BANTEN POS

Tag: reses

  • Politisi PAN Adakan Lomba Konten Instagram Berhadiah Total Jutaan Rupiah bagi Masyarakat Cilegon

    Politisi PAN Adakan Lomba Konten Instagram Berhadiah Total Jutaan Rupiah bagi Masyarakat Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Usai mengadakan reses II Tahun 2023 di Daerah Pemilihan (Dapil) Ciwandan – Citangkil, Ketua Komisi I DPRD Cilegon Masduki akan menggelar santunan kepada yatim piatu dan lomba postingan foto atau video bertema momen Ramadan bagi masyarakat hadiah mencapai jutaan rupiah.

    “Beberapa hari yang lalu, kami mengadakan reses dengan konstituen, senang sekali bertemu dengan masyarakat pada kesempatan ini, yang kebetulan berada di bulan Suci Ramadan. Namun, menariknya kesempatan ini selain masyarakat mengusulkan program pembangunan, masyarakat juga curhat tentang kondisi perekonomian yang semakin sulit. Saya menyadari betul, dampak dari pembangunan dan industrialisasi dengan investasi puluhan triliun rupiah ini hanya ekonomi makro, tak berdampak signifikan pada masyarakat kelas bawah,” ungkapnya, Rabu (12/4/2023).

    Dikatakan Masduki, antusiasme masyarakat yang hadir dalam reses ini justru menjadi momentum untuk bertemu masyarakat. Ia mengaku sangat berbahagia bertemu masyarakat.

    “Karena, harus diakui serapan pembangunan yang ada saat ini masih kurang dirasakan. Ada sejumlah keluhan juga seperti pembangunan sarana infrastruktur dan permasalahan pengangguran di wilayah ini,” terang politisi PAN ini.

    Bagi Sekretaris PAN Kota Cilegon ini, peningkatan investasi yang diklaim Pemerintah Cilegon berasal dari nilai investasi yang masuk Kota Cilegon pada tahun 2021 sebesar Rp 17,8 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 18,8 triliun, bukan hal yang luar biasa. Baginya, yang harus diperhatikan adalah dampaknya ke indeks kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

    “Oleh sebab itu, pasca reses saya akan mengadakan santunan untuk yatim dan piatu, serta lomba konten di sosial media. Agar, bisa membantu perekonomian warga jelang lebaran tahun 2023 ini. Kami mendorong pembangunan balai latihan kerja (BLK) karena untuk membangun sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas masyarakat,” jelasnya.

    Lalu, kata dia, dirinya juga melihat parameter indeks kemiskinan yang digunakan pemerintah tidak sesuai.

    “Bagi kami, untuk apa puluhan triliun, tapi masyarakatnya susah. Kami khawatir masyarakat nya ga kebeli beras dan lauk pauk untuk buka puasa atau sahur, yang kata Pemerintah berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 kemarin menjadi 3,64 persen sebanyak 2.430 orang dibanding tahun 2021. Tapi parameternya kurang dari Rp 600.000, jauh dari UMR cuma 1/8-nya. Pantes banyak masyarakat yang ngeluh,” pungkasnya. (LUK)

  • OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    OPD Mangkir Rapat Aspirasi Masyarakat, Subadri Tenangkan Sidang

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Baru saja rapat paripurna DPRD Kota Serang mengenai penyampaian hasil reses masa persidangan pertama dimulai, sudah banjir interupsi. Interupsi tersebut dikarenakan kepala OPD yang seharusnya hadir, tidak pada hadir. Hanya ada kepala Bappeda dan Asda III saja yang hadir.

    Interupsi pertama disampaikan oleh ketua Fraksi PDIP, Bambang Djanoko. Ia menegaskan bahwa saat ini OPD yang hadir hanya diwakilkan pejabat setingkat kepala bidang.

    “Hasil reses yang seharusnya didengar oleh kepala OPD, ternyata tidak ada. Percuma dong kalau mereka tidak hadir,” ujar Bambang dengan suara lantang, Jumat (27/12).

    Bambang mengatakan, pihaknya tahu bahwa saat ini kepala OPD sedang melaksanakan rapat evaluasi APBD di Bandung. Namun, ia mengaku seharusnya rapat paripurna ini diprioritaskan.

    “Saya tau mereka sedang rapat evaluasi di Bandung. Namun kan jadwal sudah dikirimkan. Jelas ini merupakan bentuk kemunduran, slogan Aje Kendor yang diusung oleh kepala Daerah ternyata Aje nya hilang, sisa Kendornya saja,” tuturnya.

    Ia menegaskan, ketidakhadiran kepala OPD di rapat paripurna ini mempermalukan bagi Pemkot Serang. Karena seolah-olah, Pemkot Serang tidak peduli terhadap aspirasi masyarakat.

    “Ini sangat memalukan, gimana aspirasi masyarakat Kota Serang dapat dipenuhi. Lah ini hanya ada Bappeda dan Asda saja yang hadir, yang lain pada kemana?,” tegasnya.

    Interupsi yang sama pun disampaikan oleh Muji Rohman dari Fraksi Golkar, dan Mad Urip dari Fraksi PDIP. Mereka juga menyampaikan bahwa lebih baik hasil reses hanya diserahkan saja kepada Pemkot Serang, tidak perlu dibacakan.

    Sementara, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menjawab interupsi dari para anggota dewan. Menurutnya, ketidakhadiran para kepala OPD memang karena adanya rapat evaluasi APBD.

    “Yah saya minta maaf, karena ini sudah berlangsung, ini akan menjadi catatan bagi kami. InsyaAllah kedepannya kami mengusahakan tidak akan kembali terjadi hal yang seperti ini,” tuturnya.

    Subadri mengatakan, kehadirannya di ruang rapat paripurna merupakan bentuk penghormatan kepada DPRD Kota Serang. Karena meskipun baru pulang dari Bandung, ia langsung hadir ke rapat.

    “Kehadiran saya selalu Wakil Walikota, Bappeda, dan Asda itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kami yang tinggi kepada bapak ibu dewan, karena kami pulang dari Bandung langsung ke gedung dewan ini,” ucapnya.

    Setelah beberapa kali interupsi, akhirnya rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan hasil reses masa persidangan pertama. (DZH)

  • Hasil Reses Tak Muncul, Anggota Dewan Ini Protes di Paripurna

    Hasil Reses Tak Muncul, Anggota Dewan Ini Protes di Paripurna

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Banten dari Fraksi PKB, Umar Barmawi melakukan aksi protes dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Banten masa persidangan ke satu tahun sidang 2019-2020.

    Umar menyampaikan interupsi setelah perwakilan dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) selesai membacakan hasil resesnya dihadapan Sekda Banten, Al Muktabar dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir, Kamis (5/12). Rapat sendiri dipimpinan oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum. Hadir Ketua DPRD Banten Andra Soni dan Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati.

    “Interupsi pimpinan. Kenapa hasil reses yang saya temui tadi tidak disampaikan,” kata Umar.

    Selain Umar, ada tiga orang anggota DPRD Banten lainnya juga protes yakni, Iskandar dari Fraksi PPP, Yoyon Sujana dari Fraksi Demokrat dan Yeremia Mendrofa dari Fraksi PDI Perjuangan.

    “Saya minta sistem reses yang sekarang harus dikembalikan lagi seperti DPRD Banten 2014-2019,” ungkap Yoyon.

    Dikatakan Yoyon, pelaporan pembacaan hasil reses dalam paripurna disampaikan sesuai dapil setiap DPRD. Tidak disingkat menjadi 3 dapil, penyesuaian di DPR RI. “Harus sesuai di Dapil. Misalnya Kabupaten Lebak disampaikan khusus Lebak tidak digabung dengan Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

    Sementara itu, Iskandar melakukan intrupsi lantaran video dan gambar-gambar saat pembacaan hasil reses hanya sebagian kecil saja yang ditampilkan. “Interupsi, saya harap penanyangan gambarnya harus semua Anggota DPRD. Tapi ini banyak sekali foto kegiatan dalam video anggota dewan yang sedang reses tidak ditampilkan,” ujarnya.

    Anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrofa menyesalkan tidak tersampaikan pesan kegiatan dewan oleh bagian publikasi di DPRD Banten. “Ini harusnya peran humas, tapi kenapa ini tidak maksimal,” imbuhnya.

    Usai rapat paripurna, Umar mengaku aneh dan heran dengan penyampaikan reses yang disampaikan oleh Encop Sopia, ( Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra). “Hasil reses saya tidak dibacakan sama sekali. Ini yang buat laporannya siapa?. Yang reses kan saya bukan pihak lain. Kalau mau dibuat dan sebelum dibacakan, mestinya konsultasi dong dengan saya,” ujar Umar kesal.(RUS/ENK)