BANTEN POS

Tag: Puskesmas

  • Intan Ingin Maksimalkan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tangerang

    Intan Ingin Maksimalkan Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Tangerang

    KABUPATEN TANGERANG, BANPOS – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tangerang, Banten, nomor urut 02, Intan Nurul Hikmah memaparkan program kesehatan gratis kepada warga Desa Sukawali, Kohod dan Kramat dan Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji.

    “Kami juga akan melanjutkan program UHC (Universal Health Coverage),” kata Intan di hadapan ratusan warga saat menggelar kampanye tatap muka, Kamis (31/10/2024).

    Pernyataan tersebut ditegaskan Intan Nurul Hikmah menyusul banyaknya warga mempertanyakan program kesehatan yang sebelumnya telah berjalan di Kabupaten Tangerang, salah satunya UHC.

    Intan mengungkapkan, sebetulnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah memiliki program pengobatan gratis, melalui UHC bahkan BPJS Kesehatan yang ditanggung APBD.

    “Itu akan kami lanjutkan bahkan ditingkatkan. Bila Maesyal-Intan dipercaya menjadi Bupati-Wakil Bupati Tangerang 2025-2030, ” kata Intan.

    Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang ini, selama sosialisasi banyak warga meminta Maesyal Rasyid dan Intan melanjutkan program-program Bupati Tangerang sebelumnya, khususnya dalam bidang kesehatan.

    “Semua program yang baik akan dilanjutkan. Program yang kurang baik akan ditingkatkan agar menjadi lebih baik untuk masyarakat Kabupaten Tangerang,” tegas adik Bupati Tangerang A Zaki Iskandar tersebut.

    Terlebih, lanjut Intan, program UHC akan terus dilanjutkan. Karena, hanya dengan menunjukkan KTP, warga sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

    “Terutama, bagi warga kurang mampu yang belum tercover BPJS Kesehatan, ” imbuh Intan.

    Berdasarkan data, hingga Oktober 2024 ada 366.632 jiwa di Kabupaten Tangerang yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran dalam program UHC.

    Jumlah tersebut merupakan hasil dari pendataan petugas melalui rumah sakit yang memberikan pelayanan.

    “Program UHC yang dicanangkan Bupati Tangerang periode 2018-2023 Ahmed Zaki Iskandar ini mendapatkan pernghargaan dari Pemerintah Pusat,” tegas Intan.

    Cawabup Tangerang perempuan satu-satunya ini juga menjelaskan, sebagai upaya keberlanjutan program tersebut, pihaknya akan berfokus pada peningkatan akses dan layanan kesehatan, di antaranya program mobil ambulan untuk 246 desa dan 28 kelurahan.

    Kemudian memperluas peran Puskesmas guna mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Saat ini sudah ada 44 Puskesmas di Kabupaten Tangerang yang bisa melayani persalinan ibu melahirkan dalam satu hari atau PONED.

    “Kami ingin pelayanan maksimal di Puskesmas, jika perlu tidak ada lagi warga yang harus dirujuk, dan yang sakit bisa segera sembuh dengan hanya berobat ke Puskesmas,” harapnya.(Odi)

  • Walikota Helldy Siapkan 8 Puskesmas dan SDM Handal untuk Wujudkan Kesehatan Masyarakat Cilegon

    Walikota Helldy Siapkan 8 Puskesmas dan SDM Handal untuk Wujudkan Kesehatan Masyarakat Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Program prioritas pembangunan di bidang Kesehatan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan menyiapkan Delapan Puskesmas dengan Fasilitas, Utilitas dan sumber daya manusia (SDM) yang handal kini terus dipacu Dinas Kesehatan setempat.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian melalui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Ratih Purnamasari di kantornya, Kamis ( 5 Oktober 2023 ) mengatakan, guna merealisasikan program tersebut sejumlah langkah setrategis telah dijalankan di antaranya dengan merehab bangunan gedung puskesmas, penyediaan fasilitas Kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan meningkatkan kompetensi pegawai.

    Tercatat pada 2021 ada 3 pekerjaan pengembangan puskesmas dan 7 pekerjaan rehabilitasi puskesmas, pada 2022 ada 9 pekerjaan rehabilitasi puskesmas dan pada 2023 ada 3 pekerjaan pengembangan puskesmas dan 8 pekerjaan rehabilitasi puskesmas.

    Adapun dari perlengkapan alat kesehatan pada 2021 ada 14 jenis alat kesehatan, pada 2022 ada 31 jenis alat kesehatan dan pada 2023 ada 102 jenis alat kesehatan yang diadakan.

    Adapun terkait fasilitas kesehatan di sembilan Puskesmas se Cilegon meliputi fasilitas layanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama yakni Puskesmas menyediakan layanan promotif, pencegahan penyakit, konsultasi kesehatan, pengobatan rawat jalan untuk masyarakat dalam satu kecamatan.

    Ratih menjelaskan, dari sisi SDM, Puskesmas di Kota Cilegon telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar, yaitu minimal mempunyai sembilan Jenis Tenaga Kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, ATLM (ahli teknologi laboratorium medik), apoteker, kesehatan masyarakat dan tenaga gizi.
    Selain itu, dalam upaya meningkatkan SDM yang handal di sembilan puskesmas, Dinas Kesehatan berkomitmen meningkatkan kualitas SDM yang diwujudkan dengan berbagai pelatihan bagi tenaga Kesehatan.

    Berbagai pelatihan ini, kata Ratih dalam rangka memaksimalkan layanan Kesehatan kepada masyarakat Kota Cilegon. Komitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi hal utama dalam pengabdian tugasnya.

    Pada 2021 hanya ada satu kegiatan pelatihan yang diadakan dinkes bagi perawat puskesmas. Pada 2022 meningkat menjadi 21 kegiatan pelatihan dan pada 2023 naik drastis menjadi 56 kegiatan pelatihan baik diadakan oleh dinkes, dinkes propinsi maupun kemenkes dengan dana yang bersumber dari APBD maupun DAK.

    Adapun pelatihan yang diadakan di antaranya Pelatihan Bantuan hidup Dasar Bagi Medis, Pelatihan P3K Non Medis bagi driver ambulans, Pelatihan Tenaga Kesehatan Imunisasi, Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri Bagi Petugas Fasilitator.

    Untuk diketahui, saat ini Puskesmas di Cilegon sudah terakreditas sebagai Puskesmas Utama meliputi Cilegon, Cibeber, Ciwandan, Citangkil, Jombang, Grogol dan Pulomerak. Sedangkan Puskesmas Purwakarta masih berstatus akreditasi madya.

    Sementara untuk Puskesmas Citangkil II saat ini masih belum terakreditasi. Hal ini dikarenakan baru berdiri pada 2020 dan Kemenkes RI mengambil kebijakan sejak periode 2020 sampai 2022 tidak melakukan akreditasi untuk Puskesmas terkait adanya pandemi Covid 19 di Indonesia.

    Program prioritas lain yang perlu mendapat apresiasi adalah program UHC dimana pada Desember 2021 mencapai 87,37 persen, pada Desember tahun 2022 menjadi 97,46 persen dan terus meningkat pada tahun 2023 ini per Oktober 2023 mencapai 99.85 persen. dengan tercapainya UHC ini maka warga Cilegon yang membutuhkan pertolongan pelayanan medis akan sangat dimudahkan dan tidak terkendala masalah biaya. Manfaat keanggotaan BPJS Kesehatan bagi peserta Tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif, promotif dan rehabilitatif.

    Sementara itu, untuk menurunkan angka stunting terus digencarkan Dinkes Cilegon. Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang yang mengganggu pertumbuhan fisik anak dan perkembangan otak.
    Kondisi ini akan berimplikasi kepada kehidupan generasi penerus dan kemajuan ekonomi Indonesia.

    Sejumlah langkah telah dilakukan di antaranya mendukung peralatan posyandu berupa pengadaan alat antropometri kit yang sesuai dengan standar SK Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/1919/2022.

    Pada Oktober 2023 ini dinas kesehatan Kota Cilegon mendapatkan hibah dari Kemenkes RI sebanyak 289 unit alat antropometri kit yang dibagikan ke 389 Posyandu melalui Puskesmas. Dengan adanya hibah alat ini maka seluruh Posyandu di Kota Cilegon akan memiliki antropometri kit yang terstandar.

    Sebelumnya tercatat Dinkes Cilegon telah memiliki alat antropometri kit sebanyak 109 unit dimana 48 unit di antaranya diadakan pada tahun 2023 ini yang dibiayai oleh APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Alat antropometri kit ini merupakan alat untuk membantu mendeteksi dini masalah stunting pada balita. Alat ini terdiri dari timbangan bayi digital, pita lingkar lengan atas, pita lingkar kepala, alat pengukur tinggi badan (microtoise) dan alat pengukur panjang badan.

    “Bantuan antropometri kit ini sangat dibutuhkan dalam upaya mendeteksi stunting pada balita,” ucap Ratih.

    Dinas Kesehatan juga terus meningkatkan pelayanan melalui Inovasi-inovasi pelayanan terutama di Puskesmas. Setiap tahun terus tercipta inovasi inovasi baru di seluruh Puskesmas di Kota Cilegon. Inovator puskesmas tercatat sudah dua kali memperoleh penghargaan bergengsi di ajang Sinovik yaitu kompetisi inovasi yang diadakan oleh Kemenpan RB, yaitu inovasi Kader Gegana Pedes pada 2019 dari puskesmas Cibeber dan Gempita Beras Merah pada 2022 dari puskesmas Citangkil.

    Sekilas tentang inovasi Gempita Beras Merah (Gerakan Masyarakat Peduli Gizi Balita Bersama CSR Membangun Generasi Sehat) adalah inovasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi di masyarakat melalui penanganan komprehensif. Kegiatan yang dilakukan dalam inovasi ini adalah Pelayanan Kesehatan (Pemeriksaan dan Perawatan Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Ahli Gizi, Psikolog, Terapis Tumbuh Kembang Anak. Kemudian Pemeriksaan Laboratorium dan Pemberian Obat-Obatan), Pemberian makanan melalui program Citangkil Food Delivery (CFD), Kelas Parenting dan Kelas Memasak, serta Pemberdayaan Wanita.(adv)

  • Biar Terbuka, Puskesmas Lebak Dilatih Pengelolaan Informasi

    Biar Terbuka, Puskesmas Lebak Dilatih Pengelolaan Informasi

    LEBAK, BANPOS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten besama USAID Erat menggelar pelatihan pengelolaan informasi bagi PPID Puskesmas se-Kabupaten Lebak di aula Dinkes Lebak, Selasa (26/9). Hal itu agar Puskesmas se-Kabupaten Lebak, benar-benar menerapkan keterbukaan informasi publik.

    Sekretaris Dinkes Lebak, Nurul Hakim, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai peningkatan
    kapasitas bagi pejabat PID di setiap Puskesmas di Lebak.

    “Supaya mereka lebih tau dan paham bagaimana cara mengelola permintaan informasi maupun yang
    mereka terima,” kata Nurul kepada BANPOS.

    Nurul menjelaskan, Puskesmas di Lebak sudah sering menerima permohonan informasi dari banyak
    pihak. Namun, masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum tau cara untuk menerima permohonan
    informasi tersebut.

    “Acara inilah kita siapkan untuk itu, agar mereka bisa merespon permintaan informasi itu dari
    siapapun,” jelasnya.

    Ia menerangkan, setiap Puskesmas harus bisa mempersiapkan informasi yang bisa diberikan dan juga
    yang bersifat rahasia. Atau, mereka bisa mempersiapkan informasi yang bisa disampaikan sewaktu-
    waktu secara rutin.

    Menurutnya, masing-masing Puskesmas harus paham dengan dokumen-dokumen yang mereka buat,
    agar bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut.

    “Kami harap mereka (Puskesmas) bisa lebih tau hak dan kewajiban sebagai PPID Puskesmas dan
    senantiasa berkoordinasi dengan Dinkes atau diskominfo agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan
    informasi,” tandasnya.

    Sementara itu, Manager Riset Pattiro Banten, Angga Andrias mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan
    agar masing-masing Puskesmas se Kabupaten Lebak mampu mendokumentasikan dan melayani
    masyarakat terkait informasi-informasi yang dibutuhkan.

    “Sebagai mana Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang nomor 14 tahun 2008,” kata Angga.

    Angga menjelaskan, kendala PPID Puskesmas yakni masih kurangnya pemahaman dalam melayani
    masyarakat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Masih banyak oknum yang memanfaatkan informasi tersebut, dengan ketidakpahaman ini dari
    Puskesmas. Inilah yang sering dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi melalui informasi
    tersebut,” jelasnya.

    Ia berharap, setelah adanya kegiatan tersebut, setiap Puskesmas dapat memahami keterbukaan
    informasi tersebut agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Jadi nantinya diharapkan mereka bisa memahami apa yang harus disampaikan langsung ke masyarakat,
    mana yang harus diarsipkan dan lain sebagainya sesuai dengan tahapan-tahapan dalam permohonan
    informasi publik,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Puskesmas Rangkasbitung, Yangyang Citra Gumelar, mengatakan bahwa
    kegiatan tersebut merupakan pembelajaran yang positif agar masing-masing Puskesmas bisa siap dalam
    menanggapi permohonan informasi dari pihak luar, salah satunya pemerhati.

    “Dengan adanya pertemuan ini kita bisa tau bahwa informasi mana saja yang bisa kita berikan dan
    informasi mana saja yang bisa kita tahan,” kata Yangyang.

    Ia menjelaskan, hal tersebut juga menjadikan pemahaman bagi para pemerhati bahwa terdapat
    informasi yang harus dirahasiakan karena sudah terikat dalam aturan. Menurutnya, ke depannya
    seluruh Puskesmas di Lebak dapat memiliki rambu-rambu dalam pemberian informasi.

    “Kami di Puskesmas Rangkasbitung selalu memberikan data atau informasi selama informasi itu relevan, baik kepada pemerhati atau bahkan KI (Komisi Informasi),” jelasnya.

    Ia berharap, seluruh Puskesmas dapat semakin memahami tentang pengelolaan informasi baik yang
    bersifat urgent maupun yang harus disimpan secara rahasia.

    “Tentunya ini sebagai pemahaman dan pembekalan yang luar biasa untuk kami,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Puskesmas Periuk Jaya ‘Boikot’ Wadah Plastik

    Puskesmas Periuk Jaya ‘Boikot’ Wadah Plastik

    TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan kembali
    menggelar pelatihan Berbasis Kompetisi (BK) gelombang 4 tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada
    Senin (18/9) mendatang.

    Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Suparman, mengatakan bahwa dengan diadakannya pelatihan
    tersebut, Pemkab Tangerang bertujuan untuk mencetak para pekerja yang kompeten dan memiliki
    daya saing yang tinggi.

    “Pelatihan ini sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat yang membutuhkannya, karena ini
    merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan melahirkan
    pekerja kompeten serta unggul dalam bidangnya masing-masing,” ujarnya dalam rilis yang diterima
    pada Minggu (3/9).

    Suparman juga menjelaskan bahwa pendaftaran pelatihan berbasis kompetisi tersebut, dibuka mulai
    sejak tanggal 29 Agustus hingga 13 September 2023 secara online, dan bisa diakses pada tautan
    http://www.blk-tangerangkab.com/formulir-pendaftaran.

    “Nantinya akan ada 9 jurusan yang akan dibuka yakni menjahit garmen sebanyak 16 orang, menjahit
    pakaian 16 orang, desain grafis 16 orang, menjahit sepatu 32 orang, operator forklift 32 orang,
    instalasi listrik rumah sederhana 16 orang, otomotif sepeda motor 16 orang, pangkas rambut 16
    orang, teknisi AC 16 orang,” jelasnya.

    Suparman berpesan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, untuk mengikuti pelatihan tersebut
    dengan persyaratan memiliki KTP Kabupaten Tangerang, Ijazah terakhir, Kartu AK-1 (Kartu Pencari
    Kerja), Pas Photo 3×4 merah 2 lembar dan usia antara 18 hingga 35 tahun.

    “Gelombang 4 akan menampung 176 peserta dan masing-masing peserta nanti akan mendapatkan
    konsumsi, seragam pelatihan, ATK, modul pelatihan, sertifikat dari BLK dan BNSP serta SIO untuk
    oprator forklift,” tandasnya. (DZH)

  • Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    Dirawat di Pasar Minggu, Dokter Puskesmas Cipeundeuy Malingping Dilaporkan Positif Korona

    BAKSEL, BANPOS – Setelah sebelumnya diberitakan, Satu tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit Adjidarmo Rangkasbitung, dinyatakan positif terpapar virus korona (Covid-19). Dikabarkan, terdapat kembali tenaga kesehatan yang bekerja di Lebak, positif terkena virus tersebut.

    Salah seorang Dokter medis yang bertugas di Puskesmas Cipeundeuy Kecamatan Malingping dilaporkan terjangkit virus korona (Covid-19). Saat ini dokter wanita tersebut dikabarkan tengah dalam perawatan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    Juru bicara (Jubir) Gugas Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah, saat dikonfirmasi BANPOS membenarkan yang bersangkutan diduga terjangkit Covid-19 dan pasien saat ini masih dirawat di RSUD Pasar Minggu Jakarta.

    “Ya, kalau menurut informasi dari yang bersangkutan kepada saya seperti itu (positif korona, red). Yang bersangkutan masih dirawat di RS Pasar Minggu, Jakarta,” ujar Firman, Sabtu (18/4).

    Dijelaskan juga, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data otentik hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan. sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah dinyatakan positif Covid-19 hasil pemeriksaan rapid test atau uji swab.

    “Ya kabar resminya secara data otentik hasil pemeriksaan kita belum dapat. Artinya, (status, red) positifnya dari hasil pemeriksaan dengan cara apa, itu yang harus kami pastikan dulu,” jelas Firman.

    Ia memaparkan, terhitung sejak 1 sampai dengan 17 April 2020, dokter tersebut menurutnya lebih sering berada di luar Malingping (izin-red). “Nah untuk mengecek data yang bersangkutan, saya bersama kepala Dinkes sekarang ada di Puskesmas Cipeundeuy, Malingping” katanya.

    Diketahui, berdasarkan data pada absensi Puskesmas setempat, terhitung sejak tanggal 1 sampai 17 April 2020 kemarin, yang bersangkutan masuk kerja ke Puskesmas Cipeundeuy hanya lima hari,

    “Merasakan keluhan dimulai tanggal 1, 2, 6, 7 dan 11 April lalu. Pengakuan awalnya mulai batuk-batuk, meriang dan nyeri sendi, lalu pada 8 April Anosmia, yakni tidak merasakan mencium bau, terakhir berada di tempat tugas Cipeundeuy pada 11 April lalu. Dan tercatat yang bersangkutan tidak masuk kerja dengan keterangan sakit mulai 13 sampai dengan 17 April kemarin,” ungkapnya.

    Ditambahkan Firman, ada puluhan petugas di Puskesmas Cipeundeuy yang punya riwayat selalu berhubungan dengan dokter tersebut yang harus segera dilakukan chek kesehatannya.

    “Ada 52 orang petugas di Puskesmas Cipeundeuy ini yang perlu dianalisa chek kesehatan, utamanya yang punya riwayat sempat berhubungan dengan dokter yang bersangkutan selama kurun itu. Ini demi kehati-hatian untuk lingkungan setempat, jadi intinya mereka itu perlu didiagnosa dengan rapid tes,” katanya.

    Hal senada dikatakan Kepala Puskesmas Cipeundeuy M Aripudin kepada wartawan. Ia menerangkan bahwa dokter tersebut merupakan warga kelahiran Riau yang bertempat tinggal di Depok, Bogor.

    Menurutnya, selama bertugas di Puskesmas, ia tinggal di Perumahan Puskesmas yang berlokasi di Desa Cipeundeuy, Malingping. “Selama bulan Maret dan sampai tanggal 11 April 2020 dia diam (tinggal-red) di perumahan Puskesmas Cipeundeuy. Biasanya pulang kalau hari Jumat sore dan datang Senin pagi,” terang Aripudin.

    Namun kata dia, pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi resmi apakah yang bersangkutan dinyatakan positif Covid-19 termasuk hasil pemeriksaan rapid test atau hasil uji Swabnya.

    “Soal terjangkit tidaknya saya belum tau. Dan yang berhak menjelaskan adalah Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten. Jadi itu tanya langsung ke pa dr Firman,” paparnya

    Diketahui, pemeriksaan virus Corona di Indonesia saat ini dilakukan dengan dua cara, yaitu rapid test dan uji Swab. Namun kalau untuk mengetahui diagnosa seseorang terpapar tidaknya harus oleh pemeriksaan Swab.(WDO/PBN)

  • Minim APD Lawan Covid-19, Tenaga Kesehatan : Kami Seperti Perang Tanpa Senjata

    Minim APD Lawan Covid-19, Tenaga Kesehatan : Kami Seperti Perang Tanpa Senjata

    SERANG, BANPOS – Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19. Bukan hanya mereka yang ada di rumah sakit rujukan saja, melainkan juga para tenaga kesehatan yang berada di seluruh Puskesmas.

    Sebagai garda terdepan dalam ‘peperangan’ ini, sudah pasti mereka memiliki ketakutan tersendiri atas Covid-19. Karena, mereka juga memiliki keluarga, kerabat dan teman-teman yang menunggu mereka agar pulang dengan selamat.

    Seperti yang diceritakan oleh Kepala Puskesmas (Kapus) Banten Girang, Uwen Yuheni. Menurutnya, pada awal mula penyebaran Covid-19 para tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas Banten Girang biasa saja dalam menyikapinya. Sebab, mereka sebagai tenaga kesehatan sudah terbiasa dengan adanya suatu wabah.

    “Namun ternyata semakin lama, kami para tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas pun timbul rasa takut. Karena ternyata ini menjadi pandemi, artinya seluruh dunia terpapar virus ini,” ujarnya kepada BANPOS, Rabu (25/3).

    Terlebih, ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD) sangat minim pada fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas, yang ada di Kota Serang. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor timbul rasa takut dari para tenaga kesehatan.

    “Tentunya kami sebagai manusia yah, walaupun dokter ataupun perawat tentu akan timbul rasa takut. Apalagi dengan ketersediaan APD yang sangat minimal sekali,” terangnya.

    Dengan minimnya APD tersebut, ia pun menggambarkan bahwa saat ini, pihaknya sebagai garda terdepan dalam melawan Covid-19, seolah-olah seperti berperang tanpa membawa senjata.

    “Kami ini memang seperti berperang tanpa membawa senjata. Senjata yang kami butuhkan yaitu APD, disinfektan, dan perlengkapan medis lainnya. Tapi karena minim, jadinya seperti itu. Makanya kami sangat senang ketika baik pemerintah pusat maupun daerah akan mendistribusikan senjata kami dalam waktu dekat ini,” katanya.

    Senada disampaikan oleh Kapus Serang Kota, Yayat Cahyati. Ia mengatakan bahwa wajar saja jika tenaga kesehatan sekalipun merasakan takut dengan Covid-19 ini.

    “Karena kan kita ketahui bahwa penularan Covid-19 ini cukup cepat. Jadi meskipun kami ini dokter ataupun perawat sekalipun tentu merasakan takut,” ujarnya.

    Bahkan menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan ‘senjata perang’, beberapa Puskesmas termasuk yang ia pimpin, menggunakan alat alternatif. Meskipun ia akui alat tersebut belum tentu memenuhi standar.

    “Karena kan kami ini palingan hanya memiliki masker dan sarung tangan saja. Sedangkan APD itu tidak ada. Makanya kami inisiatif menggunakan jas hujan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan standar,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa saat ini masyarakat banyak yang menyerbu Puskesmas untuk melakukan tes kesehatan. Mayoritas mereka bahkan tidak benar-benar sakit, hanya tersugesti oleh rasa takut mereka.

    “Jadi awalnya kami kira dengan adanya imbauan agar tidak keluar rumah, masyarakat yang datang ke Puskesmas akan berkurang. Tapi justru malah melonjak drastis. Dan ternyata, dari banyaknya yang berobat justru yang sakit benar-benar hanya setengahnya saja,” tuturnya.

    Mengenai upaya pencegahan yang dilakukan Puskesmas Serang Kota, ia mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke Puskesmas, akan di skrining terlebih dahulu di gerbang masuk. Sehingga, pihak Puskesmas dapat membedakan ruang tunggu setiap pasien.

    “Jadi kami berlakukan juga social distancing atau jaga jarak di ruang tunggu. Kami juga mengimbau agar pasien yang berobat jangan banyak-banyak yang mengantar. Karena banyak kasus yang sakitnya satu, sekeluarga ikut mengantar. Jadi kayak piknik,” tandasnya. (DZH)

  • Terkait Ambrolnya Pagar Puskesmas Cibitung, Komisi IV DPRD Panggil Semua Pihak

    Terkait Ambrolnya Pagar Puskesmas Cibitung, Komisi IV DPRD Panggil Semua Pihak

    PANDEGLANG,BANPOS – Komisi IV DPRD Pandeglang, telah melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak, terkait ambrolnya Puskesmas Cibitung, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu (15/1). Sejumlah pihak yang dipanggil oleh Komisi IV DPRD Pandeglang, terebut mulai dari kontraktor pelaksana kegiatan dari CV Amirah Putri Firmasnyah, konsultan pengawas dari PT Sinergi Visitama Konsultan, PPTK, PPK dan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang.

    Selama kurang lebih 5 jam, mulai dari pukul 17:00 WIB hingga 20:30 WIB, semua pihak yang dipanggil olehKomisi IV DPRD Pandeglang, dicecar dengan sejumlah pertanyaan terkait masalah ambrolnya pagar halaman belakang Puskesmas Cibitung tersebut.

    Ketua komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, hasil dari pemanggilan sejumlah pihak yang berkaitan dengan ambrolnya pagar halaman belakang proyek Puskesmas Cibitung, pihak pelaksana kegiatan berjanji akan melakukan perbaikan terhadap bangunan pagar yang ambrol.

    “Mereka (kontraktor, red) siap untuk memperbaiki bangunan yang rusak serta yang masih ada kekurangan hingga selesai maksimal. Janji dari pelaksana kegiatan, perbaikan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” kata Habibi, Kamis (16/1).

    Menurutnya, sejumlah pihak terkait tersebut harus bertanggungjawab atas ambrolnya pagar halaman belakang Puskesmas Cibitung. Apalagi penyerapan anggaran sudah 100 persen, jadi pihak pelaksana harus melakukan perbaikan sampai selesai denga maksimal.

    “Kami juga tekankan kepada Dinas Kesehatan, agar tidak menggunakan bangunan terlebih dahulu sebelum kondusi bangunan itu benar-benar selesai dan layak digunakan,” tegasnya.

    Pihaknya juga berjanji, akan terus mengawal persoalan pembangunan Puskesmas Cibitung hingga benar – benar tuntas. Karena Puskesmas merupakan sarana pelayanan dasar kesehatan masyarakat, bangunan itu betul – betul dibutuhkan oleh masyarakat.

    “Kami tegaskan kepada pihak pelaksana kegiatan, perbaikan bangunan itu harus benar – benar maksimal. Jangan sampai ada kejadian lagi, selain itu bagian bangunan yang masih ada kekurangan harus dimaksimalkan,” ujarnya.(dhe/pbn)