BANTEN POS

Tag: Polri

  • Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    Gagasan Para Bacapres Diadu di UGM

    YOGYAKARTA, BANPOS – Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil di acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar UGM. Dipandu Najwa Shihab, mereka secara bergantian menyampaikan gagasan-gagasan sebagai capres.

    Tampil pertama, Anies menekankan, gagasan perubahan yang mereka usung fokus menghadirkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Dimulai dengan membuat akses ke pendidikan dan kesehatan setara bagi semuanya.

    Kemudian, Anies mengaku akan membuat lapangan pekerjaan yang setara bagi semua. Untuk mewujudkannya, ia akan menambah kota-kota yang jadi pusat pengembangan perekonomian dan hari ini masih tersentralisasi di Jawa.

    “Kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia, minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara,” kata Anies.

    Lalu, menjadikan kebutuhan pokok dasar terjangkau. dengan mengoreksi tata niaga dan memerangi sampai tuntas mafia-mafia terkait produk pertanian. Hal ini dirasa akan meningkatkan pula kesejahteraan petani.

    Terkait penegakan hukum, ia merasa, selama kepastian dan penegakan tidak jadi prioritas, tata kelola pemerintahan tidak berjalan baik. Akibatnya, korupsi di mana mana dan aparat penegak hukum tidak bertindak setara.

    “Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, ini prioritas kita,” ujar Anies.

    Tampil kedua, Ganjar menyampaikan enam pilar strategis dan dimulai dari pangan yang harus dipenuhi. Ia menekankan, perlu ada aktivasi birokrasi untuk memantau ketersediaan penawaran dan permintaan bahan pokok.

    Lalu, menggenjot sentra produksi bahan pokok dan menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan. Soal lingkungan, Ganjar akan mengurangi gas emisi, mengembankan potensi mengembangkan ekonomi hijau atau ekonomi biru.

    Selanjutnya, transformasi digital dan energi baru terbarukan. Menurut Ganjar, pendidikan dan kesehatan turut menjadi pilar strategis yang perlu ditransformasi karena itu pula yang jadi modal penting manusia.

    Namun, ia mengingatkan, itu semua tidak akan berjalan baik ketika penegakan hukum lemah.

    Karenanya, Ganjar berpendapat, pendidikan anti korupsi menjadi penting diajarkan sejak dini demi bangun integritas.

    “Ada tiga fondasi, melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi,” kata Ganjar.

    Ada tujuh strategi yang akan disampaikan. Mulai dari membangun SDM produktif, stabilisasi harga bahan pokok, kemiskinan harus dihapus, memperkuat jaring pengaman sosial sampai hilirisasi menuju kelas dunia.

    “Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat, dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik,” ujar Ganjar.

    Terakhir, ada Prabowo yang menyampaikan target Indonesia emas saat PDB yang saat ini 1,4 triliun dolar AS jadi 9,9 triliun dolar AS pada 2045. Targetnya, pendapatan Indonesia bisa tumbuh minimal 6-7 persen setiap tahun.

    Mendengar penjelasan 60 pakar, Prabowo merumuskan 17 program prioritas. Mulai dari swasembada pangan, memberantas kemiskinan, berantas korupsi, peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan pertahanan negara.

    Ada pula swasembada air, meningkatkan keuangan negara dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Prabowo mengaku mendukung hilirisasi komoditas-komoditas Indonesia yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

    “Kita tidak mau komoditas kita, sumber alam kita diekspor, dijual murah ke bangsa lain,” kata Prabowo.

    Selain itu, ia memiliki program rumah murah untuk masyarakat desa, reformasi politik, hukum dan demokrasi. Menjamin kelestarian lingkungan hidup, seni budaya, meningkatkan ekonomi kreatif dan olahraga.

    Terakhir, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, mencetak memproduksi lumbung pangan, melanjutkan program KIS, KIP, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja dan Program Keluarga Harapan.

    “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, bantuan gizi untuk ibu hamil, meningkatkan rasio penerimaan negara dari PDB menjadi 20 persen, naikkan gaji guru, asn, TNI, Polri dan kepala desa dan perangkat desa,” ujar Prabowo.(PBN/NET)

  • Kapolres Bagi-bagi Penghargaan

    Kapolres Bagi-bagi Penghargaan

    LEBAK, BANPOS – KAPOLRES Lebak membagikan sejumlah penghargaan kepada para personelnya, melalui program Best Police of The Month Tingkat Polres Lebak Periode Bulan Maret 2023. Penghargaan itu dibagikan di Lapangan Mapolres Lebak, Senin (28/8).

    Diketahui, penghargaan tersebut diserahkan kepada dua personel Polres Lebak yaitu Bripka Anggra yang merupakan anggota Seksi Keuangan Polres Lebak, dan Brigpol Apriyanto yang merupakan anggota Bagian Perencanaan Polres Lebak.

    Kapolres Lebak, AKBP Suyono, mengatakan bahwa pemberian penghargaan Best Police of The Month tersebut diberikan dengan kategori kinerja dan dedikasi terbaik tingkat Polres Lebak.

    Menurutnya, pencapaian prestasi ini dapat memberikan inspirasi nilai suri tauladan dan memotivasi seluruh anggota, untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pengabdian yang tulus dan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara.

    “Saya berharap pencapaian tersebut tidak membuat kita terlena, karena dinamika serta tantangan tugas dan tuntutan masyarakat ke depan semakin kompleks. Momentum ini untuk terus konsisten melakukan perbaikan kultural untuk mengikis perilaku koruptif, arogansi dan kekerasan, meningkatkan kinerja dengan memperkuat Harkamtibmas, mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalisme penegakan hukum,” ujar Suyono dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    Suyono menjelaskan, seluruh personel Polres Lebak harus mampu meneguhkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, sebagai landasan komitmen moral dalam pelaksanaan tugas.

    “Tingkatkan profesionalisme dan laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, serta dekatkan Polri kepada masyarakat. Pelihara solidaritas, serta tingkatkan integritas diri sebagai institusi polri, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, tribrata dan catur prasetya,” jelasnya.

    “Hindari tindakan kontra produktif yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap Polri,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    Tindak Tegas Pinjol Ilegal

    JAKARTA, BANPOS – Senayan menyoroti masih banyaknya pinjaman online (pinjol) ilegal berkeliaran mencari mangsa. Aparat kepolisian pun diminta segera bertindak memberantas aksi tipu-tipu yang menjerat masyarakat ini.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pelaku pinjol ilegal kian berani menjalankan aksinya dengan memasang iklan secara terbuka di media sosial.

    “Saya masih sering lihat iklan pinjol di Instagram. Bingung saya, kok masih berani ­ber­keliaran,” kata Sahroni, kemarin.

    Untuk itu, dia mendorong ­Korps Bhayangkara berko­laborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan terkait memberantas pinjol ilegal ini. Langkah edukasi juga harus dilakukan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjol. “Kami meminta agar semua­nya bersinergi berantas pinjol ilegal ini,” jelasnya.

    Sahroni mengingatkan, keberadaan pinjol ilegal ini sudah dalam taraf membahayakan. Gara-gara pinjol, orang yang terjerat utang bisa melakukan tindakan kriminal.

    “Polisi harus meningkatkan kinerjanya memberantas pinjol ilegal karena cara-cara penagihannya sangat meresahkan dan bisa bikin orang nekat,” pinta Sahroni.

    Hal senada dilontarkan ­anggota Komisi XI DPR Fauzi Amro. Menurutnya, pinjol ilegal ini sangat membahayakan. Sebab, bunga yang dikenakan tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai 500 persen. Bunga tinggi itu tentu membuat masyarakat tak akan mampu mengembalikan pinjaman.

    “Mereka juga tidak berizin, beroperasi secara ilegal, suku bunganya juga tidak masuk akal, bisa mencapai 40 persen per bulan, bahkan ada sampai 500 persen,” ujar Fauzi.

    Karena itu, Fauzi meminta masyarakat tidak berutang ke pinjol. Bukan hanya karena bunga pinjaman yang di luar logika, tapi operasi mereka sering melanggar aturan.

    “Mereka melakukan pelanggaran data privasi, yang seharusnya tidak boleh dan dilarang undang-undang,” katanya.

    Dia mengungkapkan, berdasarkan info dari OJK, nama pinjol ilegal yang beredar di ­publik jumlahnya sudah mencapai 3.500 lebih. Untuk itu, OJK dan Kepolisian diminta bertindak tegas meningkatkan penindakan hukum, menutup dan melarang operasi pinjol ilegal.

    Pihaknya juga mengajak masyarakat melaporkan praktik pinjol ilegal yang mencurigakan kepada pihak berwenang agar segera ditindak.

    “Bagi masyarakat yang pinjam di pinjol legal atau sudah mendapat izin dari OJK, dipersilakan mengembalikan sesuai ketentuan OJK,” ujarnya.

    Fauzi menjelaskan, Fintech atau yang akrab disebut pinjol resmi bertujuan mempermudah akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat umum.

    Selain itu, Fintech secara tidak langsung menjadi akselerator keuangan di Tanah Air, sehingga jalannya transaksi keuangan akan lebih meningkat dan lebih baik.

    “Tapi kenyataannya (pinjol ilegal), seperti lintah darat yang menjebak masyarakat, di tengah literasi keuangan masyarakat yang masih lemah. Dengan bujuk rayu kemudahan 1, 2 jam cair,” ujarnya.

    Sebab itu, kehadiran pinjol ilegal bahkan legal sekalipun acapkali meresahkan masyarakat. Bahkan, dia menemukan ada pasangan suami istiri sampai bercerai bahkan sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Lantaran suku bunganya ada sampai 144 persen per tahun. “Ini sudah seperti lintah darat. Belum lagi pelanggaran data privasi yang dilakukan pengelola pinjol,” tegasnya.

    Terakhir, dia mengingatkan, sesuai aturan OJK, pinjol legal tidak diperbolehkan mela­kukan share data pri­vasi, atau yang lebih dikenal ­dengan istilah sharelock CaMiLan atau Camera Microfon Location.

    Pinjol legal juga tidak diperkenankan meminta nama-nama terdekat, atau menjanjikan proses peminjaman sejam atau dua jam. Sebab, aturan yang berlaku, pencairan diberlakukan sehari atau dua hari.

    “Tapi oleh pinjol ilegal, semua aturan ini dilanggar. Berdasarkan hal tersebut, kami mengharamkan masyarakat yang sudah telanjur meminjam di pinjol ilegal untuk membayar,” pungkasnya. (RMID)

  • Alasan Kebutuhan, Polri Beli Pesawat Bekas

    Alasan Kebutuhan, Polri Beli Pesawat Bekas

    JAKARTA, BANPOS – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeli pesawat terbang (fixed wing) Boeing 737-800NG dengan registrasi P-7301 dalam kondisi tidak baru atau bekas karena kebutuhan mendesak.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pesawat terbang Boeing 737-800 NG P-7301 ini untuk transportasi pimpinan dan angkut double engine type Z.

    Dijelaskan pula bahwa pesawat dengan kapasitas 134 tempat duduk tersebut dibeli dari perusahaan yang berkedudukan di Dublin, Irlandia dengan pagu anggaran sebesar Rp1 triliun.

    Fisik pesawat tersebut berada di Ostrava Republik Ceko dengan nilai kontrak Rp995,35 miliar sesuai dengan surat perjanjian paket pekerjaan pengadaan barang nomor SPBB-259/mendesak/rojianstra/XI/LO441/2022 tanggal 25 November 2022.

    Menurut jenderal bintang satu itu, dari pagu anggaran Rp1 triliun, total yang digunakan sebesar Rp997,689 miliar dengan perincian untuk manajemen konsultasi dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar, dan untuk konsultasi jasa penilaian publik dengan nilai kontrak Rp579 miliar.

    Pesawat terbang itu dibeli dengan harga Rp995 miliar dengan perincian pengadaan basic pesawat terbang Rp664,3 miliar dan modifikasi kabin/kargo, spare part, pemeliharaan selama 1 tahun sebesar Rp330,9 miliar.

    “Jadi, anggaran tersebut (Rp1 triliun) dibagi dua,” kata Ramadhan.

    Mantan Kabagpenum Divisi Humas Polri itu juga menuturkan bahwa kapasitas kursi pesawat awalnya 184 tempat duduk, lalu dimodifikasi menjadi empat tempat duduk premium bisnis, 16 tempat duduk bisnis, dan 114 tempat duduk ekonomi.

    Karena bukan pesawat sipil, melainkan untuk mengangkut dan menggeser pasukan yang membawa senjata, kata Ramadhan, pesawat Polri ini terdapat kotak penyimpanan khusus untuk barang-barang berbahaya (dangerous goods) yang umum dibawa oleh pasukan polisi, yaitu senjata api laras panjang, amunisi, serta peluru asap dan pelontarnya.

    “Tentunya tempat penyimpanan ini tidak dimiliki oleh pesawat sipil,” kata Ramadhan.

    Ia lantas menjelaskan alasan Polri membeli pesawat terbang dalam rangka menghadapi tahun politik 2024 serta kerawanan harkamtibmas bencana alam dan terorisme yang berpotensi dapat membawa dampak negatif pada ideologi, politik sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI.

    Oleh karena itu, diperlukan penanganan segera oleh Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Alasan kenapa Polri membeli pesawat bekas, Ramadhan menegaskan bahwa anggaran hanya Rp1 triliun. Selain itu, untuk membeli pesawat baru, butuh waktu produksi minimal 2 tahun sejak pemesanan. Hal lain, bergantung pada daftar tunggu di pabrik pembuatan pesawat.

    “Makanya, tadi mendesak, ya, karena mendesak. Ya, itu alasannya, selain itu harganya sangat mahal sehingga alokasi anggaran tidak cukup,” katanya.

    Menyinggung soal harga pesawat baru, Ramadhan menjawab, “Saya tidak tahu anggarannya (pesawat baru). Yang jelas anggaran Rp1 triliun untuk beli pesawat baru tidak cukup.”

    Alasan mendesak Polri memiliki pesawat hingga membeli pesawat bekas, Ramadhan mengatakan bahwa selama ini bila menggunakan pesawat sipil, Polri harus mengikuti regulasi. Di samping itu, untuk kecepatan.

    “Kalau pesawat milik Polri kapan kami membutuhkan, kami bisa cepat mencapai tujuan, ya, tentunya dalam pelaksanaannya pasti lebih murah,” ujarnya.

    Keputusan Polri membeli pesawat jet bekas jenis Boeing 737 senilai Rp 900 miliar mendapat sorotan publik. Soal ini, Polri pun menyampaikan pembelaan. Korps Bhayangkara menegaskan, pesawat tersebut untuk mendukung kinerja Polri.

    Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho membenarkan, Polri membeli pesawat jet jenis Boeing 737-800NG dengan registrasi P-7301 dalam kondisi tidak baru alias bekas. Kata dia, pengadaan pesawat ini untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk ajang bermewah-mewahan.

    “Pesawat ini nantinya akan digunakan dalam rangka polisi melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, pengamanan, ataupun tugas dalam rangka menjalankan misi-misi yang terkait dengan tugas kepolisian lain,” ujar Sandi di Lapangan Tembak Perbakin, Jakarta, kemarin.

    Sandi menjelaskan, pengadaan pesawat bekas tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, kata dia, dari proses awal mendapat pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Selain itu, pengadaan pesawat bekas ini juga imbas dari peraturan penerbangan sipil yang berbeda dengan aturan kepolisian ataupun militer. Dia mencontohkan, apabila personel ditugaskan ke daerah konflik, bencana ataupun yang lainnya, tidak boleh menggunakan senjata api dan kelengkapannya.

    “Untuk kendaraan, peralatan dan lainnya itu harus melalui sarana angkut lainnya, sehingga dua kali kerja. Intensitasnya juga tidak bisa kami tentukan, kadang sering, kadang tidak,” terangnya. Sementara itu, penerbangan umum harus mengikuti penerbangan sesuai jadwal, hal inilah yang menjadi pertimbangan pada sisi biaya yang cukup besar dalam mengangkut pasukan dengan pesawat komersial.

    Karena itu, kata dia, hasil keputusan, evaluasi dan koordinasi dengan BPK dan stakeholder lainnya, Polri memutuskan membeli pesawat sendiri.

    Sandi mengatakan, pesawat tersebut nantinya dapat mengangkut pasukan hingga perlengkapan dengan aturan yang lebih lunak. Sehingga apabila pindah ke tempat lainnya juga bisa dilaksanakan secepatnya tanpa harus mengikuti jadwal pesawat sipil.

    Saat ditanya awak media mengenai opsi pembelian pesawat bekas kecil, Sandi beralasan, setiap kegiatan pasukan diikuti oleh satu kompi. Kondisi inilah yang membuat Polri membeli pesawat bekas Boeing agar mampu mengangkut personel yang banyak. “Kalau pesawat kecil nanti tidak cukup, harus bolak-balik, kan wasting time. Karena itu, dipilihnya pesawat itu,” ungkap Sandi.

    Meski bekas, kata Sandi, kondisi pesawat masih sangat bagus dengan tahun produksi yang belum terlalu lama. Adapun penempatan pesawat dan perawatan lainnya akan berurusan dengan maskapai Garuda Indonesia.

    Di tempat terpisah, Kabiropenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan memberikan keterangan serupa. Ramadhan mengatakan, alasan Polri membeli pesawat bekas lebih efisiensi waktu karena bisa lebih cepat. Selain itu, harga yang lebih murah dan menyesuaikan pagu anggaran Rp 1 triliun juga jadi pertimbangan.

    Alasan lainnya, kata Ramadhan, karena ada kebutuhan mendesak. Sehingga pembelian pesawat harus dilakukan secara cepat. Ramadhan menerangkan, jika membeli pesawat baru, waktu yang dibutuhkan sekitar 2 tahun sejak pemesanan. Selain itu, tergantung daftar tunggu pabrik pesawat.

    Menurut Ramadhan, pengadaan pesawat tersebut masuk dalam kategori mendesak guna menunjang mobilitas kebutuhan Polri, khususnya menjelang Pemilu 2024. Pesawat itu, nantinya bakal digunakan untuk membawa kebutuhan personel, peralatan, senjata api, hingga logistik bantuan dari Polri.

    Sehari sebelumnya, Ramadhan mengatakan, pesawat itu dibeli dari perusahaan yang berada di Dublin, Irlandia dengan harga Rp 995,35 miliar. Saat ini, posisi pesawat berasa di Ostrava, Republik Ceko.

    Dirangkum dari situs Boeing, pesawat jenis Boeing 737-800 NG merupakan salah satu dari tiga varian terkini dari Boeing Next-Generation 737. Tiga varian itu antara lain 737-700, 737-800, dan 737-900.

    Perbedaan utama dari ketiga jenis ini adalah jumlah kursi, jumlah maksimal kursi, dan panjang bodi. Khusus untuk 737-800, jumlah kursinya mencapai 162, dengan maximum seats 189, panjang 39,5 meter, Wingspan 35,8 meter, tinggi 12,5 meter dengan mesin CFM-56. Selain itu, kecepatan jelajahnya mencapai 0,79 Mach atau 975,5 km per jam.

    Apa tanggapan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)? Anggota Kompolnas, Poengky Indarti menyebut, Polri memang memerlukan armada pesawat untuk mobilitas ke wilayah-wilayah terpencil. “Biasanya Polri dibantu TNI atau pihak swasta Lion Air untuk pergeseran pasukan,” ungkapnya.

    Ia mengingatkan, agar Polri bisa merawat pesawat tersebut. Sebab, hal itu diperlukan untuk menjaga keselamatan saat beroperasi. “Jangan sampai barangnya ada, tapi maintenance tidak ada atau terbatas. Hal tersebut bisa membahayakan pilot dan penumpang,” terangnya.

    Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Dia tidak mempermasalahkan pembelian pesawat Polri selama sudah sesuai dengan mekanisme penganggaran yang dilakukan sehat. Politisi Partai Gerindra menilai selama organisasi Polri membutuhkan pesawat terbang untuk keperluan dinas tidak jadi persoalan.

    “Kalau operasi kan kadang-kadang butuh mobilisasi pasukan dengan cepat, kalau menunggu pesawat yang reguler, misalnya, nggak gampang,” kata Habiburokhman di sela-sela acara Hoegeng Award di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat malam.

    Sementara Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Santoso meyakini, Polri memiliki pertimbangan yang matang terkait pembelian pesawat bekas. Dirinya ragu pembelian pesawat dilakukan hanya untuk menyiasati serapan anggaran Polri yang masih rendah, melainkan untuk membantu pergerakan pasukan Polri antar daerah.(PBN/RMID)

  • Eks Dirreskrimsus Polda Banten Pimpin Sidang Kode Etik Teddy Minahasa

    Eks Dirreskrimsus Polda Banten Pimpin Sidang Kode Etik Teddy Minahasa

    JAKARTA, BANPOS – Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Komisi Kode Etik Polri dalam sidang komisi etik terhadap Irjen Pol. Teddy Minahasa.

    Sidang kode etik Polri terhadap mantan kepala Polda Banten dan Sumatera Barat itu berlangsung di Ruang TNCC Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Lantai 1, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/5).

    “Pada hari ini Selasa, 30 Mei 2023, pukul 09.30 WIB, dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar Irjen TM,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.

    Selain dipimpin oleh Wahyu Widada selaku ketua Komisi Kode Etik Polri, sidang kode etik itu juga dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri yang dipercayakan kepada Irjen Pol. Tornagogo Sihombing. Untuk sekedar diketahui, Wahyu Widada merupakan Dirreskrimsus Polda Banten periode Oktober 2011 hingga Mei 2013.

    Tornagogo Sihombing sudah beberapa kali memimpin sidang kode etik Polri, terutama pada kasus perintangan keadilan (obstruciton of justice) terhadap sekitar 25 personel Polri yang melanggar etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

    Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Teddy Minahasa juga diikuti oleh anggota komisi di antaranya Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Syahardiantono, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Pol. Rudolf Albert Rodja, dan Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri.

    “Pelaksanaan sidang hari ini terdapat sebanyak 13 saksi dan satu ahli yang dihadirkan,” tambah Ramadhan.

    Agenda sidang Komisi Kode Etik tersebut ialah pemeriksaan saksi, pemeriksaan terduga pelanggar, pembacaan tuntutan, serta pembacaan nota pembelaan.

    “Dan yang terakhir pembacaan putusan,” ujar Ramadhan.

    Teddy Minahasa merupakan perwira tinggi Polri yang terjerat kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mantan ajudan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla itu divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Barat pada Selasa (9/5).

    Teddy terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. (ANT/AZM)

  • Selain Melanggar Hukum, Begini Sisi Negatif Perdagangan Pakaian Bekas Impor

    Selain Melanggar Hukum, Begini Sisi Negatif Perdagangan Pakaian Bekas Impor

    JAKARTA, BANPOS – Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri mengungkapkan sisi negatif dari perdagangan pakaian, sepatu, dan tas bekas impor. Selain melanggar hukum, aktivitas jual beli pakaian bekas impor menimbulkan sejumlah sisi negatif yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan negara.

    Wakil Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, menegaskan bahwa impor barang atau produk tekstil adalah melanggar hukum, sehingga aktivitas tersebut perlu dilakukan penegakan hukum.

    “Impor barang bekas dalam hal ini produk tekstil adalah melanggar hukum (ilegal),” tegasnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

    Novel pun mengungkap sisi negatif lainnya, dimana praktik tersebut jika tidak ditindak akan menjadi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Ancaman lainnya adalah penyakit yang dibawa dari baju atau tekstil bekas yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

    “Banyaknya impor ilegal baju atau produk tekstil bekas tersebut akan mengganggu produksi tekstil dalam negeri, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan kepentingan negara,” katanya.

    Mantan penyidik senior KPK itu menyebut, upaya penindakan dan pemusnahan baju atau tekstil bekas impor ini perlu untuk dilakukan secara konsisten, agar tidak semakin merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, baik seluruh aparatur pemerintah pusat dan daerah, penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara.

    “Satgassus Pencegahan Korupsi Polri akan terus mengawal program program pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

    Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri turun langsung mendampingi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam kegiatan ekspose dan pemusnahan barang hasil pengawasan terhadap pakaian bekas, tas bekas dan sepatu bekas impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru, Riau, Jumat. Barang yang dimusnahkan sebanyak 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas impor senilai kurang lebih Rp10 miliar.

    Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo, menyampaikan sebelumnya pihaknya telah bekerja sama dengan Kemendag dalam hal pemusnahan baja ilegal yang tidak sesuai standar SNI. Menurutnya, kegiatan Satgassus tersebut merupakan salah satu tugas langsung dari Kapolri, agar berkontribusi dalam mengawal program pemerintah yang bernilai positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang tumbuh.

    “Apalagi, sebeumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar menindak tegas impor ilegal pakaian bekas karena mengganggu industri tekstil nasional. Kedepan, kami akan tetap mengawal penegakan aturan oleh Kementerian Perdagangan maupun kegiatan di kementerian lainnya di sektor penerimaan negara, bantuan sosial, energi, dan ketahanan pangan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Bahlil Bentuk Tim Satgas Dari Kejagung Dan Polri

    Bahlil Bentuk Tim Satgas Dari Kejagung Dan Polri

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memantau langsung perkembangan proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) yang berlokasi di Cilegon, Banten, Minggu (12/3). Proyek tersebut mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 15 ribu orang hingga akhir tahun 2023.
    Dalam kunjungannya, Bahlil didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian serta Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Badan Reserse Krimi¬nal (Bareskrim) Polri Brigjen Pipit Rismanto.
    Bahlil mengatakan, Kemente¬rian Investasi/BKPMmengapre¬siasi pelaksanaan konstruksi proyek pabrik petrokimia ter¬integrasi LCI dan akan mem¬bentuk tim dengan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) dari Jaksa Agung dan Wakapolri untuk me¬nyelesaikan beberapa isu yang dialami oleh LCI.

    Seperti kompensasi dukungan sosial masyarakat, penerbi¬tan Persetujuan Bangunan Ge¬dung (PBG) serta perlindungan keamanan.
    “Pembangunan investasi LCI sejalan dengan amanat Bapak Presiden untuk mengurangi ketergantungan kita kepada produk impor petrokimia. Ter¬masuk mendorong laju pereko¬nomian Indonesia,” kata Bahlil dalam keterangannya, kemarin.
    Menurut mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu, saat pabrik LCI beroperasi nanti, hasil produksinya diharapkan bisa berperan signifikan seba¬gai substitusi impor yang akan menghemat devisa negara.

    Tidak hanya itu, Bahlil mengatakan, investasi LCI secara langsung memberikan mul¬tiplier effect positif terhadap berbagai industri terkait lainnya. Termasuk pada perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Provinsi Ban¬ten, khususnya Kota Cilegon.
    “Investasi ini kurang lebih bernilai Rp 60 triliun. Penciptaan lapangan kerja menjelang akhir 2023 akan mencapai 15 ribu orang, 95 persen tenaga kerja lokal Indonesia,” ujarnya.
    Menurutnya, produk yang dihasilkan adalah petrokimia, 50 persen dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya akan diekspor.

    Bahlil juga meminta jaja¬ran Bareskrim Polri, yang di¬wakili Dirtipidter Brigjen Pipit Rismanto untuk membuat tim khusus dalam mengawal proyek investasi Lotte ini.
    Ditegaskan Bahlil, Satgas Percepatan Investasi harus mengawal keamanan, baik secara hukum maupun gangguan nyata dari sekitar.
    Dia juga mengingatkan, da¬lam investasi ini perusahaan harus memprioritaskan kolabo¬rasi dengan pengusaha daerah yang memenuhi syarat, serta tenaga kerja untuk dilatih agar dapat merasakan manfaat dari investasi tersebut.
    Presiden Direktur LCI Yim Dong Hee menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang terus menerus diberikan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Berkat dukungan Pemerintah Indonesia, investasi dan pelaksanaan konstruksi proyek pabrik petrokimia terintegrasi LCI dapat terus berjalan sesuai capaian yang diharapkan,” ujar Dong Hee.
    Dia menjelaskan, pelaksanaan konstruksi pembangunan pabrik petrokimia terintegrasi LCI telah dimulai sejak awal tahun 2022. Saat ini, pencapaian konstruksi masih berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
    Kemajuan dan pencapaian proyek LCI ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun institusi pemerintahan lainnya di wilayah Kota Cilegon.

    “Kami harap proyek ini dapat selesai sesuai target akhir tahun 2025,” harap Dong Hee.
    Sampai Januari 2023, realisasi investasi LCI mencapai 1,58 miliar dolar AS dan sampai 2045 diperkirakan akan mencapai 4 miliar dolar AS.
    Hingga Februari 2023, perkembangan Engineering, Procurement and Construction (EPC) mencapai 38 persen dan sudah menyerap 8 ribu tenaga kerja yang akan terus mening¬kat.(RMID)

  • Dukung Kemenhub Cegah Kecelakaan, Polri Ajak Pemudik Lebaran Tak Gunakan Sepeda Motor

    Dukung Kemenhub Cegah Kecelakaan, Polri Ajak Pemudik Lebaran Tak Gunakan Sepeda Motor

    MERAK, BANPOS – Dalam rangka mendukung Kementrian Perhubungan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengajak para pemudik yang ingin merayakan lebaran 2023 agar tak menggunakan sepeda motor.

    “Menggunakan kendaraan sepeda motor itu saat mudik lebaran sangat riskan terhadap kecelakaan,” ujar Direktur Keselamatan dan Keamanan Korlantas Polri, Brigjen Ery Nursatari di Merak, Banten, Minggu (12/3).

    Ia menyampaikan, selama ini tingkat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi terutama kendaraan roda dua atau sepeda motor. Polri mendukung langkah dan imbauan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar pemudik tidak menggunakan kendaraan roda dua.

    Sebab, kata dia, angka kecelakaan lalu lintas tertinggi adalah kendaraan sepeda motor. Masyarakat juga harus menyadari lonjakan pemudik lebaran tahun 2023 dari 80 juta menjadi 123 juta.

    Menurutnya, angka tersebut bukan hal yang kecil, sehingga masyarakat agar menjaga diri pada saat pelaksanaan mudik lebaran. Oleh karena itu, pemudik lebaran lebih baik memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan bus, kapal, dan kereta secara gratis.

    “Kami minta pemudik lebaran gunakanlah fasilitas itu daripada harus hilang nyawa. Meskipun kita tidak tau masalah nyawa itu. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah bertujuan baik,” katanya.

    Ery Nursatari mengakui bahwa Polri juga berharap masyarakat yang mudik lebaran merasa senang, gembira dan selamat sampai tujuan. Kepolisian akan menerjunkan petugas di lapangan untuk memberikan pelayanan angkutan lebaran tahun 2023.

    Mereka petugas nantinya disebar di titik-titik rawan kemacetan juga di tempat keramaian, seperti stasiun hingga pelabuhan. Bahkan, petugas kepolisian rutin menggelar operasi, patroli dan disebar di tempat-tempat rawan kejahatan.

    “Kami bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mudik lebaran agar berjalan lancar, aman, nyaman, merasa senang, gembira dan berkesan serta selamat sampai tujuan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Polda Banten Tingkatkan Kewaspadaan Usai Bom Diri di Bandung

    Polda Banten Tingkatkan Kewaspadaan Usai Bom Diri di Bandung

    SERANG, BANPOS – Polda Banten meningkatkan kewaspadaan usai ledakan bom bunuh diri di Markas Polsek Astana Anyar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/12/2022).

    “Kami menginstruksikan ke jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan di tiap kantor kepolisian di Banten,” kata Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Hariyanto saat acara di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

    Kapolda Banten meminta personel polda, polres, dan polsek serta polsubsektor jajaran meningkatkan kewaspadaan pengamanan kantor kepolisian sesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP).

    Pengamanan kewaspadaan tersebut dengan pelayanan kantor tetap humanis, meski kesiapsiagaan ditingkatkan, katanya pula.

    Pengecekan masing- masing tamu yang masuk ke kantor polisi menjadi perhatian untuk didata dan didalami kepentingannya, sehingga selektif untuk melayani orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan kepolisian.

    “Tamu harus didata di front desk kantor kepolisian dan cek kepentingannya, sehingga personel front desk selektif untuk memberikan akses masuk hanya kepada tamu yang benar-benar membutuhkan pelayanan kepolisian di kantor,” kata Rudy.

    Sesuai dengan SOP, kata Kapolda , setiap tamu yang membawa barang-barang harus discreening secara detail di pintu masuk kantor kepolisian, baik menggunakan metal detector maupun dengan cara manual.

    “Tamu diminta untuk membuka isi tas atau kemasan yang dibawa dan menunjukkan barang-barang tersebut kepada personel yang menjaga. Setelah diyakini aman, tamu diberikan akses masuk,” kata Rudy pula.

    Selain itu, ujar dia, untuk pengamanan personel yang melakukan kegiatan rutin di lapangan agar tandem bersama partner dan tidak bergerak perorangan.

    Personel lapangan harus bergerak bersama partnernya, gunakan buddy system untuk menjamin keamanan personel di lapangan,” katanya lagi.

    Sementara itu, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga menegaskan bahwa peningkatan kewaspadaan ini memang dibutuhkan sebagai alarm system bagi jajaran kepolisian di Banten.

    “Kapolda Banten concern terhadap keselamatan jiwa personelnya, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari harus dipastikan personel tetap aman baik bekerja di kantor apalagi di lapangan,” kata Shinto. (ANT)

  • Tim SAR Temukan Satu Korban Helikopter Polri Jatuh di Belitung Timur

    Tim SAR Temukan Satu Korban Helikopter Polri Jatuh di Belitung Timur

    PANGKALPINANG, BANPOS – Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri berhasil menemukan satu personel korban kecelakaan Helikopter tipe NBO-105 milik Polri atas nama Bripda Anam di Pantai Burung Mandi Kabuapten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (28/11) pagi.

    “Betul, satu personel korban kecelakaan helikopter sudah ditemukan dan saat ini sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Manggar Kabupaten Belitung Timur,” kata Kabid Humas Polda Kepulauan Babel AKBP Maladi melalui pesan singkat diterima Perum LKBN Antara Babel, Senin. (ANT)