BANTEN POS

Tag: ppdb banten

  • Launching PPDB Tahun 2024, Pemprov Banten Terus Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat

    Launching PPDB Tahun 2024, Pemprov Banten Terus Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan. Hal itu dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten.

    Demikian disampaikan Al Muktabar usai Launching Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 SMA, SMK dan SKh Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (12/6/2024).

    “PPDB adalah satu hal yang setiap tahun dilakukan, tentu kita menindaklanjuti berbagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka akses ke sekolah negeri. Baik itu SMA, SMK dan SKh,” ungkapnya.

    Selanjutnya, dalam rangka mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemprov Banten setiap tahunnya terus meningkatkan sarana prasarana sekolah, diantaranya Ruang Kelas Baru (RKB) hingga membangun Unit Sekolah Baru (USB).

    “Kemudian kita juga mendorong peran serta sekolah swasta, beberapa pembiayaan kita alokasi untuk mendukung sekolah swasta. Tetapi yang harus kita pahami ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pilihan layanan pendidikan dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” katanya.

    Al Muktabar menuturkan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB tahun 2024. Pihaknya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama turut serta, sebagai upaya membangun kesadaran bersama.

    “Pengawasannya sudah terstruktur, kita semua berperan dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini akan membangun kesadaran bersama,” tuturnya.

    “Nanti kita akan mengecek secara langsung, saya ada di lapangan untuk hal ini,” sambungnya.

    Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga mengimbau kepada seluruh Kepala Sekolah dan tenaga pendidik di Provinsi Banten untuk dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait pelaksanaan PPDB.

    “Kepala Sekolah adalah ujung tombak yang melayani masyarakat pada bidang pendidikan, saya mohon ini dapat terkomunikasikan dengan baik,” imbaunya.

    Sementara, dalam laporannya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani menyampaikan pada PPDB tahun 2024 untuk SMA akan dilaksanakan dengan 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua serta prestasi akademik dan non akademik.

    “Untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 19 s.d 23 Juni 2024. Pendaftaran dilakukan secara online dan bila orang tua atau calon siswa mengalami kendala teknis, maka sekolah menyediakan help desk,” ujarnya.

    “Selanjutnya untuk jalur prestasi akademik dilaksanakan 1 s.d 5 Juli 2024 dan non akademik 30 Juni s.d 2 Juli 2024,” sambungnya.

    Sedangkan untuk PPDB 2024 untuk SMK, kata Tabrani, akan dilaksana pada 19 s.d 29 Juli 2024. Selanjutnya juga akan dilaksanakan tes minat dan bakat calon siswa.

    “Untuk PPDB 2024 ini ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tidak boleh ada nitip KK. Selanjutnya jalur afirmasi tidak boleh menggunakan SKTM, tetapi menggunakan PIP, KIP dan PKH yang terdaftar dalam DTKS,” katanya.

    Selanjutnya, Tabrani mengungkapkan kuota PPDB tahun 2024 untuk tingkat SMA yaitu jalur zonasi 50 persen, afirmasi 15 persen, prestasi 30 persen dan 5 persen untuk jalur perpindahan orang tua.

    “Agar tidak ada penumpukan pendaftaran, ada zonasi per Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Akan tetapi untuk sekolah yang beririsan atau diperbatasan hal itu telah diatur pada jalur zonasi, jadi mereka bisa mendaftar,” pungkasnya. (adv)

  • Berkat Digratiskan, SMP Swasta di Kota Tangerang Mulai “Kebanjiran” Peminat

    Berkat Digratiskan, SMP Swasta di Kota Tangerang Mulai “Kebanjiran” Peminat

    TANGERANG, BANPOS — Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang untuk menggratiskan sekolah di 73 SMP swasta berbuah manis. Sekolah swasta kini mulai merasakan animo tinggi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana.
    Seperti di SMP PGRI 1 Karang Tengah, Kota Tangerang. Kepala SMP PGRI 1 Karang Tengah, Jayakarta menuturkan, SMP PGRI 1 Karang Tengah merupakan salah satu dari 146 sekolah lainnya yang menjalankan program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis tersebut. Dikatakannya, SMP PGRI 1 Karang Tengah saat ini berdampak pada lonjakan antusiasme dari masyarakat. Tercatat, meski baru dibuka dalam beberapa hari yang lalu, jumlah pendaftar calon peserta didik mengalami kenaikan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya.
    “Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Disdik Kota Tangerang, karena melalui program yang baru saja diluncurkan, antusiasme masyarakat menyekolahkan anaknya secara gratis ini luar biasa. Tercatat, setelah program ini kami terapkan, dalam waktu yang singkat, formulir pendaftaran yang kami keluarkan telah mencapai 370 (dari 400 kuota yang disediakan SMP PGRI 1 Karang Tengah), tinggal sedikit lagi kuota terpenuhi,” ujar Kepala SMP PGRI 1 Karang Tengah, Jayakarta, Kamis, (22/06).
    Ia melanjutkan, program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis ini juga dapat menjawab masalah ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, terutama mengenai biaya pendidikan, yang sampai saat ini masih menempel kuat di persepsi masyarakat pada umumnya. Tidak hanya itu,  program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis ini dapat meningkatkan mutu kualitas sekolah-sekolah swasta menuju ke tingkatan yang lebih baik .
    Pasalnya, masyarakat tetap dapat merasakan fasilitas dan keunggulan yang dimiliki sekolah swasta, tanpa dibebani dengan pembiayaan sama sekali. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan peserta didik baru, serta menjadi alternatif dari problem zonasi pendidikan yang sampai saat ini masih dirasakan.
    “Sesuai dengan informasi yang telah dibagikan Disdik Kota Tangerang sebelumnya, lewat program ini, biaya pendaftaran, pendaftaran ulang, pembangunan, SPP, ujian, dan praktik di SMP PGRI 1 Karang Tengah semuanya digratiskan. Jadi, sangat memudahkan masyarakat Kota Tangerang secara umum,” tambahnya.
    Selain itu, penerapan program pembiayaan pendidikan sekolah swasta gratis di SMP PGRI 1 Karangtengah ini juga membuktikan, bahwa penyerapan minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyambut program ini menjadi kabar baik dan peluang yang besar agar terus dioptimalkan lebih jauh untuk menuntaskan berbagai permasalahan pendidikan, seperti kasus anak putus sekolah yang ada di Kota Tangerang.
    Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin sebelumnya mengatakan bahwa Pemkot Tangerang menggratiskan biaya 73 SD swasta dan 73 SMP swasta di Kota Tangerang agar semua anak di Kota Tangerang dapat bersekolah. Selain itu, ada bantuan-bantuan lainnya seperti Tangerang Cerdas dan bantuan bagi mahasiswa kurang mampu melalui Dinas Sosial.
    “Bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemkot Tangerang adalah bagi SD, SMP dan bagi mahasiswa yang kurang mampu melalui Dinas Sosial Kota Tangerang. Sedangkan, untuk SMA kewenangannya adalah dari Pemerintah Provinsi Banten. Maka dari itu kepada masyarakat Kota Tangerang, mari kita manfaatkan program ini dengan baik sehingga anak-anak calon penerus bangsa kita tidak putus sekolah,” kata Jamaluddin.(PBN/BNN)

  • Al Muktabar Pantau langsung Pelaksanaan PPDB Jalur Afirmasi 2023, Ada 558 Siswa

    Al Muktabar Pantau langsung Pelaksanaan PPDB Jalur Afirmasi 2023, Ada 558 Siswa

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memantauan secara langsung hari pertama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Kota Serang untuk jalur afirmasi, pada Senin (19/6/2023).

    “Kita mengecek pelaksanaan PPDB dan saya juga mengontrol sejak pergantian hari. Kita mengecek pertama memastikan aplikasi atau sistem yang dibangun itu berjalan dengan benar dengan baik,” ujarnya.

    Selanjutnya, kata Al, pemantauan pelaksanaan PPDB tersebut juga dilakukan untuk memastikan proses pendaftaran agar tidak terdapat hambatan. Apabila terjadi hambatan dalam proses pendaftaran, diharapkan sekolah dapat membantu para calon siswa untuk mendaftar.

    “Saya juga memastikan sekolah siap melayani bila ada yang perlu dibantu secara manual dan prinsipnya ini berbasis digital online, jadi semua bisa mendaftar di manapun,” tegasnya.

    Dari hasil pemantauannya hingga pukul 7.30 WIB, baru terdapat 3 orang siswa yang mendaftar pada jalur afirmasi di SMA Negeri 2 Kota Serang. Selain pendaftatan dilakukan secara online, pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap para siswa yang mendaftar pada jalur afirmasi.

    “Kita ingin jalur afirmasi ini benar-benar perutukannya kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, nanti di dalam sistem yang sudah dibangun itu masih memerlukan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran dari dokumen yang disampaikan,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Al juga berharap kepada para calon siswa dan pihak sekolah dalam melaksanakan proses PPDB ini dapat mematuhi peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditentukan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang tidsk diinginkan.

    “Sehingga nanti hal-hal yang tidak diharapkan itu benar-benar kita antisipasi bersama,” katanya.

    Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman menyampaikan pada pelaksanaan PPDB untuk jalur afirmasi hingga saat ini masih berjalan dengan baik, dan hingga pukul 06.00 WIB sudah terdapat 558 siswa yang mendaftar.

    “Kalau secara umum untuk SMA itu udah sudah ada, tapi sampai jam 6.00 WIB mencapai 558 siswa,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kendala pada aplikasi PPDB tahun ini, pihaknya bekerjasama dengan Telkom dalam pengelolaan aplikasi, bahkan telah membuat beberapa alternatif apabila terjadi kendala.

    “Insyaallah kita berkomunikasi terus dan juga selalu melaporkan kepada pimpinan,” imbuhnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Serang Mala Leviana menuturkan pihaknya akan melakukan verifikasi faktual untuk para siswa yang mendaftar pada jalur afirmasi pada Selasa (20/6/2023) besok.

    “Besok kita lakukan verifikasi untuk afirmasi, dan ini sudah ada 3 yang telah mendaftar. cek faktual itu kita berkomunikasi kemudian memastikan bukti-bukti nyatanya ada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

    Selanjutnya, dirinya menyampaikan setiap tahunnya di SMA Negeri 2 Serang tidak banyak yang mendaftar pada jalur afirmasi, sehingga apabila pada jalur tersebut tidak terisi penuh sesuai kouta yang telah ditentukan yakni 15 persen, pihaknya akan mengalihkan pada jalur zonasi atau jalur prestasi.

    “Kouta tahun ini sekitar 432 untuk di 12 rombel, satu rombelnya 36 siswa,” sebutnya. (Adv)

  • Pj Gubernur Al Muktabar Luncurkan PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024

    Pj Gubernur Al Muktabar Luncurkan PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024

    SERANG, BANPOS – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan Peluncuran PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024 di Aula SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat 16 Juni 2023.

    Peluncuran PPDB ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani.

    PPDB dibuka melalui jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi melalui https: ppdb.bantenprov.go.id mulai Senin (19/6/2023) Pukul 00.00 WIB.

    “Menjadi hajat besar kita, penerimaan murid baru SMAN/SMKN dan SKhN yang menjadi tugas Pemprov Banten. Tugas kita bersama,” ungkap Al Muktabar di lokasi acara, Jumat 16 Juni 2023.

    Dikatakan, ada beberapa hal teknis yang berubah tapi pada dasarnya sama. Perubahan itu bagian dari proses penyempurnaan untuk mencapai asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Sistem yang telah dibangun akan memandu proses penerimaan murid baru.

    “Saya titip kepada Bapak/Ibu semua karena ini tanggung jawab kita bersama,” pesan Al Muktabar kepada para Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SKhN se- Provinsi Banten.

    Presiden Joko Widodo, lanjut Al Muktabar, menekankan strategi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. Bangsa Indonesia yang memiliki bonus demografi harus mampu mengelola dengan benar melalui peningkatan kapasitas.

    “Di antara upaya itu melalui pendidikan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Dalam rangka peningkatan kapasita manusia momen seperti ini penting sekali,” ungkapnya..

    “Kita berharap proses penerimaan murid baru kita berjalan sukses dengan tenaga yang kita tingkatkan kapasitasnya. Sikap, nilai individu kita, agar amanah dalam menjalankan tugas ini,” tambah Al Muktabar.

    Al Muktabar juga apresiasi kepada para Kepala Sekolah yang telah berusaha menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memandu sekolahnya. Meski demikian, dirinya berharap para Kepala Sekolah tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kapasitasnya untuk menjawab tantangan yang terus berkembang.

    Para Kepala Sekolah juga dipesankan untuk merawat sekolah dengan baik. Melaksanakan dana BOS dengan baik.

    Di samping memantau transformasi knowledge, Pemprov Banten juga memantau pengelolaan lingkungan sekolah. Agar penataan lingkungan sekolah turut melibatkan para siswa sehingga memiliki kepedulian lingkungan.

    “Harap Bapak dan Ibu menjaga betul marwah sebagai Kepala.Sekolah,” pesan Al Muktabar.

    Dalam Laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani memaparkan, PPDB SMAN/SMKN dan SKhN Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024 untuk pendaftaran jalur afirmasi dibuka pada tanggal 19 s.d 23 Juni 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 20 s.d 27 Juni 2023. Pengumuman hasil seleksi 30 Juni 2023. Daftar Ulang tanggal 3 s.d 7 Juli 2023

    Pendaftaran jalur zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi dibuka pada tanggal 3 s.d 6 Juli 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 4 s.d 7 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi tanggal 11 Juli 2023. Daftar Ulang tanggal 12 s.d 14 Juli 2023. (Adv)

  • Dugaan Maladministrasi PPDB Menguat Dindikbud Berkelit Pakai Kendala Tahun Lalu

    Dugaan Maladministrasi PPDB Menguat Dindikbud Berkelit Pakai Kendala Tahun Lalu

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI Perwakilan Banten telah memeriksa beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan PPDB daring tingkat SMA jalur zonasi. Berdasarkan pemeriksaan, dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan PPDB tersebut semakin kuat. Sanksi hingga pencopotan jabatan pun muncul sebagai konsekuensinya.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Kepala Diskominfo Provinsi Banten dan Kabid SMA serta Kabid SMK pada Dindikbud Provinsi Banten hadir ke kantor Ombudsman Banten sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka menjalani pemeriksaan hingga empat jam lebih.

    Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan pada Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin, mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan potensi maladministrasi pada pelaksanaan PPDB Online 2021 tingkat SMA.

    “Semuanya berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan-temuan baik laporan dari orang tua siswa maupun temuan-temuan yang kami temukan di lapangan. Ada potensi maladministrasi,” ujarnya saat diwawancara usai pemeriksaan, Senin (5/7).

    Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya maladministrasi pada pelaksanaan PPDB 2021.

    “Pertama, tidak adanya koordinasi yang baik di tubuh Dindikbud Provinsi Banten sehingga saat Kadindik sakit, tidak ada pejabat dibawahnya yang berwenang untuk menjelaskan kepada publik terkait permasalahan yang muncul,” jelasnya.

    Selain itu, dugaan maladministrasi menguat lantaran dalam pelaksanaan PPDB, Dindikbud dinilai tidak becus dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

    “Ketidakkompetenan Dindikbud dalam melaksanakan sistem PPDB, sehingga ketika ada permasalahan kemudian tidak bisa diselesaikan pada waktunya,” jelasnya.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Dedy Irsan, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit terhadap sistem PPDB online 2021.

    “Setelah melakukan pemanggilan ini, kami akan melakukan audit terhadap sistem PPDB online tingkat SMA untuk sistem zonasi,” ujarnya.

    Apabila terbukti adanya kesalahan, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. “Seperti penurunan pangkat atau pencopotan jabatan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” katanya.

    Sementara itu, Kabid SMA pada Dindikbud Provinsi Banten, Lukman, mengakui jika terjadi permasalahan pada pelaksanaan PPDB di tahun ini. Akan tetapi permasalahan yang dia ungkapkan sama dengan permasalahan yang juga diungkap pada PPDB tahun lalu, yang juga bermasalah, yaitu karena banyaknya akses situs yang terjadi dalam satu waktu.

    “Hal itu dikarenakan pengunjung webnya melonjak sehingga menyebabkan server down. Sementara untuk pengumuman hasil disebarkan melalui web sekolah masing-masing,” tandasnya.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, menyampaikan bahwa Panggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dan hasil investigasi Ombudsman Banten.

    “Selama proses PPDB tahun ini, Ombudsman Banten melakukan pemantauan dan menerima pengaduan dari masyarakat. Sesuai kewenangan, kami telah berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara PPDB, khususnya dari unsur Dindikbud Banten, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang kami terima. Kami memandang masih perlu meminta penjelasan/keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan,” Ujar Dedy di Serang.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman Banten telah merilis sejumlah temuan permasalahan dalam proses PPDB online tingkat SMA di wilayah Provinsi Banten. Diantaranya yaitu sistem online yang tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.

    “Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jika ada permasalahan, penyelenggara dan pemangku kebijakan sudah sepatutnya dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” Sambung Dedy.

    Kepala Ombudsman Banten menyayangkan permasalahan PPDB yang selalu muncul hampir setiap tahun. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.(DZH/ENK)