BANTEN POS

Tag: PLN

  • PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara Sosialisasi Keselamatan Ketenaga Listrikan

    PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara Sosialisasi Keselamatan Ketenaga Listrikan

    SERANG, BANPOS – PT PLN (Persero) UP3 Banten Utara melakukan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan saat menjadi pemateri dalam seminar Electro Fair 2024 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektri Untirta, di Auditorium Gedung B Kampus Untirta, Kamis (24/10/2024).

    SOF Performance Assistant to Manager, Eko Supriyanto mengatakan, dalam seminar tersebut pihaknya menyampaikan mengenai 4 pilar utama dalam kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh PLN Pusat.

    “Kita sampaikan mengenai keselamatan kerja, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi,” kata Eko Supriyanto kepada BANPOS.

    Selain itu, lanjut Eko, pihaknya juga menyampaikan mengenai strategi pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan PLN UP3 Banten Utara melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

    “Jadi melalui SMK3 kita sampaikan strategi pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan PLN UP3 Banten Utara,” ujarnya.

    Dengan adanya kegiatan seminar pencegahan kecelakaan tenaga kerja, kata Eko, pihaknya berharap dilaksanakan setiap tahun.

    “Saya harap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, agar budaya safety dapat tumbuh mulai dari mahasiswa sampai kalangan masyarakat luas,” ungkapnya. (DHE)

  • Gandeng Pokja Wartawan Ekbispar Banten, PLN UID Banten Gelar Touring Molis

    Gandeng Pokja Wartawan Ekbispar Banten, PLN UID Banten Gelar Touring Molis

    SERANG, BANPOS – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten bersama Kelompok Kerja Wartawan Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (Pokja Ekbispar) Banten menggelar touring motor listrik (molis), Kamis (12/9). Kegiatan ini digelar masih dalam rangkaian Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) disertai kampanye transisi energi hijau atau ramah lingkungan.

    Mengusung tema ‘Touring Electric Vehicle (EV) with Media: To Socialization PLN Mobile and Electrifying Agriculture’, touring dimulai dan diakhiri di  Alun-alun Kota Serang. Rute yang diambil yaitu menuju Kawasan Kesultanan Banten atau Cagar Budaya Banten Lama, Kecamatan Kasemen.

    Keseruan touring ini diikuti oleh General Manager PLN UID Banten Moch. Andy Adchaminoerdin beserta jajaran dan Pj Walikota Serang Yedi Rahmat serta Dinas ESDM Provinsi Banten. Mereka turut dalam rombongan dan mengendarai sendiri molis hingga ke Banten Lama.

    Rombongan molis bergerak dari Jalan Veteran menuju Kawasan Kesultanan Banten dengan menembus keramaian kota. Puluhan kendaraan listrik yang melintas, tak ada polusi udara yang dihasilkan yang menjadikannya sebagai salah satu keunggulan kendaraan Listrik.

    Di tengah perjalanan, rombongan mampir ke sejumlah titik untuk mengikuti peresmian program Light Up The Dream dan pemberian token gratis. Setelah menempuh perjalanan sekitar 13 KM, touring molis PLN UID Banten transit di area Keraton Surosowan, Banten Lama.

    Dalam sambutannya, General Manager PLN UID Banten Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan bahwa kegiatan touring merupakan serangkaian agenda Hari Pelanggan Nasional Tahun 2024 PLN. Pada tahun ini, pihaknya mengambil tema ‘Selamat Hari Pelanggan Nasional 2024 – Senyum Pelanggan Energi Kami’.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara PLN, stakeholder pemangku kebijakan, dan media dalam mensosialisasikan dan menyampaikan informasi yang edukatif dan relevan kepada masyarakat terkait program PLN UD Banten,” ujarnya.

    Andy menjelaskan, kegiatan ini juga digelar untuk menyampaikan kemudahan berkendara dengan motor listrik yang praktis, irit, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Pada kesempatan tersebut, ia juga turut menyampaikan manfaat program Electrifying Agriculture dan menyosialisasikan PLN Mobile, di mana PLN Mobile ini adalah super apps PLN yang hingga hari ini telah diunduh jutaan masyarakat dengan rating 4.9.

    “Di sisi lain kami juga berharap penggunaan kendaraan listrik serta implementasi program Electrifying Agriculture dapat semakin luas diterima masyarakat, terutama dalam membantu meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Banten,” tuturnya.

    Menurutnya, PLN tidak hanya berfokus pada layanan listrik, tetapi juga memiliki fungsi kepedulian sosial untuk menyediakan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program penyambungan listrik gratis Light Up The Dream (LUTD). Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kepedulian PLN dalam memberikan akses listrik kepada mereka yang membutuhkan.

    “Tak lupa kami juga memberikan bantuan Penyalaan Listrik Program Light Up The Dream (LUTD) yang  mana ini bersumber dari iuran sukarela karyawan/karyawati PLN untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses listrik secara mandiri,” terangnya.

    Diakhir, Andy menegaskan komitmennya dalam rangka optimalisasi energi guna kepuasan masyarakat. Dengan Pemkot Serang misalnya, melalui program-program Electrifying Lifestyle, Agriculture, hingga marine, dan lain sebagainya. Kemudian dengan Pemprov Banten melalui ESDM Provinsi Banten, berupaya untuk mempercepat bauran energi baru terbarukan dan meningkatkan listrik perkapita penduduk Banten.

    “Media ini adalah kepanjangan tangan PLN untuk menyampaikan pemberitaan seputar PLN UID Banten kepada masyarakat luas di wilayah Banten. Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan-layanan yang memuaskan pelanggan, dengan rekan-rekan media bagaimana kita menyebarluaskan berita-berita informatif dan edukatif kepada masyarakat terkait kelistrikan PLN,” tandasnya.

    Pj Walikota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang luar biasa dari PLN UID Banten dalam mendukung masyarakat untuk beralih ke energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Ia mengaku akan senantiasa mendukung program-program dari PLN UID Banten.

    “Saya sangat mengapresiasi PLN UID Banten atas kontribusinya dalam menghadirkan energi listrik yang andal serta upaya mereka dalam mempromosikan inovasi-inovasi yang ramah lingkungan seperti motor listrik ini. Semoga momentum ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, kami siap bersinergi dengan PLN,” katanya.

    Ketua Pokja Wartawan Ekbispar Banten, Susi Kurniawati, mengungkapkan kegiatan touring ini sangat menginspirasi, tidak hanya dari sisi penggunaan motor listrik yang ramah lingkungan tetapi juga bagaimana PLN terus mendorong inovasi untuk sektor pertanian.

    “Kami sebagai media sangat terbantu dengan adanya sosialisasi seperti ini, yang mendekatkan kami kepada informasi-informasi penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat,” ucapnya. (MUF)

  • Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali: Eloknya, Pembahasan RUU EBET Dilanjutkan Pada Masa Rezim Baru

    Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali: Eloknya, Pembahasan RUU EBET Dilanjutkan Pada Masa Rezim Baru

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Abrar Ali, menyatakan keinginan pemerintah untuk memasukkan soal power wheeling dalam RUU EBET, hendaknya jangan dipaksakan hanya sekadar memenuhi ‘syahwat politik’ rezim yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

    Penolakan terhadap RUU tersebut juga hingga kini masih saja bergulir dari para stakeholder. Ini membuktikan RUU tersebut masih menyimpan sejumlah potensi masalah yang dapat dipastikan akan merugikan masyarakat dan negara nantinya. Baiknya, pembahasan soal RUU khususnya soal skema power wheeling, dilanjutkan pada periode rezim berikutnya.

    Demikian siaran pers yang disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Abrar Ali, pada sejumlah media pada Kamis (11/7), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5) lalu, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak ragu dan mendorong skema power wheeling masuk RUU EBET.

    Menurut Abrar, kekhawatiran Menteri ESDM Arifin Tasrif terhadap kemungkinan ketidakmampuan PLN menyediakan energi listrik apabila terjadi demand yang tinggi, terkesan sangat didramatisasi.

    “Terlalu didramatisasi soal lonjakan demand tersebut. Buktinya, hingga saat ini kita masih eksis melayani kebutuhan listrik masyarakat dan dunia industri. Soal nanti ada lonjakan demand, PLN akan mengantisipasinya dengan pertumbuhan jumlah pembangkit baru. Jadi jangan terlalu didramatisasilah, kasihan rakyat. Rakyat kini sudah lelah menghadapi ekonomi yang sedang morat-marit ini,” kata Abrar.

    Menurut Abrar, terkait power wheeling, masih harus membutuhkan kajian yang lebih lanjut. Ia mengatakan, akan ada implikasi yang krusial, PLN menjadi tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS)

    “Kan masih ada penolakan. Buktinya, saat rapat tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET, karena tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta,” tuturnya.

    Penolakan yang sama ungkap Abrar juga disampaikan, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi. Menurut Fahmy, kata Abrar, skema power wheeling berpotensi menambah beban APBN dan merugikan negara.

    Alasannya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen. Penurunan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

    Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian. Terhadap rakyat, penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar akan membuat tarif listrik bergantung demand and supply.

    Terhadap masih adanya kontra soal power wheeling tersebut, Abrar menyatakan, pembahasan RUU EBET hendaknya dilanjutkan pada masa presiden periode 2024-2029 mendatang.

    “Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan hanya ingin memaksakan “syahwat politik” dipaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat dan akan menjadi beban negara nantinya,” ungkap Abrar.

  • Program CSR Pemberdayaan Wanita PLN IP UBP Banten 3 Lontar Tangerang Diganjar Penghargaan Gold pada Ajang CSR dan PDB Awards 2024

    Program CSR Pemberdayaan Wanita PLN IP UBP Banten 3 Lontar Tangerang Diganjar Penghargaan Gold pada Ajang CSR dan PDB Awards 2024

    JAKARTA, BANPOS – PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 3 Lontar raih penghargaan kategori Gold dalam ajang CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

    Acara yang berlangsung di The Westin Hotel Jakarta, juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar.

    Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, selaku penyelenggara acara menyampaikan dalam sambutannya bahwa acara ini telah dilaksanakan ketiga kalinya sejak tahun 2022.

    Di tahun 2024 ini, terdapat 129 program partisipan yang terbagi dalam kategori Gold, Silver dan Bronze untuk BUMN dan perusahaan swasta serta kategori Excellent, Outstanding, dan Good untuk perorangan.

    Penghargaan kemudian diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada masing-masing partisipan di tiap kategori.

    “Saya menyambut baik penyelenggaraan program CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Award 2024 sebagai dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan,” ungkap Ma’ruf Amin dalam sambutannya.

    Berdasarkan Pasal 78 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

    Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai definisi pembangunan desa tersebut diantaranya dapat melalui kegiatan pengembangan BUMDes atau program CSR lainnya dengan cara pengembangan potensi lokal sumber daya alam dan manusia, sehingga tercapai tujuan pembangunan berkelanjutan “No One Left Behind” di desa sebagaimana semboyan SDGs.

    Melalui program CSR unggulan UBP Banten 3 Lontar, yakni BULAN MADU (Budidaya dan Pengolahan Labu Madu Manfaatkan Limbah FABA & Cangkang Kerang PLTU Lontar) yang memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) Agria Lestari di Desa Klebet, program ini telah memberikan dampak sosial berupa pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas SDM perempuan desa, dampak ekonomi berupa peningkatan ekonomi melalui penjualan olahan labu madu, serta dampak lingkungan berupa pemanfaatan limbah FABA dan cangkang kerang sebagai media tanam labu madu.

    UBP Banten 3 Lontar disamping menjalankan tugasnya sebagai penyedia energi listrik, juga akan terus melanjutkan komitmen perusahaan untuk terus mengabdi kepada negeri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di sekitar unit pembangkit salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

    “Kami selaku perusahaan BUMN akan terus berinovasi guna mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan tentunya melalui program-program CSR yang telah kami lakukan, harapannya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu kami juga berfokus melahirkan SDM unggul yang inovatif dan adaptif sehingga makna kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat tercapai,” ujar Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar, Yunus Tohir.

    Ke depannya, UBP Banten 3 Lontar akan selalu berupaya memberikan kebermanfaatannya melalui nilai-nilai tanggung jawab sosial lingkungan yang dianut serta nilai-nilai good corporate citizenship yang diterapkan. (DZH)

  • Pembakaran Perdana PLTU Jawa 9&10 Dengan Tes Injeksi Amonia Cair Sukses Dijalankan

    Pembakaran Perdana PLTU Jawa 9&10 Dengan Tes Injeksi Amonia Cair Sukses Dijalankan

    CILEGON, BANPOS – Pengujian initial firing boiler atau pembakaran perdana boiler dari PLTU Jawa 9&10 berteknologi USC+SCR Unit 1, sukses dilakukan pada Jumat (29/12). Pengujian Pengapian Pertama Boiler 1 dilakukan dengan tambahan injeksi amonia cair.

    Untuk diketahui, amonia adalah bahan bakar yang tidak menghasilkan emisi karbon dalam penggunaannya. Penggunaan amonia oleh PT Indo Raya Tenaga sebagai SPC (Special Purpose Company) untuk proyek pembangkitan PLTU Ultra Super Critical Jawa 9&10 ini, merupakan salah satu solusi untuk transisi energi bagi pembangkit USC di negara maju seperti Jepang dan Korea.

    ”Boiler USC+SCR Jawa 9&10 Unit 1 pagi ini sudah dilakukan pengujian initial firing. Lalu kami juga melakukan tes injeksi amonia cair dalam proses initial firing dan hasilnya memuaskan sesuai parameter, aman dan nyala api terlihat pembakaran sempurna,” kata Presiden Direktur Indo Raya Tenaga Peter Wijaya.

    Urutan pengujian pengapian pertama Boiler #1 sendiri, dipastikan telah mengikuti standar-standar yang disyaratkan. Begitu juga dengan uji injeksi amonia cair, konsistensi plasma api tercapai pada periode pengetesan.

    Melalui pengujian ini, Peter menyatakan, PLTU Jawa 9&10 semakin yakin atas kemampuan boiler-nya, yang mampu beroperasi dalam parameter normal. Bahkan, sebagai Boiler USC+SCR pertama di Indonesia yang akan secara signifikan menurunkan emisi NOx (yang umumnya terjadi dari co-firing amonia di atas 20%), maka Boiler USC+SCR yang sudah di uji ini, dimungkinkan untuk menggunakan amonia hijau sebagai bahan bakar hingga 60%. Dengan begitu, bisa mengurangi emisi CO2 hingga 60%.

    Sebagai informasi, penerapan co-firing amonia hijau di pembangkit USC+SCR Jawa 9&10, sejatinya dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan studi bersama IRT dan PLN Enjiniring (PLNE) yang ditandatangani pada 14 November 2022 lalu di acara B20 di Bali.

    Termasuk juga, tindak lanjut dari beberapa MOU dengan Doosan di Korea dan acara KTT ASEAN pada 7 September 2023 di Jakarta. Doosan (sebagai kontraktor EPC), kemudian melakukan pengujian pengapian pertama Boiler #1 dengan menambahkan amonia cair.

    Potensi penggunaan amonia hijau sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkit USC+SCR Jawa 9&10 pun kini tengah dipelajari, diuji dan dipromosikan oleh Perusahaan. Tujuannya, di kemudian hari, PLTU Jawa 9&10 dapat menjadi pembangkit USC+SCR di Indonesia yang paling sustainable.

    “Kami tengah mencermati dan mengikuti progress penggunaan green ammonia secara komersial di Korea (target mereka di 2027). Semoga bisa juga menjadi solusi sustainability nantinya di Indonesia,” tuturnya. (LUK)

  • PLN UID Banten Sabet Dua Penghargaan Risk Award pada Hari Listrik Nasional 2023

    PLN UID Banten Sabet Dua Penghargaan Risk Award pada Hari Listrik Nasional 2023

    TANGERANG, BANPOS – Pada momen Syukuran Hari Listrik Nasional ke-78 (HLN 78) bertempat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten menyabet dua penghargaan pada ajang Risk Award 2023 yakni Juara 1 Kategori Risk Implementer dan Juara 2 Kategori Risk Innovation.

    Khusus pada kategori Risk Implementer ini merupakan kali kedua PLN UID Banten meraih Juara 1,
    sebelumnya di tahun 2022 lalu (2022) PLN UID Banten juga meraih pencapaian yang sama. Adapun
    kriteria penilaian mencakup aspek strategi implementasi, konsistensi penerapan, hingga dampaknya
    pada pencapaian kinerja perusahaan.

    Penyerahan trofi Juara 1 Risk Implementer Risk Award 2023 diserahkan langsung oleh Komisaris Utama
    PT PLN (Persero) Agus Martowardojo kepada General Manager PLN UID Banten Abdul Mukhlis. Risk
    Award merupakan apresiasi yang diselenggarakan PT PLN (Persero) bagi unit-unit yang telah

    mengimplementasikan manajemen risiko dan secara khusus dalam memeriahkan Hari Listrik Nasional
    Ke-78.

    General Manager PLN UID Banten Abdul Mukhlis menjelaskan penghargaan Risk Award merupakan
    capaian seluruh insan PLN UID Banten yang konsisten mengimplementasikan manajemen risiko berbasis
    ISO 31000:2018. "Prestasi ini merupakan kerja keras dan konsistensi seluruh pegawai PLN UID Banten.

    Selain itu, ini menjadi pemacu semangat untuk terus mengimplementasikan manajemen risiko dalam
    setiap proses bisnis perusahaan," ungkap Abdul Mukhlis.

    PLN UID Banten rutin menyelenggarakan Forum Risk Discussion bulanan dengan seluruh unit pelaksana
    dengan tujuan agar manajemen risiko bisa dipahami dan terintegrasi dengan seluruh proses bisnis.
    Penerapannya bersifat inklusif, artinya seluruh pegawai terlibat dan berkontribusi dalam implementasi
    manajemen risiko.

    Mengakhiri penjelasannya, Abdul Mukhlis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut
    berkontribusi dalam pencapaian ini. Ditambahkan Abdul Mukhlis, pencapaian ini harus terus
    dipertahankan guna memberikan kinerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.
    (*)

  • Akademisi Dorong Pemerintah Keluarkan Regulasi Keselamatan Ketenagalistirikan di Banten

    Akademisi Dorong Pemerintah Keluarkan Regulasi Keselamatan Ketenagalistirikan di Banten

    SERANG, BANPOS – Akademisi Universitas Setia Budhi Rangkasbitung mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi terkait keselamatan ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Hal itu lantaran masih minimnya kepatuhan stakeholder dalam mematuhi Undang-undang Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) saat ini.

    Dekan Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Setia Budhi Rangkasbitung, Iman Sampurna, melihat bahwa UU K2 tersebut saat ini masih belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat.

    “Aturan tersebut sebenarnya dibuat untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana cara pengunaan listrik yang aman serta bahayanya listrik, bukan hanya cara bagaimana cara hemat listrik,” ujarnya, Sabtu (14/10).

    Di sisi lain, banyak hal yang masih belum masyarakat ketahui seperti bagaimana pemanfaatan listrik secara produktif, efektif, efesien agar kebermanfaatan bagi kehidupan ekonomi masyarakat semakin baik.

    “Contoh kecil, dalam bidang industri rumah tangga atau UMK, dengan memanfaatkan listrik maka masyarakat dapat mengembangkan usaha baik dalam proses produksi maupun pemasaran,” tuturnya.

    Pentingnya sosialisasikan secara massif UU K2 tersebut menurutnya, agar setiap usaha kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan K2.

    Namun sayangnya, lanjut Iman, aturan tersebut belum direspon baik dari pihak pemerintah daerah kabupaten/kota dan jajaran perangkat kecamatan dan desa, terkait pentingnya keselamatan ketenagalistrikan.

    Menurutnya, masih banyak masyarakat belum menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan listrik, apalagi pemanfaatan listrik. Bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami akan pentingnya keselamatan ketenagalistrikan.

    “Contoh kecil dalam musim kemarau seperti ini banyak masyarakat yang bermain layang-layang dalam jangkauan jalur jaringan listrik. Mereka tidak menyadari dampak besar bila layang-layang tersangkut dalam kabel jaringan listrik, kemudian terbakar. Maka akan berdampak secara luas,” katanya.

    “Dampaknya tidak hanya merugikan masyarakat, namun hal tersebut pasti akan berdampak secara luas, mulai dari pemadaman hingga terjadinya kebakaran jaringan,” lanjutnya.

    Diketahui bahwa instalasi jaringan listrik yang kerap tersangkut layangan yakni Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150.000 Volt dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500.000 Volt.

    Ia mengatakan, apabila layang-layang yang mengandung bahan kawat yang dapat menghantarkan listrik dan menempel pada jaringan SUTT/SUTET, akan menyebabkan hubung singkat atau korsleting yang dapat membahayakan nyawa serta berakibat terganggunya pasokan listrik.

    Salah satu data juga menjelaskan, akibat banyaknya layanga-layang yang tersangkut dalam jaringan SUTT/SUTET, telah terjadi gangguan transmisi di wilayah kerja PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah (PLN UIT JBT) sebanyak 138 kali gangguan.

    Selain itu, dampak lain akibat kurang kesadaran masyarakat tentang K2, bisa menyebabkan ekonomi akan terganggu.

    “Misal, akibat pemadaman listrik berjam-jam, berapa banyak aktifitas usaha masyarakat yang harus terhenti,” tegasnya.

    Untuk itu, ia menuturkan bahwa perlu dukungan kuat dari pemerintah, untuk menyusunsebuah regulasi sebagai turunan dari UU K2, serta demi efektifnya pelaksanaan UU K2.

    “Perlu langkah inovatif yakni menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya K2, yakni melalui Forum Kolaboratif Pentahelix terdiri dari Akademisi, DU/DI, Pemerintah, Komunitas dan Media,” tandasnya. (DZH)

  • ICORE Jadi Produk Favorit Di Gelaran Nusantara

    ICORE Jadi Produk Favorit Di Gelaran Nusantara

    JAKARTA, BANPOS – Subholding unit pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, PT PLN Nusantara Power memamerkan ICORE, teknologi tercanggihnya di bidang unit pembangkit pada gelaran Nusantara Power Connect 2023.

    ICORE adalah Intelligent Centre of Optimization for Reliabilty & Efficiency yang menggunakan IoT, Machine Learning dan Big Data dalam suatu sistem Artificial Intelligence.

    “Ini merupakan suatu sistem Artificial Intelligence PLN Nusantara Power untuk mengejar digitalisasi unit pembangkit di seluruh Indoneisa,” ujar Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah dalam keterangannya.

    Tercatat sudah 46 unit pembangkit dengan total kapasitas mencapai 7.360 MW yang telah berhasil terhubung secara digital dan terpusat di Surabaya.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo saat mengunjungi booth PLN NP dalam gelaran Nusantara Power Connect 2023 di JCC menyampaikan digitalisasi unit pembangkit merupakan keharusan agar standar PLN dapat menyamai dengan standar global.

    “Indonesia, sudah seharusnya dapat menerapkan ini di seluruh unit pembangkit yang dikelola PLN,” ujar Darmo, sapaan akrabnya.

    Ia melanjutkan, saat ini PLN Nusantara Power tengah mengupayakan efisiensi unit pembangkit PLN di seluruh Indonesia melalui digitalisasi.

    Kondisi operasional pembangkit harus dapat ditingkatkan serta direspons dengan cepat sehingga terjadi peningkatan keandalan dan efisiensi unit tanpa jeda waktu yang lama.

    “Saya harap seluruh unit pembangkit di Indonesia dapat mencontoh inovasi ini”, terang Darmo.

    ICORE merupakan produk inovasi dalam pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0. Melalui ICORE, proses pemantauan operasional, analisis, dan diagnosis kondisi pembangkit dapat dilakukan secara digital dan real time melalui pengoptimalan sensor yang terpasang pada mesin-mesin pembangkit.

    Teknologi ini akan memberikan dampak yang signifikan dalam efisiensi kinerja perusahaan. ICORE dapat menghasilkan rekomendasi optimalisasi pengoperasian dan pemeliharaan kondisi peralatan. Selain itu, iCORE juga memiliki kemampuan menggerakan peralatan secara otomatis dan tepat waktu sehingga tercapai keandalan dan efisiensi yang optimal. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/188218/icore-jadi-produk-favorit-di-gelaran-nusantara-power-connect-2023

  • Tokoh Banten Angkat Bicara Soal PLTU Disebut Sumber Polusi Jakarta

    Tokoh Banten Angkat Bicara Soal PLTU Disebut Sumber Polusi Jakarta

    SERANG, BANPOS – Tokoh pendiri provinsi Banten, KH Embay Mulya Syarief, meminta semua pihak berpikir objektif soal tudingan PLTU di Banten penyebab utama polusi Jakarta. Dia meminta agar dilakukan penelitian khusus terkait penyebab tersebut.

    Embay berpendapat, jika aktifitas PLTU di Banten yang sudah puluhan tahun memproduksi listrik menyebabkan polusi di Jakarta, secara otomatis, kata dia, yang paling terdampak dari polusi itu adalah warga sekitar PLTU.

    “Harus kita akui lah bahwa PLTU terbanyak itu ada di Banten dan sudah sejak lama, kalau tudingan itu (sumber polusi Jakarta dari PLTU di Banten) benar, pasti yang terkena dampaknya terparah adalah yang terdekat di lokasi, buktinya kan tidak ada,” katanya di Serang, Jumat (25/8/2023).

    Soal tudingan sumber polusi Jakarta dari PLTU, lanjutnya, dinilai mengada-ada dan dipenuhi kepentingan. Terlebih, kata dia, isu ini muncul di tahun politik dan ditengarai ada kepentingan bisnis di balik tudingan tersebut.

    “Ya, saya kira ini mengada-ada ya khawatir itu ada unsur persaingan bisnis kemudian juga ada unsur politik misalnya gitu ya, di tahun politik ini,” ujarnya.

    Selaku tokoh di Banten, dirinya mendukung rencana transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, transisi itu membutuhkan waktu agar masyarakat terbiasa dan tidak terjadi gejolak.

    “Kemudian memang saya juga mendukung ya bahwa kita harus berupaya mencari energi terbarukan pengganti bahan bakar karena batu bara juga lama-kelamaan akan habis juga kan karena dia sumbernya dari alam. Nah, ini juga kita perlu waktu juga untuk transisi ini jangan sampai akibat terganggu supply masyarakat kita kan sudah sangat ketergantungan kepada listrik sekarang,” ungkapnya.

    Sementara, Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa dalam mengoperasikan pembangkit, pihaknya menjunjung tinggi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) sehingga PLN IP sangat memperhatikan emisi gas buang dari pembangkit.

    “Selama PLTU atau PLTGU beroperasi, kami selalu berupaya tekan emisinya semaksimal mungkin, serta dimonitor secara realtime terhubung langsung dengan dashboard Kementerian LHK,” kata Edwin.

    Operasional PLTU di bawah PLN IP telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan termutakhir Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continous Emission Monitoring System (CEMS), untuk memastikan emisi gas buang dari operasional pembangkitan ditekan semaksimal mungkin.

    “CEMS merupakan teknologi yang digunakan untuk memantau emisi pembangkit secara terus menerus. Sehingga emisi yang keluar dari cerobong dapat dipantau secara real time dan dipastikan tidak melebihi baku mutu udara ambien yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ucapnya

    Di kawasan Jabodetabek, seluruh pembangkit PLN IP mulai dari PLTU Suralaya 1-7, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Priok, PLTU Labuan, PLTU Lontar, dan PLTU Suralaya 8 telah dilengkapi CEMS.

    “Berbagai upaya yang dilakukan PLN IP di atas berhasil memperbaiki kualitas udara ambien di sekitar lokasi pembangkit di Jakarta dan Banten. Parameter PM 2.5 di sekitar lokasi pembangkit menunjukkan tren yang cenderung menurun dan masih di bawah Baku Mutu Ambien (BMA) yang ditetapkan pemerintah,” tandasnya. (ZIK/DZH)

  • ICON+ Gandeng Kejati Banten Untuk Berikan Bantuan Hukum

    ICON+ Gandeng Kejati Banten Untuk Berikan Bantuan Hukum

    SERANG, BANPOS – Anak perusahaan PT PLN yakni PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) Strategic Bussiness Unit (SBU) Regional Jakarta & Banten, menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait dengan pemberian bantuan hukum litigasi maupun non litigasi.

    Kepala Kejati Banten, Didik Farkhan Alisyahdi, mengatakan bahwa perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan.

    Sebab, dengan adanya perjanjian tersebut, maka Kejati Banten akan secara aktif memberikan sumbangsih kepada anak perusahaan BUMN tersebut, dalam melakukan antisipasi maupun penyelesaian masalah keperdataan yang dihadapi oleh ICON+ SBU Regional Jakarta & Banten.

    “Hal ini guna membangun Indonesia maju yang transformatif, adaptif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif,” ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8).

    Didik mengatakan, dengan adanya kerja sama itu, maka Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Banten, akan memberikan langkah-langkah progresif, dalam rangka mendukung penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, menuju Good Corporate Governance.

    “Langkah progresif tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan, dan sejalan dengan tupoksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diamanatkan oleh Undang-undang,” terangnya.

    Adapun tupoksi tersebut yakni memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi mewakili pemerintah/BUMN, memberikan pertimbangan hukum apabila diperlukan dengan atau tanpa diminta.

    “Selanjutnya, memberikan pendampingan hukum dan pendapat hukum serta menjadi mediator, konsiliator dan memfasiliatasi perusahaan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul,” tandasnya. (DZH)