Tag: produk domestik bruto (PDB)

  • Standard And Poor’s Pertahankan Peringkat RI Pada BBB

    Standard And Poor’s Pertahankan Peringkat RI Pada BBB

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.

    Keputusan ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi yang solid, rekam jejak kebijakan yang baik, dan konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari target awal. Di sisi lain, outlook stabil mencerminkan keyakinan S&P terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia untuk dua tahun ke depan, yang akan mendukung kinerja fiskal dan stabilisasi utang.

    Menanggapi keputusan S&P tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, afirmasi rating Indonesia menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah peningkatan risiko global yang berasal dari tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi global. “Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Rabu (5/7).

    Ke depan, kata dia, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Termasuk penyesuaian lebih lanjut stance kebijakan, serta terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    S&P berpandangan penurunan tekanan inflasi yang disertai dengan kenaikan belanja Pemerintah menjelang pemilu diperkirakan dapat mendorong peningkatan konsumsi swasta pada paruh kedua 2023. Hal ini akan mendukung kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan permintaan global yang melambat, sehingga ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,8 persen.

    S&P juga berkeyakinan reformasi kebijakan yang terus berlanjut dengan dukungan struktur demografi yang menguntungkan akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia. Hal ini turut diperkuat oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru direvisi oleh Pemerintah pada awal tahun, yang diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha sehingga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi potensial.

    Dari sisi eksternal, S&P memandang perbaikan kinerja sektor eksternal Indonesia diperkirakan mampu menahan dampak perlambatan harga komoditas. Implementasi kebijakan hilirisasi dan peningkatan kapasitas pemrosesan di sektor pertambangan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk tambang dinilai dapat membantu meningkatkan penerimaan ekspor.

    S&P juga berpandangan positif terhadap level cadangan devisa yang kembali meningkat, setelah sempat menurun pada paruh kedua 2022, didukung oleh surplus neraca transaksi berjalan dan aliran masuk modal asing.

    Dari sisi fiskal, S&P memandang bahwa konsolidasi fiskal yang lebih cepat berdampak pada penurunan defisit fiskal Indonesia menjadi di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) satu tahun lebih cepat dari target. Defisit fiskal tercatat 2,4 persdn dari PDB pada 2022, jauh lebih rendah dari 2021 yang mencapai 4,7 persen dari PDB.

    S&P memperkirakan defisit fiskal pada 2023 akan kembali turun menjadi sekitar 2,3 persen dari PDB, didukung oleh penerimaan yang lebih tinggi dan belanja Pemerintah yang terkendali. Defisit fiskal yang menurun diyakini akan mengurangi utang Pemerintah dan beban bunga.

    Namun demikian, perlu dicermati bahwa basis penerimaan Pemerintah yang masih terbatas tetap menjadi tantangan bagi perkembangan rating Indonesia ke depan.

    S&P mencatat peran yang signifikan dari BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meredam dampak gejolak ekonomi dan keuangan terhadap ekonomi domestik. Selain itu, dukungan Bank Indonesia dalam pembiayaan defisit fiskal melalui pembelian surat berharga Pemerintah dinilai dapat membantu Pemerintah dalam mengelola beban bunga ketika pasar keuangan sedang mengalami tekanan. BI juga dinilai semakin mengandalkan instrumen berbasis pasar untuk menerapkan kebijakan moneter.

    S&P sebelumnya merevisi ke atas outlook menjadi stabil dan mempertahankan peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia di level BBB pada 27 April 2022.(RMID)

  • Bappenas Negara ASEAN Kembangkan Blue Economy

    Bappenas Negara ASEAN Kembangkan Blue Economy

    BANGKA BELITUNG, BANPOS – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar ASEAN Blue Economy Forum 2023 pada 2-4 Juli 2023 di Belitung.

    Pertemuan ini membahas pentingnya ekonomi biru sebagai salah satu prioritas kerja sama ASEAN. Ekonomi biru merupakan upaya optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya laut secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga turut menjaga pelestarian laut beserta ekosistem pendukungnya.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, dalam melaksanakan Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan ASEAN Blue Economy Framework sebagai salah satu priority economy deliverables.

    “Blue economy memiliki potensi besar di ASEAN, karena lebih dari 66 persen area di wilayah Asia Tenggara adalah samudra dan lautan. Tidak diragukan lagi, blue economy memiliki potensi untuk menjadi mesin baru bagi pembangunan ASEAN,” kata Suharso dalam keterangan resminya, Selasa (4/7).

    Menurut Suharso, transisi ke ekonomi biru menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) demi mengatasi status berpendapatan menengah yang masih melekat di beberapa negara ASEAN. Ekonomi biru, kata Suharso, juga sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

    Eks Ketua Umum PPP ini menegaskan, agenda di Belitung bertujuan untuk menjadi tonggak penting pengembangan ASEAN Blue Economy Framework.

    Ia menilai, ASEAN Blue Economy Forum merupakan forum multi-stakeholder dan multi-sektoral mengenai blue economy khususnya bagi wilayah Asia Tenggara.

    “Forum ini akan menjadi platform untuk berdiskusi praktik baik, tantangan, dan upaya anggota ASEAN untuk mendukung penerapan blue economy,” ujarnya.

    Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penerapan ekonomi biru, Kementerian PPN/Bappenas juga meluncurkan Indonesia Blue Economy Roadmap, sebuah pedoman pelaksanaan ekonomi biru yang lebih kompetitif, inovatif, berkelanjutan, dan inklusif.

    Suharso meyakini blue economy akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia untuk mencapai Visi Indonesia 2045.

    “Dengan blue economy yang berbasis pengetahuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, memastikan kawasan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan bagi generasi saat ini dan mendatang,” jelasnya.

    Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adinginggar Widyasanti menambahkan, Keketuaan ASEAN 2023 menempatkan Indonesia sebagai pemimpin untuk memastikan pengembangan dan pelaksanaan ekonomi biru.

    “Kita manfaatkan ASEAN Blue Economy Forum sebagai peluang untuk memberikan dampak baik bagi masa depan ASEAN, melalui berbagi praktik baik, pengalaman, dan membangun kerja sama yang lebih kuat,” katanya.

    “Saya meyakini, ASEAN dapat menjadi pendorong perubahan positif bagi kawasan Asia Tenggara untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” ujar Amalia.(RMID)