BANTEN POS

Tag: Provinsi Banten

  • Debit Kali Cibanten Naik, Warga Banten Lama Diberi Imbauan

    Debit Kali Cibanten Naik, Warga Banten Lama Diberi Imbauan

    SERANG, BANPOS – Kalaksa BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengungkap bahwa pihaknya bersama dengan Babinsa dan Kepolisian, melakukan woro-woro atau imbauan kepada warga di Banten Lama, Jumat (4/3). Imbauan tersebut berkaitan dengan naiknya air kali Cibanten.

    Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada banjir bandang. Akan tetapi warga diimbau agar tetap tenang dan tidak panik serta selalu waspada.

    “Imbauan kepada warga di Banten Lama BPBD, Babinsa dan kepolisian berkaitan debit air kali Cibanten naik kembali. Tidak ada banjir bandang, agar warga tetap tenang, tidak panik, tapi selalu waspada,” ujarnya.

    Pantauan di lapangan, kondisi kali Cibanten mengalami kenaikan. Namun warga terpantau tenang dan melakukan aktivitas seperti biasa, seperti membersihkan rumah dan sebagainya.

  • Mahasiswa Banten Dukung Muhaimin Iskandar Nyalon Jadi Presiden

    Mahasiswa Banten Dukung Muhaimin Iskandar Nyalon Jadi Presiden

    SERANG, BANPOS – Ratusan mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Banten, mendeklarasikan diri mendukung Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai Calon Presiden RI pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

    Bertempat di gedung KNPI Provinsi Banten, mahasiswa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak itu menyatakan tiga hal yang menjadi alasan mereka mendukung Muhaimin Iskandar.

    “Kami para mahasiswa mendukung Gus Muhaimin maju sebagai presiden pada tahun 2024, karena memang dari diskusi kami ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan kami,” ujar Koordinator Koalisi Mahasiswa Banten Bergerak, Dedi Wisma, Rabu (2/3).

    Alasan pertama, mereka menganggap Muhaimin merupakan sosok alumni aktivis mahasiswa, yang sampai sekarang tetap membawa semangat aktivisnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Termasuk juga bagaimana Gus Muhaimin memperjuangkan nobel perdamaian untuk dua ormas besar di Indonesia, yaitu untuk NU dan Muhammadiyah,” ucapnya.

    Sedangkan alasan kedua yakni Muhaimin disebut merupakan anak didik langsung dari Presiden ke-4 Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia mengatakan, Muhaimin memiliki sejarah panjang bersama dengan tokoh Indonesia tersebut.

    “Beliau merupakan anak didik Gus Dus, yang didik langsung oleh Gus Dur dan bersama-sama mendirikan PKB. Nama Gus Muhaimin ini memang masih eksis di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

    Adapun alasan ketiga yakni Muhaimin dinilai memiliki garis keturunan yang cukup istimewa, yakni keturunan seorang tokoh agama terkemuka asal Jawa Timur (Jatim), KH Bisri Samsuri.

    “Sehingga kami menilai secara sosok, Gus Muhaimin sangat religius, apalagi memiliki trah Kyai. Sehingga kami rasa, beliau mampu untuk memegang kendali kebijakan ke depannya. Untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia,” terangnya.

    Deklarasi tersebut menurut Dedi, diikuti oleh sebanyak 157 mahasiswa yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi di Banten, baik swasta maupun negeri.

    “Kampus itu diantaranya Untirta, UIN Banten, Politeknik Piksi Input Serang, STISIP Setia Budhi Rangkasbitung, dari STIE La Tansa Mashiro Lebak dan STIKES Salsabila Serang,” tuturnya.

    Pihaknya pun sebelum melaksanakan deklarasi, telah melakukan bakti sosial untuk membantu para penyintas bencana banjir di Kota Serang, khususnya Kecamatan Kasemen.

    “Kami juga bersama rekan-rekan telah memberikan bantuan sembako kepada penyintas banjir yang ada di Kecamatan Kasemen, sebagai bentuk kemanusiaan dan kepedulian kami terhadap penyintas banjir di Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Hadapi Penyebaran Omicron di Banten, Alfamart dan Mizan Amanah Siapkan Ambulance dan Tabung Oksigen

    Hadapi Penyebaran Omicron di Banten, Alfamart dan Mizan Amanah Siapkan Ambulance dan Tabung Oksigen

    SERANG, BANPOS – Varian Omicron Covid-19 yang menunjukkan peningkatan saat ini, membuat hampir seluruh Rumah Sakit Rujukan di Kota Serang hingga Puskesmas Rawat Inap mengalami lonjakan pasien.

    Peningkatan pasien positif Covid-19 itu, menjadi tantangan tersendiri bagi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Banten.

    Mizan Amanah didukung Sahabat Relawan Indonesia ingin membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana Covid-19.

    Ketua Sahabat Relawan Indonesia, Arif Kirdiat, mengatakan bahwa peran relawan masih sangat dibutuhkan untuk membantu penanggulangan bencana di daerah, melalui pelayanan ambulance bagi pasien Covid-19. Selain itu, menyediakan peminjaman tabung oksigen kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami menindaklanjuti arahan Gubernur Banten terkait penerapan PPKM Level 3 untuk siagakan armada ambulance dan tabung oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya, Kamis (10/2).

    Arif menjelaskan, ambulance serta oksigen dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan tanpa dipungut biaya. Saat ini, pihaknya telah menyiapkan 6 unit ambulance yang akan dioperasikan di Banten, serta tabung oksigen yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat.

    “Kami menyediakan ambulance di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Kota Serang, Cilegon serta Pandeglang dan Lebak,” tuturnya.

    Selain memberikan layanan ambulance dan tabung oksigen, Sahabat Relawan Indonesia yang didukung oleh Alfamart serta Mizan Amanah, membuka Klinik Poskesdes Gratis di Baduy Lebak, Banten.

    “Khusus Klinik, kami memberikan layanan bagi warga Baduy yang berada di pelosok,” tandasnya, seraya mengatakan beragam bantuan tersebut, merupakan hasil donasi konsumen Alfamart yang dikelola oleh Yayasan Mizan Amanah.

    Direktur Yayasan Mizan Amanah, Dede Sutisna, menjelaskan bahwa bantuan ini bisa diberikan melalui donasi konsumen saat berbelanja di toko Alfamart.

    “Terbukti bahwa bantuan yang diberikan meskipun bernilai kecil namun bila dikelola dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan akan memberi nilai yang begitu bermanfaat,” terangnya.

    Masyarakat dapat menghubungi atau memanfaatkan fasilitas layanan bantuan tersebut melalui nomor WhatsApp 082166166911. Layanan tersebut beroperasi selama 24 jam.

    “Masyarakat juga bisa datang langsung ke Posko Sahabat Relawan Indonesia di Kawasan Cengkok Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang,” tandasnya. (MUF)

  • Setelah Menghujat Buruh, Koordinator BEM Nusantara Banten Minta Maaf

    Setelah Menghujat Buruh, Koordinator BEM Nusantara Banten Minta Maaf

    SERANG, BANPOS – Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Banten, Madhapip, menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang pihaknya buat, karena meminta buruh yang membajak ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim, segera ditangkap.

    Permintaan maaf dari Madhapip disampaikannya melalui rekaman video yang telah beredar di media sosial. Dalam video permintaan maaf itu, Madhapip terlihat menggunakan masker berwarna hitam, dan kemeja flanel berwarna hitam dan putih.

    “Berkenaan dengan pernyataan saya di media sosial, saya Madhapip ingin mengklarifikasikan pernyataan beberapa hari lalu, yang membuat kegaduhan di kalangan buruh, mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya pada awal video, Selasa (28/12).

    Pria yang diketahui merupakan alumni Universitas Falatehan di Kramatwatu itu pun mengaku bahwa apa yang ia lakukan bersama teman-temannya, merupakan tindakan yang reaksioner. Reaksi tersebut terjadi lantaran pihaknya baru saja mengkaji Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    “Murni bahwa pernyataan saya tersebut merupakan tindakan reaksioner, karena pada saat itu saya sedang melakukan kajian mengenai pasal 170 KUHP dan 207 KUHP,” ungkapnya.

    Atas berbagai kegaduhan yang terjadi, Madhapip pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para buruh se-Indonesia dan rekan-rekannya di BEM Nusantara.

    “Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh kawan-kawan buruh, khususnya di Banten dan seluruh Indonesia, serta Pengurus Pusat BEM Nusantara, kawan-kawan BEMNus Banten dan kawan-kawan BEM Nusantara se-Nusantara,” katanya.

    Madhapip pun berjanji bahwa dirinya tidak akan kembali mengulang tindakan yang membuat dirinya sempat dibully oleh banyak warganet itu. Ia mengaku akan menjadikan kesalahannya sebagai pelajaran untuk kemudian hari.

    “Hal ini saya jadikan wadah pembelajaran agar ke depan lebih bijak dalam mengkaji setiap persoalan, dan bijak dalam mengambil keputusan,” ungkapnya.

    Madhapip pun menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan murni dari dirinya sendiri. Tidak ada paksaan dari pihak manapun agar dirinya membuat klarifikasi dan permintaan maafnya.

    “Dan dengan ini kami menegaskan bahwa BEM Nusantara Banten dan BEM Nusantara Pengurus Pusat dan seluruh pengurus BEM Nusantara di seluruh Nusantara, kami menegaskan bahwa kami satu baris dalam perjuangan buruh,” ucapnya.

    Sehari sebelumnya, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama, turut menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Madhapip. Menurutnya, sikap yang disampaikan oleh Madhapip dalam video tersebut, tidak menggambarkan sikap BEM Nusantara secara kelembagaan.

    “Kami atas nama pengurus pusat BEM Nusantara sama sekali tidak memberikan instruksi kepada para Koordinator Daerah BEM Nusantara, untuk melakukan pernyataan sikap yang bertolak belakang dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh buruh, yang secara spesifik sedang memperjuangkan UMK di masing-masing daerah,” ujarnya.

    Pihaknya pun berjanji akan segera menyelesaikan kontroversi yang ditimbulkan oleh Madhapip, dengan jalan yang sebaik-baiknya. Sehingga, hubungan yang terjalin antara BEM Nusantara dengan buruh dapat kembali pulih.

    “Kami atas nama BEM Nusantara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa, masyarakat dan terkhusus kepada seluruh buruh beserta seluruh aliansi buruh yang ada di Indonesia,” tandasnya. (DZH)

  • Elektabilitas WH Diragukan

    Elektabilitas WH Diragukan

    SERANG, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Wahidin Halim pada puncak posisi bakal calon paling dipilih sebagai Gubernur Banten selanjutnya. Selain itu, Wahidin Halim pun dalam hasil survei IPO, menggasak posisi puncak sebagai tokoh paling populer di Banten, mengalahkan Rano Karno, Andika Hazrumy dan Iti Octavia Jayabaya.

    Survei yang dilakukan pada periode 29 November – 2 Desember 2021, mendapatkan hasil tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89,6 persen. Sedangkan Rano Karno 87,5 persen, Andika Hazrumy 76,9 persen dan Iti Octavia Jayabaya 44,7 persen.

    Rata-rata masyarakat pun disebut cukup puas dengan hasil kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sedangkan untuk Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten, imbang antara puas dengan tidak puas.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024.

    Selain itu, survei itu pun dilakukan untuk menguji preferensi pemilih, apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak, serta mengumpulkan alasan-alasan empiris yang akan dijadikan rujukan untuk memilih.

    Ia mengaku, survei tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat akurasi data 95 persen dan memiliki pengukuran kesalahan 2,50 persen.

    “Walaupun popularitas Wahidin Halim menembus angka 89,6 persen, popularitas masing-masing tokoh masih sangat dinamis. Hal ini terlihat dari jarak antar tokoh paling populer yang masih dekat, yakni antara Wahidin Halim, Rano Karno, Andika Hazrumy, dan Iti Octavia Jayabaya,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

    Salah satu indikator yang turut serta mendongkrak popularitas Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy menurutnya, dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dengan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy.

    “Dari hasil survei di lapangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim yaitu 57 persen masyarakat puas dan 11 persen sangat puas. Sedangkan 23 persen menyatakan tidak puas dan hanya 9 persen yang menyatakan sangat tidak puas,” tuturnya.

    Sementara penilaian publik kepada Andika Hazrumy, dengan kategori puas 47 persen dan sangat puas 3 persen. Sedangkan yang tidak puas dengan kinerja Andika Hazrumy ada 28 persen dan sangat tidak puas sebanyak 22 persen.

    “Sejauh ini tingkat kepuasan pada kinerja Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih cukup mengimbangi tingkat persepsi pada Gubernur Wahidin Halim,” katanya.

    Karena itu, ia menuturkan bahwa penilaian publik dalam mengapresiasi kinerja Wahidin Halim lebih tinggi ketimbang wakilnya.

    “Rerata kepuasan publik pada kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim cukup baik, meskipun dalam bidang politik dan penegakan hukum cenderung kecil persentasenya. Tetapi masih jauh lebih besar tingkat kepuasan dibanding yang tidak,” jelas Dedi.

    Menanggapi hasil survei IPO, akademisi Untirta, Ikhsan Akhmad, sempat tertawa geli. Pasalnya, ia mengaku heran dengan hasil survei tersebut lantaran menjadikan kebijakan pusat sebagai indikator kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim.

    “Soal PPKM dan PSBB, saya kok melihat Pemprov Banten tidak melakukan apa-apa, itu kerjaan pusat, bansos juga kewenangan pusat, soal harga juga demikian,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga heran mengapa kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten, justru tidak dipertanyakan dalam survei tersebut. Seperti terkait dengan penanganan kasus korupsi, pengangguran, hingga statement Wahidin terkait dengan buruh.

    “Seharusnya dievaluasi pula soal statement gubernur yang merendahkan buruh dan tidak mencerminkan kapasitas otak seorang pemimpin, dan bagaimana mengukur efektifitas dan kebermanfaatan penggunaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat jika kebijakan yang diambil justru pembangunan sport center, dan bagaimana mengukur pemulihan ekonomi yang stagnan pada masa Covid-19,” tegasnya.

    Maka dari itu, ia menuturkan bahwa tingginya persepsi kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim menurutnya, kurang didukung fakta di lapangan. Sebagai contoh lainnya, kinerja mendisiplinkan prokes yang tinggi, sedangkan faktanya Banten merupakan daerah dengan tingkat disiplin prokes yang rendah.

    “Hasil survei tersebut patut dicurigai sebagai penggiringan opini untuk membentuk citra keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk memilih kembali WH-Andika ke depan, yang dibarengi dengan pengumpulan berbagai award belakangan ini, dan agaknya akan terus berupaya mendapatkan award hingga 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

    “Padahal yang terjadi adalah kegagalan WH-Andika dan kemuakkan masyarakat atas kasus korupsi yang terus berulang. Kasus korupsi hibah bansos, masker, SPK Bodong PUPR dan lain lain, reformasi birokrasi yang nyaring bunyinya didalam tong kosong,” lanjutnya.

    Ikhsan pun menantang lembaga survei tersebut untuk berani buka-bukaan mengenai pemberi biaya survei, metodologi yang dipakai, serta data-data yang digunakan. Menurutnya, yang membiayai survei harus dibuka kepada publik untuk mengukur independensi, kredibilitas dan integritas lembaga surveinya.

    “Coba jelaskan dengan baik untuk menjawab berbagai keanehan hasil surveinya. Contoh calon gubernur yang dijadikan pilihan sangat terbatas, bagaimana alur pilihan tersebut menjadi pertanyaan kunci? Apa pendahuluan kriterianya,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Wahidin Halim lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten.

    “Oh iya, wajar kang popularitas dan elektabilitas pak Gubernur di atas bu Iti, dan itu sangat kita apresiasi. Karena beliau adalah salah satu kader terbaik, dan kader utama partai Demokrat,” katanya.

    Eko juga mengaku bahwa survei tersebut bakal jadi pertimbangan sikap Demokrat, pada Pilgub Banten mendatang. “Sudah pasti kang, hasil survei akan menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan bakal calon di Pilkada nanti,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Sidang Hibah Ponpes Sempat Tegang, Kuasa Hukum Tuding Ahli Tidak Sesuai Norma

    Sidang Hibah Ponpes Sempat Tegang, Kuasa Hukum Tuding Ahli Tidak Sesuai Norma

    SERANG, BANPOS – Kuasa hukum terdakwa Toton Suriawinata meminta kesaksian yang disampaikan oleh ahli perhitungan kerugian keuangan negara, Hernold F. Makawimbang. Sebab, Hernold dituding bersaksi tidak sesuai dengan norma dan kapasitasnya.

    Berdasarkan pantauan di ruang persidangan, agenda kesaksian yang disampaikan oleh Hernold berlangsung panas saat kuasa hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan.

    Ketegangan pertama terjadi saat kuasa hukum Irvan Santoso menyampaikan pertanyaan bertubi-tubi kepada ahli. Kuasa hukum Irvan menanyakan apakah jika pemotongan dana hibah dilakukan oleh orang lain, kliennya yang merupakan Kepala Biro Kesra pada saat itu juga bersalah.

    Ahli pun menjawab, selama terjadi pemotongan atas anggaran yang disalurkan oleh pemerintah, maka hal tersebut menjadi kerugian negara. Kuasa hukum Irvan pun menegaskan bahwa tidak ada potongan, karena Biro Kesra melakukan transfer secara utuh kepada Ponpes maupun FSPP.

    “Tetap saja, selama terjadi pemotongan, maka itu terjadi kerugian negara,” ujarnya yang merupakan mantan pegawai BPK itu, Senin (13/12).

    Selanjutnya ketegangan terjadi saat kuasa hukum Toton menyampaikan pertanyaan. Meskipun ahli mampu menjawab beberapa pertanyaan, kuasa hukum Toton tidak puas. Sebab menurutnya, jawaban ahli merupakan jawaban dari seseorang yang bekerja di BPK, bukan jawaban dari seorang akuntan publik.

    “Saya ini sarjana akuntansi. Sembilan tahun saya menjadi pengajar. Saudara ahli ini bersaksi dengan memposisikan diri sebagai BPK, padahal saudara ahli ini sebagai Akuntan Publik. Seharusnya yang digunakan adalah norma akuntan publik,” tegas kuasa hukum Toton dengan nada tinggi.

    Menurutnya, kesaksian yang disampaikan oleh ahli telah keluar dari kapasitasnya. Oleh karena itu, ia meminta agar majelis hakim mengesampingkan kesaksian dari ahli.

    “Saya minta kepada yang mulia untuk mengesampingkan kesaksian dari saudara ahli. Karena tidak sesuai dengan norma akuntan publik. Ini (keputusan dikesampingkan atau tidak) dikembalikan lagi kepada Yang Mulia,” tandasnya. (DZH)

  • Rubah Kesaksian, Anggota Presidium Pandeglang Akui Ada Potongan Hibah Untuk Bangun Kantor FSPP

    Rubah Kesaksian, Anggota Presidium Pandeglang Akui Ada Potongan Hibah Untuk Bangun Kantor FSPP

    SERANG, BANPOS – Mantan Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang Periode 2019-2020, Asep Abdullah Mutho, mengakui bahwa pada 2018, terjadi pemotongan bantuan hibah Ponpes atas kesepakatan bersama para anggota FSPP Pandeglang.

    Pemotongan bantuan hibah sebesar Rp1,5 juta per Ponpes tersebut dilakukan untuk keperluan pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang, yang saat ini berada di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

    Padahal sebelumnya, Asep bersaksi bahwa tidak ada pemotongan dana hibah sebesar Rp1,5 juta oleh FSPP Kabupaten Pandeglang, yang ada hanyalah infak rutin sebesar Rp100 ribu secara sukarela.

    Berubahnya kesaksian dari Asep setelah pengacara terdakwa Tb. Asep Subhi menanyakan terkait dengan Nurjanah, yang diakui oleh Asep merupakan bendahara FSPP Kabupaten Pandeglang.

    Disebutkan bahwa Nurjanah mengolektif potongan dana hibah Ponpes sebesar Rp1,5 juta, untuk keperluan pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang yang baru.

    Pria yang saat ini menjadi anggota Presidium FSPP Pandeglang itu pun akhirnya membenarkan bahwa terdapat potongan dana hibah Ponpes, namun berdasarkan hasil musyawarah bersama.

    “Iya itu hasil keputusan bersama. Setiap Ponpes dipotong Rp1,5 juta untuk pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang,” ujar Asep Abdullah Mutho. (DZH)

  • Banyak Ponpes Salafiyah Gunakan ‘Pihak Ketiga’ Untuk Susun Proposal Hibah

    Banyak Ponpes Salafiyah Gunakan ‘Pihak Ketiga’ Untuk Susun Proposal Hibah

    SERANG, BANPOS – Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Ponpes Salafiyah dalam hal teknologi, membuat pimpinan Ponpes Salafiyah terpaksa menggunakan ‘pihak ketiga’ untuk menyusun proposal pengajuan hibah.

    Demikian disampaikan oleh Abdulloh Asep Mutho, pimpinan Ponpes Al-Khoziny yang juga mantan Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang tahun 2019-2020. Menurut Asep, ada sekitar 900 Ponpes yang ada di Kabupaten Pandeglang.

    Tidak jelas apakah 900 Ponpes tersebut keseluruhannya merupakan penerima hibah di Kabupaten Pandeglang atau tidak. Namun dari jumlah tersebut, Asep memastikan bahwa 90 persen Ponpes merupakan pondok Salafiyah.

    Asep mengatakan, mayoritas pengelola Ponpes Salafiyah tidak mengerti cara untuk membuat proposal pengajuan hibah. Termasuk pula dirinya.

    Maka dari itu, ia mengatakan bahwa para pengelola Ponpes Salafiyah menggunakan ‘pihak ketiga’ untuk membantu menyusun proposal. Ia pun mengaku bahwa dirinya juga meminta tolong kepada saudaranya, untuk menyusun proposal pengajuan hibah.

    “Kalau untuk salafiyah mungkin tidak bisa pak (membuat proposal). Tapi kalau modern saya rasa bisa untuk membuat proposal. Pandeglang 90 persen Ponpes Salafiyah,” ujarnya di persidangan.

    Hal itu pula yang terjadi pada beberapa Ponpes, yang bantuan hibahnya ‘belah semangka’ dengan terdakwa Epieh. Menurutnya, beberapa Ponpes tersebut merupakan Ponpes Salafiyah.

    Kendati demikian, Asep mengakui bahwa Ponpes yang diurus proposalnya oleh Epieh bukan merupakan Ponpes yang memenuhi syarat, untuk menerima hibah. Ia baru mengetahuinya justru setelah adanya temuan kasus.

    “Ketika itu ada pemeriksaan, datang ke tempat saya. Memberikan informasi bahwa ada masalah. Kami juga sebagai FSPP merasa kaget bahwa di situ ada masalah. Karena setelah ada pencairan, baru tahu, ada yang memberi tahu,” tandasnya. (DZH)

  • Sudah Jadi Budaya, Beberapa Ponpes Infaq ke FSPP Saat Terima Hibah

    Sudah Jadi Budaya, Beberapa Ponpes Infaq ke FSPP Saat Terima Hibah

    SERANG, BANPOS – Budaya berinfaq anggota Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), membuat beberapa Ponpes memberikan infaq kepada FSPP setelah diterimanya bantuan hibah dari Pemprov Banten, baik pada tahun 2018 maupun 2020.

    Hal itu diungkapkan oleh Abdulloh Asep Mutho, pimpinan Ponpes Al-Khoziny yang juga mantan Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang tahun 2019-2020, saat bersaksi pada kasus dugaan korupsi hibah Ponpes.

    Asep mengatakan bahwa sejak tahun 2016, terdapat program infaq rutin yang dilakukan oleh FSPP, untuk mengisi uang kas. Kendati demikian, Asep mengaku bahwa program tersebut tidak wajib dan bersifat sukarela.

    “Ada infaq bulanan sebesar Rp100 ribu. Tapi itu tidak wajib ada, yang mau berinfaq saja. Kalau mau infaq, silahkan. Kalau memang tidak ada uang, tidak apa-apa,” ujarnya, Senin (13/12).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun bertanya, apakah pada pencairan hibah tahun 2018, FSPP baik Kecamatan maupun Kabupaten Pandeglang, meminta infaq kepada pondok pesantren yang mendapatkan hibah.

    “Karena memang sudah terbiasa melakukan infaq, maka kami seperti itu memberikan infaq kepada FSPP. Kami hanya infaq karena memang sudah terbiasa. Infaq sama, hanya Rp100 ribu saja. Ada juga ponpes yang tidak memberikan infaq,” katanya.

    JPU pun kembali bertanya untuk pencairan hibah tahun 2020. Namun dengan penegasan, apakah ada infaq yang diwajibkan kepada Ponpes penerima hibah, yang nilainya dipatok sebesar Rp1,5 juta.

    “Seperti yang sebelumnya, karena memang sudah terbiasa berinfaq, kami berikan infaq juga pada 2020. Tidak ada yang Rp1,5 juta, tidak ada catatan pemberian infaq,” ungkapnya. (DZH)

  • Samsat dan Puskesmas di Banten Jadi Pilot Project Pelayanan Berbasis HAM

    Samsat dan Puskesmas di Banten Jadi Pilot Project Pelayanan Berbasis HAM

    SERANG, BANPOS – Unit Pelaksana teknis (UPT) Samsat Cikande dan Puskesmas Singandaru, menjadi pilot project nasional dalam hal pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Provinsi Banten dinilai pemerintah pusat sudah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM.

    Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi, saat mewakili Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat menerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, (Kemenkum dan HAM) di Kantor Kemenkum dan HAM RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan, kategori pemberian penghargaan dikaitkan dengan tema Peringatan Hari HAM sedunia, 10 Desember 2021, yaitu ‘Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights’ atau ‘Kesetaraan: Mengurangi Ketidaksetaraan, Memajukan HAM’.

    “Banten meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, karena sudah memberikan kesetaraan pelayanan kepada kelompok disabilitas, yaitu di Puskesmas Singandaru dan UPT Samsat Cikande. Berkat penerapan pelayanan itu, Pemprov Banten raih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM,” ujarnya, Jumat (10/12).

    Ia menjelaskan, ada tiga indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, yang dinilai adalah sarana-prasarana yang aksesibel, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, informasi pelayanan publik, ruang laktasi/menyusui, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket/layanan khusus lanjut usia/anak/ibu hamil/penyandang disabilitas, ruang tunggu dan layanan konsultasi.

    “Untuk kriteria petugas yang ramah dan siaga, yang dinilai adalah ketersediaan petugas yang siaga melayani. Sedangkan pada aspek kepatuhan adalah pejabat/pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan yang ada,” terangnya.

    Kepala UPT Samsat Cikande, Rita Prameswari Ri’vai, mengaku sangat bersyukur karena pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPT Samsat Cikande, berbuah menjadi pilot project dan mendapat penghargaan dalam hal pelayanan berbasis HAM dari Kemenkum dan HAM RI.

    “Alhamdulillah, terimakash atas penghargaan yang diberikan kepada kami, kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dgn prinsip-prinsip HAM khususnya, dan menjadi motivator untuk semua lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/12).

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada kepala Bapenda Provinsi Banten, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta mendukung untuk team work UPT Samsat Cikande, dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    “Terimakasih kepada Bapak Kaban Bapenda Provinsi Banten, yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk kami, sehingga menjadikan team work kami lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Banten. Terimakasih juga kepada semua team work UPT Samsat Cikande, yang selalu kompak dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bravo UPT Samsat cikande, kami siap memberikan pelayanan lebih baik lagi,” tandasnya. (MUF)