasional

    Kematian Ibu dan Bayi Peringkat 4 Terendah Nasional

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten terus menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). tahun 2022, AKI Provinsi Banten berada di posisi empat terendah nasional.

    Demikian diungkapkan Pj Sekda Banten Virgojanti usai membuka Diseminasi Capaian dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir dan Dukungan Momentum untuk Integrasi Layanan Primer (ILP) Provinsi Banten disalah satu hotel berbintang di Kota Serang, Rabu (27/9).

    Dikatakan, Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak, untuk menurunkan AKI dan AKB di Provinsi Banten memerlukan kepedulian seluruh pihak. Tidak bisa hanya Pemerintah saja yang bergerak. Dirinya juga mengimbau seluruh tingkatan pemerintahan untuk menjalin komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.

    “Pemerintah Kabupaten/Kota harus aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi,” tambahnya.

    Diungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, AKI Provinsi Banten menempati posisi 4 terendah secara nasional. Hingga tahun 2022 AKI Provinsi Banten mencapai 127 kasus per 100 ribu kelahiran. Sementara AKI Nasional mencapai 189 kasus per 100 ribu kelahiran.

    “Untuk AKB, Provinsi Banten di angka 13,8 per 1000 kelahiran hidup. Sementara nasional di angka 16,” ungkap Virgojanti.

    “Kita terus berupaya yang sudah bagus kita tingkatkan terus, tidak berpuas diri. Terus berupaya memperbaiki dari sektor hulu hingga hilir, khususnya layanan primer yang berada di Puskesmas,” tambahnya.

    Dijelaskan, melalui program pendampingan peningkatan kualitas layanan kesehatan, akan terjalin kolaborasi dengan enam Pemerintah Daerah, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

    “Khususnya dalam rangka  penurunan angka kematian ibu dan anak,” ungkap Virgojanti.

    “Peran masyarakat sangat strategis sekali karena melibatkan seluruh stakeholder,” pungkasnya. (RUS/AZM)

  • Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    SERANG, BANPOS – Pengentasan dan penyelesaian penduduk miskin ekstrem di Banten diperlukan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah. Diketahui, saat ini di Banten terdapat kurang lebih 154 ribu orang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Banten terus meningkat. Tercatat dari tahun 2012 penduduk miskin di Banten berjumlah 642,88 ribu, kemudian tahun 2022 naik menjadi 829,66 ribu penduduk.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten tahun 2025-2045 dengan akademisi dan melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi setempat, di pendopo KP3B, Curug Kota Serang, kemarin mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.

    “Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” katanya.

    Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

    “Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

    Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
    “Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

    kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini diharapkan mampu mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.

    “FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.

    “Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.

    FGD tersebut dipimpin oleh Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Fatah Sulaeman bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.(RUS/PBN)