BANTEN POS

Tag: Prima

  • Pertama di Indonesia, TKD Prabowo-Gibran Tingkat Kota Serang Resmi Dibentuk

    Pertama di Indonesia, TKD Prabowo-Gibran Tingkat Kota Serang Resmi Dibentuk

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memperkuat konsolidasi pemenangan pada Pilpres 2024, pimpinan partai-partai pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tingkat Kota Serang, sepakat membentuk Tim Kampanye Daerah (TKD) tingkat Kota Serang, Minggu (19/11) malam. Pembentukan tersebut dilakukan dalam rapat konsolidasi akbar dan diketuai oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi, dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, sebagai sekretarisnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, seluruh partai pengusung Prabowo-Gibran beserta para relawannya. Tak hanya itu, hadir juga Ketua TKD Prabowo-Gibran tingkat Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany dan Koordinator TKD Banten, Andra Soni.

    Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa seluruh pimpinan partai politik yang hadir siap memenangkan Prabowo-Gibran yang ditandai dengan pembacaan ikrar secara bersama-sama.

    “Pada tahun 2019 kemarin dalam Pilpres, di kota Serang sosok Prabowo Subianto memperoleh kurang lebih sekitar 69 persen dan tentunya ini menjadi barometer bagi kita semua untuk lebih optimis dalam pemenangan pilpres di 2024,” ujar Budi saat membacakan orasi.

    Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa konsolidasi akbar dilakukan sebagai bentuk komitmen partai-partai pendukung Prabowo-Gibran, untuk memenangan kontestasi Pilres 2024 dalam satu putaran.

    “Tadi sudah dibacakan oleh bu Ratu Ria (saat konsolidasi) bahwa kami semua siap untuk memenangkan pasangan nomor urut dua, pak Prabowo dan mas Gibran, dalam satu putaran,” katanya.

    Budi menyampaikan, pihaknya juga telah bersepakat untuk mempersiapkan tim-tim turunan, yang akan bergerak di akar rumput, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ke setiap titik-titik TPS yang ada di Kota Serang.

    “Nanti kita akan berkelanjutan lagi, strateginya seperti apa untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran di Kota Serang. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan TKD tingkat Provinsi Banten dan TKN, sehingga gerakan kita semakin kuat,” tandasnya.

    Sekretaris TKD Prabowo-Gibran Kota Serang, Ratu Ria Maryana menyatakan, dengan terbentuknya TKD Kota Serang, maka gerak dari partai-partai beserta relawan Prabowo-Gibran akan semakin terarah. Hal ini juga merujuk pada target, di mana paslon nomor urut 2 ini ditarget bisa memenangkan Pilpres satu putaran.

    “Kami akan terus memperkuat konsolidasi kita. Kami sudah bersepakat untuk bersinergi. Walaupun masing-masing mempunyai warna tersendiri, namun kita semua sudah melebur satu tekad satu tujuan, untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” ungkapnya.

    Ratu Ria menyebut, arah gerak dari TKD nantinya akan benar-benar menyasar isu-isu yang menyentuh masyarakat secara langsung. Dengan begitu, TKD Kota Serang turut menyampanyekan program-program dari pasangan Prabowo-Gibran yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Kami bersepakat untuk melakukan kampanye program-program dari pak Prabowo dan mas Gibran. Dan yang pasti, program tersebut harus yang menyentuh langsung masyarakat,” katanya.

    Ratu Ria pun menuturkan bahwa TKD Kota Serang, merupakan TKD tingkat kota/kabupaten pertama di Indonesia yang dibentuk.

    “Ini merupakan TKD tingkat kota/kabupaten pertama yang dibentuk se-Indonesia. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” tandasnya. (MUF)

  • Narasi Capresnya Soal Upah Buruh ‘Disesatkan’, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Angkat Suara

    Narasi Capresnya Soal Upah Buruh ‘Disesatkan’, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Angkat Suara

    JAKARTA, BANPOS – Pemenggalan pernyataan Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, soal upah buruh membuat makna apa yang disampaikannya menjadi tidak sesuai dengan konteks, atau dalam kata lain ‘sesat’.

    Hal itu pun membuat Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Dominggus Oktavianus, angkat bicara. Menurutnya, pemenggalan video pernyataan Prabowo, menjadi penyesatan narasi bagi sosok Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Ia mengatakan. penyesatan narasi ini dilakukan oleh sejumlah kalangan dengan memenggal pernyataan untuk menunjukkan seolah Prabowo tidak paham persoalan buruh dan tidak berpihak pada buruh. Padahal kejadian sebenarnya bertolak belakang.

    Dominggus menjelaskan bahwa konteks pernyataan Prabowo adalah subsidi beberapa kebutuhan dasar kaum buruh, yang masuk dalam komponen upah seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan bahkan makan siang untuk anak-anak buruh.

    Dengan adanya subsidi terhadap komponen tersebut maka akan meringankan pengusaha sekaligus membantu kaum buruh.

    “Pernyataan Pak Prabowo harus dilihat dalam kerangka strategi industrialisasi nasional. Lihat sejarah, tidak ada negara yang sukses melakukan industrialisasi tanpa peran negara mensubsidi kebutuhan-kebutuhan dasar sehingga kapitalisme industri dapat berkembang sampai tahap yang paling maju,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada BANPOS, Sabtu (11/11).

    Bahkan pria yang juga merupakan Sekjen Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) ini menegaskan, di negeri kapitalis seperti Amerika Serikat pada akhir abad 19 dan awal abad 20, negara berperan besar membangun infrastruktur untuk dapat menekan biaya produksi.

    “Sementara di Tiongkok sektor usahanya bisa semaju sekarang antara lain karena negara berperan sangat besar menutup komponen biaya upah melalui pendidikan dan kesehatan gratis selain stimulus lainnya,” terang Dominggus.

    Sebagaimana diketahui, beberapa kalangan merespon pernyataan capres Prabowo Subianto mengenai persoalan upah yang disampaikan dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta (10/11).

    Bermula dari pertanyaan Guru Besar FEB UI, Prof. Telisa Aulia Febianty, bagaimana mengatasi kepentingan buruh dan pengusaha dalam soal pengupahan, karena hal ini selalu menimbulkan kontroversi.

    Prabowo menjawab, pada intinya, bahwa persoalan upah akan diatasi pemerintah dengan mensubsidi sebagian komponen kebutuhan buruh sehingga buruh tidak perlu terlalu menuntut kenaikan upah kepada pengusaha.

    Pernyataan ini dipenggal hanya pada bagian bahwa buruh tidak perlu menuntut, sehingga membangun persepsi seolah Prabowo tidak berpihak kepada kaum buruh.

    “Kita harus membiasakan kampanye yang jujur dan sehat, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai gagasan para calon,” tegas Dominggus. (DZH)

  • Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    JAKARTA, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta kepada PDIP, untuk move on dari luka lama, dan fokus bertarung gagasan.

    Hal itu lantaran PDIP kerap mengungkit-ungkit masalah Gibran Rakabuming Raka dan juga Jokowi, yang dinilai telah mengkhianati partai berlambang banteng itu.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengajak kepada kader-kader PDIP untuk berkompetisi secara demokratis dengan mempertarungkan gagasan dan program di depan rakyat, daripada terus mengungkit luka lama.

    “Tidak elok bagi mereka, karena PDIP juga bagian dari kekuasaan sebelumnya,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/10).

    Menurut Alif, jika ingin bicara mengenai etika politik, PDIP harus berhati-hati. Sebab, lanjutnya, mereka juga tidak pernah mengeluarkan pembelaan apapun terhadap para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diburu dan ditangkap akibat peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

    Padahal, kata dia, para aktivis tersebut turut memperjuangkan hak demokrasi PDIP yang dikekang oleh Orde Baru.

    “Kalau mau hitung-hitungan luka lama, kami di PRIMA yang notebene disokong oleh para aktivis PRD juga tidak mendapat pembelaan dari Megawati pada peristiwa Kudatuli. Kawan-kawan kami banyak yang diburu dan ditangkap karena ikut memperjuangkan hak demokrasi mereka,” ungkapnya.

    Alif mengatakan, saat ini PRIMA yang juga sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah memanaskan mesin di daerah-daerah.

    Menurutnya, lebih baik PDIP juga melakukan hal yang sama daripada terus berpolemik dengan kekuasaan, padahal mereka juga ada di dalamnya.

    “Jangan membicarakan keburukan diri sendiri di hadapan publik,” tandasnya. (DZH)

  • PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    SERANG, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan sikap dukungannya kepada salah satu Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

    Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono mengaku, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah diberikan mandat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III yang digelar 10-11 September 2023 untuk menentukan langkah politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

    “DPP sudah merumuskan langkah konkrit untuk mendukung salah satu Capres yang akan bertarung di 2024 dan siap terlibat dalam koalisi dengan tetap membawa program hasil Rapimnas,” ujarnya pada Selasa (19/9).

    Agus Jabo mengungkapkan, salah satu program yang akan didorong oleh PRIMA kepada bacapres yang didukung adalah percepatan industrialisasi nasional.

    Menurutnya saat ini, sedang terjadi pergeseran kekuasaan kapitalisme dunia, dari yang semula kapital keuangan menuju kapital industri.

    “Kekuatan capital finance sedang mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kekuatan dunia, negara dengan basis industri dan kemajuan teknologi, bergerak menguasai kekuatan ekonomi dan politik dunia,” katanya.

    Meski mendorong percepatan industrialisasi, namun Agus Jabo menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    Menurutnya, pembangunan di bidang apapun tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dari dua aspek tersebut.

    “Percepatan industrialisasi nasional harus tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dan lingkungan hidup,” tuturnya.

    Selain itu, Agus Jabo juga mendorong kepada bacapres yang didukung partainya harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Kemudian juga mampu bekerjasama dengan negara-negara yang sedang bangkit dengan tetap menitikberatkan kepada kepentingan nasional, pemerintahan yang kuat, kerakyatan dan bersih, serta persatuan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik dari unsur nasionalis, agamis maupun kerakyatan.

    Menurunya, landasan Persatuan Nasional ini adalah rekonsiliasi nasional untuk memperkokoh kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita harus kembali ke jati diri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan bintang untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur.”

    “Semua itu bisa diwujudkan dengan jalan Persatuan nasional dengan landasan rekonsiliasi nasional untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Ramaikan Pemilu 2024, PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    Ramaikan Pemilu 2024, PRIMA Siap Umumkan Dukungannya ke Salah Satu Capres

    SERANG, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) dalam waktu dekat ini akan segera mengumumkan sikap dukungannya kepada salah satu Calon Presiden (Capres) yang akan berkontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.

    Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono mengaku, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah diberikan mandat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III yang digelar 10-11 September 2023 untuk menentukan langkah politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

    “DPP sudah merumuskan langkah konkrit untuk mendukung salah satu Capres yang akan bertarung di 2024 dan siap terlibat dalam koalisi dengan tetap membawa program hasil Rapimnas,” ujarnya pada Selasa (19/9).

    Agus Jabo mengungkapkan, salah satu program yang akan didorong oleh PRIMA kepada bacapres yang didukung adalah percepatan industrialisasi nasional.

    Menurutnya saat ini, sedang terjadi pergeseran kekuasaan kapitalisme dunia, dari yang semula kapital keuangan menuju kapital industri.

    “Kekuatan capital finance sedang mengalami penurunan. Terjadi pergeseran kekuatan dunia, negara dengan basis industri dan kemajuan teknologi, bergerak menguasai kekuatan ekonomi dan politik dunia,” katanya.

    Meski mendorong percepatan industrialisasi, namun Agus Jabo menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

    Menurutnya, pembangunan di bidang apapun tidak boleh mengabaikan nilai-nilai dari dua aspek tersebut.

    “Percepatan industrialisasi nasional harus tetap menjujung tinggi kemanusiaan dan lingkungan hidup,” tuturnya.

    Selain itu, Agus Jabo juga mendorong kepada bacapres yang didukung partainya harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

    Kemudian juga mampu bekerjasama dengan negara-negara yang sedang bangkit dengan tetap menitikberatkan kepada kepentingan nasional, pemerintahan yang kuat, kerakyatan dan bersih, serta persatuan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa, baik dari unsur nasionalis, agamis maupun kerakyatan.

    Menurunya, landasan Persatuan Nasional ini adalah rekonsiliasi nasional untuk memperkokoh kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Kita harus kembali ke jati diri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan bintang untuk mewujudkan Indonesia yang adil makmur.”

    “Semua itu bisa diwujudkan dengan jalan Persatuan nasional dengan landasan rekonsiliasi nasional untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tandasnya. (CR-02)

  • Meski Sudah 25 Tahun Reformasi, Ketum PRIMA: Demokrasi Kapitalistik Dibawah Kendali Oligarki

    Meski Sudah 25 Tahun Reformasi, Ketum PRIMA: Demokrasi Kapitalistik Dibawah Kendali Oligarki

    JAKARTA, BANPOS – Tahun 2023 ini, gerakan reformasi sudah bergulir selama 25 tahun.

    Akan tetapi, meski sudag berjalan seperempat abad, kehidupan demokrasi disebut masih jauh dari cita-cita reformasi.

    Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih menghambat partisipasi rakyat dalam urusan politik dan kebangsaan.

    Hal itu terbukti dengan dijegalnya PRIMA dan beberapa Partai untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Padahal, kata dia, PRIMA merupakan partainya rakyat biasa yang didirikan dan digerakkan langsung oleh rakyat

    “PRIMA adalah representasi langsung dari rakyat biasa, tapi kami dijegal oleh kepentingan yang merasa terusik eksistensinya, demokrasi kita hanya dinikmati segelintir elit super kaya,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/5).

    Agus Jabo menjelaskan, demokrasi yang hanya dinikmati oleh segelintir elit super kaya tersebut berakibat pada penyelenggaraan negara yang tidak bersih dan kesenjangan sosial yang tajam.

    Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kata Agus, terjadi di setiap tingkatan, dari pusat hingga ke kekuasaan paling bawah.

    Padahal, salah satu tujuan gerakan reformasi adalah Indonesia yang demokratis, terwujudnya kesejahteraan sosial dan terbebas dari praktik KKN yang marak dilakukan oleh Orde Baru saat itu.

    “Dulu, gerakan reformasi itu tujuannya agar demokrasi dapat terwujud, kesejahteraan sosial merata dan Indonesia terbebas dari praktik KKN,” ungkapnya.

    Selain menyinggung persoalan demokrasi dan pemerintahan bersih yang belum terwujud pasca reformasi, Agus Jabo juga menyoroti persoalan kesenjangan sosial di Indonesia yang masih sangat tajam.

    Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia yang demokratis bukan hanya terwujudnya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi atau keadilan sosial, seperti yang diamanatkan dasar negara Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

    Ia menyayangkan pengelolaan ekonomi dan sumber daya kekayaan bangsa saat ini, belum tegas berorientasi pada penguatan industri nasional dan kemandirian ekonomi.

    “Pengelolaan ekonomi sangat oligarkis dan masih menggunakan warisan kolonial yang sangat imperialistik, yaitu ekstraktivisme,” ucapnya.

    Agus Jabo mengaku akan mendukung setiap usaha pembangunan ekonomi yang diarahkan pada penguatan industrialisasi nasional, dengan mempercepat program hilirisasi atas semua produk sumber daya alam, khususnya tambang, pertanian, kehutanan, energi, perikanan dan lain-lain.

    Menurutnya, industri nasional yang berbasis pada kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja secara penuh akan mengurangi kesenjangan sosial.

    “(Dapat) menghilangkan ketergantungan terhadap modal asing, menjadi negara yang kuat bermartabat, berkepribadian dan demokrasi ekonomi dapat terwujud,” tandasnya. (MUF)

  • Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

    Hormati Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PRIMA Tentukan Langkah Hukum Selanjutnya

    JAKARTA, BANPOS – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabulkan permohonan banding Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 tanggal 2 Maret 2023. Putusan tersebut berkaitan dengan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengenai perbuatan melawan hukum.

    Atas putusan tersebut, Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menyampaikan sejumlah pernyataan diantaranya PRIMA menghormati keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding KPU RI atas putusan PN Jakarta Pusat.

    Menurutnya, keputusan tersebut tidak mempengaruhi proses yang sedang berlangsung saat ini antara PRIMA dengan KPU, sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2023.

    “(Putusan) yang memerintahkan kepada KPU RI untuk memberikan kesempatan kepada PRIMA menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan dan melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Saat ini PRIMA sedang dalam proses verifikasi faktual perbaikan,” tuturnya.

    Agus mengatakan, hingga saat rilis ini ditulis, DPP PRIMA masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pihaknya mengaku perlu mengingatkan bahwa disamping substansi yang berkaitan dengan kepemiluan, terdapat substansi lain yang berhubungan dengan hak sipil dan politik yang dilindungi oleh kovenan internasional.

    “Hak sipil dan politik tersebut telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” terangnya.

    Mengenai kompetensi absolut, menurut PRIMA, ketentuan itu hanya berkaitan dengan kompetensi formal yang mengatur persoalan kepemiluan. Sedangkan, yang menjadi substansi gugatan PRIMA adalah hak sipil dan politik.

    “Kepada struktur PRIMA di daerah, untuk terus fokus melanjutkan kerja menghadapi tahapan verifikasi faktual yang saat ini sedang berjalan,” tandasnya. (MUF)

  • Selesai Verfak Pemilu, PRIMA Tunggu Nomor Urut

    Selesai Verfak Pemilu, PRIMA Tunggu Nomor Urut

    SERANG, BANPOS – DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Banten telah menjalani verifikasi faktual (Verfak) dari KPU Provinsi Banten pada Minggu (2/4). Kini, partai yang mengangkat jargon partainya orang biasa itu tinggal menunggu nomor urut, untuk menjadi peserta Pemilu.

    Untuk diketahui, Verfak tersebut dilangsungkan usai gugatan PRIMA ke Bawaslu RI dan PN Jakarta Pusat dinyatakan diterima. KPU RI pun melaksanakan verifikasi administrasi (Vermin) ulang terhadap PRIMA, dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada Sabtu (1/4) kemarin.

    Kini, PRIMA DPW Banten tengah mempersiapkan diri dan meyakini bahwa partainya tersebut lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Pengurus empat kota/kabupaten di Banten pun sudah menjalankan verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi syarat.

    Ketua DPW PRIMA Banten, Rizky Arifianto mengatakan ada 4 kab/kota yang sudah di verifikasi faktual dan semua nya MS (memenuhi syarat).

    Rizky mengatakan, verifikasi faktual sudah berjalan sejak Sabtu, 1 April 2023 kemarin di kepengurusan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang.

    “Hari ini DPW dan Tangerang Raya sudah dilakukan verifikasi faktual dan kita semua juga MS. Bahkan DPK Kabupaten Tangerang langsung diverifikasi keanggotaan oleh KPU. Jadi kita optimistis bahwa Prima akan lolos menjadi peserta Pemilu 2024,” kata Rizky kepada media, Minggu (2/4).

    Rizky menegaskan bahwa partainya tidak menjadi spesial pasca-putusan PN Jakarta Pusat terkait kemenangannya atas gugatan dengan KPU.

    Hal itu dapat terlihat atas tetap dilaksanakannya proses tahapan untuk menjadi peserta Pemilu 2024 melalui Vermin, hingga Verfak.

    “Melalui Verfak sedang menunjukan kepada publik bahwa Prima bukan partai yang di-anak emaskan oleh KPU pasca-putusan PN dan Bawaslu. Oleh karena itu hari ini kita tunjukan bahwa PRIMA memang sudah Prima untuk ikut pemilu 2024. Administrasi MS, faktual kepengurusan MS, tinggal satu langkah lagi kita lolos menjadi peserta pemilu 2024,” ucap Rizky.

    Rizky mengatakan pihaknya bisa mencapai hingga tahap ini karena perjuangan dari para kader partai yang didominasi sebagai rakyat biasa.

    “Kita bisa sampai tahap ini itu karena perjuangan rakyat biasa, perjuangan panjang dan perjuangan kita ini sesuai dengan konstitusi dan UU. Karena pada prinsipnya kemenangan hanya untuk kita yang berjuang,” tandas Rizky. (DZH/AZM)

  • PRIMA Hargai Upaya Banding KPU

    PRIMA Hargai Upaya Banding KPU

    JAKARTA, BANPOS – Partai PRIMA menyatakan bahwa mereka menghormati dan menghargai upaya banding yang dilakukan oleh KPU RI, atas putusan yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat.

    Meski demikian, pihaknya juga siap untuk melakukan upaya hukum lainnya, jika hasil banding tidak memenuhi keadilan yang tengah mereka tuntut.

    Hal itu disampaikan oleh Waketum DPP PRIMA, Alif Kamal Haladi, dalam rilis tertulis yang diterima BANPOS pada Jumat (10/3).

    “Prinsipnya kami menghargai upaya KPU untuk melakukan banding. Sebagai salah satu upaya hukum yang juga sudah digariskan UU, kami harus menghargai itu,” ujarnya.

    Alif pun menyatakan jika pihaknya juga akan mempersiapkan segala sesuatu, berkaitan dengan upaya banding yang dilakukan oleh KPU RI.

    “Seperti saat kami masukan gugatan awal. Kami juga akan mempersiapkan segala sesuatunya apabila banding ditolak atupun diterima oleh majelis Pengadilan Tinggi (PT),” katanya.

    Di sisi lain, Alif menuturkan bahwa pihaknya tengah mendiskusikan untuk mencari upaya terbaik, agar proses hukum yang berlangsung tidak berlarut-larut.

    Pasalnya, Alif mengaku jika sebetulnya Partai PRIMA tidak mau pelaksanaan Pemilu 2024 yang merupakan hajat orang banyak, tertunda.

    “Dan tidak ingin proses pemilu yang menjadi hajatan banyak orang terciderai dengan keriuhan karena tendensi-tendensi politik tertentu. Karena sejatinya kami di DPP PRIMA mau ikut pemilu 2024,” tegasnya.

    Ia pun menegaskan jika KPU RI memulihkan hak politik dari Partai PRIMA untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, maka pihaknya akan mencabut gugatan.

    “Terkait perihal eksekusi putusan PN Jakpus, kami sedang dalam pertimbangan dengan melihat situasi terkini,” tandasnya.

    Untuk diketahui, KPU RI yang diwakili Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna, telah menyerahkan memori banding ke PN Jakpus pada Jumat (10/3).

    “Hari ini, KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus dan kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen. Sudah juga kami terima akta permohonan banding sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” ujar Andi Krisna kepada wartawan di PN Jakarta Pusat.

    Andi pun menyampaikan bahwa pengajuan banding tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berjalan. (DZH/MUF)