BANTEN POS

Tag: RKPD

  • Wujudkan Indonesia Emas, RKPD 2025 Provinsi Banten Harus Mampu Menjawab Tantangan

    Wujudkan Indonesia Emas, RKPD 2025 Provinsi Banten Harus Mampu Menjawab Tantangan

    SERANG, BANPOS – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2025 di salah satu hotel berbintang lima, Jumat (15/12).

    Dalam arahannya, Al Muktabar mengungkapkan RKPD tahun 2025 harus bisa menjawab berbagai isu yang saat ini berkembang guna mewujudkan masyarakat Banten sejahtera.

    “Prioritas pembangunan dalam RKPD 2025 antara lain: Dari mulai penyiapan SDM unggul, hilirisasi serta pengentasan pengangguran,” kata Al Muktabar.

    Penyiapan SDM unggul itu, lanjutnya, bisa diterjemahkan dalam program peningkatan sekolah yang berbagai vokasi serta adanya hubungan kerja antara dunia pendidikan dengan ketersediaan lapangan kerja pada industri dan seterusnya.

    “Yang harus kita perkuat, hubungan formal antara industri dengan penyiapan lapangan kerja ini. Tidak hanya sebatas pada job fair, tapi kedepan ini harus benar-benar tertata. Misalnya kita sudah mulai membuka SMKN dengan jurusan kimia dasar di Cilegon yang banyak dibutuhkan industri di sana. Lalu SMKN Pariwisata, perhotelan dan tata boga di Kabupaten Pandeglang. Itu sudah kita mulai,” ujarnya.

    Dengan penyiapan SDM yang unggul ini, tambah Al Muktabar, maka banyak tenaga lokal yang terserap di dunia industri. Belum lagi dengan hilirisasi dari ribuan industri hulu yang ada di Banten. Misalnya industri kimia di Kota Cilegon, dimana jika dioptimalkan hilirisasinya.

    “Ini juga akan kita dorong dan peran UMKM menjadi kata kuncinya yang harus bisa berperan aktif di situ,” ucapnya.

    Menurut Al Muktabar, Provinsi Banten dengan bonus kewilayahannya menjadi tujuan favorit para investor untuk berinvestasi. Fasilitas yang memadai serta infrastruktur yang terus membaik menjadikan Banten tujuan utama berinvestasi.

    Diakui Al Muktabar, penyediaan lapangan kerja ini merupakan problem dasar yang dihadapi dari berbagai indikator makro yang kita Analisa, dan ruang itu harus kita dekati dengan komprehensif dan pentahelix.

    “Dan disitulah pemerintah harus hadir,” imbuhnya.

    Di tempat yang sama Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengungkapkan, upaya pemprov melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui RKPD.

    Pemerintah daerah, secara prinsip menyusun rencana program pembangunan melibatkan semua lapisan masyarakat hadir pd FKP RKPD 2025.

    “Beliau memberikan ruang kepada masyarakat, Juga DRPD dengan pokok pikirannya untuk memberikan masukan agar bagaimana proses pembangunan ini bukan hanya dari atas tapi juga ide gagasan dari bawah, Pak Pj Gubernur mengakomodir semua itu,” katanya.

    Selanjutnya, langkah yang harus diapresiasi oleh DPRD Banten bahwa pemimpin yang mengakomodir dari bawah keterkaitan dengan proses pembangunan ini.

    Apa yang disampaikan tadi tentang hilirisasi itu sangat penting karena itu bukan hanya penguatan pemberdayaan SDA yang tetapi juga penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bisa menurunkan tingkat pengangguran. Apalagi sumber daya alam maupun manusia kita luar biasa.

    “Dari mulai laut, pariwisata, industri serta bahan baku, Itu sangat luar biasa yang sedang ditata dalam rangka menuju masyarakat Banten sejahtera,” ucapnya. (RUS)

  • Ganjar Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik

    Ganjar Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik

    JAWA TENGAH, BANPOS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023. Ini merupakan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia yang kali ketiga diterima Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    Penghargaan diserahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan diterima langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020.

    Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai ‘Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal untuk Sirkular Ekonomi’.

    Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar dan seluruh jajarannya yang berkomitmen untuk mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT.

    Di bawah kepemimpinan Ganjar, jumlah desa mandiri energi (DME) di Jawa Tengah yang saat ini telah ada 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

    Raihan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi kepemerintahan, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi.

    “Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan, ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Ganjar.

    Ia memastikan, penghargaan akan menjadi pemicu dan semakin memotivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target.

    “Sampai masa jabatan saya berakhir membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrem dan kedua angka stunting kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD, maka tadi saya paparkan ada dari Baznas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli,” paparnya.

    Selain itu, ia juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur.

    “Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Bappenas RI juga menobatkan Kabupaten Temanggung, sebagai Kabupaten Terbaik Pertama kategori Perencanaan dan Pencapaian tingkat kabupaten. Selain itu, Kota Semarang juga meraih penghargaan dari kategori serupa untuk tingkat kota terbaik ketiga

    Adapun indikator-indikator yang ditentukan Bappenas untuk daerah penerima PPD, antara lain penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan daerah (target daerah, progres, dan wilayah setara) dan inovasi pembangunan.

    Bappenas juga melakukan tiga tahap penilaian sebelum menetapkan daerah terbaik, yakni tahap penilaian dokumen RKPD, tahap presentasi dan wawancara, hingga terakhir tahap verifikasi.

    Berdasarkan hal itu, Jawa Tengah dinilai memiliki capaian indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan serta kualitas pembangunan perempuan dan anak.

    Jawa Tengah juga dinilai memiliki RKPD yang komperhensif dan konsistensi, antara evaluasi dengan isu-isu strategis yang terjadi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.(RMID)

  • Puspemkab Serang Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang

    Puspemkab Serang Jadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Setelah tuntas membangun infrastruktur jalan kewenangan kabupaten dengan betonisasi sepanjang 601,13 kilometer, kini pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten (Puspemkab) Serang jadi skala prioritas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus membuat skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

    Demikian disampaikan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Aula Tb Suwandi, Setda Kabupaten Serang, Selasa (21/3).

    “Semua kegiatan pembangunan itu penting, tapi anggaran kita setiap tahun terbatas, maka harus ada skala prioritas. Puspemkab tentu harus menjadi skala prioritas,” ujarnya.

    Tatu menyampaikan, pembangunan jalan sepanjang 601,13 kilometer yang menjadi kewenangan utama Pemkab Serang sudah selesai dibeton. Ia pun menegaskan, pembangunan akan diteruskan di mana jalan desa yang naik status menjadi kewenangan Pemkab Serang.

    “Total jalan desa ada sekira 1.800 kilometer, ini harus dibantu oleh anggaran, harus diambil alih sebagian. Oleh DPU Kabupaten Serang dinaikan statusnya sekira 400 kilometer, ini jadi pekerjaan rumah kita kembali,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Tatu menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ini penting dilakukan di awal, agar roda ekonomi masyarakat bergerak. Sebab kata dia, tugas saat ini masih berat, terutama persoalan pengangguran.

    “Kami merupakan daerah pencari kerja, ada industri. Dan yang menjadi catatan, warga luar daerah yang tinggal enam bulan lebih di Kabupaten Serang, dicatat sebagai angkatan kerja, dan masuk persentase Kabupaten Serang,” tuturnya.

    Namun yang paling penting, Tatu mendorong program ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Serang. Maka, program usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus digerakkan.

    “Kita harus buat program-program UMKM di dinas dinas terkait. Di dinas pertanian, perikanan, dan lain sebagainya, harus terus kita dorong dan kita anggarkan, supaya perekonomian bergerak di tengah masyarakat,” ucapnya.

    Di sisi lain, Tatu menyampaikan bahwa Pemkab Serang harus membantu penyelenggaraan Pemilu serentak, termasuk sukses kepala daerah.

    “Pemilu harus berjalan lancar, berjalan aman anggarannya harus kita amankan. Insya Allah, kita bisa menyiapkan anggaran untuk pemilu dulu sebelum kita bagi bagi ke yang lain,” ungkapnya.

    Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Serang, Rachmat Maulana membenarkan bahwa Pemkab Serang harus menyediakan anggaran untuk pemilu kepala daerah.

    “Pemilu kita kan, pemilu cost sharing dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Serang. Kita bersepakat untuk fokus alokasi anggaran pemilu itu kita clear, aman,” ujarnya.

    Selain itu, kata Rahmat, Bupati Serang mendorong pencapaian target-target RPJMD.

    “Persoalan yang berhubungan dengan capaian misi kita di bidang kesehatan, insfrastruktur, itu menjadi agenda-agenda utama. Insya Allah kita pastikan itu juga akan berjalan dengan baik,” tandasnya. (MUF)