JAKARTA, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mesti lebih ketat dalam menyewakan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bersubsidi. Sebab, hunian tersebut banyak yang ditempati kalangan menengah ke atas. Sementara, masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tinggal di tempat tidak layak seperti kolong jembatan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ida Mahmudah. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, masih banyak warga miskin ber-KTP DKI Jakarta belum ter¬tampung di Rusunawa. Mereka tinggal di rumah yang sangat tak layak huni.
“Seperti di Kapuk Muara, mereka tinggal di lahan bukan milik mereka. Dan, di bawah rumah itu, banyak sampah, sangat tidak layak. Lalu, ada juga tinggal di kolong tol,” ungkap Ida saat rapat dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (11/7).
Ida mengungkapkan, banyak warga yang mengadukan kesulitan mendapatkan unit Rusunawa. Padahal berdasarkan data Dinas PRKP, masih ada 5.000 unit lebih Rusunawa yang kosong.
Soal indikasi kelompok kelas menengah atas tempati Rusu¬nawa, Ida menyebut Ketua Rukun Warga (RW) di Rusunawa Penjaringan.
“Dia pengusaha loh. Tam¬pangnya bos, dan ternyata dia memang bos,” ujarnya.
Hal itu, lanjut Ida, memberi¬kan gambaran bahwa program Rusunawa tidak tepat sasaran. “Pemprov DKI Jakarta harus memperketat calon penghuni Rusunawa,” pintanya.
Permintaan senada disampai¬kan Anggota Komisi D, Husen. Dia berharap Pemprov DKI memperketat seleksi calon penghuni Rusunawa agar tepat sasaran.
“Ini kok ada penghuni punya motor dan mobil bisa masuk Rusunawa? Kenapa bisa begini?” cecar Husen.
Anggota Fraksi PAN ini meminta, Pemprov DKI meningkatkan pengawasan.
Husen juga mempersoalkan se¬jumlah Rusunawa yang kondisinya kini memprihatinkan. Salah satunya, Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. Diungkapkannya, fasilitas di Rusunawa tersebut sudah bobrok seperti kamar mandi yang tidak ada pintunya dan mushola yang tidak layak.
“Rusunawa kayak di hutan belantara. Jelek banget,” cetusnya.
Selain sudah jelek, lanjut dia, Rusunawa tersebut mengancam keselamatan ribuan penghuninya. Sebab, bangunan sudah sangat tua dan tak terawat.
“Bayangkan kalau itu runtuh. Berapa ribu jiwa yang mati, siapa yang mau tanggung jawab? Tolong diperhatikan banget,” pinta Husen.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian men¬dorong Pemprov DKI untuk terus menyediakan tempat tinggal layak. “Masih ada 445 RW kumuh di Jakarta. Saya kira kita harus menyediakan hunian-huni¬an yang lebih terjangkau untuk masyarakat kalangan bawah,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Ret¬no Sulistyaningrum berjanji menindaklanjuti masukan Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.
“Untuk membantu warga yang tinggal di kolong tol, kami akan koordinasikan dengan Wali Kota untuk pendataan,” katanya.
Retno mengungkapkan, pihaknya berencana menyediakan 52 unit hunian untuk menampung warga penghuni kolong Jalan Tol Angke, Jakarta Barat.
“Pemkot Jakarta Barat sudah berkoordinasi ke kami. Mereka akan ditempatkan di sejumlah Rusunawa yang berada di Penjaringan Jakarta Utara dan Rusunawa Tipar Cakung Jakarta Timur,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya akan terus mengevaluasi penghuni Rusunawa untuk memastikan penyaluran Rusunawa tepat sasaran.
“Kalau terbukti ada penghuni memiliki kendaraan (mobil), ia wajib melepas unitnya,” kata Retno.
Retno menegaskan, Rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu yang selama ini menempati hunian tidak layak.
“Kalau ada info terkait warga Rusunawa yang punya mobil boleh (laporkan), yang penting ada bukti ya akan kita telusuri,” tandasnya. (RMID)