BANTEN POS

Tag: Rahmatullah

  • Lembaga Keagamaan ‘Diguyur’ Hibah Rp31 Miliar

    Lembaga Keagamaan ‘Diguyur’ Hibah Rp31 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Bantuan dana hibah sebesar Rp31 miliar hingga per triwulan ke tiga telah digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Bagian Kesra Setda Kota Cilegon kepada lembaga keagamaan.

    Hal itu diungkapkan, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon, Rahmatullah saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (1/11).
    “Dari Rp39 miliar yang kita anggarkan di kas budget, Alhamdulillah hanya tinggal Rp8,3 miliar untuk peningkatan guru madrasah,” kata Rahmatullah.

    Dari total dana hibah yang dianggarkan sebagian besar alokasinya untuk peningkatan guru madrasah. “Untuk honor guru madrasah memang lumayan besar karena ada peningkatan juga untuk honor guru sebanyak 50 persen. Ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah upaya menjaga keikhlasan dan memotivasi para guru dalam mengajar,” ujarnya.

    Kendati demikian, kata Haji Aya sapaan akrabnya, total anggaran bantuan dana hibah ada penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya.

    “Ada penurunan sekitar Rp500 jutaan, anggaran dana hibah bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal itu karena salah satu hibah untuk operasional masjid yang berbeda-beda setiap tahunnya tergantung dari pengajuan dari masjid-masjid di Cilegon,” terangnya.

    Disampaikan Rahmatullah, semua lembaga keagamaan yang mendapat bantuan hibah dari Pemkot Cilegon, semuanya harus melaporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan RAB. Untuk itu, hingga akhir Desember nanti semua lembaga keagamaan harus masuk pelaporannya.

    “Alhamdulillah pelaporan yang masuk aman dan tertib dalam membuat laporan, tapi jika belum dengan waktu yang ditentukan akan kita kejar terus. Jadi Insyaallah semuanya terpantau atau termonitoring,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pelayanan Dasar Masih Jadi PR

    Pelayanan Dasar Masih Jadi PR

    CILEGON, BANPOS – Di Kecamatan Purwakarta masih banyak persoalan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Seperti infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan pendidikan masih menjadi persoalan serius masyarakat di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

    Anggota DPRD Kota Cilegon Dapil Jombang-Purwakarta, Rahmatullah saat menggelar Reses 1 Tahun 2023 di Lingkungan Serdag, Penyairan, dan Kubang Wates banyak mendapat keluhan tersebut. Dikatakan Rahmatullah, kunjungan ke konstituen atau Dapil di tiga lingkungan itu dijadikan satu tempat, tepatnya di salah satu rumah warga di Lingkungan Penyairan, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

    “Saya ingin mendengar aspirasi dari semua warga masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, RT/RW, pemuda, ibu-ibu, dan bapak-bapak di lingkungan tersebut. Ternyata masih mendominasi soal infrastruktur dan pendidikan,” katanya, Minggu (29/10).

    Dikatakan Rahmatullah, dalam penyerapan aspirasi tersebut, setidaknya ada sembilan poin yang diusulkan oleh masyarakat di antaranya pengerukan waduk, pelebaran drainase, peningkatan jembatan, pengaspalan jalan, dan pemerataan bansos. “Perbaikan jalan aspal Jalan Madani dan Samangraya KS dan penerangan jalannya gelap gulita disarankan untuk KS Grup dan KSP, dan pelatihan UMKM dan permodalan, perizinan, pemasaran untuk dapat perhatian pemerintah,” katanya.

    “Kemudian ada juga penyerapan tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja di Lingkungan Penyairan, Serdag, dan Kubang Wates, dan penerimaan dan kelanjutan sekolah pada pendidikan tingkat SMPN 12 agar warga mendapatkan kesempatan baik dalam sistem zonasi, prestasi dan afirmasi,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Rahmatullah mengungkapkan, sembilan poin usulan dari masyarakat tersebut nantinya akan dimasukkan dan diusulkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cilegon. “Harapan-harapan masyarakat ini tentunya menjadi harapan besar untuk direalisasi dan melalui anggota DPRD di wilayahnya inilah mereka bisa berharap. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki anggota DPRD yang mewakili keterwakilan mereka. Mudah-mudahan 2024 nanti bisa terealisasi semuanya,” tandasnya.

    Salah satu tokoh masyarakat setempat Bohari mengapresiasi atas terselenggaranya Reses 1 Tahun 2023 oleh anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah. Menurutnya, hal itu merupakan momentum yang ditunggu oleh masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi dan keluhan yang terjadi di seluruh lingkungan di Kecamatan Purwakarta. “Kita tadi sudah menyampaikan semua keluhan dan aspirasi masyarakat mulai dari pembangunan, perbaikan infrastruktur, tenaga kerja, UMKM, dan pendidikan juga. Kita menaruh harapan besar pada Pak Dewan agar nanti semua usulan itu bisa terealisasi dengan segera,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • RSUD Cilegon Stagnan

    RSUD Cilegon Stagnan

    CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah menyoroti minimnya alat kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Cilegon untuk dokter spesialis. Selain itu, ia juga menyoroti pendapatan RSUD yang stagnan dan tidak meningkat.

    “Kondisi RSUD saat ini sudah bisa kita banggakan karena sudah ada dokter spesialis bedah syaraf, dan menjadi pusat rujukan di Banten, namun kondisi pendapatan rsud masih stagnan, tidak berkembang,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (28/9).

    “Kondisi alkes untuk dokter spesialis sangat minim, jauh dari standar yang seharusnya, artinya tidak mumpuni. Untuk menunjang para medis dan paramedis yang ada disana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Rahmatullah mengungkapkan kondisi ini menjadi dilema, satu sisi harus berdaya saing, mandiri dan optimal dalam mendapatkan pendapatannya, namun dukungan alat para medisnya terbatas.

    “Artinya Pemda (Pemkot Cilegon) harus hadir, dan wajib memberikan bantuan anggaran untuk mengisi alkes tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan, jangan sampai dokter yang ada kabur dari Cilegon karena fasilitas kerjanya tidak didukung,” terangnya.

    Menurutnya anggaran BLUD RSUD yang ada saat ini tidak cukup mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Yang harus dipahami, RSUD tidak serta merta harus full profit oriented, kita punya kewajiban memberikan pelayanan dasar, dalam membangun SDM. Biar masyarakat Cilegon tidak ada lagi yang tertolak dan dilayani dengan maksimal,” ujarnya.

    “Penuhi dengan optimal alat kerjanya biar masyarakat Cilegon terlayani dengan optimal juga. Kalau perlu anggaran OPD yang tidak optimal di geser aja ke RSUD demi urusan kemaslahatan kemanusiaan,” tandasnya.

    Sementara, menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Lendy Delyanto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum merespon. (LUK/PBN)