BANTEN POS

Tag: Polusi Udara

  • Polusi Udara Di Jakarta Pagi Ini Juara 4 Terburuk Di Dunia

    Polusi Udara Di Jakarta Pagi Ini Juara 4 Terburuk Di Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Polusi udara di Jakarta pagi ini, Rabu (13/9) masih tidak dalam kondisi baik. Situs pemantau kualitas udara, IQAir.com menempatkan di ranking keempat kota dengan polusi tertinggi di dunia. Juara 1 Jerusalem, Israel.

    Indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 156, masuk dalam kategori tidak sehat atau zona merah.

    Konsetrasi polutan PM2,5 mencapai 66 µg/m3 atau 13,2 kali lebih tinggi dari pedoman kualitas udara tahunan yang dirilis Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

    Di atas Jakarta, peringkat ketiga kota dengan polusi udara tertinggi adalah Lahore, Pakistan (160), peringkat kedua: Doha, Qatar (171) dan juara 1: Jerusalem, Israel (362).

    Kualitas udara di Jerusalem adalah yang paling mengkhawatirkan di dunia saat ini. Karena sudah jauh melampaui zona merah, yang berarti tidak sehat dan masih ditandai dengan ikon penggunaan masker medis.

    Bahkan juga di atas zona ungu yang bermakna sangat tidak sehat, dan ditandai dengan ikon penggunaan masker gas respirator.

    Polusi udara di kota suci itu sudah memasuki zona cokelat atau berbahaya dan ditandai dengan ikon penggunaan masker gas iritasi full face yang biasa dipakai untuk melindungi diri dari zat kimia berbahaya atau gas polusi nuklir.

    Sementara di Jabodetabek, Kota Depok, Jawa Barat kembali berada di puncak daerah dengan polusi tertinggi di Indonesia (183), lalu Tangerang Selatan, Banten (177), dan Kota Tangerang, Banten (165). Semua berada di zona merah.

    Data ini terakhir diperbaharui situs pemantau kualitas udara asal Swiss ini pukul 8 pagi.

    Disarankan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menghindari pusat kemacetan yang menjadi pusat polusi hari ini.

    Jaga diri baik-baik ya. Semoga langit kembali biru, udaranya sehat.(RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/188207/polusi-udara-di-jakarta-pagi-ini-juara-4-terburuk-di-dunia-jerusalem-mengerikan

  • Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tinggi

    Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tinggi

    JAKARTA, BANPOS – Polusi udara di Jakarta pagi ini, Selasa (12/9) masih mengkhawatirkan. Situs pemantau kualitas udara kembali menggolongkannya ke zona merah atau tidak sehat.

    Dari data teranyar, yang diperbaharui IQAir.com pukul 8 pagi WIB, Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 151. Urutan ketiga kota dengan polusi terparah di dunia.

    Konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 57 µg/m3. Atau 11,4 kali lebih tinggi dari pedoman kualitas udara tahunan yang dirilis Badan Kesehatan Dunia (WHO).

    Peringkat pertama diduduki oleh kota Baghdad, Irak. Skor AQI mencapai 217, yang digolongkan ke zona ungu atau sangat tidak sehat. Sementara di urutan kedua, Kuching, Malaysia (152).

    Di Indonesia, bukan cuma Jakarta dengan polusi udara tertinggi. Daerah lain, seperti Palembang, Sulawesi Selatan dilaporkan lebih mengkhawatirkan. Skor US AQI mencapai 177.

    Di urutan kedua, Tangerang Selatan, Banten (177). Kemudian di posisi ketiga bertengger Kota Depok, Jawa Barat (172).

    Kabupaten Serang, Banteng di urutan keempat juga masih di zona merah (162). Sementara di posisi kelima kembali diisi oleh salah satu daerah di Sumatera Selatan, yakni Indralaya (162).

    Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk terus menurunkan polusi udara. Mulai dari kebijakan bekerja dari rumah (WFH) 50 persen, razia emisi, modifikasi cuaca dan lainnya.

    Dampak kesehatan dari polusi udara ini cukup mengkhawatirkan. Situs IQAir memperkirakan, di Jakarta saja, sudah 9.500 kematian akibat polusi udara. (RMID)

  • Muhaimin Minta Pemerintah Serius Atasi Masalah Polusi Udara

    Muhaimin Minta Pemerintah Serius Atasi Masalah Polusi Udara

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
    meminta pemerintah serius mengatasi masalah polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor,
    Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    "Saya minta kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah darurat karena
    pernapasan kita sudah mulai darurat akibat udara yang tidak sehat di Jabodetabek," katanya
    dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Penegasan itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri "'Green Walk' dan Jalan Sehat"
    bersama ribuan warga Bekasi di Lapang Multiguna, Kota Bekasi.

    Gus Muhaimin menyoroti tingginya polusi udara di wilayah Jabodetabek. Menurutnya,
    kualitas udara di Jabodetabek beberapa pekan terakhir ini sangat buruk dan harus segera
    diantisipasi.

    "Hari ini ada komitmen 'Green Walk' sebagai bagian dari upaya kita menggerakkan
    masyarakat, menolong diri kita sendiri atas fenomena cuaca yang begitu buruk," katanya.

    Dia mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab atas masalah
    tersebut. Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah darurat mengatasi polusi
    yang kian memburuk.

    "Kita semua protes penanganan oleh pemerintah terhadap udara yang buruk ini tidak terlihat
    serius, tidak ada langkah-langkah 'emergency', padahal udara yang kita hirup di Jabodetabek
    ini 'emergency'," tegas Cak Imin.

    Wakil Ketua DPR RI itu mengajak semua pihak untuk bersama-sama membudayakan hidup
    sehat untuk menekan tingginya polusi, khususnya di wilayah Jabodetabek.

    Sebagai langkah konkret, Cak Imin membagikan ribuan bibit pohon kepada seluruh peserta
    "Green Walk". Ia mengajak seluruh kader PKB berkomitmen untuk menanam di wilayah
    masing-masing demi mewujudkan Indonesia sehat dan hijau.

    "Masyarakat, khususnya warga PKB harus menjaga lingkungan mulai dari menanam pohon,
    menghijaukan lingkungan, dan menghijaukan Indonesia," pesannya. (ANT/AZM)

  • Tokoh Banten Angkat Bicara Soal PLTU Disebut Sumber Polusi Jakarta

    Tokoh Banten Angkat Bicara Soal PLTU Disebut Sumber Polusi Jakarta

    SERANG, BANPOS – Tokoh pendiri provinsi Banten, KH Embay Mulya Syarief, meminta semua pihak berpikir objektif soal tudingan PLTU di Banten penyebab utama polusi Jakarta. Dia meminta agar dilakukan penelitian khusus terkait penyebab tersebut.

    Embay berpendapat, jika aktifitas PLTU di Banten yang sudah puluhan tahun memproduksi listrik menyebabkan polusi di Jakarta, secara otomatis, kata dia, yang paling terdampak dari polusi itu adalah warga sekitar PLTU.

    “Harus kita akui lah bahwa PLTU terbanyak itu ada di Banten dan sudah sejak lama, kalau tudingan itu (sumber polusi Jakarta dari PLTU di Banten) benar, pasti yang terkena dampaknya terparah adalah yang terdekat di lokasi, buktinya kan tidak ada,” katanya di Serang, Jumat (25/8/2023).

    Soal tudingan sumber polusi Jakarta dari PLTU, lanjutnya, dinilai mengada-ada dan dipenuhi kepentingan. Terlebih, kata dia, isu ini muncul di tahun politik dan ditengarai ada kepentingan bisnis di balik tudingan tersebut.

    “Ya, saya kira ini mengada-ada ya khawatir itu ada unsur persaingan bisnis kemudian juga ada unsur politik misalnya gitu ya, di tahun politik ini,” ujarnya.

    Selaku tokoh di Banten, dirinya mendukung rencana transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Namun, transisi itu membutuhkan waktu agar masyarakat terbiasa dan tidak terjadi gejolak.

    “Kemudian memang saya juga mendukung ya bahwa kita harus berupaya mencari energi terbarukan pengganti bahan bakar karena batu bara juga lama-kelamaan akan habis juga kan karena dia sumbernya dari alam. Nah, ini juga kita perlu waktu juga untuk transisi ini jangan sampai akibat terganggu supply masyarakat kita kan sudah sangat ketergantungan kepada listrik sekarang,” ungkapnya.

    Sementara, Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan bahwa dalam mengoperasikan pembangkit, pihaknya menjunjung tinggi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) sehingga PLN IP sangat memperhatikan emisi gas buang dari pembangkit.

    “Selama PLTU atau PLTGU beroperasi, kami selalu berupaya tekan emisinya semaksimal mungkin, serta dimonitor secara realtime terhubung langsung dengan dashboard Kementerian LHK,” kata Edwin.

    Operasional PLTU di bawah PLN IP telah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan termutakhir Electrostatic Precipitator (ESP) dan Continous Emission Monitoring System (CEMS), untuk memastikan emisi gas buang dari operasional pembangkitan ditekan semaksimal mungkin.

    “CEMS merupakan teknologi yang digunakan untuk memantau emisi pembangkit secara terus menerus. Sehingga emisi yang keluar dari cerobong dapat dipantau secara real time dan dipastikan tidak melebihi baku mutu udara ambien yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ucapnya

    Di kawasan Jabodetabek, seluruh pembangkit PLN IP mulai dari PLTU Suralaya 1-7, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Priok, PLTU Labuan, PLTU Lontar, dan PLTU Suralaya 8 telah dilengkapi CEMS.

    “Berbagai upaya yang dilakukan PLN IP di atas berhasil memperbaiki kualitas udara ambien di sekitar lokasi pembangkit di Jakarta dan Banten. Parameter PM 2.5 di sekitar lokasi pembangkit menunjukkan tren yang cenderung menurun dan masih di bawah Baku Mutu Ambien (BMA) yang ditetapkan pemerintah,” tandasnya. (ZIK/DZH)

  • Kemenkeu Soal ASN Kerja Di Rumah WFH

    Kemenkeu Soal ASN Kerja Di Rumah WFH

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta yang kian parah. Apakah WFH akan berdampak ke ekonomi? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakin, kebijakan WFH tak akan bikin ekonomi jeblok.

    Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mulai memberlakukan WFH 50 persen bagi para pegawainya sejak Senin lalu. Kebijakan ini rencananya akan berlaku selama dua bulan hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diberlakukan karena polusi udara di Ibu Kota semakin parah. Mengutip dari laman IQAir pukul 06.00 pagi hari kemarin misalnya, indeks kualitas udara di Jakarta tercatat di angka 157. Angka tersebut masuk kategori tak sehat dengan posisi terburuk keempat di dunia.

    Diharapkan, dengan kebijakan WFH, polusi udara di DKI yang sebagian besar disebabkan oleh transportasi, akan berkurang. Namun, ada yang khawatir WFH akan berdampak ke persoalan ekonomi seperti yang terjadi saat musim Corona dulu.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio N Kacaribu mencoba menenangkan. Dia memastikan, kebijakan WFH 50 persen yang akan diberlakukan hingga dua bulan ke depan tak akan mengganggu perekonomian. Alasannya, kinerja ekonomi RI terbukti baik saat pandemi dulu.

    Dia mencontohkan, pertumbuhan ekonomi terus meningkat setelah terkontraksi pada 2020 akibat pandemi Covid-19, yakni mencapai 3,7 persen pada 2021 dan 5,3 persen pada 2022. “Enggak (ngaruh). Terbukti waktu kita 2021, 2022 ekonomi jalan sangat baik, walaupun mayoritas dari kita malah kerja dari rumah dan konsumsi cukup tinggi. Jadi kita akan cukup aman,” kata Febrio, di Hotel Mulia, Jakarta, kemarin.

    Kebijakan WFH rencananya tak hanya berlaku untuk PNS di Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini akan diikuti oleh PNS di wilayah Jabodetabek dan karyawan swasta.

    Keputusan WFH ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jakarta, Bogor, Debok, Tangerang, dan Bekasi ditujukan pada Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Lalu kepada Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, Wali Kota Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang dan Tangsel.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA menjelaskan, aturan itu sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas) Peningkatan Kualitas Udara di Kawasan Jabodetabek, Senin (14/8).

    Dalam surat tersebut, Kepala Daerah diminta melakukan penyesuaian kebijakan pengaturan sistem kerja WFO 50 persen dengan yang kecualikan bagi mereka yang memberikan layanan publik secara langsung/pelayanan esensial.

    “Selain itu, Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait” jelas Safrizal, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

    Sejumlah pengusaha buka suara soal permintaan Pemerintah untuk memberlakukan sistem kerja WFH. Pengusaha menolak mentah-mentah kebijakan tersebut.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, pelaku usaha saat ini sedang kembali membenahi lini bisnisnya. Sistem kerja WFH dinilai tidak akan efektif untuk mendukung langkah pembenahan bisnis karena bisa menurunkan produktivitas pegawai.

    “Jangan hanya karena gegara polusi udara jadi harus kembali WFH. Kalau secara mendadak diterapkan kepada kalangan pengusaha, tentu ini berat. Kalau produktivitas manusianya yang diturunkan, maka bisa banyak pekerjaan terbengkalai,” kata Diana, kemarin.

    Daripada meminta pelaku usaha menerapkan WFH, Diana usul, lebih baik pemerintah melakukan opsi lain, misalnya penerapan genap-ganjil diperluas.

    Senada, dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani. Dia keberatan bila pengusaha diminta menerapkan sistem WFH kepada pegawainya.

    Dia menekankan, tidak semua pekerjaan bisa bekerja dari jauh. “Sektor manufaktur misalnya, pekerja harus berada di lokasi usaha untuk melakukan kegiatan produksi,” katanya.

    Sementara, Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kebijakan WFH ini akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,7 persen. Kata dia, pengeluaran masyarakat di kota-kota besar, khususnya DKI Jakarta, sebagian dialokasikan untuk transportasi.

    “Katakanlah, dari 100 persen pengeluaran 10 persennya untuk transportasi. Kalau 10 persennya nggak ada atau dikurangi, yang terjadi penyerapan tenaga kerjanya juga akan terkoreksi turun, upahnya juga akan turun,” papar Heri.

    Heri bilang, WFH menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang. Jasa layanan transportasi online misalnya, jadi berkurang penggunanya. Contoh lainnya, kantin-kantin di perkantoran juga akan terdampak. “Itu yang menyebabkan salah satunya upah riil akan turun,” tutur dia. (RMID)

    Berita Ini Telah Tarbit Di https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/185259/kemenkeu-soal-asn-kerja-di-rumah-wfh-nggak-bikin-ekonomi-jeblok

  • Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tidak Sehat

    Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tidak Sehat

    JAKARTA, BANPOS – Situs pemantau kualitas udara IQAir masih menempatkan Jakarta dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, per hari ini, Senin (21/8).

    Menurut data yang terakhir diperbaharui pukul 8 pagi WIB, IQ Air mendeteksi polutan PM2,5 dengan konsentrasi 72.8 µg/m.

    Konsentrasi polutan sebanyak ini adalah 14,6 kali lipat melampaui batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

    Dengan temuan tersebut, IQAir memberi skor kualitas udara di Jakarta 160, dengan tanda merah atau tidak sehat.

    Walhasil, Jakarta kembali menempati posisi 5 besar sebagai kota dengan polusi udara terparah, di bawah Lahore Pakistan (163), Portland, Amerik Serikat (167), Doha, Qatar (170) dan di peringkat teratas Seattle, Amerika Serikat (192).

    Sementara di Jabodetabek, skor kualitas udara terburuk berada di Depok, Jawa Barat. Yakni 185. Konsentrasi polutan PM2,5 dideteksi mencapai 121µg/m.

    Sebagai informasi, WHO mencatat sebanyak 7 juta kematian setiap tahun sebagai akibat paparan partikel halus dalam udara yang tercemar.

    Sementara di Jakarta, diperkirakan 8.300 kematian akibat polusi udara sepanjang tahun 2023 ini saja.

    Dengan kualitas udara yang buruk, IQAir merekomendasikan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa, gunakan masker. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/184845/polusi-udara-di-jakarta-hari-ini-masih-tidak-sehat-depok-paling-parah