JAKARTA, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya (Persero), Trisna Sutisna, usai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif pada tahun 2018-2020.
“Tim penyidik menahan tersangka TS untuk 20 hari pertama dimulai 11 Mei sampai 30 Mei 2023 di cabang Rutan KPK pada Markas Komando Puspomal, Jakarta Utara,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/5).
Tanak mengatakan, awalnya ada dua orang tersangka yang akan dilakukan penahanan hari ini, yakni Trisna Sutisna (TS) dan mantan Direktur Utama PT Amarta Karya Catur Prabowo (CP).
Akan tetapi, tersangka CP mangkir dari panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit.
Ia menjelaskan, kasus tersebut berawal pada tahun 2017. Saat itu, tersangka TS menerima perintah dari CP yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Amarta Karya.
Catur memerintahkan kepada TS dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya, untuk mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan kebutuhan pribadinya.
Sumber dana tersebut, diketahui berasal dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT Amarta Karya.
Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV, yang digunakan menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya alias fiktif.
Kemudian pada 2018, dibentuk beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya dan hal ini sepenuhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan TS.
Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi ‘lanjutkan’ dibarengi dengan persetujuan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani tersangka TS.
Buku rekening bank, kartu ATM dan bongol cek dari badan usaha CV fiktif itu dipegang oleh staf bagian akuntansi PT Amarta Karya yang menjadi orang kepercayaan dari CP dan TS, untuk memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan tersangka CP.
“Uang yang diterima tersangka CP dan TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya,” tutur Tanak.
Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp46 miliar,” tandasnya. (ANT/MUF)