BANTEN POS

Tag: PT Pos Indonesia

  • Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2023, Pos Indonesia akan bertanggung jawab dalam mendistribusikan logistik dinas dan menjamin kualitas pengiriman standar. Sebagai BUMN logistik, Pos Indonesia juga diharapkan dapat mencakup daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Kamis (8/2) .

    Selain berperan sebagai penyelenggara dinas pos, perusahaan logistik milik negara ini diharapkan untuk menyelenggarakan layanan pos universal di 2.400 kecamatan serta mendukung penyediaan layanan kurir dan logistik bagi pemerintah. Pos Indonesia sebelumnya telah berkontribusi dalam mendistribusikan vaksin COVID-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, dan menjadi distribusi logistik pemilu.

    “Pos Indonesia telah memenuhi standar di berbagai aspek, mulai dari ketersediaan gerai, jangkauan layanan, hingga manajemen risiko. Semoga seluruh instansi dapat memanfaatkan hal ini untuk memperkuat sistem kita,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie di Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

    Menurut Budie, Pos Indonesia merupakan jasa pengiriman terintegrasi dengan jangkauan luas. Ia menekankan kontribusi Pos Indonesia dalam menekan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target biaya logistik mencapai 9 persen dari PDB pada tahun 2045.

    Direktur Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan bahwa Pos Indonesia akan menjalankan peran dan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara dinas pos. Faizal mengapresiasi kepercayaan Kominfo terhadap Pos Indonesia sebagai jasa logistik yang mengurus kebutuhan masyarakat.

    Melalui POSIND Day, Pos Indonesia diharapkan dapat memajukan komunikasi dan ekonomi di wilayah 3T. Dengan demikian, kegiatan logistik nasional dapat terakomodir dan distribusi logistik nasional dapat merata.

    “POSIND Day adalah kegiatan bersama PosIndonesia yang didukung oleh Kementerian Kominfo. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo dan jajaran yang secara resmi menunjuk Pos Indonesia sebagai Penyelenggara Pos Dinas lainnya. Ini merupakan mandat, kepercayaan, dan pengakuan dari Pemerintah terhadap Pos Indonesia,” kata Faizal.

    Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3/2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya untuk mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

    Peran Pos Indonesia dalam menggerakkan sektor logistik nasional tak berhenti di situ. Melalui kantor cabangnya, perusahaan telah membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendistribusikan produk. Transaksi di wilayah rural juga mencatat pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2023.

    “Dengan dukungan dan bimbingan dari Kemenkominfo, terjadi pertumbuhan transaksi yang signifikan di wilayah rural. Kantor cabang pembantu layanan pos universal Pos Indonesia terbukti membantu masyarakat, terutama UMKM,” ungkap Faizal.

    Dalam acara ini, Pos Indonesia juga memperkenalkan logo baru, “PosIND”, yang menggantikan logo sebelumnya. Singkatan tersebut merujuk pada Pos Integrated National Distribution System yang akan menjadi identitas baru Pos Indonesia.

    POSIND Day juga diramaikan dengan peluncuran Katalog Prangko 2024 dan Prangko Tahun Naga Kayu 2575 edisi Imlek. Kedua prangko tersebut diluncurkan sebagai apresiasi Pos Indonesia terhadap pelanggan korporasi di segmen pemerintahan.

    Peluncuran prangko naga menjelang Imlek tahun ini tidak dilakukan tanpa alasan. Imlek tahun ini dipercaya membawa keberuntungan, terutama bagi shio naga. Pos Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mengapresiasi budaya Tionghoa dan Asia Timur yang masih berakar di tanah air.

    Dengan meluncurkan prangko ini, Pos Indonesia berkomitmen untuk secara terus-menerus meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Pada kesempatan ini, BUMN logistik ini memproduksi 90.000 lembar prangko, termasuk 5.000 full sheet, 5.000 lembar souvenir, dan 1.000 sampul hari pertama. (MYU)

  • Penyaluran Program Pangan Bapanas di Kabupaten Lebak Berjalan Lancar

    Penyaluran Program Pangan Bapanas di Kabupaten Lebak Berjalan Lancar

    LEBAK, BANPOS – Distribusi pangan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia di Kabupaten Lebak diklaim berjalan dengan baik dan lancar. Pangan yang merupakan program bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menyasar para warga kurang mampu.

    “Kami menerima laporan selama ini pendistribusian program pangan berjalan lancar,” kata Executive Manager Kantor Pos Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Priyo Kemala, kemarin.

    Ia menuturkan, pendistribusian bantuan pangan di Kabupaten Lebak untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat dari kalangan keluarga kurang mampu. Selama ini, program pangan sangat membantu bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu, agar tidak menimbulkan kerawanan pangan.

    Namun ia mengatakan, penyaluran beras tersebut dikawal oleh petugas Kantor Pos Rangkasbitung sebagai penanggung jawab yang ditunjuk pemerintah.

    Pendistribusian program pangan itu dibagikan di 345 desa/kelurahan, yang tersebar di 28 kecamatan. Tetapi titik pengambilan beras dipusatkan di kantor desa dan kelurahan setempat. Setiap warga kurang mampu menerima beras sebanyak 10 kilogram/bulan.

    “Kami mendistribusikan program pangan mulai dari Maret sampai April 2023 berjalan lancar dan tidak ada masalah dari warga setempat,” ucap Kemala.

    Menurut dia, pendistribusian bantuan program pangan tersebut sebelum disalurkan kepada masyarakat, terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Satgas Pangan terdiri dari Perum Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

    Apabila petugas Satgas Pangan itu memberikan jaminan bahwa beras jenis medium yang akan disalurkan layak dan berkualitas dikonsumsi, maka petugas Pos Rangkasbitung mendistribusikanya. “Kami hanya sebatas mengawal untuk mendistribusikan program bantuan pangan hingga ke masyarakat,” tuturnya.

    Ia mengatakan, selama ini pendistribusian beras langsung diterima masyarakat penerima program bantuan pangan. Bahkan, petugas Pos Rangkasbitung akan mengantarkan beras ke rumah penerima program jika mereka sakit.

    Pendistribusian beras sebanyak 1.561,12 ton untuk masyarakat kurang mampu yang menerima program bantuan pangan sebanyak 156.112 kepala keluarga (KK). Karena itu, pihaknya bersama 10 kantor pembantu mendistribusikan beras ke desa-desa dan kelurahan.

    “Kami meyakini dengan pendistribusian beras dapat memenuhi ketersediaan pangan keluarga,” terangnya.

    Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak mengaku, mereka sudah tiga bulan terakhir menerima bantuan program pangan yang digulirkan Bapanas berupa beras sebanyak 10 kilogram/bulan.

    “Bantuan pangan itu sangat meringankan beban ekonomi masyarakat dari keluarga miskin, terlebih harga beras melonjak di pasar,” kata Budiman (55) warga Kalanganyar Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Bagikan BLT di Baksel, PT Pos Indonesia Dituding Abaikan Protokol Covid-19

    Bagikan BLT di Baksel, PT Pos Indonesia Dituding Abaikan Protokol Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Pembagian bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid-19 yang dilaksanakan PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah di masing-masing desa, Selasa (12/5) mendapat kritik dari aktivis pegiat sosial di Lebak Selatan.
    Seorang aktivis pegiat sosial Musalep, yang memantau pembagian bantuan langsung tunai di Desa Gunungbatu, Kecamatan Bayah menilai bahwa kondisi tersebut terjadi lantaran tidak ada tindakan antisipasi sebelumnya.

    “Ini Desa Gunungbatu, ini protokol kesehatan Covid-19 versi pos kaya gini…oooh,” katanya, Selasa (12/5/2020).

    Kerumunan massa yang terjadi pada saat pembagian bantuan langsung tunai jelas Musalep, adalah bukti tidak ada tindakan antisipasi baik yang dilakukan PT Pos maupun oleh pihak desa.

    “Akibat gak ada tindakan antisipasi sebelumnya berarti kalau ada virus itu sudah nyebar kemana-mana sebelum diurai,” jelasnya.

    Dilain pihak, Departemen Advokasi, Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Sudandi, meminta PT Pos Indonesia profesional dalam pembagian bantuan sosial. Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing.

    Ketika dikonfirmasi, Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus kepada BANPOS melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, bahwa dirinya akan menyampaikan kondisi tersebut kepada pegawai desa agar ada penguraian warga penerima bantuan yang datang.

    “Nanti saya kasih info ke pegawai desanya supaya diurai pak,” katanya.

    Sehari sebelumnya, Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus mengatakan, pembagian bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid-19 di Kecamatan Bayah sesuai protokol Covid-19.

    “Pembagiannya di komunitas pak dan harus sesuai protokol Covid 19. Menghindari kerumunan dan harus jaga jarak serta ada tempat pencucian tangan. Dikantor-kantor desa,” kata Kepala PT Pos Indonesia Kecamatan Bayah, Agus kepada BANPOS, Senin (11/5).

    Hingga berita ini dilansir, BANPOS belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Desa Gunungbatu soal tersebut.(CR-01/PBN)

  • Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    Kumala Harap PT. Pos Profesional Dalam Penyaluran JPS

    LEBAK, BANPOS – PT Pos Indonesia diminta profesional dalam pembagian bantuan sosial. Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing.

    Pernyataan tersebut disampaikan Departemen Advokasi, Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Sudandi, Sabtu (9/5) kepada BANPOS.

    Kegiatan pendistribusian bantuan sosial kata Sudandi, harus jelas tersampaikan secara langsung pada penerima. Peran aktif semua pihak untuk mengawasi, membantu dan mendukung program pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial diperlukan.

    “Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan apapun, bantuan ini harus dipastikan sampai ke tangan penerima tanpa ada potongan sepeserpun,” katanya

    Sudandi menjelaskan, keamanan dan kenyamanan warga penerima manfaat dalam pendistribusian bantuan sosial harus diutamakan. Jangan sampai pihak pos tidak bekerja profesional, dan meminta penerima untuk berkumpul disuatu tempat dan antri.

    Pihak Pos harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan prinsip physical distancing. Kalau antrian penerima bansos di PT Pos Indonesia itu terjadi artinya pihak pos tidak mau bekerja secara serius.

    “Pihak pos kami meminta agar tidak mengumpulkan warga sehingga menimbulkan konsentrasi warga disatu titik, seperti kantor desa, kantor pos atau dikumpulkan disuatu tempat tertentu,” jelasnya

    Proses pendistribusian bantuan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kejadian diberbagai daerah terulang dan terjadi di Lebak akibat manajemen pendistribusian yang buruk seperti dugaan adanya pungli dan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

    Bantuan harus diantarkan langsung kepada warga penerima, artinya warga yang telah terdaftar tinggal menunggu petugas di rumah masing-masing dengan menyiapkan persyaratan pemberian bantuan seperti dokumen e-KTP serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan, sehingga warga tidak perlu berkumpul dan bergerombol untuk mendapatkan bantuan sosial ini.

    “Petugas harus datang door to door agar tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebabkan penularan COVID-19 lebih luas lagi. Distribusi bantuan harus sampai ke rumah warga,” tandasnya. (CR-01/PBN)