BANTEN POS

Tag: reformasi birokrasi

  • Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Tidak Harmonis

    SERANG, BANPOS – Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menuai sorotan tajam dari anggota Fraksi Partai Gerindra, karena dinilai penuh dengan friksi dan ketidakharmonisan.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh salah seorang anggota Fraksi Partai Gerindra, Sopwan dalam agenda Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Selasa (19/9).

    Sopwan mengaku, secara jujur ia menilai jika pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Alih-alih membawa perbaikan dan peningkatan kinerja, menurutnya program tersebut justru menimbulkan sejumlah friksi dan memunculkan tidak keharmonisan di dalam tubuh pemerintahan Provinsi Banten.

    “Secara jujur harus diakui bahwa dalam tatanan birokrasi dan sistem pemerintahan provinsi, masih terindikasi adanya friksi dan kurangnya keharmonisan,” katanya.

    Melihat hal itu, menurutnya masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut begitu saja oleh Al Muktabar.

    Oleh karenanya, politis partai Gerindra itu mendorong Pj Gubernur Banten Al Muktabar untuk segera melakukan koreksi atas permasalahan tersebut.

    “Munculnya friksi dan permasalahan yang belakangan ini terjadi tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

    Mengenai pandangan tersebut, Al Muktabar mengaku tidak terlalu mempersoalkannya.

    Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah bekerja sesuai dengan mandat yang diterima.

    “Dari berbagai evaluasi, kita menjalankan fungsi-fungsi itu sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ucapnya.

    Namun, meski begitu, Al Muktabar mengaku bahwa Pemprov Banten tidak menutup diri atas berbagai kritikan yang disampaikan kepadanya.

    Maka dari itu terkait dengan saran dan kritikan yang diterimanya terkait agenda Reformasi Birokrasi, Al akan melakukan sejumlah perbaikan kinerja di lingkungannya.

    “Bila ada hal-hal yang kurang tentu itu bagian dari perangkat kepengawasan, dan kita akan sesuaikan di mana yang kurang itu,” tandasnya. (CR-02/PBN)

  • Soal Profesionalisme, ASN Jangan Hanya Kerja Karena Perintah

    Soal Profesionalisme, ASN Jangan Hanya Kerja Karena Perintah

    SERANG, BANPOS – Profesionalisme seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari bagaimana cara dia bekerja. Karena seorang ASN juga dituntut untuk memahami bidang profesi yang dia kerjakan.

    Hal itu dikatakan akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin kepada BANPOS, kemarin. Menurutnya, ASN saat ini hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan atasannya, akan tetapi bukan berdasarkan kemampuannya dalam menguasai tugas dan fungsinya.

    “ASN kita sekarang ini lebih banyak menjalankan tugas berdasarkan dengan identitasnya, tetapi tugas dan fungsinya belum dilaksanakan dengan baik. Sehingga banyak yang bekerja karena perintah bukan karena tugas dan fungsinya,” ucapnya.

    Suwaib mengungkapkan, ASN harus punya perencanaan dan punya gagasan. Sehingga dia bisa mendapatkan hasil berdasarkan rencana dan gagasannya itu.

    “Proses pekerjaannya juga penting dan harus dilihat. Selama ini, ASN kita lebih banyak bekerja karena arahan, kemudian perintah. Padahal birokrasi itu harusnya menjadi pelayan masyarakat bukan melayani perintah atasan,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, seorang ASN yang profesional juga perlu memiliki pendidikan yang baik. Selain itu, ASN juga perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahliannya.

    “Pendidikan itu sangat penting bagi kaum profesional, karena kan ASN itu profesional. Jadi kalau misalnya dia tidak pernah mengikuti pelatihan, dia tidak pernah ikut kajian-kajian, dia tidak pernah ikut peningkatan kapasitas dirinya, saya kira tetap akan menjadi ASN yang menjalankan pemerintahan karena arahan, bukan kemauan. Makanya ASN kita sekarang itu dianggap tidak punya gagasan pekerjaan,” katanya.

    Selain itu, menurutnya ASN di Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten harus menjadi contoh bagi para ASN di kota dan kabupaten lainnya.

    “Harusnya dibangun dengan baik karena Kota Serang terutama sebagai ibukota provinsi, sebagai contoh kota dan kabupaten yang lain, termasuk kinerja ASN-nya,” ucapnya.

    Suwaib juga menuturkan, perlu didorong penyaringan di awal perekrutan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Karena saat ini masih banyak ASN yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya.

    “Saya kira sudah jelas ya, bahwa setiap penerimaan itu ada formasi-formasi berdasarkan dengan kebutuhan. Cuma memang pada saat perjalanannya di birokrasi itu kan masih ada politik. Kadang ada orang yang diangkat tapi tidak sesuai,” tuturnya.

    “Tapi memang lagi-lagi birokrasi kita ini kan digerakkan oleh politik, jadi siapa yang dekat dengan pimpinan nah dia dapat dan siapa yang jauh dari pimpinan, waduh kayaknya mental lagi,” tambahnya.

    Dirinya juga mengungkapkan pada saat terjadi lelang jabatan, penting untuk melihat bidang keilmuan serta keahlian dari peserta lelangnya. Agar dalam bekerja, tidak adanya masalah.

    “Dalam lelang jabatan salah satu item yang paling penting itu adalah latar belakang keilmuannya, karena itu akan menjaga fungsinya,” tandasnya.(CR-01/ENK)