BANTEN POS

Tag: Provinsi Banten

  • BP2MI Gagalkan Pemberangkatan CPMI Ilegal

    BP2MI Gagalkan Pemberangkatan CPMI Ilegal

    SERANG, BANPOS – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Banten, berhasil menggagalkan pemberangkatan nonprosedural sejumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal. CPMI tersebut diduga menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang rencananya akan berangkat ke Arab Saudi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (7/12).

    Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI Wilayah Banten, Joko Purwanto, mengungkapkan bahwa sebanyak 4 CPMI itu salah satunya berasal dari Desa Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang. Sementara tiga lainnya berasal dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur.

    “Saya menerima laporan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Banten, bahwa akan ada 4 CPMI terdiri dari satu laki-laki dan tiga perempuan yang akan berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandara Soekarno Hatta,” ungkap Joko.

    Ia menjelaskan, dari laporan tersebut, diketahui para CPMI itu mengaku akan dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di sebuah hotel. Namun, mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI

    “Pencegahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dimana Arab Saudi merupakan salah satu dari 19 negara yang dilarang penempatannya oleh pemerintah,” jelasnya.

    Saat mendapatkan informasi dari LSM Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) pada pukul 15.00 WIB, saat itu Joko sedang berada di Wisma Atlet Pademangan Jakarta. Guna berkoordinasi terkait kepulangan 199 PMI ke daerah asal dari Malaysia, bersama Dansatgas Penanganan Covid-19, langsung meluncur ke Bandara Soekarno Hatta.

    Setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Joko menginstruksikan petugas BP2MI untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Bandara Soekarno Hatta, untuk mencegah keberangkatan 4 CPMI tersebut ke Timur Tengah. Tepat pukul 17.00 WIB, petugas berhasil mengamankan keempat CPMI tersebut.

    “Tindakan cepat dan terukur ini sesuai dengan perintah Kepala BP2MI untuk mencegah penempatan nonprosedural PMI,” ucapnya.

    Ia menegaskan, pemerintah tidak akan melarang warganya untuk bekerja ke luar negeri. Asalkan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

    “Untuk proses lebih lanjut, kami berkoordinasi dengan UPT BP2MI Wilayah DKI Jakarta, untuk pendataan dan proses pemeriksaan lebih mendalam sebelum kepulangan ke Daerah Asal CPMI tersebut,” tandasnya. (MUF)

  • Demo Buruh FKUI PT PWI1, Tuntut Gubernur Diganti

    Demo Buruh FKUI PT PWI1, Tuntut Gubernur Diganti

    CIKANDE, BANPOS – Sejumlah buruh yang tergabung dalam serikat Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia menggelar aksi tolak kebijakan Pemerintah daerah yang tidak menaikkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), Rabu (8/12). Selain itu, aksi yang diikuti oleh puluhan buruh di depan PT Parkland World Indonesia (PWI) 1 ini menuntut agar Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) diganti, lantaran telah menyakiti puluhan ribu buruh melalui statementnya yang dinilai tidak pantas terucap dari seorang pimpinan.

    Ketua Federasi Konstruksi, Umum dan Informal (FKUI) Kabupaten Serang, Fajar Janata, menegaskan bahwa kalimat yang disampaikan oleh WH tidak sepatutnya dilontarkan. Ia menyebut, daripada mengganti puluhan ribu buruh, lebih baik mengganti satu orang Gubernur.

    “Salah satu tuntutan aksi ini ya ganti Gubernur, karena telah mencederai kami para buruh yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Seharusnya seorang pimpinan tidak berbicara seperti itu,” ucapnya, disela-sela aksi.

    Ia bersama dengan rekan-rekan buruh PWI1, akan tetap memperjuangkan kenaikan UMK. Sebab, nilai UMK di Kabupaten Serang tidak ada kenaikan sama sekali.

    “Kami menuntut agar Pemkab Serang pun turut andil dalam menyerukan aspirasi para buruh. Karena bagaimanapun, perusahaan ini berada di wilayah Kabupaten Serang,” tegasnya.

    Diketahui, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Banten (ABB) terus dilakukan hingga tanggal 10 Desember mendatang. Ribuan buruh dari berbagai Kota dan Kabupaten di Banten menuntut kenaikan UMK, meski dijegal oleh aparatur Kepolisian di berbagai titik.

    “Rekan-rekan kami yang dari Tangerang tidak bisa menyampaikan aspirasi sampai ke KP3B, karena banyak dari mereka yang dihalang-halangi oleh pihak kepolisian agar tidak sampai ke pusat pemerintahan Provinsi,” tandasnya. (MUF)

  • Universitas Painan Palsu, Ini Hasil Penelusuran dan Kata Pihak Kampus

    Universitas Painan Palsu, Ini Hasil Penelusuran dan Kata Pihak Kampus

    SERANG, BANPOS – Kemendikbudristek merilis perguruan tinggi yang diduga melakukan pemalsuan izin pendirian universitas di Provinsi Banten. Perguruan tinggi tersebut ialah Universitas Painan Nasional.

    Dalam jumpa pers virtual, Kemendikbudristek menyebutkan bahwa terdapat pemalsuan 5 Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh pihak Universitas Painan Nasional.

    Kelimanya yakni pemalsuan izin perubahan nama, izin pembukaan prodi sarjana Akuntansi, izin pembukaan prodi kenotariatan Magister, izin prodi Ilmu Hukum Doktor, dan pemalsuan SK Mendikbud mengenai izin penggabungan dua sekolah tinggi menjadi Universitas di Banten.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh BANPOS, tidak ada perguruan tinggi di Provinsi Banten yang bernama Universitas Painan Nasional. Hanya saja, terdapat perguruan tinggi bernama STIH Painan.

    Dalam situs resminya, STIH Painan memiliki dua kampus. Kampus A berlokasi di jalan Syekh Nawawi Albantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang. Sedangkan kampus B berlokasi di jalan K.H. Hasyim Ashari Kav. DPR Nerogotok No. 236 Pinang/Cipondoh, Tangerang.

    Dilihat dari situs https://pddikti.kemdikbud.go.id, diketahui STIH Painan memiliki kode Perguruan Tinggi 043329. Status yang tercantum dalam situs tersebut yakni aktif.

    Di sisi lain, pada awal tahun 2021 pun sempat beredar brosur dan banner berdirinya Universitas Painan Nasional, yang lokasinya sama dengan STIH Painan di Serang maupun di Tangerang.

    BANPOS mencoba melakukan konfirmasi kepada Ketua STIH Painan, Sudadio, melalui sambungan telepon. Namun ia enggan memberikan komentar terkait dengan Universitas Painan Nasional maupun berbagai pertanyaan yang dilontarkan BANPOS. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya merupakan dosen Untirta.

    Untuk diketahui, Sudadio memang tercatat sebagai dosen di Untirta. Ia bahkan sempat menjadi ketua salah satu jurusan di FKIP Untirta.

    Sementara itu, BANPOS pun mendapatkan nomor Humas STIH Painan, yang diketahui bernama Eli. Saat dikonfirmasi, Eli menuturkan bahwa yang dimaksud oleh Kemendikbudristek ialah Universitas Painan Nasional, bukan STIH Painan.

    “Universitas Painannya (yang ilegal), tapi saya kurang paham banget karena saya jarang ke sana. Kalau mau butuh informasi ke kampus Serang aja. Takutnya salah informasi kan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (30/4).

    Ditanya terkait dengan apakah ada perubahan status yang dilakukan oleh STIH Painan menjadi Universitas, Eli mengaku sampai saat ini belum ada perubahan. Akan tetapi, ia tidak yakin dengan hal tersebut.

    “Enggak, emang enggak ada perubahan sih. Atau (tanya) ke bu Arini atau kaprodi, pak Bustomi, mungkin beliau lebih paham. Saya enggak ngerti apa-apa,” ungkapnya.

    Berdasarkan penelusuran di internet, pada akun YouTube milik STIH Painan terdapat satu video berjudul Pekerti Universitas Painan Nasional. Dalam video itu, terdengar adanya penjelasan mengenai materi ekonomi, tepatnya akuntansi.

    Diunggah pada tiga bulan yang lalu, video tersebut memperlihatkan banner bertuliskan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Lokal. Diketahui, dalam kegiatan Pekerti Universitas Painan Nasional tersebut, hadir pula Ketua STIH Painan, Sudadio.

    Belum diketahui kehadiran Sudadio dalam kegiatan Universitas Painan Nasional itu sebagai apa, namun pembawa acara mempersilahkan Sudadio untuk menutup kegiatan Pekerti tersebut.

    Bahkan di akhir kegiatan, Sudadio pun memimpin jargon dari Universitas Painan Nasional, yang disambut oleh para peserta kegiatan.

    “Universitas Painan Nasional! Unggul, beda, berkarakter!” ujar Sudadio disambut oleh para peserta yang lainnya. (DZH)

  • GenBI Banten Ajak Masyarakat Pahami TOEFL

    GenBI Banten Ajak Masyarakat Pahami TOEFL

    SERANG, BANPOS – Untuk meningkatkan skill masyarakat, khususnya para pelajar, dalam menghadapi ujian TOEFL, GenBI Banten menggelar GenBI TOEFL Talks (GTT) secara daring. Agenda tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.

    Kepala Tim Pengembangan Ekonomi pada KPW BI Banten, Sugeng, mengatakan bahwa TOEFL sampai saat ini masih menjadi tolak ukur utama pemahaman akan bahasa Inggris. TOEFL juga menjadi salah satu indikator kelancaran dalam berbahasa inggris, sehingga sering dipakai untuk menentukan kecakapan skill berkomunikasi pada saat recruitment pekerjaan maupun penerimaan masuk perguruan tinggi.

    “Dalam kehidupan pun kita tidak bisa lepas dari bahasa Inggris. Mulai dari penggunaan gawai, menonton tv dan elektronik lainnya. Namun kadang bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah TOEFL. Semoga dengan adanya webinar ini dapat meningkatkan wawasan seputar TOEFL,” ujarnya, Sabtu (15/8).

    Ketua Pelaksana GTT, Morlia, menuturkan bahwa tujuan GTT yakni agar peserta dapat mengenal TOEFL dan beragam macam soal TOEFL. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pemaparan penjelasan mengenai TOEFL ITP, simulasi soal, edukasi mekanisme pelaksanaan tesTOEFL, serta kiat-kiat dalam mencapai skor TOEFL yang tinggi.

    “Tujuan utama diadakannya acara ini yaitu untuk membantu para penuntut ilmu tetap mendapat asupan pengetahuan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya. Terlebih dimasa-masa seperti ini yang membatasi ruang lingkup gerak sekolah pada masyarakat dan tidak murahnya biaya pendidikan bahasa inggris,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan diselenggarakannya GTT itu, dapat membawa dampak serta kebermanfaatan yang besar pada keberhasilan para peserta, saat mengikuti ujian sertifikasi TOEFL nanti. Dengan demikian, baik skill maupun skor yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bisa didapatkan oleh para peserta.

    “Acara ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang berasal dari berbagai macam kalangan, baik pekerja atau mahasiswa dari universitas dan berbagai kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Acara ini didedikasikan untuk menyambut hari kemerdekaan RI. Sebagai upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya. (DZH)

  • Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    Persiapan Sambut Ratusan Petani Deli Serdang, Mahasiswa Banten Akan Ikut Longmarch ke Jakarta

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa Banten akan menyambut 170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang yang melakukan aksi jalan kaki sejak 26 Juni lalu menuju Istana Negara di Jakarta, untuk menemui Presiden RI Joko Widodo.

    Aksi itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan keadilan atas sengketa tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dengan PTPN II. Saat ini petani asal Sumatera Utara tersebut sudah sampai di Kota Bandar Lampung dan akan melanjutkan perjalanan hari Senin besok.

    “Rencana kita akan sambut teman-teman petani di Pelabuhan Merak lalu bersinggah di Cilegon dan ikut jalan sampai Jakarta,” ujar Ketua SWOT Cabang Serang, M Halabi lewat rilisnya, Sabtu (1/8).

    Sementara itu, Ketua IPNU Kota Serang, Samsul Bahri, mengungkapkan setelah berjalan dari Cilegon keesokan harinya petani akan melanjutkan perjalanan ke Kota Serang. Rencananya mereka akan singgah di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Kemang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    “InsyaAllah kami semua sedang membangun komunikasi untuk sowan dengan Ketua PWNU Banten agar kiranya diperkanankan untuk singgah. Soal waktu semuanya masih tentatif karena mereka jalan kaki,” tutur Samsul.

    Namun, lanjut Samsul, di Kota Serang mereka rencananya menggelar aksi dan diskusi bersama elemen mahasiswa. “Nantinya akan ada diskusi dan pernyataan sikap dukungan terhadap petani. Kita juga ingin mendengar langsung dari mereka soal sengketa tanah dengan PTPN II,” ucapnya.

    Ketua FAM Pandeglang, Ucu Fahmi, berharap negara hadir dalam penyelesaian konflik tersebut. Keikutsertaan organisasi yang dipimpinnya sebagai bentuk dukungan moril kepada pejalan kaki dan mahasiswa Banten yang nantinya akan mengawal sampai Jakarta.

    Menurut Ucu, aksi jalan kaki yang mereka lakukan hanya untuk menemui Presiden Jokowi agar pimpinan negara memberikan kepastian hukum atas hak mereka yang dirampas.

    “Ini bukan lagi darurat agraria, tetapi kejahatan agraria yang lebih mematikan dari virus Corona. Negara harus hadir,” ucapnya.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada sekitar 857 hektare tanah yang selama ini dikelola dan ditempati oleh masyarakat Simalingkar. Dalam hal ini masyarakat berpedoman pada SK Land Reform 1984. PTPN II lewat Sertifikat HGU Nomor 171/2009 sudah melakukan okupansi dan menguasai lahan yang juga diklaim milik masyarakat.

    Di Sei Mencirim, terdapat 80 hektare tanah yang diperjuangkan oleh petani. Dimana tanah tersebut atas Sertifikat Hak Milik (SHM) dari 36 petani.

    Selain itu, bentrokan juga sempat terjadi antara petani dengan pihak PTPN II. Dikabarkan mengakibatkan sejumlah petani mengalami luka dan ada yang sempat ditahan oleh polisi. (DZH)

  • Bukan Penurunan, Sejumlah Mahasiswa Untirta Justru Alami Kenaikan UKT

    Bukan Penurunan, Sejumlah Mahasiswa Untirta Justru Alami Kenaikan UKT

    SERANG, BANPOS – Beberapa waktu yang lalu, mahasiswa Untirta melangsungkan aksi unjuk rasa untuk menuntut penurunan UKT akibat adanya Pandemi Covid-19. Namun anehnya, beberapa mahasiswa Untirta bukannya mendapatkan penurunan UKT, namun yang didapat justru lonjakan nilai UKT.

    Seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswi Untirta yang tidak mau menyebutkan namanya. Kepada BANPOS, ia mengaku bahwa UKT dirinya mengalami lonjakan hingga 10 juta. Padahal UKT dia sebelumnya hanya Rp6 juta saja. Selain itu, imbas dari Covid-19 juga membuat ayahnya terkena PHK sehingga hanya ibunya saja yang saat ini bekerja.

    Baca juga: Kenaikan UKT Untirta Akibat Tunggakan BPIN

    “Ayah saya juga kena PHK karena Korona kemarin. Jadi sisa ibu yang kerja. Atuh saya berharap banget turun, kasian liat orang tua gak kayak dulu. Lagian saya gak minta turun banyak kok, dari Rp6 juta turun jadi Rp4 juga juga gak apa-apa,” ucapnya, Sabtu (18/7).

    Senasib juga dialami oleh mahasiswa lainnya yang minta disamarkan namanya, Leonel. Ia mengatakan bahwa awal mula dirinya mengetahui lonjakan nilai UKT tersebut, karena adanya pemberitahuan pemotongan UKT sebesar Rp300 ribu secara otomatis sebagai bentuk subsidi kuota dari kampus.

    “Karena ada berita itu saya lansung nyoba ngecek pada saat UKT sudah diinformasikan bisa dibayarkan. Saya coba melalui m-Banking BNI, saya melihat tagihan UKT saya berapa. Ternyata jadi Rp7.1 juta,” ujarnya saat dihubungi BANPOS melalui pesan WhatsApp.

    Padahal menurutnya, UKT dirinya pada semester genap lalu hanya sebesar Rp2.4 juta. Itu pun setelah mengajukan penyesuaian besaran UKT pada semester ganjil yang lalu. Karena sebelum pengajuan penyesuaian UKT, besarannya yakni sebesar Rp4.2 juta.

    “Semester 1 itu UKT saya Rp4.2 juta. Setelah mengajukan penyesuaian, turun pada semester 2 menjadi Rp2.4 juta. Nah untuk sekarang semester 3 ini naik jadi Rp7.1 juta,” ungkapnya.

    Ia mengaku meskipun besaran UKT dirinya melonjak signifikan, namun ia tetap berusaha agar dapat melanjutkan kuliah dirinya. Leonel menuturkan, dirinya berupaya agar mendapatkan keringanan UKT kembali.

    “Saya pun juga mempersiapkan planning rancangan untuk mencari uang sesuai dengan nominal tadi. Semoga dalam pengajuan penyesuaian, UKT saya bisa berubah. Apabila tidak berubah, semoga bisa terbayarkan segitu dan tidak cuti,” tandasnya. (DZH)

  • Patok Tarif Tidak Wajar, Penumpang Bus Diturunkan di Tengah Tol

    Patok Tarif Tidak Wajar, Penumpang Bus Diturunkan di Tengah Tol

    SERANG, BANPOS – Masyarakat mengeluhkan tindakan kondektur dan supir bus yang mematok tarif tidak wajar dengan alasan sepi penumpang. Bahkan apabila tidak mau membayar tarif tersebut, mereka dipaksa agar turun dari bus itu meskipun sedang di tengah jalan tol.

    Kepada BANPOS, salah satu penumpang bus jurusan Merak – Kp. Rambutan dengan nomor polisi B 7887 IS, Bahari, mengaku bahwa dirinya sedang ingin pulang ke Balaraja dari Kota Serang. Namun ternyata, kondektur bus tersebut meminta tarif yang tidak wajar, bahkan disebutnya seperi memeras.

    “Hari ini saya diperas untuk membayar ongkos dari Serang ke Balaraja sebesar Rp50ribu, yang biasanya hanya Rp10-20ribu. (Penumpang) sebelah saya mau ke Rambutan diperas Rp200ribu,” ujarnya, Sabtu (13/6).

    Ia pun mengaku tidak mau membayar, sebab menurutnya tarif yang dipatok sangat tidak sesuai dengan tarif biasanya. Ia pun diturunkan paksa di tengah jalan tol.

    “Supir dan kondekturnya menurunkan saya di tengah Tol dan saya harus berjalan sepanjang kurang lebih 1 km menuju rest area. Sebelum saya sudah ada dua orang yang diturunkan paksa dan disepanjang jalan masih terlihat ada yang diturunkan juga,” tuturnya.

    Bahari menegaskan, seharusnya kondektur dan supir tidak boleh mematok tarif yang tidak wajar, dengan alasan sepi penumpang akibat Covid-19. Sebab para penumpang pun juga terdampak Covid-19 secara ekonomi.

    “Jangan berlindung dengan alasan sedikitnya penumpang. Semua juga sedang sulit. Tapi jangan seenak saja menaikkan ongkos,” tegasnya.

    Saat ditanya apakah ia merekam atau mengambil foto bus tersebut, ia mengatakan dirinya terlampau kesal sehingga lupa. Akan tetapi ia mencatat nomor polisi dari bus tersebut.

    “Bus jurusan Kampung Rambutan – Merak dengan nomor polisi B 7887 IS,” jelasnya.

    Ia pun meminta kepada Dishub Provinsi Banten agar dapat menindak tegas armada bus yang disebut memeras penumpang itu.

    “Tolong tindak tegas armada bus yang memeras penumpang dan buat aturan jelas tentang ongkos transportasi umum. Mohon kepada Dishub Provinsi Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Kecam Kinerja Legislatif, HMI Lempar Telur Busuk ke DPRD Provinsi Banten

    Kecam Kinerja Legislatif, HMI Lempar Telur Busuk ke DPRD Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melemparkan telur busuk ke gedung DPRD Provinsi Banten. Hal ini sebagai bentuk kekecewaan mereka atas kinerja DPRD yang dinilai busuk.

    Demikian disampaikan okeh koordinator aksi, Ari Opanda. Ari menegaskan bahwa busuknya kinerja DPRD Provinsi Banten, lantaran terkesan diam dan minim menggunakan hak interpelasinya terkait pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) yang dilakukan Gubenur Banten, Wahidin Halim (WH).

    “Kami menyatakan mosi tidak percaya dengan legislatif yang saat ini gagal dalam melakukan tugasnya dalam mengawal aset Banten yakni Bank Banten. Kami tidak puas dengan kinerja legislatif yang seperti buta fungsi dalam menjalankan tugas,” ujarnya, Kamis (11/6).

    HMI menuding bahwa diamnya para anggota DPRD Provinsi Banten, karena adanya bantuan beras Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jabar Banten (BJB). Sebab, dari 85 anggota DPRD, hanya 15 anggota saja yang melakukan interpelasi.

    “Artinya di bawah 20 persen yang menginterpelasi. Ini menimbulkan asumsi liar jika kita kaitkan dengan beras CSR yang di gelontorkan kemarin. DPRD kehilangan etos kerja padahal jelas mereka adalah representasi Rakyat ” kata Ari.

    Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Serang, Faisal Dudayef Payumi Padma, dalam orasinya mengatakan keputusan eksekutif melakukan pemindahan RKUD membuat gaduh ditengah pandemi.

    Seharusnya, Pemprov Banten bersama dengan DPRD fokus mengatasi pandemi. Namun nyatanya DPRD gagal melakukan tugasnya hingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat.

    “Seharusnya eksekutif dan legislatif fokus mengatasi pandemi, ini malah membuat keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan sehingga membuat gaduh. DPRD gagal melakukan tugas dan Fungsnya,” tutur Faisal.

    Pengurus HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Aliga Abdilah, dalam wawancara menduga bungkamnya para anggota dewan yang tidak menggunakan Hak Interpelasinya dikarenakan sudah mendapatkan beras dari CSR Bank Bjb sehingga enggan menggunakan Hak Interpelasinya.

    “Saya menduga Operasi beras. Aliran beras dari CSR itu penyebab minimnya hak interpelasi dewan,” tandas Aliga.

    Mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran, jika dewan terus menerus tidak jelas dalam melakukan fungsinya. Aksi itu berakhir damai dengan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. (DZH)

  • Cerita Mahasiswa Tak Bisa Mudik: Yang Lain Kumpul Dengan Keluarga, Saya di Kos Sendiri

    Cerita Mahasiswa Tak Bisa Mudik: Yang Lain Kumpul Dengan Keluarga, Saya di Kos Sendiri

    PANDEMI Covid-19 yang sedang melanda Indonesia membuat instansi pendidikan mengambil kebijakan untuk menggelar pembelajaran secara daring.

    Termasuk juga salah satu PTN yang ada di Kota Serang, yakni Untirta. Melalui surat edaran Rektor, Untirta secara resmi memperpanjang perkuliahan daring hingga akhir semester.

    Tak ayal, kebijakan tersebut membuat banyak mahasiswa Untirta yang pulang ke kampung halamannya. Sebab, banyak dari mereka yang merasa bahwa kebutuhan hidup di perantauan lebih besar ketimbang di rumah.

    Selain itu, rasa jenuh juga melanda mereka. Sebab, mereka setiap waktu hanya bisa berdiam diri di indekos mereka.

    Namun ternyata tidak semua mahasiswa pulang kampung. Beberapa dari mereka masih bertahan di Kota Serang.

    Alasannya, mereka ingin mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak pulang kampung terlebih dahulu. Selain itu, beberapa juga ada yang terpaksa karena kampung halaman mereka menerapkan karantina wilayah.

    Seperti yang dialami oleh Arinta Ronauli Sinaga. Mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Untirta semester dua ini terpaksa tetap bertahan di Kota Serang, lantaran kampung halamannya yakni Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, diberlakukan karantina oleh warga masyarakat setempat.

    “Sebenarnya pada waktu kebijakan perkuliahan dari pertama itu masih bisa pulang. Tapi kan dari pihak kampus menyebutkan perkuliahan daring dilakukan hanya dua minggu saja, jadi saya tidak pulang terlebih dahulu,” ujar mahasiswi yang memiliki panggilan Kapas ini, Minggu (12/4).

    Ketika surat edaran terkait perpanjangan masa kuliah daring keluar, ia pun sempat ingin pulang ke kampung halamannya.

    Namun ternyata, masyarakat setempat melakukan karantina dengan inisiatif sendiri. Mereka memblokir bandara, sehingga penerbangan dari luar Papua tidak bisa masuk.

    “Akhirnya sampai sekarang saya masih bertahan di Kota Serang. Saya indekos di sebuah rumah dekat kampus Untirta Pakupatan. Sesekali supaya gak bete, datang ke sekretariat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapalaut. Disana ketemu sama teman-teman organisasi,” terangnya.

    Meskipun ia juga memaklumi apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua Barat untuk melakukan karantina wilayah mereka, namun ia tetap mengaku sedih.

    Sebab, disaat kebanyakan orang berkumpul dengan keluarganya pada saat adanya kebijakan pembatasan sosial, ia justru harus sendirian di perantauan.

    “Kalau dibilang sedih sih, pasti sedih. Karena kan saat ini orang-orang semua kumpul dengan keluarga masing-masing. Tapi yah saya sendiri di sini. Meskipun masih ada mahasiswa dan teman saya yang juga tetap bertahan di Kota Serang untuk mengikuti imbauan pemerintah agar tidak mudik,” jelasnya.

    Ia pun sedikit menceritakan kisah salah satu rekannya yang ditolak warga sesampainya di Bandara. Usai ditolak, rekannya melakukan aksi nekat dengan menyebrang hingga ke Sorong menggunakan speed boat menuju Kabupaten Fak-Fak.

    Namun warga tetap menolak kedatangannya dengan alasan isolasi mandiri wilayah tersebut.

    “Sorong itu kan tempat terakhir untuk menuju Kabupaten Fak-Fak. Sampai di sana heboh dan langsung dikarantina. Bener-bener enggak boleh masuk ke Fak-Fak,” ujarnya.

    Meski demikian, ia tetap melakukan kegiatan perkuliahan daring seperti biasa di indekos dirinya. Melakukan kegiatan lainnya seperti mengerjakan tugas dan aktivitas sehari-hari berkontak melalui aplikasi perpesanan dan media sosial.

    “Kalau untuk kebutuhan memang masih dikirim oleh keluarga di Fak-Fak. Tapi yah dengan keadaan seperti ini, rasanya tentu berbeda seperti hari-hari biasa,” ucapnya.

    Kapas pun berharap, pandemi Covid-19 dapat segera usai. Sebab, ia mengaku sudah merasa rindu dengan kampung halamannya. Terlebih saat ini pun dirinya tidak leluasa untuk bepergian.

    “Sedih, yang lain bisa kumpul dengan keluarga, sedangkan saya sendirian di sini. Masak sendiri, apa-apa sendiri. Semoga pandemi ini dapat segera selesai dan kita bisa kembali hidup normal seperti semula. Kangen juga kan kumpul bareng teman-teman kampus,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang mendorong agar pelajar dan mahasiswa perantau yang tetap bertahan di Banten, dapat diberikan stimulus selama berada di perantauan.

    Sebab, tidak pulangnya mereka ke kampung halaman dikarenakan mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mudik, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

    Mide Formateur HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa masih banyak pelajar dan mahasiswa perantau yang hingga saat ini bertahan di indekos masing-masing. Mereka tidak pulang lantaran mengikuti imbauan dari pemerintah, agar tidak pulang kampung.

    “Mereka pasti ingin pulang, terlebih saat ini belajar serta perkuliahan daring diperpanjang hingga akhir semester dan sebentar lagi bulan Ramadan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka tidak ingin pulangnya mereka ke kampung halaman justru membawa sengsara,” ujarnya, Jumat (10/4).

    Menurutnya, mahasiswa perantau tersebut banyak yang berasal dari wilayah Jawa, Sumatera dan Papua. Namun menurutnya, mayoritas pelajar dan mahasiswa yang tetap bertahan berasal dari Papua.

    “Memang banyak dari teman-teman Papua. Karena selain memang mengikuti imbauan, juga bandara di Papua itu ditutup oleh pemerintah setempat. Ada juga dari Boyolali, Palembang, NTB dan lainnya. Kami masih mendata,” jelasnya.

    Irkham menegaskan, para pelajar dan mahasiswa perantau tersebut merupakan pahlawan di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Sebab, mereka rela tetap di perantauan hingga beberapa bulan ke depan agar pandemi ini tetap berakhir.

    Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar dapat memperhatikan kebutuhan mereka. Ia mendorong agar para perantau dapat masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah dianggarkan.

    “Dengan terjaminnya kebutuhan mereka, insyaAllah mereka pun menjadi lebih semangat dan terus bertahan di perantauan, hingga pandemi Covid-19 ini dapat selesai dan kehidupan kita kembali seperti semula,” tandasnya. (DZH)