BANTEN POS

Tag: Provinsi Banten

  • Tingkatkan Kesadaran Hukum Pajak, DJP Banten Lawatan ke Kejati

    Tingkatkan Kesadaran Hukum Pajak, DJP Banten Lawatan ke Kejati

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum perpajakan masyarakat Banten, Kepala Kanwil DJP Banten melakukan lawatan ke instansi pemerintah di Banten.

    Kali ini, DJP Banten melakukan lawatan ke Kejati Banten yang secara langsung disambut oleh Kajati Banten, Didik Farkhan Alisyah.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, menyampaikan bahwa kegiatan lawatan ini juga menjadi ajang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum di bidang perpajakan.

    “Lawatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Banten yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

    Dalam pertemuan ini, dibahas juga berkaitan dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan antar Kanwil DJP dan Kejaksaan Tinggi Banten.

    “Kami meminta kesediaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dalam membantu Kanwil DJP Banten menegakkan hukum perpajakan bagi para pengemplang pajak, dengan merapatkan barisan bersama para penyidik pajak, sehingga tercipta sinergi yang baik di Provinsi Banten dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan,” tegas Yoyok.

    Sementara itu, Kajati Banten, Didik Farkhan Alisyah memberikan respon positif dan berkenan memberikan dukungan penuh kepada DJP dalam menegakkan hukum perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan di Provinsi Banten. (MUF)

  • LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    LPI Pertanyakan Aturan Rangkap Tiga Jabatan Sekaligus PLH Sekda Banten

    SERANG, BANPOS – Aktivis Laskar Pasundan Indonesia (LPI), pertanyakan aturan terkait klausul yang memperbolehkan pejabat daerah merangkap tiga jabatan sekaligus di Pemprov Banten.

    Seperti dikemukakan Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat kepada BANPOS, pihaknya mempertanyakan kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar terkait disposisi penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten.

    Sebab kata dia, jelas ada dugaan PLH Sekda Virgojanti yang saat ini diduga merangkap tiga jabatan strategis sekaligus.

    Dalam hal ini, pihaknya menyayangkan langkah grasak-grusuk yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten karena memilih PLH seolah asli terisi.

    “Itu kelakuan ‘semau dewek’. Pertanyaan terbesar kami hari ini sebagai masyarakat Banten apakah sudah tidak ada pejabat lain yang kompeten? Ataukah Pj menganggap yang tak ada yang berpotensi, sehingga memaksakan kehendaknya menunjuk PLH yang justru merangkap jabatan lain. Maks dari itu kami hari ini mempertanyakan aturan yang mana yang memperbolehkan 3 jabatan itu?,” ungkap Rohmat.

    Ditambahkan Rohmat, pada persoalan ini pihaknya berasumsi ada kepentingan politis dibalik penunjukan tersebut, karena pada Bulan Mei nanti jabatan Pj Gubernur berakhir.

    “Intinya mau di bawa kemana arah Pemerintahan Provinsi Banten saat ini?. Karena pada faktanya sistem birokrasi di Banten saat ini jauh dari kata baik. Apalagi yang ditunjuk jadi PLH Sekda Banten diduga pula menduduki jabatan salah satu Direksi di Bank Banten dan pimpinan dinas. Jadi sebenarnya ada kepentingan politik apa dibalik ini semua?, Karena kita tau jabatan Pj cuma sampai bulan Mei nanti. Sebaiknya Pj Gubernur mending segera mundur dari sekarang,” tandas Rohmat.

    Diketahui, jabatan PLH Sekda Banten saat ini dikuasakan kepada Virgojanti. Yang bersangkutan adalah pejabat baru di Pemprov Banten, karena ia pejabat yang migrasi dari Pemda Lebak, Mantan Kepala Bappelitbangda Lebak.

    Posisi Virgojanti di Pemprov kini masih menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) bahkan menurut informasi juga sebagai salah satu direksi di Bank Banten.

    Sementara, ketika dihubungi BANPOS, baik Pj Gubernur Al Muktabar dan juga PLH Sekda Virgojanti hingga berita ini ditulis belum merespon panggilan. (WDO)

  • Warga Pesisir Lebak Diimbau Waspada Letusan Gunung Anak Krakatau

    Warga Pesisir Lebak Diimbau Waspada Letusan Gunung Anak Krakatau

    LEBAK, BANPOS – Untuk mengurangi risiko kebencanaan, warga pesisir pantai di Kabupaten Lebak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda.

    Letusan GAK diketahui terjadi sejak Selasa (28/3) hingga mengakibatkan tinggi asap abu mencapai 2.000 meter di atas puncak kawah.

    Demikian disampaikan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Agust Riza Faizal pada Rabu (29/3).

    “Kami berharap masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai selatan selalu waspada terhadap dampak letusan Gunung Anak Krakatau,” ujarnya.

    Selama ini, kata dia, lokasi gunung berapi itu berada di Perairan Selat Sunda bagian utara, sedangkan pesisir Kabupaten Lebak berada di Selat Sunda bagian selatan.

    Pesisir Selat Sunda bagian selatan itu mulai Pantai Binuangeun, Tanjung Panto, Bagedur, Wanasalam, Cihara, Sukahujan, Cibobos, Panggarangan, Bayah dan Sawarna.

    Oleh sebab itu, BPBD Kabupaten Lebak mengimbau masyarakat di daerah tersebut agar meningkatkan kewaspadaan letusan GAK untuk mengurangi risiko kebencanaan.

    Meski BPBD setempat belum menerima surat peringatan kewaspadaan dini dari Badan Geologi Kementerian ESDM perihal adanya aktivitas erupsi GAK, namun tetap agar warga waspada terhadap dampak letusan gunung berapi itu.

    “Kami minta warga pesisir mematuhi petugas untuk keselamatan,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    Momen Kunjungi Ketua MUI Banten, DJP Sampaikan Edukasi Pentingnya Perpajakan

    PANDEGLANG, BANPOS – Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Ketua MUI Provinsi Banten KH. Tb. Hamdi Ma’ani, Rabu (16/3). Momen ini dijadikan sebagai bagian daripada silaturahmi dengan Kyai Hamdi yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Linahdlatil Ulama (MALNU) Pusat Menes, Pandeglang.

    “Kunjungan ini adalah kunjungan rutin kakanwil DJP Banten guna menjalin hubungan baik dan sekaligus memberikan edukasi perpajakan ke pondok-pondok pesantren di Provinsi Banten,” ujar Yoyok, dalam siaran Pers yang diterima BANPOS.

    Pada kesempatan tersebut, Yoyok menyambut baik poin yang disampaikan oleh Kyai Hamdi. Ia pun mengajak serta Kyai Hamdi untuk menjadi katalisator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Dalam kesempatan ini, Kyai Hamdi juga menyampaikan imbauannya agar seluruh masyarakat Indonesia segera melaporkan SPT Tahunannya dan memadankan NIK menjadi NPWP. Tak hanya itu, ia mengapresiasi atas kehadiran Kakanwil DJP Banten beserta jajaran serta mengatakan bahwasanya ulama dan umaro atau pemerintah adalah dua penopang penting negara Indonesia.

    “Ulama dan umaro harus saling mendukung untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Kyai Hamdi.

    Kegiatan ini diakhiri dengan pemberian cinderamata, ramah tamah, dan foto bersama. Untuk diketahui, MALNU adalah salah satu lembaga pendidikan populer yang dimiliki NU di Menes, Pandeglang, Banten. (MUF)

  • Kota Serang dan Tangsel Dilanda Banjir, Begini Penjelasan BMKG

    Kota Serang dan Tangsel Dilanda Banjir, Begini Penjelasan BMKG

    TANGSEL, BANPOS – Sejumlah wilayah di Provinsi Banten mengalami banjir usai dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Jumat (10/3). Tercatat peristiwa banjir terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kota Serang usai hujan sejak siang hari dan berlangsung hingga malam hari.

    Sub Koordinator Pelayanan Jasa BMKG Wilayah II, Fitri Afiadi, dalam rilis yang diterima BANPOS, menyampaikan analisis kondisi cuaca saat kejadian banjir di Kota Tangsel tepatnya di Kecamatan Pondok Aren dan Kota Serang yaitu di Kecamatan Serang dan Kasemen. Menurutnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang terjadi di wilayah Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang mengakibatkan adanya banjir hingga mencapai 50 sentimeter di wilayah Kecamatan Pondok Aren.

    “Hujan deras dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik juga mengakibatkan banjir setinggi 20 sentimeter hingga 1,2 meter di wilayah Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen,” ungkapnya.

    Fitri menjelaskan data curah hujan pada tanggal 10 Maret 2023 dari 4 stasiun pengamatan. Berdasarkan pantauan, curah hujan di wilayah Kota Tangsel dan Kota Serang terpantau adanya curah hujan terukur mencapai 51.4 mm di wilayah Kota Tangsel. Nilai curah hujan ini tergolong ke dalam kategori hujan sedang.

    BMKG juga melakukan analisis meteorologi dengan sejumlah indikator antara lain suhu muka laut, pola angin, mjo, gelombang atmosfer, kelembapan udara, citra satelit cuaca, hingga citra radar cuaca. Berdasarkan pantauan pada tanggal 10 Maret 2023, prospek cuaca untuk wilayah Provinsi Banten masih terpantau adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan angin kencang di wilayah Provinsi Banten hingga sepekan kedepan.

    Dalam kesimpulannya, BMKG menyampaikan kejadian banjir yang terjadi di Kota Tangsel dan Kota Serang pada tanggal 10 Maret 2023 dipicu oleh adanya belokan angin dan konvergen, serta adanya aliran massa udara dari arah Asia di wilayah Provinsi Banten yang mengakibatkan terjadinya penumpukan massa udara sehingga mendukung pertumbuhan awan konvektif di wilayah Banten.

    “Nilai kelembapan yang relatif lembap, hingga lapisan atas mengindikasikan kondisi uap air yang tersedia di wilayah Banten cukup basah untuk mendukung adanya proses pertumbuhan awan,” tandasnya. (MUF)

  • Ketua DPRD Provinsi Banten Buka Pelatihan Pengemasan Produk Kepada UMKM

    Ketua DPRD Provinsi Banten Buka Pelatihan Pengemasan Produk Kepada UMKM

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Provinsi Banten buka pelatihan pengemasan produk kepada UMKM dan pelaku ekonomi kreatif yang digelar oleh Dinas Pariwisata, Selasa (7/3). Bertajuk ‘Kualitas Produk dan Pengemasan Yang Baik dan Menarik Akan Menjadi Produk Unggulan Yang Berdaya Saing’ kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari pelaku ekonomi kreatif, UMKM dan pendamping dari Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, dan Kepala Dinas Pariwisata Banten Al Hamidi beserta jajarannya.

    Dalam sambutannya, Andra Soni menyampaikan apresiasi terhadap Dinas Pariwisata yang sangat konsen untuk memajukan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Banten dengan banyak menggelar pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk itu, pihaknya juga akan konsisten dalam mendorong terselenggaranya pembekalan dan peningkatan kualitas SDM, agar dapat mencetak SDM yang berdaya saing.

    “DPRD Banten beri support penuh untuk Dispar Banten yang tidak henti-hentinya memberikan penguatan dan pembekalan SDM. Selain pembangunan fisik, pengembangan SDM juga sangat penting untuk memajukan Banten, jadi kegiatan ini sangat tepat dan kita patut apresiasi langkah yang dilakukan oleh Dispar Banten,” ujarnya.

    Politisi asal Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa upaya maksimal dalam menggenjot pelaku UMKM dan ekonomi kreatif memerlukan dukungan ekstra. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat pembekalan pengemasan produk ekonomi kreatif berbasis demand pasar.

    “Hal ini penting dilakukan, karena dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran yang mampu menarik konsumen,” ucapnya.

    Kata dia, terlebih di era digital. Harus juga diimbangi dengan penguasaann teknologi informasi untuk dapat mendorong pemasaran produk, agar mampu bersaing dengan daerah lainnya.

    “Upaya maksimal dalam menggenjot pelaku UMKM dan ekraf perlu dukungan ekstra. Salah satu upayanya dengan  pembekalan pengemasan produk berbasis demand pasar dan ini memerlukan pelatihan-pelatihan agar pelaku ekraf dan UMKM dapat bertambah ilmunya,” jelas Andra.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Banten, Al Hamidi menjelaskan, kegiatan pembekalan itu merupakan salah satu upaya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dalam rangka meningkatkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN). Dengan harapan, setelah pembekalan ini para pelaku ekraf dan UMKM dapat meningkatkan kompetensinya.

    “Pembekalan ini adalah salah satu upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), setelah pelatihan diharapkan para pelaku ekraf dan UMKM dapat meningkatkan kompetensinya dan mampu bersaing dengan produk ekonomi kreatif dan UMKM dari wilayah lain,” ujar Al Hamidi.

    Sebagai Informasi, dalam kesempatan ini juga turut diberikan bantun untuk masing-masing peserta pembekalan berupa vacuum sealer. (MUF)

  • IAP Banten Siapkan Konsep Kota Masa Depan

    IAP Banten Siapkan Konsep Kota Masa Depan

    TANGSEL, BANPOS – Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Banten menyiapkan Konsep Kota Masa Depan dalam seminar Paradigma Kota Masa Depan yang digelar di Hotel Aviary Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (8/12). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum IAP Nasional, Perwakilan Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Developer terkemuka se-Indonesia dan para ahli perencana Se-Banten.

    Ketua Umum IAP Provinsi Banten, Aditianata mengatakan, Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut hasil kongres IAP Banten Tahun 2022, yang juga sebagai sarana silaturahim antara IAP bersama para pengembang baik dari pihak swasta maupun pemerintah dalam lingkup Provinsi Banten.

    “IAP Banten memiliki 300 anggota yang tersebar di Kota dan Kabupaten. Sebetulnya ini adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan ISOCARP di Brussel, Belgia. Kita bawa dalam pertemuan ini demi mendorong kota-kota layak yang ada di Banten,” kata Aditianata kepada BANPOS.

    Ia menjelaskan, pemilihan kota Tangerang Selatan sebagai lokasi pertemuan dikarenakan Tangsel termasuk salah satu kota yang paling pesat pertumbuhannya di Banten, dengan banyak pengembang besar didalamnya. Menurutnya, keseimbangan pembangunan swasta dan pemerintah bisa seimbang di kota tersebut.

    “Kota kita banyak yang berorientasi dengan kendaraan bermotor, dengan adanya kegiatan ini, diharap bagaimana kita bisa mendorong masyarakat agar bisa berkegiatan fisik. Tentunya harus ada fasilitas baik di bidang industri, transportasi, pendidikan dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Aditianata menerangkan, dengan berdiskusi bersama para ahli baik dari swasta maupun pemerintah, konsep Kota sehat untuk kota yang berkelanjutan dapat lebih dekat diwujudkan di masing-masing daerahnya.

    “IAP Banten siap berkolaborasi untuk bisa mengembangkan kota secara berkelanjutan,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang, Mohamad Ridwan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan suatu diskusi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Serang. Menurutnya, konsep penataan ruang di Provinsi Banten telah menjadi sorotan lantaran Banten saat ini berposisi sebagai penyangga Ibu Kota Negara.

    “Pertemuan ini sangat strategis dan baik untuk kita semua, terkhusus bagi Kabupaten dan Kota di Banten. Tentu ini adalah modal berharga untuk kemajuan wilayah kita masing-masing,” kata Ridwan.

    Ridwan menjelaskan, pembangunan di Pemkot Serang masih belum sepesat kota lain. Ia berharap, setelah seminar ini pihaknya dapat menerapkan arah dan konsep pembangunan dan penataan bagi ibu kota Provinsi Banten tersebut.

    “Tentunya ini akan menjadi bahan bagi kami untuk menyusun dokumen RPJMD,” ujarnya.

    Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Tri Agustin mengatakan, saat ini kita sedang berada di era yang berbeda. Hal itu dipicu akibat masa pandemi yang membuat aktivitas masyarakat banyak berubah.

    “Pasca pandemi, kita perlu menggali ilmu dari halayak umum untuk menangkap ide demi mewujudkan kota tangguh di kenormalan yang baru,” kata Tri kepada BANPOS.

    Tri menjelaskan, meskipun demikian, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mengoptimalkan sistem informasi, pedoman serta penataan ruang yang perlu dilakukan ketika populasi manusia semakin meningkat.

    “Sering kali kita tidak mengoptimalkan penataan ruang terutama di darat. Kita perlu menyeimbangkan alam dan lingkungan buatan untuk kebaikan semua makhluk dan juga agar pemanfaatan sumberdaya dapat terkontrol,” jelasnya.

    Senada dengan Tri, Ketua Umum IAP Nasional, Hendricus Andy Simarmata mengatakan, di seluruh dunia, saat ini kota masa depan bukan lagi berbicara soal ekonomi. Tetapi kota dimana masyarakatnya mampu mendapatkan hak kesehatan baik secara fisik maupun mental.

    “Yang kita bicarakan bukan hanya sekedar suatu kota harus ada puskesmas, tapi juga bagaimana kota mampu memberikan kesehatan jasmani melalui jalur sepeda, pejalan kaki hingga disabilitas. Serta, adanya taman yang mampu membuat masyarakat senang dan tak stres,” kata Andy.

    Ia menjelaskan, pandemi lalu membuktikan bahwa kota-kota di Indonesia masih belum siap menghadapi hal seperti itu. Dengan demikian, menurutnya banyak pembelajaran yang harus diambil bila perlu direncanakan total melalui kajian mendalam guna mewujudkan pembangunan.

    “Perencanaan Kota Sehat bukan hanya disebabkan oleh pandemi saja, namun kita harus menyadari bahwa pembangunan kota sehat sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi,” jelas Andy.

    Andi berharap, dengan berlangsungnya kegiatan tersebut dapat meningkatkan sinergitas dari berbagai pihak demi kemajuan kota dan kabupaten di Provinsi Banten.

    “Mari kita bersama-sama mewujudkan kota masa depan yang sehat dan berkelanjutan demi kebaikan seluruh pihak dan seluruh makhluk hidup,” tandasnya. (CR-01/PBN)

  • Rina, Deni dan Septo Diusulkan Jadi Pengganti Tranggono

    Rina, Deni dan Septo Diusulkan Jadi Pengganti Tranggono

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengusulkan tiga nama pengganti Pj Sekda Banten Moch Tranggono ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Informasi dihimpun, Jumat (4/11), tiga nama yang diusulkan ke Tito oleh Al Muktabar yakni, Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, Asda III Deni Hermawan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Septo Kalnadi.

    “Suratnya sudah dikirim ke Pak Mendagri, sekitar 1 bulan yang lalu,” kata sumber di KP3B yang enggan disebutkan namanya.

    Ia menjelaskan, usulan 3 nama yang disampaikan oleh Al Muktabar ke Mendagri sebagai percepatan birokrasi di pemprov.

    “Pak Tranggono ini kan akan berakhir masa jabatanya pada tanggal 23 November. Seauai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekda, yakni selama enam bulan. Pak Tranggono ini kan ditunjuk sebagai Pj Sekda tanggal 23 Mei,” ungkapnya. (RUS)

  • Waspada, Besok Wilayah Serang Diprediksi Banjir

    Waspada, Besok Wilayah Serang Diprediksi Banjir

    SERANG, BANPOS – Wilayah Serang berstatus waspada banjir pada tanggal 21 April 2022. Hal ini berdasarkan hasil analisis data dari BMKG dengan Impact Based Forecast (IBF) serta BNPB dengan InaRisk, Rabu (20/4).

    Deputi Bidang Pencegahan pada BNPB, Prasinta Dewi, merilis 4 Provinsi dengan status waspada banjir yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan rinciannya, daerah yang diwaspadai untuk Provinsi Banten yaitu Serang dan Lebak.

    “Provinsi Jawa Barat yaitu Garut, Sukabumi, Karawang, Ciamis. Untuk Jawa Tengah diantaranya Cilacap, Banyumas, Wonogiri dan Provinsi Jawa Timur yang diwaspadai adalah daerah Jember,” tulisnya dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    Ia menjelaskan, daerah tersebut merupakan daerah dengan tingkat historikal banjir tertinggi berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Untuk rincian daerah berpotensi banjir dengan status waspada hingga ke level kecamatan pada provinsi tersebut, masyarakat dapat mengakses link berikut http://bit.ly/DiseminasiPD_Waspada_21April2022 .

    Prasinta Dewi mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk dapat diambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan beberapa upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan terkait curah hujan, tinggi muka air dan potensi wilayah terdampak.

    “Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam penyiapan tim siaga bencana dan sumberdaya, mengidentifikasi tempat pengungsian termasuk infrastruktur pengungsian sesuai protokol kesehatan,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah daerah terkait untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan logistik dan peralatan. Selanjutnya memastikan alat peringatan dini berfungsi dengan baik.

    “Memastikan ketersediaan rambu dan jalur evakuasi,” terangnya.

    Prasinta Dewi juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan menyiagakan tim siaga bencana yaitu memantau kondisi terkini lapangan, melakukan koordinasi dengan aparatur Desa, mempersiapan evakuasi. Menyimpan barang penting ke tempat aman dan membatasi aktivitas di luar rumah.

    “Jika berada di luar rumah hindari pohon besar, baliho, dan saluran air atau gorong-gorong, menyiapkan tas siaga berisi makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga. Tetap melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun,” tandasnya. (MUF)

  • Relawan Banten Sebut Pemerintah Gagap Hadapi Bencana

    Relawan Banten Sebut Pemerintah Gagap Hadapi Bencana

    SERANG, BANPOS – Pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten, Pemerintah disebut gagap Banjir. Tak hanya itu, Provinsi Banten yang tidak memiliki pusat informasi bencana pun mengakibatkan penanganan pemerintah pasca banjir sangat semrawut.

    Demikian disampaikan Relawan Banten, saat menggelar konferensi pers di posko Relawan Banten, Minggu (6/3). Dalam kesempatan tersebut, sejumlah data-data yang disampaikan berdasarkan pengamatan di lapangan secara langsung.

    Relawan Banten, Lulu Jamaluddin, mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalaman langsung, pihaknya menerjunkan sejumlah relawan dari berbagai daerah. Sejak hari pertama, terdata sebanyak 70 relawan dari Bandung, Depok dan Bekasi.

    “Bahkan, tim kesehatan pun didatangkan dari wilayah Bandung. Ini kejadian suatu kegagapan Pemerintah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, banjir di awal Maret lalu bukan banjir Kota Serang. Sebab, usai banjir terbesar di kota serang, menyusul banjir di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, disertai tanah bergerak yang menyebabkan 43 umah di Kabupaten Lebak bergeser dan retak.

    “Selanjutnya, Provinsi Banten saat ini tidak mempunyai informasi bencana, mengakibatkan penanganan pemerintah pasca banjir sangat semrawut,” tandasnya.

    Relawan lainnya, Nana, menyebut bahwa Sungai Cibanten telah kehilangan fungsi aslinya, yaitu sebagai jalur transportasi air. Kondisi sungai yang makin dangkal dan menyempit tersebut, diduga disebabkan adanya pengendapan material dari Gunung Karang yang ikut terbawa arus air, misalnya lumpur.

    Penyebab banjir Banten banyak beberapa faktor yaitu mulai ada perubahan tata guna lahan di hulu. Ada penambangan di tengah, setelah bendungan Sindangheula dan ada penyempitan yang diakibatkan bangunan bangunan lokasi belum diketahui pasti.

    “Banyak faktor itu yang harus dievaluasi oleh pemerintah sehingga masyarakat tahu, penyebab banjir juga diakibatkan oleh masyarakat di samping buang sampah yang dapat menyumbat sungai Cibanten. Tapi yang pasti, sejak tahun 1974 tidak pernah ada banjir sedahsyat banjir kali ini, justru itu terjadi semenjak bangunan sindangheula ada,” ungkapnya.

    Ia menegaskan tak sedikit masyarakat yang mencurigai ada sesuatu yang salah dari pengelolaan bendungan Sindangheula melalui operator BBWS3C. Bahwan menyebut pengelolaan tersebut salah, sebab sejak tahun sebelumnya pun belum pernah ada banjir sebesar dan sedahsyat kali ini.

    “Kita bisa lihat ada yang rusak dan memicu kecepatan air segala macam, sehingga akibatnya sangat luar biasa. Ini jadikan pembelajaran kalau memang kapasitasnya yang hanya 9 juta kubik, bagaimana caranya agar over capacity dari bendungan Singdangheula itu tidak lagi bermasalah, mereka (BBWS3C) paling tahu lah metode paling aman untuk mengatasi itu,” jelasnya.

    Nana mengaku, seharusnya semua pihak belajar dari bendungan Katulampa. Meskipun wilayah Jakarta banjir, akan tetapi sudah ada sistem yang dibangun Katulampa, bahwa selalu memberikan informasi ketika akan melepas air dengan jumlah kubik yang ditentukan, dan kawasan mana saja yang terdampak.

    “Itu yang kita butuhkan di sistem bendungan Singdangheula. Pas kejadian tidak ada peringatan apapun yang disampaikan oleh pemerintah baik kota ataupun provinsi, maupun bendungan sindangheula sendiri,” ucapnya.

    Dengan adanya sistem yang direncanakan dengan baik, maka seluruh pihak dapat mengantisipasi sejumlah dampak yang terjadi di wilayah-wilayah dan penanganan yang dilakukan.

    “Kita belajar dari itu, apabila sistemnya dibangun, karena sejauh ini usai dibangun dan sampai hari ini tidak ada sistem yang dibangun. Sehingga itu perlu dilakukan, agar kedepan kita lebih siap menghadapi hal-hal seperti itu,” tandasnya. (MUF)