BANTEN POS

Tag: Rakorwil

  • BBMKG Wilayah II Tangerang Gelar Rapat Koordinasi, Bahas Kebijakan Umum Pembangunan BMKG Tahun 2023

    BBMKG Wilayah II Tangerang Gelar Rapat Koordinasi, Bahas Kebijakan Umum Pembangunan BMKG Tahun 2023

    MALANG, BANPOS – BBMKG Wilayah II Tangerang menggelar rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) tahun 2023 yang resmi dibuka oleh Sekeretariat Utama BMKG, Ir. Dwi Budi Sutrisno. Pada kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Grand Mercure Hotel Malang selama 4 hari sejak tanggal 14-17 Maret 2023 ini salah satunya membahas perihal kebijakan umum pembangunan BMKG.

    Dengan mengusung tema ‘Melalui Rapat Koordinasi Wilayah Tahun 2023 Kita Wujudkan Perencanaan yang Transparan, Responsif dan Akuntabel Menuju BMKG berkelas Dunia’, kegiatan tersebut diikuti oleh sebanyak 113 orang yang terdiri dari 42 orang Kepala Stasiun UPT, 1 Orang perwakilan Kepala Stasiun Meteoroologi Soekrano Hatta, 11 orang Pejabat Pemegang Komitmen, 18 orang tim Review dari Biro Perencanaan, 8 orang dari Inspektorat, 9 Orang Tim teknis, 3 orang Protokoler Pimpinan dan Panitia pelaksana sebanyak 20 Orang.

    Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto, dalam laporan penyelenggaraan menyampaikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan Rakorwil ini adalah sebagai tindak lanjut pembahasan pada Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023. Kemudian penyampaian garis besar kebijakan umum pembangunan BMKG tahun 2023.

    “Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk penyusunan program dan kegiatan di daerah Tahun Anggaran 2024. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKA-SK) 2024 di daerah berdasarkan Pagu Indikatif,” ujarnya.

    Selain itu, kegiatan ini dihelat dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan 2022-2023 yang diperlukan tindaklanjut Balai Besar Wilayah II dan Kantor Pusat BMKG. Kemudian tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

    “Tersusunnya RKA-SK 2024 per UPT berdasarkan Output dan Jenis Belanja, dengan 3 versi (maksimum, moderat dan minimum) pada Belanja Modal dalam format Satuan-5. Rekapitulasi RKA- SK Tahun Anggaran 2024/ Propinsi/ Balai Besar Wilayah II,” tuturnya.

    Rekaspitulasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan perencanaan tahun 2024 juga menjadi tujuan dan dibahas dalam Rakorwil tersebut.

    Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG, Dwi Budi Sutrisno, menyebutkan bahwa hasil Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas) dan Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas) Tahun 2023 untuk pelaksanaan APBN BMKG TA 2022, Realisasi/Penyerapan Anggaran adalah 84,33 persen dari pagu Rp2,843 triliun. Kemudian realisasi fisik Pembangunan sebesar 87,34 persen.

    “Kami sangat mengapresiasi capaian Kinerja Lembaga terhadap Target Penetapan Kinerja TA 2022 untuk Indikator Kinerja Utama sebesar 107,00 persen,” ujarnya.

    Sedangkan untuk hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Tim kemenpan RB tahun 2020 dengan nilai 77,38, disebut lebih baik dari tahun 2019 dengan nilai 77,04. Nilai Tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah tahun 2021 memperoleh nilai 77,76 dengan Predikat BB.

    “Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada BMKG menunjukkan hasil yang baik,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, Dwi Budi Sutrisno mengimbau untuk lebih memperhatikan dan melakukan peningkatan terkait penilaian ini. Diantaranya dengan melakukan langkah-langkah melakukan percepatan pelaksanaan lelang, teliti dalam mereview dokumen lelang sebelum diumumkan hingga lelang dengan nilai paket lebih besar dari Rp5 miliar tuntas pada Maret 2023.

    “Kepada seluruh pejabat dan pegawai BMKG, untuk menuju BMKG berkelas dunia, maka pelaksanaan kinerja BMKG juga harus berkelas dunia dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan harus terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan kinerja yang terbaik serta menghasilkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan mudah dipahami,” tandasnya. (MUF)

  • Rakorwil GP Ansor, Orientasikan Moderasi Beragama

    Rakorwil GP Ansor, Orientasikan Moderasi Beragama

    SERANG, BANPOS – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Banten, menggelar Rakorwil dan workshop moderasi beragama, Senin (13/12).
    Menghadirkan tokoh lintas organisasi, kegiatan workshop diikuti oleh sejumah peserta yang dilakukan di gedung PW GP Ansor Banten, Dalung, Kota Serang.

    Ketua PW GP Ansor, Ahmad Nuri, mengungkapkan bahwa Rakorwil tahun 2021 ini diorientasikan bagaimana menyisipkan materi-materi moderasi beragama dalam setiap kegiatan kaderisasi. Hal itu dianggap penting, mengingat isu radikalisme tidak akan pernah surut sampai kapanpun, selagi tidak melakukan gerakan apapun.

    “Gerakan moderasi ini merupakan sebagai salah satu antitesa dari proses radikalisme, memang radikalisme tidak melakukan gerakan fisik hari ini, akan tetapi gerakan pemikiran yang luar biasa. Maka kita kampanyekan di publik, di internal kita salah satunya dalam konteks penguatan kaderisasi dengan materi moderasi agama,” ujarnya.

    Nuri mengaku, materi moderasi agama perlu disampaikan, agar ketika selesai pelatihan GP Ansor, mereka mampu mengampanyekan di ruang-ruang pengabdiannya, baik di masyarakat, di lingkungan pejabat, komisioner dan lainnya. Pentingnya materi moderasi beragama itu juga, guna menunjang kebermanfaatan kader Ansor dalam termonologi maupun dalam agenda besar moderasi beragama.

    “Banten ini sebagai kekuatan besar gerakan radikalisme kedua setelah Jakarta. Kemarin memang kita melakukan pemetaan khususnya di pengurus pusat dan di Banten, ada 9 Provinsi di Indonesia yang radikalismenya tinggi, salah satunya di Banten yang radikalismenya tinggi,” jelasnya.

    Dalam melakukan perlawanan dan penanganan radikalisme, Ansor Banten melakukan langkah-langkah kaderisasi dengan moderasi agama. Selanjutnya, GP Ansor Banten akan tetap mengampanyekan kepada publik baik melalui tulisan, dakwah bil hal, dan lain sebagainya terkait dengan moderasi beragama.

    “Agar perang posisi dan perang wacana kita memenangkan pertarungan antara radikalisme dengan moderasi beragama. Jadi kita seolah-olah berhadapan antara radikalisme dan moderasi beragama,” terangnya.

    Nuri mengaku, moderasi beragama terus disulut hingga alam sadar publik mengetahui bahwa inilah pilihan dalam konteks beragama, pilihan politik dalam konteks kemasyarakatan. Bahwa ketika muncul ada isu terkait dengan adanya ayat-ayat jihad yang berujung pada radikalisme, ada juga ayat-ayat moderasi yang bisa disampaikan kepada masyarkat.

    “Iniloh pilihan-pilihannya, bahwa saat ini bukan lagi zaman perang. Tapi sedang bagaimana Islam menemukan dalam vitalnya kekuatan yang rahmatan lil’alamin,” ucapnya.

    Ia menyebut bahwa radikalisme sudah tidak berlaku lagi, ketika manusia sudah menemukan harmoninya. Radikalisme tidak lagi menemukan alat vitalnya, ketika masyarakat sudah mengalami kerukunan.

    “Kerukunan itu munculnya dari pemahaman wasathiyah dan moderasi beragama, dan Ansor mengampanyekan terus menerus di ruang-ruangnya, baik dikaderisasi, di publik dan dimanapun,” ungkapnya.

    Namun, sebelum GP Ansor menyampaikan kepada masyarakat tentang moderasi beragama, terlebih dahulu diberikan materi moderasi beragama di berbagai tingkatan perkaderan GP Ansor. Diberikan pemetaan radikalisme di Banten, ketika di suatu wilayah terindikasi ada radikalisme, di sana akan digencarkan kaderisasi.

    “Mereka (radikalis) tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, karena itu sudah menjadi ideologi. Radikalisme sudah menjadi ideologi, dan itu pilihan bagi mereka, kalau kita diam wait and see dalam gerakan, energi kita akan habis ketika tidak disalurkan. Oleh karena itu Ansor memulai di 2021 ini menyisipkan materi moderasi agama, agar memahami bagaimana makna moderasi, melawan radikalisme dengan pola moderasi,” tandasnya. (MUF/AZM)