BANTEN POS

Tag: PMI

  • Gawat! Lebak Krisis Stok Darah

    Gawat! Lebak Krisis Stok Darah

    LEBAK, BANPOS – Selama H-7 hingga H+7 lebaran, Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak menyatakan kekurangan stok darah.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala UDD Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah, saat ditemui di Kantor UDD Lebak, Kamis (18/4). Firman mengatakan, saat ini krisis stok darah terjadi di seluruh PMI Provinsi Banten.

    “Iya memang hingga saat ini stok darah belum stabil atau bisa disebut krisis. Ini terjadi hampir diseluruh daerah Provinsi Banten,” kata Firman.

    Ia menjelaskan, stok yang signifikan mengalami krisis yakni berada di golongan darah B. Berdasarkan data dari PMI Provinsi Banten per Rabu (17/4), Kabupaten Lebak memiliki stok darah sebanyak 206 kantong dari berbagai golongan darah. Satu tingkat dibawah Kota Tangerang yang memiliki stok darah terbanyak yakni 266 kantong.

    “Stok yang tersedia ini diperkirakan cukup untuk dua hari, makanya kita terus berpacu mengumpulkan para pedonor agar stok darah kita aman,” jelas Firman.

    Ia menerangkan, saat ini pihaknya telah menghimbau kepada setiap rumah sakit agar mempersiapkan pendonor guna memberikan penanganan cepat untuk pasien genting yang harus segera mendapatkan transfusi darah.

    “Selain itu kita juga berupaya untuk mengaktifkan kembali mobil donor darah agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan donor darah,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu warga, Fahri husain, mengaku bahwa dirinya sering melakukan donor darah. Hal tersebut dikarenakan bentuk kepedulian dan jiwa sosialnya yang tinggi.

    “Biasanya tiga bulan sekali saya ikut donor darah ke PMI, tau informasi kita krisis (darah) gini, insyaallah dalam waktu dekat saya akan ajak teman juga buat donor (darah),” singkatnya. (MYU/DZH)

  • BP2MI Minta Tambahan Kuota Penempatan PMI Ke Jepang

    BP2MI Minta Tambahan Kuota Penempatan PMI Ke Jepang

    JEPANG, BANPOS – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta Kepala JICWELS dan Japan Foundation selaku operator PMI ke Jepang agar menambah kuota PMI.

    Hal itu disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat bertemu dengan pimpinan JICWELS dan Japan Foundation di Jepang, Rabu (11/10).

    Benny mengatakan, ada empat isu yang disampaikan pihaknya kepada JICWELS dan Japan Foundation.

    Pertama BP2MI, meminta JICWELS untuk menambah kuota bagi PMI di jepang. Khususnya di sektor careworker.

    Kedua, meminta kepada JICWELS untuk mempertimbangkan persyaratan pengalaman dua tahun setelah PMI memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan perawat, yang dirasa terlalu berat.

    “Mengapa kuota perawat sulit tercapai, menurut kami karena persyaratan yang cukup sulit dipenuhi oleh calon pekerja migran kami, sehingga mungkin bisa untuk diturunkan persyaratannya,” pinta Benny.

    Ketiga, BP2MI mengusulkan untuk dipertimbangkan perubahan pola kuota penempatan perawat dan careworker. Kuota perawat sangat sulit dipenuhi.

    “Jadi, jika kuota perawat tidak dapat terpenuhi, maka calon PMI dapat mengisinya pada jabatan careworker,” ucap politisi partai Hanura itu.

    Keempat, Benny mengungkapkan pihaknya juga mengusulkan perluasan tempat pelatihan bahasa dan lokasi interview test.

    Diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan. Jika pelaksanaan interview hanya di Jakarta, tentu hanya menyulitkan calon PMI yang berada di luar Jakarta. Karena harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil.

    “Paling tidak ada tiga lokasi baru yang kami usulkan sebagai tempat pelatihan bahasa dan interview test. Ketiga lokasi tersebut mewakili masing-masing region, seperti wilayah barat dilaksanakan di Surabaya, wilayah timur di Manado, dan wilayah tengah di Medan,” jelas Benny.

    Di kesempatan sama, Managing Director JICWELS, Kataoka Yoshikazu, mengatakan penerimaan perawat dan careworker di bawah kerangka IJEPA yang dimulai sejak tahun 2008 ini telah banyak menerima PMI Respon para pemberi kerja sangat baik terhadap kinerja pahlawan devisa asal Indonesia.

    “Kami telah menerima berbagai feedback dari instansi medis yang mempekerjakan PMI bahwa calon perawat dari Indonesia bekerja dengan keras, berani, dan baik hati, sehingga mereka puas dengan kinerja dari Pekerja Migran Indonesia,” ujar Kataoka.

    Kataoka juga menjelaskan, pada ujian nasional yang dilakukan bulan Maret 2023 ini, tingkat kelulusan untuk PMI pada jabatan careworker sebesar 67,3 persen.

    “Angka ini merupakan angka tertinggi di dalam sejarah. Begitu pula dengan tingkat kelulusan pada jabatan perawat juga cukup tinggi,” paparnya.

    Kendati demikian, Kataoka menyarankan agar BP2MI melakukan berdiskusi di tingkat pemerintah. Pada 20 November 2023, akan diselenggarakan pertemuan dengan Komite EPA.

    “Sebaiknya Indonesia menjadikan usulan tersebut dijadikan topik pertemuan, sehingga dapat didiskusikan bersama,” pinta Kataoka.

    Sedangkan International Operations Section I Japan Foundation, Noguchi Yuko, merasa usulan perluasan tempat pelatihan bahasa dan interview test ini agak sulit diubah dalam waktu dekat.

    “Apabila jumlah tempat pelatihan diperluas, berarti JICWELS harus meminta Pemerintah Jepang anggaran yang lebih tinggi lagi,” ujar Kataoka. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/192242/bp2mi-minta-tambahan-kuota-penempatan-pmi-ke-jepang

  • Disnaker Lebak Klaim Kawal Kasus PMI Maja

    Disnaker Lebak Klaim Kawal Kasus PMI Maja

    LEBAK, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lebak mengklaim telah mengawal kasus Pegawai Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Maja. Bahkan, Disnaker Lebak mengaku sudah mengawal kasus
    tersebut, sebelum Kawan PMI Kabupaten Lebak mengawal keluarga hingga ke Kementerian Luar Neger
    (Kemenlu).

    Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja pada
    Disnaker Lebak, Deni Triasih, saat ditemui BANPOS di ruang kerjanya, Selasa (26/9). Deni menjelaskan,
    pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan anggota Kawan PMI Lebak yang pertama kali melaporkan
    kasus tersebut kepada pihaknya sejak tanggal pertengahan September lalu.

    “Kita sudah berkoordinasi, kita terima laporan. Bahkan kita mengundang anggota Kawan PMI ke kantor untuk menjelaskan kronologi berikut dengan data pendukung agar bisa kita proses,” kata Deni.

    Ia menerangkan, pihaknya telah berulang kali mengundang Kawan PMI Lebak agar bisa datang ke kantor
    untuk menyerahkan data PMI tersebut. Namun, hingga beberapa kali undangan dan komunikasi,
    pihaknya tidak mendapatkan konfirmasi dari Kawan PMI Lebak.

    Ia mengaku tidak mengetahui keberangkatan keluarga PMI bersama anggota Kawan PMI Lebak menuju
    Kemlu dan BP2MI.

    “Ini bukan pertama kalinya kami menangani kasus seperti ini. Kami kan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kondisi PMI ini seperti apa, kasusnya sudah sejauh mana dan lain sebagainya. Karena
    miskomunikasi inilah, kami menunggu berkas dari Kawan PMI ternyata mereka sudah ke Jakarta,”
    terangnya.

    Deni memaparkan, pihaknya baru mengetahui keluarga PMI melakukan pelaporan ke Jakarta sehari
    setelah pelaporan tersebut. Menurutnya, seharusnya pelaporan tersebut ditempuh secara prosedural
    sesuai tahapannya karena pasti yang mendampingi dan mengurus kasus tersebut adalah Disnaker.

    “Padahal kita sudah menunggu sejak awal loh, tapi tidak ada balasan. Tau-tau sudah ke Jakarta. Kalau saja ada datang kemari, membawa berkas, kami akan siapkan surat atau bahkan kami fasilitasi jika
    memang sangat ingin melaporkan ke Kemlu,” paparnya.

    Ia menegaskan, saat ini pihaknya akan terus melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap kasus
    yang menimpa PMI asal Maja tersebut.

    “Tentu kita lanjutkan, sebelumnya sudah kami dampingikan. Kami hanya meminta agar seluruh pihak
    terkait bisa memperbaiki komunikasi saja agar kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan demi
    kebaikan masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Disnaker Lebak, Maman Suparman, mengatakan kasus PMI hampir setiap tahun
    muncul di Kabupaten Lebak, terutama mereka yang berangkat tanpa prosedural atau lebih dikenal
    sebagai Ilegal.”Ini kalau tidak salah kasus yang ke lima kali selama 2023,” kata Maman.

    Maman menjelaskan, dirinya melayani masyarakat khususnya PMI asal Lebak selama 24 jam. Namun,
    terkait kasus kemarin, menurutnya hal tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saja.

    “Tapi saya juga memberikan apresiasi dengan adanya pendampingan dari Kawan PMI Lebak seperti bu
    Nining, Bu Suriah dan lainnya. Saya bersyukur ada mereka,” jelasnya.

    Ia menerangkan, saat ini pihaknya akan terus membangun komunikasi agar bisa menyelesaikan setiap
    permasalahan tanpa adanya kekeliruan informasi. “Sebab kita harus menggunakan fakta dan data yang
    jelas. Tidak bisa sembarangan,” terangnya.

    Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh mudahnya kerja di luar negeri dengan gaji
    besar. Karena, hal tersebut harus dicurigai sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Jangan percaya dengan pengurusan Visa yang satu dua minggu selesai. Itu pasti bermasalah. Jadi,
    masyarakat bisa bertanya dulu kejelasan tawaran kerja ke kami (Disnaker) biar petugas yang
    memastikan,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pemkab Lebak Tak Dampingi Keluarga PMI Maja

    Pemkab Lebak Tak Dampingi Keluarga PMI Maja

    LEBAK, BANPOS – Keluarga T, Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Kecamatan Maja yang hilang
    kontak lebih dari dua bulan dan terjerat kasus di Mesir, mendatangi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
    dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Jumat (22/9). Kedatangan keluarga T
    ke Kemenlu dan BP2MI tanpa didampingi oleh perwakilan Pemkab Lebak.

    Diketahui, Keluarga T hanya didampingi oleh Ketua Kawan PMI Lebak, Nining Widianingsih. Setibanya
    mereka di Kemenlu dan BP2MI, mereka langsung melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan
    agar T dapat segera dipulangkan ke tanah air.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS melalui rekaman telepon dari pihak BP2MI dengan
    Madam (Majikan T) menggunakan Bahasa Arab, kasus T telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian
    Mesir, dan telah divonis dengan hukuman tiga tahun penjara.

    Kasus tersebut pun ramai di media massa Mesir. Berdasarkan pemberitaan yang BANPOS kutip dari
    salah satu Media Online Mesir, T bersama PMI lain diduga telah mencuri sejumlah uang dan barang
    berharga yang disimpan dalam brankas milik salah satu pengusaha asal Mesir, yang merupakan majikan
    T, dan disimpan di apartemen tempat T tinggal.

    Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Kawan PMI Lebak, Nining Widianingsih, mengatakan bahwa pihak
    Kemenlu menyampaikan terima kasih atas adanya pengaduan tersebut, dan akan bersurat kepada
    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, terkait kasus dugaan pencurian uang dan
    emas oleh PMI tersebut.

    “Kasusnya sekarang sudah di Kepolisian Mesir Kairo. Tapi pihak Kemlu belum mendapatkan kabar kasus
    ini baik dari Kedubes atau KBRI indonesia yang ada di Kairo,” kata Nining saat diwawancara BANPOS,
    Minggu (24/9).

    Saat ditanyakan pendampingan terhadap keluarga PMI tersebut dari pihak Pemerintah Daerah, Nining
    mengaku telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak seperti Dinas sosial, UPTD PPA, Dinas
    Ketenagakerjaan, DP3AP2KB bahkan hingga BP3MI. Namun, hingga keberangkatan keluarga ke Jakarta
    pada Jumat kemarin, keluarga hanya didampingi oleh Kawan PMI Lebak.

    “Kemarin koordinasi, alhamdulillah disambut baik oleh Dinsos Lebak dan BP3MI Banten. Sudah
    melaporkan ke yang lain tapi belum ada pendampingan atau bahkan menghubungi keluarga PMI pun
    belum,” terangnya.

    Nining menjelaskan, pihak keluarga T sangat mengkhawatirkan kondisi T dan berharap dapat segera
    dipulangkan dengan bantuan dari pemerintah.

    “Keluarga mengharapkan ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia terkait keringanan pidana dan bisa
    secepatnya dipulangkan,” tandas Nining. (MYU/DZH)

  • PMI Ilegal Hilang Kontak di Mesir

    PMI Ilegal Hilang Kontak di Mesir

    LEBAK, BANPOS – Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak resmi atau ilegal asal Kecamatan Maja,Kabupaten Lebak, dikabarkan hilang kontak selama dua bulan dengan keluarga. Diketahui, PMI yang
    merupakan seorang wanita berusia kurang lebih 28 tahun tersebut berinisial T, bekerja sebagai
    Asisten Rumah Tangga (ART) di Negara Mesir.

    Seperti yang diterangkan oleh Ketua Kawan PMI Kabupaten Lebak, Nining Widianingsih, saat
    dihubungi oleh BANPOS, Rabu (20/9). Nining mengatakan, Saudari T telah tiga kali menjadi PMI di
    negara Timur Tengah, yang sebelumnya sudah berpengalaman menjadi ART di Arab Saudi dan tidak
    mendapatkan masalah. Namun, pada kali ketiga ini yakni di Mesir, ia diberangkatkan oleh sponsor
    melalui kerabatnya.

    "Sebelumnya, PMI atas nama T ini tidak mengirimkan upah kepada keluarga selama satu tahun.
    Akhirnya mengirimkan sejumlah Rp65 juta. Pada bulan Mei mengirim juga sebesar Rp5 juta,
    komunikasi masih berjalan. Disampaikan jika ia (T) berencana dalam waktu dekat sekira Juli atau
    Agustus akan pulang ke tanah air," kata Nining kepada BANPOS.

    Nining menjelaskan, T terakhir kali mengirimkan uang kepada keluarganya pada Juni. Namun, T sama
    sekali tidak berkomunikasi kepada keluarga, hanya mengirimkan uang saja. Informasi terakhir yang
    didapatkan oleh pihak keluarga dari tetangga yang juga bekerja bersama T, T beserta ART lainnya
    diajak berlibur oleh majikannya selama dua pekan.

    Lanjut Nining, setelah selesai berlibur bersama majikan, T disebut telah bersiap untuk pulang karena
    telah menjanjikan untuk pulang. Namun, pasca liburan bersama tersebut, majikan T melaporkan ke
    pihak kepolisian setempat bahwa dirinya kehilangan emas dan uang tunai dengan jumlah besar.

    "Setelah majikan melapor, T dibawa ke Kantor Kepolisian Mesir untuk melakukan pemeriksaan dan
    penggeledahan. Namun, tanpa pengetahuan T, di dalam koper miliknya ditemukanlah barang yang
    hilang. Tapi kondisi T sudah ada di Kantor Polisi," jelas Nining.

    Ia menerangkan, keluarga T mendapatkan informasi kasus tersebut dari istri sang sponsor yang juga
    menjadi ART di Mesir. Lanjut Nining, keluarga T memiliki kecurigaan atas kasus tersebut lantaran hal
    ini terjadi ketika T diajak jalan-jalan dan setelah hendak pulang ke Tanah Air, barulah ada
    permasalahan seolah melarang T untuk pulang.

    "Jadi sebenarnya si Madam (Majikan) ini terdapat empat PMI yang juga berasal dari desa yang sama.
    Kemudian keluarga melaporkanlah ke desa dan akhirnya ke saya. Akhirnya kita kumpulkanlah
    informasi dan kronologisnya seperti itu," terangnya.

    Menurut Nining, hal ini terjadi lantaran kurangnya wawasan dari PMI yang berangkat menuju lokasi
    kerja tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah, untuk mengetahui apakah pemberangkatan
    tersebut legal atau ilegal.

    "Mereka berangkat tanpa adanya koordinasi. Ketika visa keluar mereka langsung berangkat,"
    katanya.

    Ia memamaparkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BP3MI Provinsi Banten.
    Dalam waktu dekat, dirinya beserta keluarga akan menuju BP2MI Pusat untuk menindaklanjuti dan
    meminta bantuan memulangkan T ke tanah air.

    "Insyaallah Jumat kita ke Jakarta menuju BP2MI. Semoga seluruh pihak bisa membantu ya. Selain
    dinsos, kemarin kita sudah coba koordinasi dengan DP3AP2KB dan Disnaker Lebak, tapi yang respon
    cepat hanya dinsos. Makanya kita akan langsung ke pusat," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Jokowi Dan PM Anwar Perkuat Perlindungan PMI

    Jokowi Dan PM Anwar Perkuat Perlindungan PMI

    MALAYSIA,BANPOS – Jokowi mengapresiasi komitmen Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam melindungi PMI. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jadi bahasan Presiden Jokowi saat kunjungan ke Malaysia.

    “Saya sangat menghargai sekali komitmen Dato Seri Anwar Ibrahim untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama PM Anwar Ibrahim usai pertemuan di Seri Perdana, Putrajaya, Malaysia, Kamis.

    Ia dan PM Anwar mengaku sepakat membentuk mekanisme khusus untuk memperkuat upaya penegakan hukum yang adil bagi PMI di Malaysia.

    Baca juga : KPU Dukung Komitmen

    “Juga, saya dan Pak Anwar sepakat untuk membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah pekerja migran Indonesia,” lanjutnya seperti disiarkan kanal YouTube stasiun televisi Buletin TV3 Malaysia di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Jokowi juga mendorong segera diwujudkan pusat pembelajaran masyarakat (community learning center) di Semenanjung Malaya.

    “Dan juga WNI yang ada di depo imigrasi bisa segera dipulangkan serta one channel system harus dioptimalkan,” kata Jokowi.

    Kedatangan Jokowi ke Malaysia menjadi kunjungan balasan setelah Anwar Ibrahim menyambangi Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 9 Januari 2023.

    Ada sejumlah kesepakatan maupun nota kesepahaman antara kedua negara yang dicapai dalam kunjungan Jokowi ke Malaysia itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia pada Januari lalu.

    PM Anwar memastikan bahwa kunjungan Jokowi bukan sekadar lawatan kerja antara dua pemimpin negara semata. Tapi juga perundingan dan peningkatan kerja sama.

    “Karena saya anggap Presiden Jokowi sebagai sahabat yang sejati dan perundingan kami itu perundingan keluarga, perundingan sahabat. Ini terbukti dengan peningkatan kerja sama dan kesepahaman dalam masa yang singkat ini luar biasa,” ujar Anwar. (RMID)

  • PMI Banten Lakukan Sertifikasi Markas dan UDD se-Banten

    PMI Banten Lakukan Sertifikasi Markas dan UDD se-Banten

    SERANG, BANPOS – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten terus memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kepalangmerahan di delapan kabupaten/kota. Salah satunya dengan melakukan uji kompetensi dan sertifikasi jajaran markas hingga unit donor darah (UDD).

    Untuk mempersiapkan proses uji kompetensi tersebut, PMI Banten melakukan promosi dan sosialisasi kepada jajaran pengurus PMI kabupaten/kota di Aula Pusdiklat PMI Banten, Rabu (17/5).

    Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan pengurus dan markas PMI delapan kabupaten/kota se-Banten.

    Turut hadir Wakil Ketua PMI Banten Jaenudin, Sekretaris Rahmat Fitriadi, Ketua Bidang Organisasi Amrin Nur, dan pengurus bidang penanggulangan bencana Eeng Kosasih.

    Wakil Ketua PMI Provinsi Banten Jaenudin mengatakan, Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah dalam sejumlah rapat pleno pengurus, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pengurus, markas, UDD, hingga relawan PMI.

    “Maka pada hari ini kami melakukan sosialisasi persiapan uji kompetensi. Ini merupakan bagian dari program kerja PMI Banten tahun 2023,” ujarnya.

    Menurutnya, dari uji kompetensi yang akan dilakukan, PMI Banten maupun kabupaten/kota akan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap SDM kepalangmerahan.

    Termasuk sertifikasi UDD yang wajib dilakukan sesuai amanat pemerintah.

    “Untuk jajaran Markas PMI Banten, kami sudah lakukan sertifikasi. Kemudian penilaian kapasitas organisasi pun sudah kami laksanakan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, PMI Banten sudah punya Tempat Uji Kompetensi-Lembaga Sertifikasi Profesi (TUK-LSP) dan sudah tersertifikasi.

    “Kami punya pusdiklat yang bisa digunakan untuk kebutuhan internal, juga eksternal PMI. Dan pusdiklat PMI Banten ini kami gunakan juga untuk tempat uji kompetensi terhadap markas dan UDD PMI, bertahap hingga Oktober,” jelasnya.

    Ketua Bidang Organisasi PMI Banten, Amrin Nur mengatakan, PMI Banten termasuk tiga besar terbaik kepengurusan PMI tingkat provinsi secara nasional.

    “Semua tidak terlepas dari koordinasi, kolaborasi, dan kebersamaa dengan PMI kabupaten/kota. Kebersamaan ini pula menjadi kekuatan kami dalam menjalankan tugas-tugas kepalangmerahan yang diamanatkan oleh undang-undang,” ungkapnya.

    Menurutnya, uji kompetensi yang akan dilakukan bukan sekadar menilai kapasitas SDM PMI di Banten. Lebih dari itu, bisa menjadi referensi PMI Banten bersama kabupaten/kota dalam menyusun program penguatan organisasi.

    “Dalam penyusunan dan program kerja tahunan, kita terarah. Ibu Ketua PMI Banten selalu menekankan, kerja-kerja kemanusiaan PMI harus efektif dan bermanfaat, maka penguatan kapasitas organisasi merupakan keniscayaan yang harus dilakukan,” tandasnya. (MUF)

  • Pelaku TPPO Diciduk Polresta Bandara Soetta, Satu Pelaku Lain Diburu

    Pelaku TPPO Diciduk Polresta Bandara Soetta, Satu Pelaku Lain Diburu

    TANGERANG, BANPOS – Seorang terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap puluhan calon pekerja migran Indonesia (PMI) diciduk Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Sabtu (8/4).

    Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi, mengatakan bahwa terduga pelaku berinisial R tersebut diamankan di kediamannya di Karawang, Jawa Barat, beserta barang bukti.

    “R sempat melarikan diri, dan akhirnya berhasil diamankan di rumahnya di Bilangan Karawang, Jawa Barat,” ujar Reza.

    Ia menjelaskan, pengungkapan kasus TPPO ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya kegiatan pemberangkatan ke Timur Tengah terhadap 64 calon PMI secara nonprocedural, melalui Terminal 3 Keberangkatan di Bandara Soetta.

    “Para korban hendak terbang dengan Maskapai Penerbangan Oman Air, rute Jakarta-Muskat dan Muskat-Riad, serta Jakarta-Muskat dan Jakarta-Dubai,” jelasnya.

    Selanjutnya, dari informasi para korban, petugas langsung melakukan penangkapan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku. Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya dan kegiatan seperti ini baru satu kali dijalani.

    “Modusnya mengiming-imingi korban dengan penghasilan yang besar. Motifnya, semata-mata hanya ingin mengais keuntungan dari korban,” tuturnya.

    Ia menyebutkan, dalam aksi perdagangan orang tersebut, pelaku R dibantu satu orang berinisial M yang kini masih dalam proses pengejaran petugas kepolisian.

    “Tersangka M yang membantu R masih dalam pengejaran. Keduanya diduga melakukan TPPO, korbannya sebanyak 64 orang,” katanya.

    Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan disangkakan Pasal 81 Juncto Pasal 69 dan atau Pasal 63 Juncto, Pasal 68 UU Nomor 18/2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

    “Ditambah lagi Pasal 4 UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp15 miliar,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Operasi Pemulihan Tsunami Selat Sunda Resmi Diakhiri

    Operasi Pemulihan Tsunami Selat Sunda Resmi Diakhiri

    PANDEGLANG, BANPOS – Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) pusat dan PMI Kabupaten Pandeglang, telah menutup operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami dan gempa bumi yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2022, di Klinik Rusdinar PMI Kabupaten Pandeglang, Senin (21/3).

    Penutupan operasi yang dilakukan secara virtual oleh PMI Pusat tersebut berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tsunami baik di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, maupun di Sulawesi Tengah, Lombok dan Lampung.

    Menurut informasi yang dihimpun, dari acara penutupan secara virtual tersebut sedikitnya sekitar 400 unit fasilitas publik dibangun PMI dan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) bersama Mitra Gerakan serta pihak swasta di daerah terdampak bencana gempa dan tsunami tersebut.

    Ketua PMI Kabupaten Pandeglang, Gunawan mengatakan, penutupan operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami yang dilaksanakan dari tahun 2018-2022, bukan berarti PMI menutup operasi bantuan kemanusiaan. Namun, hal tersebut hanya wujud apresiasi kepada semua pihak yang sudah turut membantu dalam penanganan bencana.

    “Pastinya kita semua tidak pernah berkeinginan dimanapun dilanda bencana, namun jika bencana itu tiba, kami dari PMI Pandeglang dan bahkan seluruh PMI di Indonesia dengan relawan tangguh akan gerak cepat membantu secara langsung,” kata Gunawan di Pandeglang, Senin (21/3).

    Gunawan menambahkan, dengan sudah ditutupnya operasi tanggap darurat hingga pemulihan tsunami dan gempa oleh Ketua Umum PMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla (JK), semua fasilitas publik yang dibangun PMI diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat dan Pemerintah.

    “Sejumlah fasilitas publik yang dibangun selama masa tanggap darurat hingga pemulihan khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang, pengelolaannya diserahkan ke masyarakat serta pemerintah daerah (Pemda) Pandeglang,” tandasnya.

    Sekretaris PMI Provinsi Banten, Rahmat Ditriyadi mengaku sangat berterima kasih kepada PMI Pusat dan Federasi atas respon tanggap dalam membantu Banten saat dilanda bencana Tsunami Selat Sunda.

    “Mulai dari mobilisasi relawan, bantuan logistik baik dari makanan hingga peralatan, unit operasional serta pembangunan-pembangunan di wilayah Banten yang dilakukan PMI Pusat dan Federasi selama bencana tsunami kami ucapkan terima kasih,” katanya.

    (DHE/PBN)

  • Meski Covid-19 Meningkat, Stok Darah Di PMI Dipastikan Aman

    Meski Covid-19 Meningkat, Stok Darah Di PMI Dipastikan Aman

    TIGARAKSA, BANPOS – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang, memastikan stok darah di unit tranfusi darah (UTD) tetap aman selama beberapa pekan ke depan di tengah lonjakan kasus COVID-19.

    Kepala Seksi (Kasi) Perekrutan dan Pelestarian Donor Darah Sukarela (P2DDS) PMI Kabupaten Tangerang, Rifa mengatakan, meski saat ini pandemi meningkat, stok darah di PMI masih tetap aman untuk bebarapa minggu kedepan.

    “Untuk saat ini kita memiliki stok darah khususnya plasma konvalesen kurang lebih ada sekitar 90 lebih kantung, dengan golongan darah masing-masing ada 20 sampai 30 kantung,” kata Kepala Seksi (Kasi) Perekrutan dan Pelestarian Donor Darah Sukarela (P2DDS) PMI Kabupaten Tangerang Rifai, Senin (7/2).

    Ia mengatakan, berdasarkan data stok plasma konvalesen PMI Kabupaten Tangerang per tanggal (7/2) tersedia 90 lebih kantong darah, dengan rincian golongan darah A+ tercatat ada 28 kantung, B+ 33 kantung, O+ 36 kantung.

    “Dari stok yang tersedia, kini ada beberapa permintaan dari rumah sakit ke PMI. Tapi mudah-mudahan ketersediaan plasma ini bisa memenuhi permintaan itu,” katanya.

    Menurutnya, permintaan plasma konvalesen ke PMI Kabupaten Tangerang biasanya bukan hanya datang dari rumah sakit setempat saja, melainkan ada juga dari luar daerah Kabupaten Tangerang.

    “Sekarang mulai banyak permintaan dari luar daerah, seperti halnya pada kasus beberapa bulan lalu dan itu cukup tinggi,” ujarnya.

    Ia menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan stok plasma, PMI Kabupaten Tangerang berupaya terus melakukan berbagai strategi seperti dengan mengajak elemen masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mendonorkan darahnya. Khususnya bagi mereka yang pernah positif dan sembuh dari COVID-19.

    “Memang dalam pelaksanaan donor sel darah putih ini cukup sulit, karena pasien penyintas COVID-19 ini bisa diambil darahnya. Oleh karena itu kami berharap bagi masyarakat agar bisa membantu mendonorkan darahnya untuk meringankan beban pasien yang masih dirawat,” kata dia.

    (ALFIAN/BNN)