BANTEN POS

Tag: polusi

  • Cerita Warga Soal Bau Chandra Asri: Muntah-muntah Hingga Terpaksa Batal Puasa

    Cerita Warga Soal Bau Chandra Asri: Muntah-muntah Hingga Terpaksa Batal Puasa

    CILEGON, BANPOS – Bau menyengat yang timbul karena kegagalan alat pada pabrik Chandra Asri Ciwandan sejak pagi hari, membuat aktivitas warga terganggu.

    Para warga, khususnya yang berada di dekat pabrik, bahkan mengeluhkan mual yang cukup parah, hingga mengakibatkan muntah-muntah.

    Salah satu warga Grogol, Kota Cilegon, Fatimah, kepada BANPOS mengatakan bahwa bau menyengat itu sudah tercium sejak usai salat subuh.

    Menurutnya, bau itu sangat mengganggu, karena membuat warga yang menghirupnya merasakan mual yang cukup parah.

    “Dari pagi ini baunya. Bau menyengat banget. Bikin mual dan pusing,” ujarnya, Sabtu (20/1).

    Bahkan menurutnya, akibat dari bau menyengat tersebut, ibunya sampai mengalami muntah-muntah.

    “Emak (ibu) aja sampai muntah-muntah karena saking baunya,” tutur dia.

    Akibat dari bau menyengat itu juga, keluarga dirinya yang tengah menjalankan puasa sunah Rajab, terpaksa harus membatalkannya.

    “Lagi puasa (Rajab), pada buka (batal) semua jadinya,” ungkapnya. (DZH)

  • Gagal Alat Pabrik Chandra Asri, Ketua DPRD Cilegon: Direktur Tanggungjawab

    Gagal Alat Pabrik Chandra Asri, Ketua DPRD Cilegon: Direktur Tanggungjawab

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Miraj, mendatangi pabrik Chandra Asri yang mengalami kegagalan alat sehingga menimbulkan bau tak sedap di sebagian wilayah Cilegon hingga Kabupaten Serang.

    Kedatangan Isro Miraj untuk mengklarifikasi sekaligus menekan agar pihak perusahaan segera melakukan penanganan, agar kesehatan masyarakat tidak terganggu akibat dari tindakan pembakaran cerobong, yang menimbulkan asap pekat berbau tak sedap.

    Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Isro menegaskan bahwa pihak perusahaan harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Tak mau mendengar banyak alasan, Isro meminta agar peristiwa tersebut segera ditangani.

    “Bahwa kondisinya sudah darurat di masyarakat. Saya minta bau ini dihilangkan dengan metodologi apapun saya gak mau tau, segera,” tegas Isro, Sabtu (20/1).

    Isro mengatakan, peristiwa kegagalan alat itu dapat dipastikan bakal terseret pada pelanggaran aturan. Namun, hal itu menjadi ranah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian.

    “Bukan ranah saya, tapi LH dan Polres sesuai dengan bidangnya. (Kalau ada pelanggaran) itu otomatis direktur yang bertanggungjawab,” ucapnya.

    Sebelumnya diberitakan, terjadi kegagalan operasional alat pada pabrik Chandra Asri Ciwandan di Kota Cilegon.

    Kegagalan alat tersebut menimbulkan pembakaran gas di cerobong, sehingga menghasilkan bau tak sedap dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan, di sekitar pabrik.

    Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT Chandra Asri Pacific pada Sabtu (20/1) yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, dipaparkan bahwa terjadi kegagalan alat pada pabrik kimia tersebut.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh SHE (Safety, Health and Enviroment) General Manager PT Chandra Asri Pacific Tbk., Singgih Setiawan, memaparkan bahwa peristiwa gagal alat itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB.

    “Pabrik PT Chandra Asri Pacific Tbk Ciwandan mengalami gangguan alat sehingga menimbulkan pembakaran gas di cerobong (flare stack),” tulisnya.

    Ia mengklaim bahwa penanganan permasalahan itu tengah dilakukan saat ini oleh pihak perusahaan.

    Mewakili perusahaan, dirinya pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, yang terjadi akibat dari peristiwa itu.

    “Kami terus berusaha agar tidak mengganggu keamanan dan kesehatan lingkungan,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi yang didapat BANPOS, sejumlah wilayah di Kota Cilegon bahkan di Kabupaten Serang wilayah sekitar pabrik, terpapar bau tidak sedap. Warga pun mengeluhkan hal itu. (DZH)

  • Terjadi Gagal Alat pada Pabrik Chandra Asri, Udara Terpapar Polusi Pembakaran Cerobong

    Terjadi Gagal Alat pada Pabrik Chandra Asri, Udara Terpapar Polusi Pembakaran Cerobong

    CILEGON, BANPOS – Terjadi kegagalan operasional alat pada pabrik Chandra Asri Ciwandan di Kota Cilegon. Kegagalan alat tersebut menimbulkan pembakaran gas di cerobong, sehingga menghasilkan bau tak sedap dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan, di sekitar pabrik.

    Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT Chandra Asri Pacific pada Sabtu (20/1) yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, dipaparkan bahwa terjadi kegagalan alat pada pabrik kimia tersebut.

    Dalam surat yang ditandatangani oleh SHE (Safety, Health and Enviroment) General Manager PT Chandra Asri Pacific Tbk., Singgih Setiawan, memaparkan bahwa peristiwa gagal alat itu terjadi sekitar pukul 05.00 WIB.

    “Pabrik PT Chandra Asri Pacific Tbk Ciwandan mengalami gangguan alat sehingga menimbulkan pembakaran gas di cerobong (flare stack),” tulisnya.

    Ia mengklaim bahwa penanganan permasalahan itu tengah dilakukan saat ini oleh pihak perusahaan.

    Mewakili perusahaan, dirinya pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, yang terjadi akibat dari peristiwa itu.

    “Kami terus berusaha agar tidak mengganggu keamanan dan kesehatan lingkungan,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi yang didapat BANPOS, sejumlah wilayah di Kota Cilegon bahkan di Kabupaten Serang wilayah sekitar pabrik, terpapar bau tidak sedap. Warga pun mengeluhkan hal itu. (DZH)

  • Hari Gerakan Sejuta Pohon, Sahid Mutiara Karawaci Bagikan Bibit Tanaman

    Hari Gerakan Sejuta Pohon, Sahid Mutiara Karawaci Bagikan Bibit Tanaman

    TANGERANG, BANPOS – Hari Gerakan Satu Juta Pohon diperingati pada tanggal 10 Januari oleh masyarakat sedunia. Peringatan ini penting merupakan upaya untuk kelestarian lingkungan yang berguna bagi kehidupan umat manusia.

    Dalam momen tersebut, Sahid Mutiara Karawaci juga ingin turut serta melestarikan lingkungan dengan membagikan bibit tanaman secara cuma-cuma bagi para tamu yang Check in atau menginap di tanggal 10 Januari besok. Bibit tanaman yang disiapkan diantaranya bibit melon, bibit cabai dan pare.

    General Manager Sahid Mutiara Karawaci, Satryo C. Laksono, mengungkapkan bahwa bibit-bibit tersebut merupakan hasil penyemaian dari kebun yang dikembangan oleh Team Housekeeping Sahid Mutiara Karawaci.

    “Mengawali dari hal kecil ini adalah bentuk nyata kami memperingati Hari Gerakan Satu Juta Pohon walau dengan lahan yang terbatas. Dengan sedikit kreatifitas dan ketekunan, dapat menjadikan dapur hidup dan setelah diolah bisa dihidangkan kepada tamu yang menginap,” ungkapnya, Selasa (9/1).

    Satryo berharap, dengan pembagian bibit yang dilakukan oleh Sahid Mutiara Karawaci, dapat menumbuhkan minat berkebun secara mandiri. Dengan begitu, diharapkan bisa membuat udara sekitar menjadi lebih sejuk sehingga mengurangi polusi udara.

    “Semoga dengan pembagian bibit ini, bisa menumbuhkan niat berkebun para tamu dan membuat udara disekitarnya lebih sejuk dan tentunya akan mengurangi polusi udara, dengan bonus memiliki kebun yang bisa bermanfaat,” tandasnya. (MUF)

  • Indeks Standar Pencemaran Udara Kudu Diperkuat

    Indeks Standar Pencemaran Udara Kudu Diperkuat

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah perlu melakukan penguatan publikasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Dengan begitu, acuan informasi mengenai kualitas undara di Indonesia menjadi semakin jelas.

    Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, informasi tentang kualitas udara dalam bentuk ISPU harusnya bisa mengacu pada data Pemerintah.

    Ahmad meminta Ombudsman, DPR dan pemerintah agar publikasi ISPU diperkuat lewat lembaga Pemerintah yang sudah ada seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Dengan begitu, pubikasi indeks standar pencemar udara tidak dikuasai pihak-pihak yang mempunyai tujuan lain dalam mempublikasikan kualitas udara.

    “Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebenarnya sudah mampu mengintegrasikan ISPU untuk menjadi sajian informasi yang benar bagi masyarakat,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Solusinya’ yang diselenggarakan Ombudsman dikutip Senin (25/9).

    Menurutnya, informasi kualitas udara saat ini dikuasai oleh pihak tertentu. Hasilnya, informasi kualitas udara yang muncul ke publik berbeda-beda, seperti misalnya perbedaan informasi antara dari ISPU milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan IQAir.

    Peneliti sekaligus Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Prof. Puji Lestari mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu mengkhawatirkan soal kualitas udara di Jakarta.

    Menurutnya, standar konsentrasi baku mutu Indonesia memakai 55 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara masih sedang atau aman dan tidak berbahaya seperti yang banyak beredar.

    Sementara standar kualitas udara yang dirilis produsen air purifier IQAir memakai standar Amerika yang memakai standar baku mutu 25 mikrogram per meter kubik.

    “Dengan demikian, angka kualitas yang dipaparkan di website IQAir terlihat memburuk. Itu tidak sesuai dengan standar Indonesia,” katanya.

    Menurut Prof. Puji, standar konsentrasi baku mutu yang digunakan KLHK sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, identifikasi data masalah polusi udara harus selalu merujuk kepada hasil ISPU yang dimiliki KLHK. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/nasional/189908/indeks-standar-pencemaran-udara-kudu-diperkuat

  • Kebijakan Ganjil-Genap Kendaraan Diperluas Sampai ke Tangerang

    Kebijakan Ganjil-Genap Kendaraan Diperluas Sampai ke Tangerang

    SERANG, BANPOS – Pemerintah memperluas penggunaan kendaran bermotor dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap. Langkah ini dilakukan guna menekan pencemaran udara yang terjadi saat ini.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar kemarin usai mengikuti Rapat Terbatas Lanjutan Pembahasan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin mengatakan, kebijakan kendaraan ganjil-genap yang selama ini diterapkan di DKI Jakarta akan diperluas hingga wilayah Tangerang. Utamanya, jalan-jalan yang terakses langsung ke DKI Jakarta.

    “Kita diundang dalam kapasitas sebagai bagian dari daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Mengikuti Rapat Terbatas Kabinet terkait dengan upaya penanganan polusi udara,” ungkapnya.

    “Dalam rapat disampaikan, bahwa Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah dan hal-hal yang menjadi basisnya di daerah berdasarkan kewenangan masing-masing. Serta mengacu pada aturan yang ditetapkan secara berjenjang,” tambah Al Muktabar.

    Pihaknya juga mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi di Provinsi Banten. Di antaranya, soal penggunaan kendaraan atau polusi dari emisi buang kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil.

    “Kaitan dengan aglomerasi, dilakukan penguatan dan perluasan ganjil-genap. Utamanya jalan yang terakses ke DKI Jakarta mengikuti arah kebijakan DKI Jakarta. Kebijakan ganjil-genap salah satu hal yang memungkinkan untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya luar biasa,” paparnya.

    “Berikutnya kita imbau dan upayakan pabrik dan industri untuk menguatkan betul teknologi scrubber sebagai salah satu pendekatan untuk menurunkan polusi dari cerobong asap,” ungkapnya.

    “Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di kawasan Tangerang kurang lebih ada tujuh industri untuk dilakukan pengecekan dan pendekatan penggunaan scrubber,” tambah Al Muktabar.

    Dikatakan, untuk jangka panjang sesuai arahan Presiden Jokowi seoptimal mungkin untuk menanam pohon dengan bibit yang sudah kuat atau sudah besar. Penanaman akan digencarkan saat memasuki musim hujan, serta merawat pohon-pohon yang ada.

    “Jika dipandang perlu, masyarakat diimbau memakai masker seperti yang sudah disarankan saat pandemi Covid-19,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam keterangan pers yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit-penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan antara lain oleh polusi udara.

    Ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat, yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

    “Kita laporkan bahwa keenam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang tadi yang enam,” ujar Budi dalam keterangannya di Kantor Presiden usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 28 Agustus 2023.

    Menurut Menkes, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ISPA, dan asma, yakni menyumbang 24-34 persen. Polusi udara tersebut diukur berdasarkan lima komponen di udara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni tiga bersifat gas (nitrogen, karbon, dan sulfur), dan dua bersifat partikulat (PM10 dan PM2,5).

    “Nah yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5 karena dia bisa masuk sampai pembuluh alveolus di paru, itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5 karena ini yang bisa masuk sampai dalam, kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar,” jelas Menkes.

    Untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan tersebut, Menkes menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah hal. Pertama, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan.

    Kedua, Kementerian Kesehatan akan menyarankan penggunaan masker sebagai upaya preventif atau pencegahan jika polusi udara terpantau tinggi berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Menkes, masker yang disarankan memiliki spesifikasi tertentu yang memiliki kerekatan untuk menahan partikulat.

    “Maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum yang memiliki kerekatan untuk menahan particulate matters 2,5. Kan yang bahaya itu yang 2,5, dia masuk bisa masuk paru, dia masuk bisa masuk pembuluh darah karena saking kecilnya. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya,” imbuhnya.

    Ketiga, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Dengan demikian, Menkes berharap apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama.

    “Kita juga nanti besok ada kerja sama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Persahabatan sebagai koordinator respiratory disease-nya Kemenkes untuk bisa mendidik semua rumah sakit dan puskesmas di Jabodetabek. Kalau ada ciri-ciri seperti ini handle-nya begini. Dengan demikian, kita harapkan kalaupun nanti ada yang masuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, treatment-nya sudah sama, diagnosisnya juga sudah sama,” katanya. (RUS/PBN)

  • Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    Polusi Tangsel Dinilai Parah, Pemkot Klaim Sudah Antisipasi

    CIPUTAT, BANPOS – Sejumlah langkah telah dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) guna merespon tingginya pencemaran atau polusi udara di Kota Tangsel. Langkah itu disebut telah dilakukan sejak lama, sebagai program berkesinambungan secara nasional.

    Untuk diketahui, Kota Tangsel pada Juli yang lalu, mendapatkan penilaian kondisi udara buruk dari IQ Air. Kota Tangsel mendapatkan skor indeks kualitas udara di atas 150, yang berarti tidak sehat, secara berturut-turut.

    Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa Pemkot Tangsel tak tinggal diam menyikapi pemberitaan terkait kondisi udara di wilayahnya. Berbagai langkah dilakukan dalam menghadapi polusi yang juga disebabkan fenomena El Nino.

    “Kita imbau untuk warga menggunakan masker, kita juga meningkatkan ruang terbuka hijau dan kapasitasnya dengan ekstensifikasi penanaman pohon-pohon pelindung,” ucap Benyamin usai ditemui di Puspemkot, Jumat (11/08).

    Tidak cuma itu, program kampung iklim pun merupakan salah satu langkah yang dilakukan, guna menekan tingkat polusi di Tangsel. Program itu mengajak masyarakat untuk menamam pohon dan menguji emisi gas buang kendaraan bermotor. “Dan kita juga beri sanksi buat para pembakar sampah,” tegasnya.

    Tak cukup itu saja, Pemkot juga melakukan pemantauan menggunakan alat yang terakreditasi yakni HVAS (High Volume Air Sampler) dan dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional).

    Menurutnya, dasar aturan yang digunakan adalah PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup. Alhasil berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di tanggal 10 Agustus 2023, berada di angka 94 dengan baku mutu PM 2,5

    “Artinya kualitas udara di Tangerang Selatan masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan,” ucap Benyamin.

    Pemantauan tersebut dilakukan di 12 titik dengan metode masive sampler. Mulai dari Kecamatan Setu, Pondok Aren, Serpong hingga Ciputat Timur, bahkan di lingkungan BMKG juga. Selain itu, Benyamin menuturkan bahwa monitoring secara real time juga dilakukan melalui Sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang berlokasi di Taman Kesehatan.

    Dalam alat SPKUA, dilakukan pemantauan terhadap 7 parameter yaitu PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2 dan HC. Hasilnya, tidak ada tingkat mutu udara yang bersifat merugikan, meningkatkan risiko hingga merugikan kesehatan.

    “Terkait keadaan polusi udara, kita juga bertanggungjawab mengedukasi masyarakat. Bahwa keadaan udara tidak hanya diukur dengan partikuler meter kemudian mengambil kesimpulan,” ungkapnya.

    Karena menurutnya, harus dipelajari secara detail, kandungan apa yang terdapat dan berbahaya dalam partikel udara di sekitar.

    “Bagaimana cara mengambil samplenya, metodologi sampling seperti apakah yang benar-benar sudah menguji sampel berapa persen dari 54 kelurahan dan 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan,” terangnya. (DZH)