SERANG, BANPOS – Pembahasan perubahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Banten tahun 2023 oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih alot.
Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, di ruang kerjanya menjelaskan, Perubahan KUA PPAS 2023 hingga saat ini dalam proses pembahasan. Dan rencananya akan ditetapkan dalam waktu dekat ini.
“Sekarang masih berproses. Kami, dari Banggar sudah beberapa kali melakukan Raker (rapat kerja),” ujarnya.
Adapun poin penting dalam Perubahan APBD 2023 ini lanjut Fahmi, adalah penguatan program yang ada di murni APBD.
“Hal penting yang dibahas selain masalah pendapatan. Juga program-program yang di murni APBD,” katanya.
Ia menjelaskan, untuk pendapatan Banggar melihat apa yang dilakukan sudah memenuhi dari target.
“Kami dari Banggar sudah membahas mengenai pendapatan. Untuk pendapatan, kami berharap perlu ada inovasi dan kreativitas sehingga program yang ada berjalan sesuai dengan maksimal,” ujarnya.
Selain pendapatan yang telah dibahas, Banggar dan TAPD dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan mengenai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial.
“Di perubahan ini akan ada penguatan dan penyempurnaan kegiatan 2023 murni. Kami melihat di Perubahan 2023 adalah kebijakannya cenderung mengoptimalkan terhadap proses pembangunan 2023. Dan kedua adalah proses penyempurnaan penguatan struktur APBD. Misalkan kegiatan reses DPRD masih dianggarkan 10 bulan, masih perlu penyelesaian 2 bulan lagi, termasuk tukin ASN maupun program-program layanan dasar. Pendidikan kesehatan. Contoh hari ini bidang pendidikan belum bisa bangun gedung karena waktunya terbatas , bisa dibuat program pengadaan meubeler. Termasuk kesehatan seperti anggaran JKN, pembayaran BPJS,” ujarnya.
Informasi beredar Finalisasi Perubahan KUA PPAS APBD 2023 akan dilakukan pekan ini, setelah seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Banten selesai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) disalah satu hotel berbintang di Jakarta.
“Bimtek DPRD Banten dilakukan selama 3 hari. Dari Minggu sampai hari Selasa besok (hari ini, red) terang salah seorang ASN di Sekretariat Dewan (Setwan).
Diketahui, APBD Banten tahun 2023 sebesar Rp11,7 triliun. Anggaran tersebut keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp11,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp227 miliar.
Pendapatan itu dibelanjakan, terdiri belanja operasi sebesar Rp6.8 triliun, belanja modal Rp1,79 trilliun, belanja tidak terduga Rp79 miliar, dan belanja transfer Rp3 triliun.
Adapun defisit atau kekurangan Rp227 miliar, akan tertutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022.(RUS/PBN)