BANTEN POS

Tag: PKS

  • Terkait Dugaan Money Politic, Caleg PKS Kota Serang Sebut Tidak Ada Penyimpangan

    Terkait Dugaan Money Politic, Caleg PKS Kota Serang Sebut Tidak Ada Penyimpangan

    SERANG, BANPOS – Terkait dengan adanya dugaan praktik money politic atau politik uang yang dilakukan oleh salah satu peserta partai politik asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di salah satu perumahan di Kota Serang. Saat ini masih dalam tahap penelurusan dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Serang.

    Namun, dari keterangan yang diterima BANPOS dari caleg yang bersangkutan, dirinya mengaku bahwa memang benar adanya pembagian sauvenir yang dilakukan oleh pihaknya. Akan tetapi, menurutnya hal itu masih sesuai dengan aturan yang ada dan tidak menyimpang dari apa yang diatur oleh KPU.

    “Untuk pembagian memang benar, semalam juga ada dari Panwaslu, kita sharing-sharing dan itu tidak ada yang menyimpang dari apa yang di atur oleh KPU,” kata Eko yang merupakan salah satu caleg Kota Serang Dapil 4 asal PKS yang diduga melakukan politik uang saat dihubungi BANPOS kembali, Rabu (24/1).

    Eko menuturkan, bahwa kegiatan yang pihaknya lakukan hanya sekedar silaturahmi ke rumah warga. Eko mengatakan, karena di blok H, semua merupakan tetangga rumahnya.

    “80 persen itu saya kenal. Sosialisasi lah. Itu tidak ada sembako dan uang. Itu murni isinya adalah kalender, gunting, dan jam dinding. KPU pun tidak mempermasalahkan,” tuturnya.

    Eko juga menjelaskan alasannya tidak merespon pesan dan telepon Whatsapp dari BANPOS. “Semalam HP saya jatuh, rusak dan nge-blank jadi balas pesan pun tidak bisa,” jelasnya.

    Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan mengungkapkan bahwa dirinya menerima terkait informasi adanya dugaan praktik money politik. Akan tetapi, dirinya belum bisa menyimpulkan hal itu merupakan money politik atau bukan karena masih kurangnya informasi.

    “Ini informasinya kan belum utuh, kita juga harus menelusuri terlebih dahulu. Coba kalau informasinya utuh cepat kita bisa menyimpulkan. Untuk saat ini, itu belum bisa kita simpulkan,” ungkapnya.

    Agus menerangkan, sementara ini baru ada petunjuk awal yang pihaknya miliki. Pihaknya akan telusuri dan komunikasi dengan pihak masyarakat terkait kegiatan itu.

    “Hanya saja kita tidak dapat memberikan kesimpulan itu merupakan pelanggaran atau bukan. Karena harus mengejar semua unsurnya terlebih dahulu,” tandasnya.

    Sebelumnya, menurut informasi yang diterima BANPOS, terdapat salah Satu Calon Legislatif (Caleg) asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang, Eko Sucipto, yang diduga melakukan tindakan-tindakan money politic dengan membagikan beberapa barang.

    Seperti seperangkat gunting dan pisau, hiasan dinding dan juga sebuah sabun cuci piring yang dikemas dalam sebuah tote bag. Adapun, pembagian barang itu dilakukan pada malam hari di Blok H Persada Banten, Kecamatan Walantaka.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri, menyampaikan bahwasanya tidak mengetahui akan tindakan yang dilakukan oleh salah satu kader partainya tersebut. Dirinya mengaku akan menindaklanjuti terkait informasi tersebut.

    “Saya belum tahu hal ini, saya juga belum konfirmasi ke lapangan. Sebagai institusi tentu akan kita ingatkan itu,” ujarnya, saat dikonfirmasi BANPOS lewat telepon Whatsapp.

    Dirinya menganggap itu bukan bagi-bagi sembako. Selain itu, menurutnya dari informasi foto yang dikirimkan BANPOS, itu nilainya kemungkinan tidak lebih dari Rp100 ribu.

    “Kalau yang dishare itu ada pisau, gunting, foto, dan sabun cuci piring, bukan sembako, dan kalau dijumlah-jamleh itu mungkin tidak lebih dari Rp100 ribu,” tandasnya. (MPD)

  • PKS Minta Helldy Profesional

    PKS Minta Helldy Profesional

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian diminta bersikap profesional dalam memilih eselon II hasil open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, Abdul Ghoffar mengingatkan Walikota Cilegon Helldy Agustian bersikap profesional dalam memilih pejabat eselon II hasil open bidding. “Kita berharap open bidding itu betul-betul sesuai dengan kriteria tentang bidang yang mau di open bidding kan, harapannya memang yah profesional aja,” kata Ghoffar saat ditemui di DPRD Kota Cilegon, Senin (23/10).

    Diketahui, saat ini proses open bidding eselon II Pemkot Cilegon sudah memasuki tahapan tiga besar.

    Kemudian Ghoffar menjelaskan, jika sudah memasuki tahap tiga besar. Maka, penentuan siapa yang akan menjadi eselon II ada di tangan Walikota Cilegon. “Kan keputusan ada di pimpinan, mau ngambil siapa, yang paling cocok, dengan cara seperti itu mudah-mudahan seobjektif mungkin,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap proses open bidding di Cilegon dilakukan secara profesional dan dipilih sesuai bidangnya. “Kan salah satu dari target janji di RPJMD kan menuju Cilegon berwibawa, itu salah satunya adalah ASN atau pegawai yang mempunyai profesionalisme,” terangnya.

    Selain itu, Ghoffar juga meminta kepada Walikota Cilegon agar segera menyelesaikan proses open bidding secepatnya. “Kita berharap secepatnya karena dengan kondisi yang apalagi sekarang masa-masa tahun politik,” ujarnya.

    “Jangan sampai kemudian kita jadi terlena dengan kebutuhan pokok, dengan pelayanan dasar, contoh dinas pu (DPUPR), itu pu kan masih diisi plt, itu kan harus segera ditetapkan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon baru saja mengumumkan hasil seleksi open bidding jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkot Cilegon.

    Tim panitia seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama telah menetapkan nama-nama calon yang masuk tiga besar. Penetapan 3 besar itu tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama nomor NOMOR: 480/51/PANSEL/X/2023 tentang Penetapan 3 besar peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2023.

    Surat keputusan itu telah ditandatangani langsung oleh ketua Panitia Seleksi bersama empat anggota lainnya per tanggal 20 Oktober 2023.(LUK)

  • PKS Nilai PSI Pas Dipimpin Kaesang

    PKS Nilai PSI Pas Dipimpin Kaesang

    SERANG, BANPOS – Pasca-diumumkannya putra Presiden Joko Widodo (jokowi), Kaesang Pangarep menjadi ketua umum (ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menuai berbagai tanggapan dari anggota partai politik lain.

    Salah satunya dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengatakan PSI sebagai partai yang diisi banyak kalangan muda merupakan partai yang cocok untuk Kaesang.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri mengatakan bahwa masuknya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI merupakan suatu hal yang baik.

    “Bagus-bagus aja, karena berpolitik itu termasuk bergabung dengan partai politik, itu hak semua orang. Kemudian, masing-masing parpol punya aturan dan kebijakannya sendiri,” katanya, Senin (2/10).

    Hasan mengungkapkan, PSI mungkin merupakan partai yang cocok dipimpin oleh Kaesang. Menurutnya, PSI merupakan partai anak-anak muda.

    “Mas Kaesang jadi ketum PSI mungkin itu merupakan partai yang pas untuk beliau. Insyaallah, PSI partai anak-anak muda,” katanya.

    Selain itu, menurut Hasan, bergabungnya Kaesang di PSI bukanlah suatu masalah. Ia menuturkan, dalam berpolitik semua bisa terjadi. Bahkan dalam pilpres pun dirinya tidak mempermasalahkan adanya putra Jokowi yang menjadi ketum partai dan bergabung pada koalisi capres lain, karena dalam kontestasi politik menang kalah merupakan suatu hal yang wajar.

    “Itu kan biasa, di dalam demokrasi kita berkompetisi secara sehat, secara fair, sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada masalah. Kalau misalnya terpilih dan tidak terpilih, itu tidak masalah itu hal biasa,” tuturnya.

    “Ini kan negara demokrasi dan punya hak yang sama untuk menentukan pilihan, menentukan tujuan dan masing-masing partai punya kebijakan serta aturannya sendiri,” sambungnya.

    Dirinya juga mengatakan, terkait mundurnya Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi yang mendukung Anies dalam Pilpres 2024 mendatang merupakan haknya. Dan pihaknya dalam hal ini senantiasa siap berkompetisi dan berkolaborasi dengan pihak manapun.

    “Untuk PKS kita ketika berijtihad ketika mendeklarasikan partai, memang kan semua sudah berhitung. Bahwa kita siap berkompetisi dengan siapapun dan dengan komponen manapun. Secara fair dan jujur. Kalah menang tetap dalam rangka mengabdi pada bangsa dan negara ini,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Petahana Dapil Banten 1 Diprediksi Tergeser

    Petahana Dapil Banten 1 Diprediksi Tergeser

    LEBAK, BANPOS – Diperkirakan sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 bakal rebutan kursi legislatif DPR RI untuk di Daerah Pemilihan (Dapil) Banten 1 (Lebak-Pandeglang) dengan kuota kursi sebanyak enam buah.

    Sejumlah pengamat menyebut, Parpol inkumben di Dapil Banten 1 bisa tetap bertahan, dan jika pun ada tergeser karena imbas dari politik Pilpres.

    Pakar politik, Ely Nurlia menyebut untuk Banten 1 diprediksi berpotensi terjadi perubahan Parpol yang duduk. “Ya, diperkirakan dari 6 Parpol di Dapil 1 yang tahun 2019 lalu berjaya ada wakilnya kemungkinan pemilu nanti juga bisa bertahan. Tapi kalaupun ada yang tergeser bisa saja, itu karena imbas Pilpres,” ungkap Ely.

    Doktor pengajar politik di Unma dan Untirta Banten ini menjelaskan, saat ini dinamika politik di bawah mengalami fluktuasi berubah-ubah karena giat elit parpol secara top down lantaran penentuan bakal calon presiden (Bacapres).

    “Dinamika perubahan banyak diwarnai manuver elit parpol dan sosok pada momen Pilpres. Contoh, ketika Bacapres Anies Baswedan merangkul Muhaimin dari PKB, itu secara tak langsung mempengaruhi konstituen juga. Begitu juga saat Partai Demokrat gabung ke Prabowo, itu juga berdampak mempengaruhi pemilih di bawah. Dan untuk PDIP, kemungkinan butuh kerja keras untuk Dapil Banten 1,” ungkapnya.

    Peneliti dari voter interview survey approach (VISA) Banten, Frans Son Ghaha kepada BANPOS mengatakan posisi Banten 1 kemungkinan ada perubahan Parpol yang meraih kursi. Menurutnya, pihaknya telah menyebar pertanyaan ke 1000 responden di dua kawasan Banten 1 tersebut.

    “Kita gunakan survei ke 1000 responden. Untuk survey awal September kita sudah lakukan pada seribu responden. 500 di Lebak 500 di Pandeglang. Sampel random dilakukan pada kaum milenial, petani, nelayan, buruh, pedagang dan tokoh agama. Dipastikan PKB dan Nasdem bisa meraih kursi di DPR RI. Hal ini imbas dari manuver bacapres. Tapi kita lihat lagi setelah DCT Pileg nanti,” ungkap Frans.

    Menurut Frans, pihaknya akan menggelar survei per dua pekan untuk melihat respon konstituen untuk Dapil Banten 1. “Sementara kita lakukan per Bulan. Nanti setelah pada bulan Desember kita lakukan survei per dua pekan. Dan mulai pertengahan Januari baru kita lakukan survei per minggu. Ini untuk memastikan survei sebelumnya,” terangnya.

    Senada, pengamat politik di Banten, Tabrani Kemal mengaku dirinya memprediksi ada dua parpol yang memiliki kans duduk di Senayan dan akan berjuang keras untuk meraih kursi DPR RI kembali pada Pileg 2024, yaitu Nasdem dan PKB.

    “Kedua partai itu juga akan mendapatkan simpati masyarakat di Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang, kedua partai itu sebelumnya memang pernah duduk di DPR RI mewakili Dapil 1 Banten pada Pileg 2014 lalu. Dan dilihat dari perkembangan perpolitikan saat ini khususnya di Banten Selatan ada satu parpol yang akan kegeser posisinya yakni PPP. Tapi itu prediksi dari analisa dan hitung-hitungan matematik,” ungkapnya.

    “Yang pasti untuk Demokrat, PKS, Golkar, PDI-P, kita melihat masih tetap akan mendapat kursi DPR RI,” imbuhnya.

    Diketahui, pada Pileg 2019 lalu, 6 wakil rakyat yang mewakili Dapil Banten 1 yang sukses duduk di kursi DPR RI ini adalah, Achmad Dimyati Natakusumah (PKS), Ade Rossi (Partai Golkar), Ali Zamroni (Partai Gerindra), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Partai Demokrat), IIP Miftahudin (PPP) dan Hasbi Jayabaya (PDI-P).

    Adapun saat ini sesuai data sementara di KPU, Parpol yang dipastikan berebut kursi Senayan pada 14 Februari 2024 dari Dapil Banten 1, yakni Parpol seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, PAN, PKB, Hanura, Gelora, PBB, PKN, PSI, Perindo, Partai Umat, PGRI dan Partai Buruh.(wdo/pbn)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Demokrat Jangan Ngambek Dong

    Demokrat Jangan Ngambek Dong

    REAKSI atas keputusan Partai NasDem dalam menentukan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres yang akan mendampingi Anies, terjadi serentak di seluruh Indonesia. Para kader Demokrat yang ngambek, mulai menurunkan spanduk, banner dan baliho Partai Demokrat, yang bertengger foto Anies.

    Hal itu dibenarkan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, banyak dari baliho dan banner yang bertengger foto Anies, molai dilakukan pencopotan. “Tadi sudah mulai copot,” ucap Herzaky dilansir dari RM.ID.

    Dia melanjutkan kader mencopot itu karena kecewa dengan sikap Anies yang diyakini melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak bersama Partai NasDem dan PKB. “Sehingga komitmen kerja sama Koalisi Perubahan sudah tidak ada, karena Koalisi Perubahan tiga pihak,” kata Herzaky Mahendra Putra.

    Oleh karena itu, Partai Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di kediaman pribadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat (1/9), untuk membahas sikap partai terhadap kelanjutan koalisi dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

    Pencopotan baliho pun terjadi di Provinsi Banten. Selain titah dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, untuk menurunkan baliho hingga spanduk bergambarkan Anies-AHY, para kader terutama Calon Legislatif (Caleg) pun berbondong-bondong menurunkan baliho dan spanduk mereka. Selain mencopot, bahkan ada yang berencana menutup foto Anies dengan pilox.

    Menanggapi sikap Partai Demokrat tersebut, Ketua Jaringan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Provinsi Banten, Cahyo Hendro Atmoko, mengatakan bahwa seharusnya Partai Demokrat tidak bertindak demikian. Ia menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan koalisi, Anies dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi Cawapresnya.

    “Tidak boleh juga dong Demokrat kemudian seolah-olah dipaksa,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (31/8).

    Ia juga meminta Demokrat untuk sadar diri, bahwa selama ini pihak merekalah yang selama ini selalu memaksakan kehendaknya kepada koalisi. “Pada sisi lain dia kan juga seolah-olah memaksa (memasangkan Anies dengan AHY),” imbuhnya.

    Dengan melihat sikap Demokrat yang seperti itu, ia juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin nantinya para relawan Anies tidak akan bersimpati kepada partai yang digawangi oleh AHY itu. Oleh karenanya, ia meminta kepada Demokrat untuk bisa lebih berhati-hati terhadap sikapnya itu.

    “Yang seharusnya tidak dilakukan Demokrat dengan membuat rilis seperti itu mungkin menjadikan risiko coattail effect yang selama ini didapatkan partai dari pemilih Anies itukan bisa berkurang untuk Demokrat,” ucapnya.

    Di samping itu ia juga menjelaskan, penentuan Cak Imin sebagai pasangan Anies di Pilpres 2024 nanti bukan berarti tanpa adanya perhitungan yang jelas. Cahyo mengatakan, sosok Cawapres yang dipilih harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemenangan suara.

    “Perhitungan-perhitungan kan jelas bahwa, Cawapres nya itu harus memberikan efek elektoral yang signifikan,” tuturnya.

    Dipilihnya Cak Imin sebagai Cawapres diharapkan dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi Anies untuk dapat meraup lumbung suara di Jawa Timur dan juga kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana diketahui, selama ini Jawa Timur kerap dianggap sebagai lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga kelompok masyarakat berlatar belakang NU.

    “Yang selama ini kami pikirkan memang bagaimana menggaet suara Jawa Timur, NU dengan Cak Imin ini akan lebih terbuka untuk masuknya,” jelasnya.

    Pengamat politik, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa sikap dari para kader Partai Demokrat yang mencopot baliho serta banner bergambar Anies, merupakan ekspresi dari kemarahan mereka. Hal itu dapat dimaklumi, meski kekanak-kanakan.

    “Ya itu kan marah. Ini kan ekspresi kemarahan itu biasa ya, anak-anak itu juga bisa. Dalam konteks itu, yang namanya marah itu biasa,” ujarnya.

    Meski demikian, Usep mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan nanti terkait dengan koalisi, seharusnya Partai Demokrat dapat bersikap lebih dewasa lagi. Pasalnya, hal itu mungkin saja berpengaruh terhadap suara dari Partai Demokrat.

    Namun berdasarkan pengamatannya, sebetulnya sampai saat ini Partai Demokrat tidak mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies. Pasalnya, yang mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies, hanya Partai NasDem dan PKS saja.

    “Selama ini juga belum ke Demokrat (suara Anies), kecuali pak AHY-nya jadi Cawapres. Jadi sebenarnya dari pasangan ini, kalau (AHY) tidak menjadi Cawapres, coattail effect tidak ke Demokrat. Tapi ke PKS, ke Nasdem. Karena secara emosional, lebih dekat dengan NasDem dan PKS daripada ke Demokrat. Demokrat itu semata-mata ke AHY saja coattail effect-nya. Kalau AHY-nya tidak maju, dia tidak dapat,” jelasnya.

    Kendati demikian, Usep mengaku masih terdapat potensi Partai Demokrat tetap berada di barisan koalisi pendukung Anies. Pasalnya, masih terdapat tawaran-tawaran lain yang mungkin saja bisa diterima oleh Partai Demokrat, kendati tidak mendapatkan posisi Cawapres.

    “Menurut saya, nanti Demokrat mau tidak mau atau dipaksa dengan dinamika politik, akan mempertimbangkan soal power sharing yang lain. Artinya tidak harus Cawapres power sharing-nya, banyak yang bisa di sharing bukan hanya Cawapres. Bisa juga menteri utama dan lain sebagainya. Nah Demokrat menurut saya ke depan, akan realistis kecuali kalau memang dia mau ditinggalkan oleh semua koalisi,” ungkapnya. (MUF/DZH/ENK)

  • Dagelan Politik Dagang Sapi

    Dagelan Politik Dagang Sapi

    MANUVER politik Surya Paloh dalam penentuan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan, membuat kekisruhan di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat menunjukkan sikap kecewa berat, dengan keputusan yang dinilai sepihak tersebut.

    Sikap tersebut dinilai oleh pengamat politik, Usep S. Ahyar, tak lebih sebagai tontonan politik dagang sapi. Artinya, dinamika politik yang terjadi, hanya berlandaskan pada kepentingan-kepentingan elit saja, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.

    “Ini politik dagang sapi lah itu ya. Siapa mendapatkan apa dalam konteks politik praktis. Memang politik kita itu pragmatis banget,” ujarnya saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon, Kamis (31/8).

    Hal itu menurutnya, dapat dilihat dari sikap Partai Demokrat, yang menunjukkan kemungkinan untuk keluar dari koalisi dan membentuk koalisi baru, karena tidak mendapatkan yang dimau, yakni AHY sebagai Cawapres.

    Usep S. Ahyar

    “Apakah diakomodir atau tidak kepentingan mereka. Dalam hal ini Demokrat mulai mempertimbangkan tidak di koalisi perubahan dan mungkin membentuk koalisi baru. Itu kan terlihat, tidak diakomodir kepentingannya, akan lari. Bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan elit,” ucapnya.

    Usep mengatakan, ditariknya Muhaimin Iskandar menjadi Cawapresnya Anies Baswedan, juga masih bisa saja berubah seiring dengan perjalanan waktu. Pasalnya, dinamika politik di pusat, masih terus berubah hingga puncaknya pada pendaftaran Capres dan Cawapres secara resmi ke KPU.

    “Sekarang semuanya masih mungkin ya, sampai nanti Capres dan Cawapres diantarkan ke KPU untuk didaftarkan. Itu pada bulan Oktober ya,” tutur Usep.

    Dinamisnya penentuan siapa yang menjadi apa dalam perhelatan Pilpres mendatang, diakui oleh Usep lantaran tingginya tawar-menawar yang dilakukan oleh partai politik, untuk memastikan siapa mendapatkan apa dalam kontestasi 5 tahunan tersebut.

    “Jadi ini semua, pergerakan koalisi, dinamika politik, lebih banyak pada pertimbangan-pertimbangan elit, tidak ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan rakyat ataupun ideologi. Itu kritik yang harusnya didengarkan, tidak ada kepentingan rakyat yang didengarkan, semua diabaikan. Yang ada adalah kalkulasi-kalkulasi kemenangan,” ungkapnya.

    Usep yang juga merupakan akademisi Unsera ini mengakui jika manuver yang terjadi di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, berpotensi merubah percaturan politik nasional. Mulai dari otak-atik ulang komposisi koalisi, hingga evaluasi terhadap Capres yang sebelumnya telah diusung.

    “Ini akan berimplikasi pada perubahan koalisi di lawannya. Bisa menjadi empat, bisa menjadi dua koalisi. Misalkan kalau berkembang, bisa saja Demokrat dengan PPP dan PKS membangun koalisi baru. Bisa Sandiaga-AHY. Atau bisa jadi dua, koalisi besar melawan Anies. Bisa juga mungkin koalisi lain meninjau ulang pencapresan calonnya,” tuturnya.

    Pergerakan politik lainnya yang lebih pasti menurut Usep, adalah koalisi lain mencari lawan sepadan untuk bisa menandingi Muhaimin Iskandar. Sebab, Muhaimin dan PKB-nya memiliki potensi untuk mengeruk suara dari Jawa Timur yang menjadi basis dari warga Nahdlatul Ulama (NU).

    “Memang bisa saja PKB itu bukan Anies-Imin. Karena sebenarnya kalau dari sisi elektabilitas, Anies itu yang kurang di Jawa Timur. Padahal Jawa Timur itu daerah dengan pemilih terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur ini memang secara kultural itu ke NU. Maka Capres-capres di koalisi lain akan mempertimbangkan untuk mendapatkan suara NU. Memang dari dulu Anies mengincar itu, pernah mengincar Khofifah, tapi sepertinya tidak mau,” ucapnya.

    Usep menilai, sebetulnya masih banyak sosok yang dapat menandingi Muhaimin dalam hal menarik suara NU. Di antaranya seperti Mahfud MD, Khofifah, Yenny Wahid, Gus Yahya, Gus Yaqut hingga Ma’ruf Amin. (DZH/ENK)

  • Anies Manuver di Injury Time

    Anies Manuver di Injury Time

    SITUASI politik nasional semakin memanas. Belum hilang kekagetan yang terjadi setelah lompatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto, manuver politik kembali terjadi di tubuh KKIR.

    Pasalnya, Muhaimin Iskandar, pentolan dari PKB yang merupakan pengusung koalisi KKIR bersama dengan Partai Gerindra, dipinang oleh Partai NasDem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden. Berdasarkan informasi, keputusan tersebut diambil langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Selasa lalu.

    Manuver politik tersebut cukup membuat ricuh di dalam tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat. Lebih tepatnya, Partai Demokrat ‘ngambek’ dengan keputusan tersebut, dan mengaku telah dikhianati oleh Partai NasDem dan Anies Baswedan.

    Kekecewaan dari Partai Demokrat tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, yang juga merupakan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan. Dalam surat tersebut, Riefky menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Partai NasDem dan PKB, mengenai penunjukkan Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapres Anies Baswedan.

    “Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” tulis Riefky dalam suratnya, tertanggal 31 Agustus 2023.

    Menurutnya, pihak Partai Demokrat telah mengonfirmasi informasi tersebut secara langsung kepada Anies, dan dibenarkan oleh Anies. Ia menilai bahwa Partai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan tersebut.

    Pihaknya pun menurut Riefky, melakukan penyikapan dengan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai, untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Dalam rapat Majelis Tinggi Partai, dirinya selaku anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat, menyampaikan sejumlah poin pembahasan, terkhusus berkaitan dengan kronologis yang terjadi di dalam tubuh Koalisi Perubahan.

    Adapun poin pembahasan tersebut di antaranya berkaitan dengan klaim adanya kesepakatan Capres-Cawapres antara Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 23 Januari 2023 lalu. Kesepakatan itu dibuat sebelum masuknya PKS ke dalam Koalisi Perubahan yang terbentuk pada 14 Februari 2023.

    Di sisi lain, Riefky juga menjelaskan bahwa dalam piagam kesepakatan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mendapatkan mandat untuk menentukan Cawapresnya, dengan kriteria yang telah ditentukan oleh koalisi.

    Menurutnya, sejak koalisi terbentuk hingga Juni kemarin, banyak partai-partai yang mendekati Demokrat, untuk melakukan komunikasi politik. Riefky mengaku, terdapat momen yang membuat Anies menyampaikan keinginan untuk mengambil AHY sebagai Cawapresnya, ketika Demokrat melakukan komunikasi politik dengan salah satu partai.

    “Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY’,” tulis Riefky.

    “Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” tulisnya lagi.

    Ia menuturkan, nama AHY telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” terangnya.

    Riefky menjelaskan, pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY. Alasannya yakni karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

    “Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” ungkapnya.

    Menurutnya, pertanyaan dan desakan dari masyarakat terkait dengan kepastian arah Koalisi Perubahan serta merosotnya elektabilitas Anies, membuat pimpinan koalisi serta Tim 8 bersepakat untuk segera mendeklarasikan Capres dan Cawapres yang akan diusung.

    “Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” ucapnya.

    Berlarut-larutnya deklarasi itu menurutnya, akhirnya menemukan jalan keluar dengan ditetapkannya awal September sebagai waktu untuk melakukan deklarasi secara resmi. Bahkan, Anies telah menuliskan secara resmi pada 25 Agustus lalu, yang isinya meminta AHY untuk bersedia menjadi Cawapresnya.

    “Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” katanya.

    Pada Selasa (29/8) malam di Nasdem Tower, Riefky menuturkan bahwa secara sepihak Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

    “Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” terangnya.

    “Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” lanjutnya.

    Kekecewaan atas manuver yang terjadi di tubuh koalisi perubahan, juga bergema di daerah. Di Provinsi Banten, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, bahkan memerintahkan seluruh baliho dan spanduk yang terpasang foto Anies, dicopot. Iti mengaku bahwa dirinya kecewa dan merasa dikhianati oleh Anies.

    Senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Partai Demokrat (AMPD), Andi Dian Putra, yang merupakan salah satu politisi Partai Demokrat asal Provinsi Banten. Menurutnya, Koalisi Perubahan akan dibubarkan menyusul manuver Anies dan Partai NasDem, yang disebut sebagai pengkhianatan.

    Hal itu disampaikan oleh Andi, saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon. Andi mengatakan bahwa saat ini ada kemungkinan Koalisi Perubahan akan dibubarkan. Hal itu karena adanya putusan sepihak yang diumumkan ketua umum partai NasDem, Surya Paloh, terkait Bacawapres yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024, yang berasal dari luar koalisi.

    “Calon bubar. Kasusnya itu kan pemutusan sepihak dari Nasdem tanpa koordinasi dengan tim delapan yang dibentuk koalisi tiga partai itu, Demokrat, PKS dan NasDem. Harusnya mengambil keputusan untuk Cawapresnya itu dari ketiga partai itu. Tetapi ada fakta diumumkan wakilnya Anies itu Cak Imin,” ucapnya.

    Meski demikian, Andi mengaku bahwa pihaknya tetap akan menunggu arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY, terkait dengan langkah apa yang akan diambil ke depannya.

    “Langkah ke depan kita masih nunggu instruksi dari Ketua Umum, pak AHY. Apakah kita akan membuat koalisi sendiri atau ikut dengan koalisi yang sudah ada. Nantinya kita condong kemana Itu keputusannya bagaimana ketum. Kalau di Banten, kita kan harus mengikuti dari DPP,” ujarnya.

    Menurutnya, sebetulnya Koalisi Perubahan sudah menentukan keputusan untuk memasangkan Anies dengan AHY. Keputusan itu memang belum dipublikasikan kepada masyarakat. Namun ternyata pada detik-detik terakhir, Muhaimin Iskandar lah yang ditetapkan sebagai Cawapres yang akan mendampingi Anies.

    “Yang tadinya diusung itu kan Anies-AHY. Ternyata di injury time, itu tanpa kesepakatan, tanpa komunikasi di antara tiga partai ini, NasDem memutuskan sendiri untuk wakilnya Anies. Artinya Anies dengan Surya Paloh sudah berdiskusi tetapi tidak melibatkan Demokrat dan PKS,” ucapnya.

    Andi mengaku bahwa dirinya kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, Partai Demokrat sudah bersama-sama dengan Partai NasDem dan Anies sejak awal, namun pada saat pengambilan keputusan penting, justru malah ditinggalkan.

    “Kita ini kan ditinggal ibaratnya. Kalau ini selesai, baru kita pikirkan lagi ke depan seperti apa. Kita lihat lagi lah seperti apa. Kita selaku Caleg, selaku kader partai mengikuti instruksi dari DPP,” tandasnya.

    Berbeda dengan Partai Demokrat yang bersikap cukup keras dengan keputusan Surya Paloh, PKS justru tetap tenang. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Akan ada penjelasan detail (duet Anies-Cak Imin), tapi di DPP PKS,” ujar Mardani kepada awak media di Jakarta, Kamis malam.

    Meski begitu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu tidak menjelaskan lebih detail mengenai rencana pertemuan itu. Ia berharap pertemuan itu dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Doakan segera,” ucapnya.

    Saat disinggung mengenai reaksi Demokrat yang marah terhadap persetujuan sepihak yang dilakukan oleh Ketua NasDem Surya Paloh, Mardani meminta agar semua berprasangka baik. Sebab, menurutnya, duet Anies-Cak Imin masih dalam tahap awal dan belum diresmikan.

    Tidak hanya itu, PKS juga akan mengumumkan langkah politik selanjutnya mengenai tawaran untuk mendukung bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. “Sebentar lagi akan diumumkan, pokoknya husnuzan saja,” tegas Mardani.

    Hal yang sama disampaikan oleh PKS Banten. Kabar tersebut tidak membuat PKS di Banten kisruh. Bahkan, PKS Banten mengklaim siapapun yang menjadi Calon Wakil Presiden, Anies lah yang harus jadi Presidennya.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta. Menurutnya, meskipun informasi dan arahan resmi belum pihaknya terima dari pusat, namun ia mengaku tidak menjadi masalah ketika Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar.

    “Kita belum tahu informasi dan belum ada arahan. Tapi kita ikut DPP saja. Pokoknya kita sesuai dengan perintah DPP. Siap apa saja keputusannya. Pokoknya yang penting bagi kita, Anies jadi presiden. (Untuk wakilnya) mana yang kuatnya aja,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Banten, Wahidin Halim (WH), mengaku menyambut baik dengan masuknya PKB ke dalam tubuh koalisi. Ia mengatakan bahwa kehadiran PKB, menambah kekuatan koalisi yang terbentuk.

    Bahkan, WH mengaku bernafas lega dengan didapatkannya kabar tersebut. Sebab, ketidakjelasan siapa yang akan mendampingi Anies sebelumnya, berpotensi membuat perpecahan di dalam tubuh Koalisi Perubahan. Menurutnya, Anies tidak akan bisa maju sebagai Capres, jika tidak ada Cawapresnya.

    “Sebenarnya kita juga saling menunggu keputusan dari atas ya. Kita juga memiliki kekhawatiran koalisi ini pecah. Sehingga kabar ini membuat banyak pihak bernafas lega,” kata WH saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon.

    Ia menjelaskan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi pendamping Anies untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Lanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh PKB memiliki banyak pengaruh dalam bursa pemilihan Cawapres untuk Anies Baswedan. “Saya kira ini satu koordinasi dan koalisi yang memberikan banyak harapan,” jelasnya.

    Ia mengaku bersyukur dengan adanya sosok Cak Imin dan juga PKB yang siap mendampingi dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Saat ditanyakan kemungkinan mundurnya Partai Demokrat pada koalisi karena kekecewaan yang ditimbulkan, ia mengaku enggan berkomentar, dan meminta untuk melihat situasi dan kondisi ke depannya.

    “Kita tunggu perkembangan berikutnya, seharusnya dengan bertambahnya PKB tentu menambah kekuatan dalam tubuh koalisi,” tegasnya.

    Ia menerangkan, koalisi yang terjadi tidak akan berpengaruh banyak bagi gelaran Pilkada di daerah. Hal tersebut didasari lantaran koalisi yang terjadi, biasanya hanya berlaku di pusat.

    “Kalau di daerah biasanya cair. Berdasarkan pengalaman selama ini, koalisi yang ada di pusat tidak berpengaruh untuk pemilihan daerah. Karena di daerah kan melihat kearifan politik lokalnya,” terang mantan Gubernur Banten ini.

    WH menegaskan, ia beserta masyarakat tidak akan mempermasalahkan siapapun yang dipasangkan bersama Anies. Sebagaimana pernyataan Sanuji, siapapun yang menjadi Wakil Presiden, yang penting Anies presidennya. “Saya beserta masyarakat, siapapun wakilnya, Anies presidennya,” tandasnya.

    Ketua PKB Kota Serang, Fatihudin, mengaku menyambut baik dipasangkannya Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan. Meski belum mendapat instruksi resmi dari pusat, namun ia menegaskan bahwa pihaknya akan siap menerima perintah apapun yang diberikan oleh DPP PKB. “Mau kemanapun arahannya, mau Cak Imin dengan Anies pun kita mah mendukung, gimana atasan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia mengatakan, koalisi yang sudah terjadi antara PKB dan Gerindra telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam politik pusat, tentunya sudah diperbincangkan dan disepakati oleh pimpinan kedua koalisi.

    Ia memaparkan, selama ini memang sering terjadi penyebaran isu pencocokan antara Cak Imin dengan Capres lain baik, itu Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Namun, nama Anies dinilai lebih diterima oleh para kader dan simpatisan PKB ketimbang Ganjar. “Kalau ke Ganjar sih kayaknya banyak yang gak setuju. Tapi kalau ke Anies sih Fifty-fifty ya,” ucapnya.

    Fatihudin mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada kejelasan pada tubuh koalisi PKB-Gerindra di pusat. Sehingga, keputusan untuk berpasangan dengan Anies, dinilai keputusan yang cukup baik jika Gerindra tidak mengindahkan kehadiran PKB. (MG-01/CR-01/MYU/DZH/ENK)

  • Kampanye di Sekolah Dewasakan Demokrasi

    Kampanye di Sekolah Dewasakan Demokrasi

    SERANG, BANPOS – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, saat ini mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Asalkan tanpa adanya atribut kampanye yang ditampilkan. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri mengaku putusan yang MK putuskan merupakan salah satu hal yang baik untuk menumbuhkan jiwa demokrasi para siswa dan mahasiswa. Karena sebuah kampanye di sekolah juga menjadi salah satu ajang yang bagus untuk mendiskusikan gagasan yang inovatif dan inspiratif.

    “Responnya bagus ya. Misalnya anak-anak di sekolah dan di kampus sudah mulai belajar berdemokrasi. Jadi anak-anak sudah belajar berdemokrasi,” ujarnya, Kamis, (24/8)

    Hasan menjelaskan, bahwa para siswa dan mahasiswa ini merupakan stok pemimpin masa depan. Jadi memang sejak dini perlu untuk dikenalkan tentang demokrasi yang baik.

    “Kalau steril, kan kapan mereka akan belajar. Apalagi sekarang pendidikan demokrasi juga sudah masuk di sekolah-sekolah. Jadi misalnya mereka ada kunjungan ke kantor pemerintahan ke DPRD-nya,” jelasnya.

    “Pemilihan ketua OSIS yang ada di sekolah pun sudah mirip-mirip pemilihan umum. Artinya memang sudah mulai dikenalkan. Tentu lebih jauh dari itu, bagus juga kalau putusan MK membolehkan kampanye di lingkungan sekolah dan kampus terutama karena itu merupakan proses pembelajaran bagi mereka,” tambahnya.

    Hasan mengungkapkan, mungkin dalam pelaksanaannya saja yang perlu untuk lebih di tata lebih kepada pemahaman dan memberikan wawasan terkait gagasan-gagasan yang saat ini menjadi hal-hal yang dikampanyekan oleh para calon legislatif maupun calon kepala daerah.

    “Hanya mungkin pada metodologinya saja atau caranya yang harus di tata biar berbeda caranya. Kalau di sekolah atau di kampus itu lebih elegan. Mungkin kampanye di sekolah dan di kampus itu lebih kepada kampanye-kampanye gagasan. Misalnya bisa dikemas tentang bagaimana kita mendiskusikan gagasan-gagasan pembangunan untuk daerah dan sebagainya,” ungkapnya.

    “Dan bebas disitu, mau calon kepala daerah, calon anggota dewan. Diundang di kampus, diskusi, berdebat tentang gagasan bagaimana memajukan daerah,” tambahnya.
    Menurut Hasan, MK mengeluarkan putusan itu tentu berdasarkan dengan kajian-kajian yang matang. Dan memang, hal tersebut bisa berdampak baik bagi perkembangan demokrasi yang ada di daerah maupun negeri ini.

    “Insyaallah secara demokrasi kita semakin dewasa. Karena di sekolah atau kampus, siswa bisa diajak diskusi tentang gagasan, mau dibawa kemana negeri ini, daerah ini, nanti akan ada pengayaan dari teman-teman di sekolah atau di kampus itu,” ucapnya.

    Hasan juga mengaku bahwa hal tersebut juga menjadikan sebuah kampanye menjadi lebih hidup. Karena kampanye tidak hanya dengan tema-tema kampanye yang cuma begitu-begitu saja. Seperti amanah dan membela rakyat. Tetapi seperti apa konsep dan implementasinya saat mendapat jabatan bisa lebih jelas.

    “Kalau ditanya, misalnya caleg buat baliho ada tag line seperti jujur dan amanah, itu seperti apa implementasinya. Misalnya dia mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Kan itu susah, tidak terukur. Tetapi kalau kita punya gagasan untuk membangun daerah dikampanyekan di sekolah, di kampus, wah itu mantap. Karena nantinya, gagasan itulah yang menjadi tema-tema perjuangannya ketika terpilih,” tandasnya.(CR-01)

  • Soal Ganjar-Anies, PKS Sebut Masih Dinamis

    Soal Ganjar-Anies, PKS Sebut Masih Dinamis

    BALI, BANPOS – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberi tanggapan soal wacana duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 yang sempat dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

    Saat ditemui dalam lomba baca Teks Proklamasi yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Selasa, Syaikhu menilai bahwa partai politik peserta Pemilu 2024 sejatinya belum menetapkan pilihan akhir.

    “Masih mencari dinamika satu sama lain, jadi masih sangat mungkin terjadi pergeseran (capres dan cawapres) sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran, baru ketahuan akan saling mengunci dan final,” kata dia.

    Meski peluang duet itu ada, PKS sebagai bagian dari koalisi perubahan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka masih teguh mengusung Anies sebagai bakal calon presiden, meskipun banyak opsi muncul ke permukaan.

    “Bagi kami di koalisi tiga partai pengusung Anies sampai hari ini Insya Allah masih solid. PKS, Nasdem dan Demokrat masih teguh untuk mengusung saudara Anies Baswedan,” tegas Syaikhu.

    “Tapi tadi kalau peluang dan segala macamnya ya masih sangat terbuka sepanjang belum ada proses pendaftaran ke komisi pemilihan umum,” sambungnya di hadapan media.
    Anggota DPR RI itu mengakui bahwa ke depan apapun bisa terjadi, termasuk ketika disinggung soal kapan calon presiden yang diusungnya mengumumkan calon wakilnya untuk maju pada Pemilu 2024.

    PKS tak mematok siapa dan kapan Anies akan mengumumkan nama tersebut, mereka telah mengajukan beberapa nama namun pada akhirnya kembali menyerahkan keputusan kepada eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    Mereka juga tak gentar melihat kekuatan lawan yaitu Ganjar Pranowo dengan dukungan dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, serta Prabowo Subianto dengan dukungan Gerindra, Golkar, PKB dan PAN yang menduduki hasil survei lebih unggul dari Anies.

    Menurutnya survei-survei yang beredar hanya cerminan dari kondisi hari ini dan belum tentu sama dengan enam bulan mendatang, ditambah ketika nantinya pasangan cawapres ditentukan.

    “Kita juga banyak belajar pada saat mengusung Anies di Gubernur DKI Jakarta. Saat itu juga survei masih buncit, tetapi dalam proses kita berusaha terus untuk meyakinkan masyarakat dan sampai akhirnya mereka menentukan pilihannya pada Anies,” tutur Syaikhu. (RMID)