BANTEN POS

Tag: RTLH

  • Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibukota Banten Tidak Layak Huni

    Hingga Akhir Kepemimpinan Syafrudin, Puluhan Ribu Rumah di Ibukota Banten Tidak Layak Huni

    SERANG, BANPOS – Di akhir masa jabatan Walikota Serang, Syafrudin, meninggalkan cukup banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait dengan hunian layak.

    Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, hingga akhir tahun 2023 ini tercatat sebanyak 20.693 unit rumah di Kota Serang yang tidak layak huni.

    “Tahun 2021 rumah tidak layak huni tercatat 21.759 unit dan tahun 2022 sampai 2023 ini tercatat 20.693 unit,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas pada DPKP Kota Serang, Ade Rustandi, Selasa (14/11)..

    Ade menuturkan, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp20 juta, untuk menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut.

    Adapun rincian dari bantuan sebesar Rp20 juta itu yakni Rp17,5 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja.

    “Bantuan ini hanya berlaku satu kali untuk satu rumah dan upah kerja diberikan setelah pembangunan fisik selesai,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, bantuan dana perbaikan RTLH diberikan kepada warga kurang mampu yang rumahnya dibangun di tanah milik pribadi.

    Ade menyampaikan bahwa program bantuan perbaikan RTLH tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023, karena ada pengalihan pemanfaatan dana untuk penanganan inflasi.

    “Tahun ini kita tidak ada program perbaikan RTLH, terbentur anggaran tadi itu. Tapi kan program ini tidak hanya ada di DPKP saja, tapi juga ada di dinas lain seperti Dinsos, Baznas, dan juga ada program TNI biasanya,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    Progres RTLH TMMD Lebak Capai 80 Persen

    LEBAK, BANPOS – PADA hari ke-21 pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-188 Kodim 0603/Lebak, progres renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles telah mencapai 80 persen.

    Hal tersebut dibenarkan oleh Dansatgas TMMD Kodim 0603/Lebak, Letkol ARH Erik Novianto, saat
    dikonfirmasi BANPOS pada Rabu (11/10). Ia mengatakan, saat ini terdapat lima RTLH yang telah
    direnovasi dan hampir selesai dan siap ditempati.

    "Iya alhamdulillah kita tinggal finishing saja. Ada yang tinggal pengecatan, pemasangan instalasi listrik, pengacian, pasang plafon dan lainnya," kata Erik.

    Ia menjelaskan, pihaknya senantiasa memantau perkembangan dari kelima renovasi RTLH yang menjadi
    terget program TMMD Lebak tersebut.

    "Adapun kelima nama penerimanya yakni, Bapak Endang, Miptah, Suhendi, Juhdi dan Empud," jelasnya.

    Erik berharap, pembangunan RTLH ini tidak ada kendala dan lancar sampai selesai agar para penerima
    dapat langsung mendapatkan rumah yang layak.

    "Tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat berkepanjangan untuk
    masyarakat baik penerima RTLH, Pengerasan jalan dan program lainnya," tandas Erik.

    Sementara itu, salah satu penerima, Suhendi mengaku bersyukur dirinya terpilih sebagai penerima
    bantuan renovasi RTLH dari Satgas TMMD 0603/Lebak.

    "Alhamdulillah saya sangat berterima kasih atas bantuan dari TNI khusunya Kodim 0603/Lebak dapat
    membantu saya dan keluarga," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Anggaran RTLH Cilegon Naik 100 Persen

    Anggaran RTLH Cilegon Naik 100 Persen

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Helldy Agustian menaikkan anggaran program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga 100 persen, dari Rp7,5 juta kini menjadi Rp15 juta.

    Hal itu disampaikan Walikota Cilegon Helldy Agustian pada acara Penyaluran Bantuan Sosial, Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (JSCB), dan RTLH Tahun Anggaran (TA) 2023 di Kantor Kecamatan Jombang, Sabtu (24/6).

    “Pemerintah Kota Cilegon telah menaikkan anggaran untuk RTLH 100 persen, dari sebelumnya Rp7.500.000, kini menjadi Rp15.000.000,” kata Helldy, Sabtu (24/6).
    Menurut Helldy, program RTLH dan JSCB merupakan program sosial yang bertujuan untuk memanusiakan manusia.

    “Pemerintah Kota Cilegon membuat program ini dengan tujuan memanusiakan manusia,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Helldy meminta kepada seluruh camat dan lurah untuk bekerja ikhlas.
    “Saya meminta kepada camat dan lurah di Kota Cilegon untuk bekerja ikhlas. Semoga menjadi pahala untuk semua,” ungkapnya.

    Helldy berharap, kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    “Semoga dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” harapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Damanhuri mengatakan, program penyaluran bantuan sosial, JSCB dan RTLH itu merupakan salah satu tujuan dari percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Cilegon.

    “Jumlah penerima bantuan untuk RTLH sebanyak 76 KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang akan menerima Rp15 juta. Dengan rincian Kelurahan Masigit 1 KPM, Sukmajaya 5 KPM, Cikerai 34 KPM, Kalitimbang 7 KPM, Banjarnegara 12 KPM, Kubangsari 9 KPM, dan Grogol 2 KPM. Sementara penerima Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat berjumlah 780 orang yang akan menerima Rp 1 juta per tahun, dengan rincian Kecamatan Jombang 124 orang, Cibeber 98 orang, Cilegon 82 orang, Citangkil 103 orang, Ciwandan 114 orang, Purwakarta 70 orang, Grogol 87 orang,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Tak Jauh Dari Pusat Pemerintahan, Warga Hidup di RTLH

    Tak Jauh Dari Pusat Pemerintahan, Warga Hidup di RTLH

    PANDEGLANG, BANPOS – Sungguh miris, meskipun dekat dengan pusat pemerintahan. Yana Mulyana (45) Warga Kampung Ciwasiat, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) selama bertahun-tahun.

    Pantauan wartawan di lokasi, Yana tinggal di rumah yang hanya berukuran lebar 4 meter dan panjang 3 meter itu hanya memiliki satu kamar tidur, dengan dapur dan kamar mandi terpisah.

    “Sudah 7 tahun saya tempati, ya dari dulu seperti ini karena tidak ada biaya,” kata Yana kepada wartawan, Senin (29/5) lalu.

    Yana yang tinggal hanya sebatang kara di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan saat hujan disertai angin kencang bocor dan rentan roboh. Dengan kondisinya tersebut, Yana hanya bisa pasrah dengan keadaannya.

    “Saya punya 5 saudara, ada yang masih di Pandeglang dan Cilegon. Tapi keadaan ekonomi saudara saya juga tidak jauh seperti saya. Kalau hujan atau angin kencang takut juga, karena seperti mau roboh gitu,” terangnya.

    Sebelumnya, ia bekerja sebagai sales sebuah produk di Kalimantan. Namun karena memiliki penyakit ginjal, ia pun terpaksa berhenti bekerja dan saat ini hanya bisa bekerja serabutan sebagai penjaga keamanan warga setempat.

    “Dulu saya kerja sebagai sales, sering bawa barang yang berat pas saya kena gagal ginjal saya berhenti, karena tidak bisa bekerja bawa yang berat-berat dan itu sekitar 10 tahun yang lalu,” ujarnya.

    “Kalau sekarang kerja serabutan, ya paling jagain pos ronda seminggu 3 kali. Itu dikasih insentif dari warga Rp200 ribu per bulannya buat kebutuhan saya,” sambungnya.

    Yana juga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah setempat, dan ia berharap agar pemerintah bisa membantu keadaannya.

    “Bantuan apapun belum pernah, pemerintah setempat pun belum pernah ada kesini. Lokasi rumah juga ratusan meter dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, ya saya harap pemerintah bisa membantu keadaan saya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasi Kesos Kelurahan Pandeglang, Yani Mulyani mengatakan bahwa pihak kelurahan baru mengetahui ada warganya yang tinggal di RTLH.

    “Saya baru tahu ada warga yang rumahnya seperti ini, tidak adanya laporan baik dari RT maupun RW setempat,” kata Yani kepada wartawan.

    Setelah mengetahui informasi tersebut, ia mengaku sudah mendatangi kediaman Yana, dan sudah melakukan pendataan untuk ditindaklanjuti agar mendapat bantuan.

    “Tadi sudah ke rumah pak Yana, nanti kita bantu administrasinya, dan nanti kita usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, agar mendapatkan bantuan,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Tak Penuhi Kriteria, Belasan KK Warga Cilegon Batal Terima Bantuan RTLH

    Tak Penuhi Kriteria, Belasan KK Warga Cilegon Batal Terima Bantuan RTLH

    CILEGON, BANPOS – Lantaran tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Rutilahu. 14 rumah dari total 152 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga tidak mampu batal menerima bantuan dari pemerintah sebesar Rp15 juta/unit yang berasal dari APBD 2022 Kota Cilegon. Bantuan akan diberikan setelah melalui tahap pengajuan dan verifikasi oleh pendamping.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Nurfatma mengatakan, belasan rumah batal menerima bantuan RTLH ini, karena tidak memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 30 tahun 2016 tentang Juknis Pelaksanaan Rutilahu.

    “Jadi sebenarnya ada 160 rutilahu yang diajukan di masing-masing kelurahan. Tapi, yang di ACC oleh tim pertimbangan ada 152 rutilahu. Nah, oleh tim pertimbangan di verifikasi lagi jadi totalnya ada 138 rutilahu di 2022 ini yang menerima bantuan rehab Rp 15 juta per unit dari pemerintah melalui APBD 2022,” kata Nurfatma saat dikonfirmasi, Senin (14/3).

    Kemudian ia menjelaskan bahwa belasan rumah yang batal menerima bantuan APBD, lantaran calon penerima tersebut, sudah menerima bantuan dari bantuan DPWKEL sebanyak 4 rumah, kepemilikan rumah masih sengketa sebanyak 3 rumah, dibantu oleh club mobil sebanyak 1 rumah, dibantu oleh Basarnas sebanyak 1 rumah dan sudah dibangun pemilik rumah sendiri sebanyak 1 rumah.

    Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Kota Cilegon menegaskan yang berhak menerima bantuan rehab Rp 15 juta dari pemerintah yaitu warga tidak mampu yang menjadi penerima bantuan RTLH kondisi rumahnya sudah sangat memprihatinkan bahkan nyaris roboh.

    “Data yang diterima dari kelurahan nanti akan diinput ke e-hibahbansosmandiri.cilegon.go.id untuk kita verifikasi sebelum akhirnya diputuskan oleh tim pertimbangan di Inspektorat terkait berapa jumlah proposal yang diterima dan berapa nilai bantuannya,” jelasnya.

    Dikatakan Nurfatma, dana tersebut nantinya akan dicairkan melalui Bank Jabar Banten (BJB) ke seluruh rekening penerima. APBD 2022 untuk rehab rutilahu sebesar Rp 2,7 miliar.

    “Jadi sebenarnya anggaran yang disiapkan itu ada Rp 2,28 miliar tapi karena ada 14 rumah yang tak dapat anggaran rehab, jadi anggaran pembangunan hanya Rp2,7 miliar. Sisa anggaran yang tidak terserap ini dikembalikan lagi ke KAS Negara,” tandasnya.

    (LUK)

  • RTLH Bermasalah, DPRKP Banten Lempar Bola Panas ke Kota Serang

    RTLH Bermasalah, DPRKP Banten Lempar Bola Panas ke Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, menepis bahwa sejumlah rumah di salah satu kelurahan di Kota Serang, adalah penerima bantuan RTLH DPRKP Provinsi Banten. Bahkan, pihak DPRKP Provinsi Banten menyebutkan bahwa rumah yang belum seutuhnya selesai rehab itu merupakan penerima program RTLH DPRKP Kota Serang.

    Hal itu diungkapkan oleh Kasi RTLH DPRKP Provinsi Banten, Visnu Aria Wardhana, saat dihubungi BANPOS, Selasa (18/1). Ia mengaku, rumah yang didatangi oleh jurnalis BANPOS, bukan rumah penerima program RTLH DPRKP Provinsi Banten.

    “Rumah yang diperbaiki juga bukan rumah dari DPRKP. Ada kemungkinan rumah itu adalah rumah dari penerima bantuan RTLH DPRKP Kota Serang, bukan dari program DPRKP Provinsi Banten,” katanya.

    Sebab, ia mengaku tidak mengenali sejumlah orang yang berada dalam video tayangan pada YouTube Banpos Channel. Begitupun dengan desain rumah yang dipakai, berbeda dengan desain rumah penerima program RTLH DPRKP Provinsi Banten.

    “Rumah yang diperlihatkan juga bukan rumah yang kami kerjakan, kemudian ada nominal Rp20 juta, itu bukan program kami,” terangnya.

    Ia menjelaskan, pada program RTLH DPRKP Provinsi Banten, pembangunan dilaksanakan dengan sistem kontraktual sesuai dengan nilai kontrak. Jadi, sekali kontrak dengan kontraktor, langsung dikerjakan beberapa unit rumah.

    “Bukan swadaya, lokasinya memang sama, tapi kebetulan yang didatangi oleh Banpos bukan dari unit yang kami kerjakan,” tuturnya.

    Visnu menyarankan agar melakukan koordinasi dengan lurah setempat, yang dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pekerjaan. Menurutnya, program RTLH yang dilakukan oleh Provinsi Banten yaitu untuk menangani kawasan kumuh.

    “Jadi berdasarkan hasil perencanaan, sebelum dilakukan pembangunan, ada perencanaan yaitu penyusunan DED. Dari DED itu kita lakukan pembangunan, jadi tidak ada bangunan yang tidak sampai selesai,” ucapnya.

    Ia mengaku, untuk pemilihan desain rumah atau unit yang dikerjakan oleh kontraktor, disesuaikan dengan kebutuhan rumah tersebut. Apabila rumah dengan lahan tidak cukup luas, maka didesain dengan ukuran 3×6 meter persegi.

    “Kami menyesuaikan dengan kebutuhan rumah. Tidak saklek satu desain saja,” katanya.

    Visnu menegaskan, untuk program RTLH Provinsi Banten, penerima tidak melakukan swadaya kepada masyarakat. Bahkan, penerima bantuan hanya menerima kunci usai pembangunan dirampungkan.

    “Kontraktor pasti melibatkan pemilik rumah, tapi itu urusan kontraktor dengan pemilik rumah. Untuk nilainya pun beragam, tergantung luas rumah, ada yang Rp30 juta, Rp50 juta juga ada, bentuknya beda-beda,” tandasnya.(MUF/PBN)

  • Program RTLH Mangkrak, Sekeluarga Tinggal di Gubuk Reyot

    Program RTLH Mangkrak, Sekeluarga Tinggal di Gubuk Reyot

    PANDEGLANG, BANPOS – Akibat program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mangkrak. Satu keluarga yang terdiri dari Sapiah (53) dan Jari (75) serta 2 orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah ini tinggal di gubuk rumah berukuran 3 kali 5 meter di Kampung Ciparumpang, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

    Selain itu, sudah puluhan keluarga terbiasa hidup secara prihatin. Untuk makan sehari-hari saja pria berusia 75 tahun ini hanya mengandalkan dari kerja serabutan, itu pun jika ada tetangga yang meminta untuknya bekerja, seperti berkebun atau bekerja di sawah.

    “Untuk sehari-hari tidak menentu, karena kebun tidak punya. Ya paling saya kerja di kebun orang atau pun memijit orang,” kata Jari, saat ditemui di kediamannya, Rabu (13/5).

    Saat hujan turun, atap dan dinding bilik pun tidak luput dari kebocoran. Sebetulnya, Jari dan Sufi’ah sudah dibuatkan rumah oleh Pemerintah melalui program RTLH yang sifatnya Stimulan, akan tetapi pembangunan rumah tersebut sudah hampir satu tahun terbengkalai atau mangkrak.

    Ia pun terpaksa harus tinggal di gubuk reyot tersebut, keterbatasan biaya membuatnya tidak mampu untuk memperbaiki rumah yang sedianya dibangun oleh pemerintah tersebut. “Bantuan pembuatan rumah dari pihak kecamatan terbengkkalai, sudah hampir satu tahun. Saya mau melanjutkan bagaimana, tidak ada biaya,” keluhnya.

    Kini Jari dan sang istri hanya berharap banyak kepada pihak pemerintah agar dapat membantu memperbaiki rumahnya, terlebih saat ini sedang ramai wabah COVID-19 yang membuatnya semakin kebingungan. “Saya hanya berharap pemerintah bisa membantu pembangunan rumah saya, ini juga bingung lagi ada virus corona tidak ada kerjaan, dan bantuan dari pemerintah juga belum dapat,” ucapnya.

    Sementara itu, Camat Majasari Caswa menuturkan, bahwa Pemerintah Kecamatan sudah memasukan nama Jari ke beberapa program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Terkait rumah Jari yang terbengkalai, dirinya mengatakan bahwa program tersebut bersifat pendorong atau stimulant, jadi pemerintah tidak dapat sepenuhnya membangun rumah pak Jari. “Semua program yang berkaitan akan kita usulkan, kepada pihak terkait. Dan harusnya masyrakat membantu untuk pembangun itu, karena pemerintah juga tidak bisa membangun sepenuhnya,” kilahnya.

    Selain itu, Ia juga mengatakan dalam waktu dekat bantuan yang dicanangkan, baik dari Pemerintah Pusat, Kabupaten, maupun Kecamatan, akan segera disalurkan kepada masyarakat, termasuk kepada Jari, yang saat ini terdampak pandemi Virus Korona.

    “Insyaallah bantuan dari pemerintah akan segera di salurkan dan bertahap, dan minggu ini juga ada 500 paket sembako yang akan di salurkan,” katanya.(MG-02/PBN)

  • Mak Ijam Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Bersama Anak ODGJ

    Mak Ijam Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Bersama Anak ODGJ

    BAKSEL, BANPOS – Seorang ibu yang akrab dipanggil Ma Ijam tinggal bersama satu anaknya yang diduga menderita ODGJ di Kampung Simpang Pom RT 003/RW 001 Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping itu kini tengah membutuhkan bantuan.

    Diketahui mereka tinggal di rumah yang yang berukuran kecil. Untuk mencukupi hidupnys keseharian ibu ini hanya menjual sapu lidi.

    Keterangan dari salah seorang aktivis sosial di Malingping Lebak selatan (Baksel), Brem Ibnu Albantani, kepada wartawan menuturkan, pihaknya bersama Respek Peduli Baksel dan Organisasi Kepemudaan Generasi Simpang (GENSI) akan membantu membenahi rumah Ma Ajam.

    “Kami Respek Peduli bersama GENSI, rencananya akan membantu membenahi rumah Ema Ajam, dari itu kami sangat harapkan kepada siapapun untuk memberikan bantuan apapun bentuknya,” ujar Brem, Minggu (22/12).

    Menurut Brem, dirinya meminta agar pemerintah dapat membantu kepada warga miskin yang tinggal di tempat tidak layak huni itu.

    “Kami juga harapkan agar kiranya pemerintah terutama orang-orang mampu untuk membuka mata peduli terhadap orang-orang miskin di daerah kita, karena masih banyak yang perlu uluran tangan kita semua,” ungkapnya.

    Sementara Kepala Desa Cilangkahan, Ripa’i, mengapresiasi dan bersyukur jika ada yang membantu dan peduli terhadap warganya.

    “Ya betul memang kawan-kawan dari Respek Peduli pernah datang ke kantor desa untuk koordinasi terkait hal itu, kalau saya sebagai Kades ya bersyukur dan berterima kasih jika ada yang peduli kepada warga kami, dan kami pun akan membantu semampu kami di kegiatan tersebut,” jelas Rifa’i. (WDO/PBN)