SERANG, BANPOS – Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak sawah yang kekeringan dan mengalami puso. Sementara, sebanyak 419 desa di Provinsi Banten mengalami krisis air bersih.
Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang.
Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang.
Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.
“Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharusnya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).
Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.
“Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.
Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.
“Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.
Dirinya juga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.
“Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya.
Sementara itu diketahui, Sawah padi di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gagal panen atau puso seluas 514,05 hektare.
“Hasil monitoring kami, sawah yang terkena kekeringan 4.722 hektare, yang puso 514 hektare, yang kategori berat 887 hektare, sedang 1632 hektare dan ringan 1789 hektare” kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sawah yang mengalami gagal panen tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
“Terparah masih di Kabupaten Serang mencapai 1266 hektare kekeringan, pusonya mencapai 348 hektare. Paling sedikit Lebak 457 hektare kekeringan, yang puso 3 hektare,” katanya.
Meski demikian, dari sawah gagal panen, berdasarkan data hanya sebagian kecil yang mengalami gagal panen. “Yang puso 0,1 persen dibanding luas lahan angka tanam padi di Banten seluas 465 ribu hektar. Kalau dilihat dari nilai kerugian lumayan besar,” imbuhnya.
Dikatakan Agus, untuk petani terdampak gagal panen, nantinya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten berupa bantuan per hektare sebanyak 26 kilogram benih.
“Untuk kerugian material sekitar 2.570.000 ton padi hilang dari jumlah 514 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ratusan desa terdampak kekeringan tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Banten. Di antaranya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Dari semua wilayah yang disebutkan itu Tangerang Raya menjadi wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.
“Yang paling banyak terdampak kekeringan itu Tangerang Raya 37 kecamatan, disusul Pandeglang 22 kecamatan,” katanya.
Sementara untuk Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 8 kecamatan, Kota Cilegon 3 kecamatan, lalu Kabupaten Lebak 13 kecamatan. “Total ada 75 kecamatan yang mengalami kekeringan,” ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan dapat terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), badai El Nino akan terus berlangsung hingga Desember 2023.
Meski telah ditetapkan status darurat bencana kekeringan, Nana menjelaskan, kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan di tahun sebelumnya. “Tapi menurut BMKG kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan tahun 2015, ini pada level menengah,” ungkapnya.
Terkait dengan cadangan air untuk distribusi bantuan, disebut sejauh ini masih mencukupi. “Cadangan air kita secara umum kan sumur bor itu masih ada. Karena yang mengering itu kayak sungai saja,” tandasnya. (CR-02)