Tag: Proyek Strategis Nasional

  • Kepala BP Batam: 200 KK di Rempang Bersedia Direlokasi

    Kepala BP Batam: 200 KK di Rempang Bersedia Direlokasi

    BATAM, BANPOS – Kepala BP Batam Muhammad Rudi memastikan akan terus memaksimalkan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Ia menyebut, tim pendataan bekerja maksimal untuk menyampaikan sosialisasi terkait hak-hak masyarakat dalam pembangunan kawasan.

    “Tenggat waktu 28 September 2023 bukan batas akhir. Kami berharap, proses pergeseran warga terselesaikan dengan baik dan lebih cepat,” kata Rudi, seperti dimuat dalam laman BP Batam, Minggu (24/9).

    Wali Kota Batam ini juga memastikan bakal mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi persuasif selama proses berlangsung. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya jumlah pendaftar yang ingin direlokasi hingga 23 September 2023.

    Dia mengklaim, lebih dari 200 kepala keluarga (KK) telah sepakat untuk dilakukan pergeseran ke hunian sementara. Sedangkan lebih dari 400 KK telah melakukan konsultasi kepada tim satuan tugas Rempang Eco-City yang berada di tiga posko berbeda.

    “Saya ingin tim mengutamakan pendekatan humanis. Saya tak mau ada paksaan terhadap warga saya di Rempang,” ucapnya.

    Bagi warga yang ingin mendaftar ke posko, cukup melengkapi beberapa persyaratan yang telah disampaikan. Seperti membawa fotokopi KTP suami-istri, fotokopi KK, surat penguasaan tanah selama 10 tahun secara terus-menerus, foto bangunan 4 sisi, buku tabungan, dan memberitahu titik koordinat lokasi rumah.

    “Jangan ada intervensi kepada masyarakat. Yakinlah Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan masyarakatnya,” tutup Rudi. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/nasional/189924/kepala-bp-batam-200-kk-di-rempang-bersedia-direlokasi

  • Pemerintah Komitmen Atas Keberlanjutan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Komitmen Atas Keberlanjutan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

    JAKARTA, BANPOS – Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dibangun Pemerintah secara berkelanjutan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung program pemerataan ekonomi.

    Kini, program prioritas Pemerintah ini telah memasuki usia delapan tahun sejak pertama kali ditetapkan.

    Dalam rangka memperingati delapan tahun perjalanan dan keberhasilan PSN yang disebut memberikan manfaat dan dampak nyata yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menggelar acara Jalan Santai di sepanjang jalur Car Free Day dengan rute MRT Istora Mandiri-Parkir Selatan Gelora Bung Karno, pada Minggu (14/05).

    Kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur dan percepatan penyelesaian PSN yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia, guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

    Selaku Ketua KPPIP, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terus mendorong percepatan penyelesaian PSN agar tidak ada proyek yang mangkrak di tahun 2024 nanti.

    Menko Airlangga pada sesi doorstop juga meyakinkan bahwa beberapa proyek PSN yang lewat periode 2024 financial closing-nya sudah selesai, sehingga proyeknya akan terus dilanjutkan.

    “Ada beberapa proyek PSN yang sudah financial closing dan tentunya akan dilanjutkan. PSN telah terbukti menyelesaikan berbagai proyek-proyek strategis nasional, dan Pemerintah memberikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

    Hingga Mei 2023, tercatat Pemerintah telah mengakselerasi pembangunan sebanyak 156 PSN dengan total nilai investasi sebesar Rp1.080,2 triliun.

    Keberhasilan PSN telah memberikan dampak signifikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan dan mitigasi bencana, serta hilirisasi industri dan penunjang investasi.

    Beberapa proyek PSN ini tentunya telah memberikan dampak signifikan kepada Indonesia, antara lain beroperasinya MRT dan LRT pertama di Indonesia dan penambahan jaringan jalur kereta api sepanjang lebih dari 1.000 Kilometer.

    Selain itu, juga telah dibangun puluhan bendungan untuk menambah persediaan air baku, mereduksi potensi banjir, dan memproduksi energi listrik.

    Penambahan panjang jalan tol juga telah dilakukan sebanyak tiga kali lipat sejak 2014 dan pembangunan tiga Sistem Pengolahan Air Minum dengan skema KPBU yang memberikan layanan kepada lebih dari 2 juta orang.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, berharap kegiatan tersebut dapat mengingatkan keberhasilan PSN menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kami berharap kegiatan ini tentunya akan bisa mengingatkan kepada kita semua bahwa PSN harus terus dilakukan, dipercepat, agar kita bisa membangun ekonomi yang lebih berkesinambungan, berkeadilan sosial, dan kesejahteraan, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Kerjasama dan kolaborasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga, pemangku kepentingan, badan usaha, serta masyarakat, terutama generasi muda yang nantinya akan memanfaatkan PSN yang telah terbangun ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, merupakan kunci utama keberhasilan PSN di masa yang akan datang.

    Generasi muda diharapkan sadar akan pentingnya peran mereka dalam pemanfaatan seluruh infrastruktur terbangun untuk menjadi salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi negara maju, makmur, adil, dan berdaulat, yang disegani dalam dunia internasional.

    Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktur Pembangunan Bisnis MRT, serta perwakilan dari berbagai K/L dan stakeholders terkait. (MUF)

  • Progres Proyek Strategi Nasional di Pandeglang Stagnan

    Progres Proyek Strategi Nasional di Pandeglang Stagnan

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jemput bola dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) yang ada di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, beberapa PSN di Pandeglang hingga saat ini masih stagnan seperti jalan Tol dan reaktivasi Kereta Api.

    “Pro aktif berkoordinasi dengan pihak Kementerian terkait, PSN ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Banten Selatan,” kata Irna saat Rakor PPD di Gedung Setda Pandeglang, Senin (28/3).

    Menurutnya, di Indonesia ada banyak kabupaten dan kota se-Indonesia yang mendapatkan PSN. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif agar PSN segera terealisasi.

    “Kalau kita tidak bergerak tentu tidak akan ada kemajuan perkembangan PSN, sedangkan semua investasi sangat menantikan kehadiran aksesibilitas. Jadi harus kita dorong sesegera mungkin,” ujarnya.

    Jika PSN sudah terealisasi, tentunya hal tersebut akan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan ekonomi.

    “Dengan adanya jalan tol dan jalur kereta api, ekonomi masyarakat akan tumbuh, investasi akan masuk. Sehingga memberikan dampak bagi masyarakat khususnya peluang lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, progress untuk PSN jalan tol Serang-Panimbang saat ini pengerjaannya sudah mulai dilakukan di tiga seksi oleh tiga perusahaan.

    “Dimulai dari land clearing, bulan depan bulan pengerjaan mulai dari cileles,” katanya.

    Menurutnya, pekerjaan jalan tol Serang-Panimbang di tiga seksi yang dilaksanakan oleh tiga perusahaan diantaranya PT Shino, PT Adi Karya dan Wika.

    “Seksi pertama oleh PT Shino sepanjang 50 kilometer, sisanya dikerjakan oleh PT Adi Karya dan Wika,” terangnya.

    Terpisah, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang, Tatang Muhtasar mengatakan, untuk progress reaktivasi kereta api sendiri, hingga saat ini belum ada progres lanjutan.

    “Kita akan tindaklanjuti lagi dan akan bersurat ke kementerian,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Proyek Strategis Nasional Masuk Dalam Raperda RTRW Provinsi Banten

    Proyek Strategis Nasional Masuk Dalam Raperda RTRW Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Perkembangan zaman terus mengalami perubahan, pemerintah pusat meminta daerah melakukan perubahan tata ruang dan wilayah, yang menyesuaikan program nasional. Kemarin, pemprov secara resmi menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (Raperda RTRW) 2022-2042 dalam rapat paripurna DPRD Banten.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat membacakan sambutan gubernur Wahidin Halim (WH) menyampaikan, peraturan daerah RTRW tersebut dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tata ruang wilayah Provinsi Banten selama 20 tahun ke depan.

    “Seiring dengan dinamika pembangunan Nasional daerah, maka rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten 2022-2042 yang disusun bertujuan untuk mengatasi permasalahan aktual tata ruang wilayah Provinsi Banten selama 20 tahun ke depan dan mengakomodir berbagai harapan masyarakat selaras dengan tujuan penataan ruang Nasional dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional,” kata Andika.

    Tujuan tersebut, akan dapat terwujud apabila seluruh tahapan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria yang dikeluarkan oleh pemerintah.

    Rencana tata ruang wilayah provinsi sendiri, kata Andika, mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

    “Sebagai matra spasial, maka rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten disusun berdasarkan kepentingan jangka panjang dan mampu meningkatkan daya saing wilayah Banten dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Andika mengatakan, untuk mensinergikan dan mengakomodir kebijakan Nasional dan dinamika pembangunan yang berkembang cepat di Provinsi Banten, telah dilakukan pengintegrasian rencana tata ruang wilayah dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

    Andika melanjutkan, dengan rencana tata ruang wilayah yang akan dibahas ini fungsi pengendalian dapat lebih ditingkatkan dalam rangka menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. Berikutnya, guna menghindari penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang kawasan dalam pengembangan wilayah.

    Adapun isu-isu strategis terkait penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Banten yang perlu menjadi prioritas antara lain, percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu disesuaikan dalam rencana tata ruang daerah. Selanjutnya, meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan wilayah berdasarkan potensi dan sumberdaya ekonomi wilayah. Tidak kalah pentingnya, kata Andika, juga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan kawasan lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.

    Berikutnya, kata Andika, isu strategis lainnya terkait ini adalah sinergitas dan optimalisasi penataan ruang wilayah perbatasan antar kabupaten/kota dan kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan. Andika juga menyebut degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai isu strategis terkait penyelenggaraan tata ruang di Provinsi Banten yang tidak bisa diabaikan.

    “Perubahan kawasan iklim dengan upaya pelestarian fungsi konservasi, cagar alam optimalisasi situ/waduk, danau, sempadan sungai, sempadan pantai dan lainnya juga termasuk ke dalam isu strategis dimaksud,” imbuhnya.

    Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim yang memimpin rapat paripurna tersebut kemudian mengumumkan bahwa pengajuan raperda oleh WH melalui Andika tersebut akan ditanggapi oleh seluruh fraksi di DPRD Banten pada agenda rapat paripurna DPRD berikutnya.

    “Melalui pandangan fraksinya, nanti fraksi-fraksi di DPRD Banten akan memutuskan apakah raperda tersebut akan dilanjutkan diagendakan untuk dibahas atau sebaliknya,” kata Fahmi.

    (RUS/PBN)